IRAK (Jurnalislam.com) – Tempat pemungutan suara yang didirikan untuk referendum Irak Kurdi telah ditutup dan penghitungan surat suara telah dimulai, menurut badan pengawas resmi.
Voting ditutup pada pukul 6 sore waktu setempat (16:00 GMT) pada hari Senin (25/9/2017), dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu 72 jam.
TV Rumiw yang berbasis di Erbil, dengan mengutip Komisi Independen Pemilihan dan Referendum, mengatakan 78 persen dari lebih dari lima juta pemilih ikut memilih kemarin.
Di Kirkuk, pihak berwenang mengumumkan jam malam satu setengah jam sebelum jajak pendapat ditutup saat orang Kurdi yang penuh sukacita mulai merayakannya.
Pemungutan Suara Referendum Hari Senin, Pemimpin Kurdi Irak: Ini untuk Masa Depan
Warga Kurdi di kota Irak utara berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, namun masih ada oposisi di antara orang-orang Arab dan Turkmen yang tinggal di samping mereka.
Pemilih diminta untuk memilih ‘Ya’ atau ‘Tidak’ pada surat suara yang menanyakan satu pertanyaan kepada warga Kurdi, Turki, Arab dan Asyur: “Anda ingin daerah Kurdistan dan wilayah Kurdistan di luar wilayah (Kurdistan) menjadi negara merdeka?”
Referendum tersebut ditentang oleh pemerintah pusat Irak di Baghdad dan juga negara-negara tetangga Turki dan Iran, di samping kekuatan internasional utama.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyatakan keprihatinannya pada hari Senin tentang efek referendum yang berpotensi mendestabilisasi, meminta Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kompromi.
Dia juga mengatakan kepada pihak berwenang Kurdi Irak untuk memastikan bahwa pekerjaan misi PBB di Irak “akan diizinkan untuk terus tanpa hambatan”.
Namun, Presiden KRG Masoud Barzani membela bahwa pemungutan suara tidak mengikat, dengan mengatakan hanya melalui referendum, Kurdi dapat menjamin masa depan mereka.
Dia juga berjanji untuk memulai negosiasi dengan pejabat Baghdad segera setelah hasil suara diketahui.
Suku Kurdi cenderung menyetujui referendum tersebut, namun mereka tidak berharap menghasilkan deklarasi langsung untuk memisahkan diri dari Irak.
Bayan Sami Abdul Rahman, perwakilan KRG untuk AS, mengatakan bahwa walaupun hasilnya tidak mengikat bagi pemerintah Irak, namun hasil ini “mengikat” kepemimpinan Kurdi “untuk mengikuti kehendak rakyat”.
“Kepemimpinan Kurdi sekarang memiliki mandat untuk bernegosiasi dengan Baghdad dalam sebuah perpisahan yang damai, mengenai sebuah hubungan baru antara Erbil dan Baghdad,” katanya kepada Al Jazeera dari Washington, DC.
Referendum tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tetangga Irak – Turki, Iran dan Suriah – dengan kekhawatiran bahwa hal itu dapat mendorong minoritas Kurdi di Negara mereka melepaskan diri.
Turki adalah rumah bagi penduduk Kurdi terbesar yaitu sekitar 14 juta orang.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya akan melakukan apapun untuk menghalangi upaya melawan integritas teritorial Turki.
AS dan PBB juga mengecam referendum tersebut.
Irak dan tetangga Kurdi lainnya “harus mengerti bahwa kita telah melakukan langkah demi langkah ini”, Bayan Sami Abdul Rahman mengatakan kepada Al Jazeera.
“Kami menganggap ini sangat serius, kami ingin terlibat dalam dialog. Kami tidak ingin membuat ketidakstabilan Irak atau Kurdistan … tapi yang pasti tujuan kami adalah Kurdistan Irak yang independen dalam waktu dekat.”
