KENDARI (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menegaskan, penanganan peserta unjuk rasa oleh aparat kepolisian sudah mengarah pada tindakan brutalitas. Hal itu disampaikan menanggapi tewasnya seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari bernama Immawan Randi (21) saat mengikuti aksi menolak RKHUP di gedung DPRD Kota Kendari pada Kamis (26/9/2019).
Luka tembak di dada sebelah kanan Randi yang juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu diduga kuat akibat tembakan peluru tajam.
“Mencermati penanganan peserta aksi oleh Kepolisian Republik Indonesia sudah mengarah pada tindakan brutalitas dengan melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam telah menelan korban jiwa dari Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo,” kata Sunanto dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (26/9/2019).
“Tindakan brutal aparat Kepolisian terhadap Mahasiswa sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa,” lanjutnya.
Menurutnya, tindakan brutal kepolisian tidak akan meredam aksi, justru dapat memicu gelombang aksi yang lebih besar. “Kepolisian harusnya belajar dari sejarah,” tandasnya.
Sunanto menegaskan, pihaknya akan melaporkan tindakan aparat kepolisian yang telah menghilangkan nyawa mahasiswa semester 7 itu ke Komnas HAM dan Mabes Polri.
“Sementara ini kami menemukan ada Pelanggaran Prosedur Penanganan aksi dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam peristiwa ini. Karena itu kami meminta Kapolri memimpin langsung proses investigasi serta menindak secara tegas oknum kepolisian yang bersikap represif,” paparnya.
Sunanto juga mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan perpu pembatalan UU KPK. “Saya pikir itu jalan tengah yang paling mungkin diambil oleh Pak Presiden,” ujarnya.
Sunanto yang saat ini berada di rumah duka menyampaikan, dirinya akan memimpin langsung prosesi pemakaman jenazah Immawan Randi.
