JAKARTA (jurnalislam.com)โ Sebuah dokumen audit internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2022 beredar dan mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola keuangan organisasi. Audit tersebut menyoroti aliran dana sebesar Rp100 miliar yang masuk ke salah satu rekening Bank Mandiri atas nama PBNU, serta indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut dokumen itu, dana Rp100 miliar tersebut masuk dalam empat kali transaksi pada 20โ21 Juni 2022. Audit menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan, perusahaan milik Mardani H. Maming, yang saat itu tengah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
โHanya satu hari setelah dana tersebut masuk, pada 22 Juni 2022, Mardani H. Maming diumumkan KPK sebagai tersangka dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan saat menjabat Bupati Tanah Bumbu,โ tulis audit tersebut.
๐ฅ๐ฒ๐ธ๐ฒ๐ป๐ถ๐ป๐ด ๐ฃ๐๐ก๐จ ๐๐ถ๐๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป๐ถ ๐ฃ๐ฒ๐๐ถ๐ป๐ด๐ด๐ถ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐๐ฟ๐๐
Audit juga mencatat bahwa rekening Mandiri yang menerima dana itu memiliki specimen atau tanda tangan tiga pejabat PBNU, yakni:
– KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum)
– Mardani H. Maming (Bendahara Umum)
– Sumantri (Bendahara)
Dalam periode 3 Februari โ 31 Desember 2022, mutasi rekening menunjukkan sejumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran bernilai besar, beberapa di antaranya di atas Rp5 miliar.
๐๐๐ฎ ๐ง๐ฒ๐บ๐๐ฎ๐ป ๐จ๐๐ฎ๐บ๐ฎ ๐๐๐ฑ๐ถ๐
Dokumen audit menyimpulkan dua persoalan besar:
1. Indikasi TPPU Melalui Dana Rp100 Miliar
Audit menyebut adanya indikasi TPPU terkait dana yang dikirimkan Grup PT Batulicin Enam Sembilan ke rekening PBNU. Hal ini dinilai berpotensi menyeret institusi PBNU ke dalam persoalan hukum serius.
2. Dugaan Kecurangan dalam Penggunaan Dana Harlah 1 Abad NU dan Sumbangan Internasional
Audit menemukan adanya indikasi fraud dalam pengelolaan:
– Rekening panitia Harlah 1 Abad NU
– Dana sumbangan/sponsorship dari Rabithah Alam Islami (Muslim World League).
Audit menilai terdapat pengabaian aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dinilai dapat merusak kepercayaan mitra dan pihak terkait.
Selain itu, audit menyatakan para pengelola tiga rekening PBNU gagal menyediakan bukti pertanggungjawaban sesuai aturan, termasuk ketentuan Pasal 98 Ayat (1)โ(2) ART NU, serta Peraturan Perkumpulan NU Nomor 17/2022 dan 18/2022.
๐๐น๐ถ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐ป๐ฎ ๐๐ถ๐ฑ๐๐ด๐ฎ ๐ ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐น๐ถ๐ฟ ๐ธ๐ฒ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฎ๐บ๐ฝ๐ถ๐ป๐ด ๐๐๐ธ๐๐บ ๐ ๐ฎ๐บ๐ถ๐ป๐ด
Audit juga mendapati aliran pengeluaran dari rekening Mandiri tersebut, termasuk:
– Pengeluaran lebih dari Rp10 miliar yang dicatat sebagai pembayaran hutang.
– Transfer signifikan pada periode JuliโNovember 2022 ke rekening milik Abdul Hakam, Sekretaris LPBHNU
Abdul Hakam saat itu tercatat sebagai anggota tim pendamping hukum Maming, berdasarkan memo internal Ketua Umum PBNU bertanggal 22 Juni 2022.
๐ฃ๐๐ก๐จ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ฃ๐ ๐๐ฒ๐น๐๐บ ๐ ๐ฒ๐ป๐ฎ๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐ฝ๐ถ ๐๐๐ด๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ง๐ฃ๐ฃ๐จ
Hingga berita ini disusun, Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf belum memberikan tanggapan atas temuan audit tersebut.
Di sisi lain, Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya belum menangani dugaan TPPU terkait Maming maupun aliran dana ke PBNU.
โTPPU MM (Maming), sejauh ini kami belum nangani ya TPPU-nya MM. Nanti kalau TPPU-nya MM ini ada, kami tangani, kami jawab,โ ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/11/2025).
Mardani H. Maming sendiri telah divonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp110 miliar dalam kasus suap izin usaha pertambangan.
