JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Pesantren bahkan menjadi motor penggerak perekonomian yang tidak hanya bermanfaat bagi para santri, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, dibutuhkan pola kemitraan dengan melibatkan berbagai pihak untuk terus mengembangkan kegiatan Pemberdayaan umat tersebut.
“Saya mendorong supaya pemberdayaan ekonomi umat, terutama pesantren. Saya melihat Al-Ittifaq harus terus dikembangkan supaya jangkauan kemitraan pesantren diperluas. Masih banyak yang bisa dikembangkan, salah satunya dengan komunitas-komunitas masyarakat,” pesan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat menerima Pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kediaman Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu sore (27/4/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa pola kemitraan yang dapat dikembangkan oleh pesantren dapat melibatkan berbagai lembaga, seperti badan usaha atau lembaga pendidikan tinggi.
“Kemudian banyak yang bisa diberdayakan, berbagai kemitraan dengan lembaga, BUMN, BUMD, dengan berbagai lembaga mungkin juga dengan perguruan tinggi, supaya (mendapat) feedback “, ujar Wapres.
Terkait dengan karakter daerah yang beragam, Wapres pun memberikan arahan untuk mengembangkan model pemberdayaan umat agar disesuaikan dengan karakter daerah tersebut.
“Mungkin juga untuk misalnya daerah seperti pegunungan seperti apa, dataran rendah seperti apa, mungkin juga model (pengembangan ekonomi umat) disesuaikan”, imbuhnya.
Dari sisi dukungan pemerintah, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
“Memang pesantren-pesantren itu bisa mandiri. Itu harapan saya. Saya dorong terus melalui Kementerian Koperasi dan UKM supaya terus membantu melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk terus diperkuat, yang dulunya kurang terserap”, terangnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarulfallah menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah lebih dari 30 tahun menjalankan pendidikan dengan turut mengasah kemampuan para santri dengan ilmu pengetahuan agribisnis yang terus dikembangkan hingga dapat menembus pasar luas.
“Alhamdulillah sejak tahun 1970 Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah mulai mengembangkan pendidikan berbasis pesantren agribisnis. Dari kegiatan pendidikan agribisnis ini diharapkan para santri mempunyai skill. sejak tahun 1990 produk kami sudah bisa diterima di pasar modern”, tuturnya.
Sementara Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Agus Setia Irawan menyebut bahwa titik awal kemitraan dengan pondok pesantren lainnya dimulai pada saat pandemi Covid-19 merebak. Momen ini justru dimanfaatkan oleh pesantren untuk melakukan transfer ilmu agar dapat bermanfaat bagi pesantren lain.
“Pada 2020 terjadi pandemi dan banyak pondok pesantren di banyak daerah yang kesulitan, memang berbanding terbalik dengan Al-Ittifaq karena produk kami adalah pertanian, sayuran, buah-buahan yang kami distribusikan ke modern market. Saat 2020 mulai nilai-nilai yang ada pada Al-Ittifaq bisa disebarkan ke seluruh ponpes, 2020 di awal kita melakukan kemitraan dengan 10 Ponpes di Jawa Barat, saat ini sudah ada 76 Pesantren di Sumatra dan Jawa”, tambahnya.
Sebagai informasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq didirikan pada 1 Februari 1934 oleh K.H. Mansyur. Berlokasi di Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada akhir bulan Maret yang lalu Wapres menyambangi Pondok Pesantren tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Barat guna meninjau kegiatan agribisnis yang berlangsung di sana.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Learning Centre Inkubator Alec Irfan Sadikin, Kepala Protokoler Al Ittifaq M. Alfan Yunus, Kepala Sekolah SMK Pertanian Pondok Pesantren Al Ittifaq Daud Nurdin, Direktur Alifmart Evi Fitri Sumiati.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain.
