ANKARA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Turki mengatakan pada hari Selasa (16/1/2018) bahwa kelompok teror PYD tidak bisa sebagai pasukan penjaga perbatasan NATO, secara implisit menohok keputusan AS baru-baru ini untuk membentuk tentara pengaman perbatasan di Suriah bersama teroris PYD/PKK.
“Apakah tugas melindungi perbatasan NATO diserahkan kepada kelompok teror? Kita dapat melindungi perbatasan kita sendiri,” Binali Yildirim mengatakan pada sebuah upacara penghargaan di ibukota Ankara, yang menjelaskan bahwa perbatasan NATO adalah perbatasan selatan Turki, lansir Anadolu Aagency.
Yildirim mengatakan saat Turki mencoba untuk mengubah arus di Irak dan Suriah, beberapa negara yang dianggap teman berkolaborasi dan membentuk tentara dengan para pelaku terorisme.
Dia mengatakan “pemuja imperialis” sedang menyusun desain baru untuk melemahkan kekuatan Turki di wilayah tersebut.
Yildirim mengatakan Turki mendesak sekutunya untuk menegaskan niat mereka dan mengatakan apakah mereka akan bertindak sesuai dengan tanggung jawab NATO atau terus berkolaborasi dengan “perampok” yang mencoba untuk meneror Turki baik di dalam maupun di luar negeri.
“Memutuskan ini sangat penting bagi kita,” tambahnya.
Yildirim mengatakan Turki tidak akan pernah membuat konsesi mengenai haknya atas kedaulatan.
Turki telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 65 tahun.
Pada hari Ahad, juru bicara koalisi pimpinan AS Ryan Dillon mengumumkan rencana untuk membentuk pasukan perbatasan berkekuatan 30.000 pasukan di Suriah bersama SDF – sebuah kelompok pendukung AS yang sebagian besar terdiri dari elemen-elemen teroris PYD/PKK.
PKK / PYD adalah cabang Suriah dari kelompok teroris PKK, yang telah ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki, dan internasional.
Sejak pertengahan 1980an, PKK telah melancarkan kampanye teror yang luas melawan negara Turki, di mana diperkirakan 40.000 orang terbunuh.
