Usai IGIC 2026, Menag Siapkan Dialog Imam dan Pemimpin Lintas Agama

JAKARTA (jurnalislam.com)— Menteri Agama Nasaruddin Umar menyiapkan forum lanjutan setelah International Grand Imams Conference (IGIC) 2026. Forum tersebut akan mempertemukan para imam dengan pemimpin rumah ibadah dan tokoh lintas agama untuk memperluas peran religious diplomacy dalam merespons persoalan kemanusiaan dan perdamaian global.

Menurut Nasaruddin, keterlibatan tokoh agama penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Imam, misalnya, tidak hanya berperan sebagai pemimpin ibadah, tetapi di banyak negara juga menjadi pemimpin komunitas.

“Imam itu ternyata adalah figur yang paling efisien dan efektif dalam berjumpa dengan masyarakat. Lima kali sehari semalam. Mereka itu tokoh masyarakat. Kalau di luar negeri, imam itu bukan hanya memimpin salat, tapi juga menjadi pemimpin umat,” ujar Menag di Kantor ANTARA Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pengalaman selama IGIC 2026, kata Nasaruddin, menunjukkan adanya perhatian delegasi terhadap gagasan Indonesia mengenai penguatan jejaring imam dunia. Salah satu praktik yang mendapat apresiasi adalah Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta.

“Mereka sangat memuji Terowongan Silaturahim antara Katedral dan Istiqlal. Mereka juga sangat memuji gagasan-gagasan untuk menghimpun para imam,” tuturnya.

Nasaruddin juga dipercaya secara aklamasi memimpin forum imam yang terbentuk dari konferensi tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi ruang untuk melanjutkan gagasan yang dibahas selama IGIC.

Perluas Dialog ke Tokoh Lintas Agama

Setelah mempertemukan para imam, Menag mengatakan Indonesia akan mendorong pertemuan yang melibatkan pemimpin rumah ibadah dan tokoh agama dari berbagai latar belakang.

“Nanti setelah ini, kita akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemimpin rumah ibadah dan tokoh-tokoh agama lainnya,” kata Menag.

Forum tersebut akan diarahkan untuk memperkuat penggunaan pendekatan keagamaan dalam merespons persoalan kemanusiaan. Nasaruddin menyebutnya sebagai “diplomasi hati nurani”, yakni pendekatan yang berusaha menyentuh dimensi moral dan batin manusia.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat melengkapi diplomasi formal dalam menghadapi berbagai konflik.

“Jika kita menggunakan bahasa agama dalam mengembangkan diplomasi, yaitu diplomasi hati nurani, jangan-jangan itulah yang ditunggu oleh masyarakat kita. Diplomasi formal seperti sekarang ini ternyata belum berhasil menghentikan peperangan,” ujarnya.

Imam Didorong Berperan sebagai Mediator

Dalam kerangka religious diplomacy, Nasaruddin melihat imam dapat mengambil peran sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bertikai. Ia menilai seorang imam juga memiliki tanggung jawab memberikan nasihat yang menyejukkan tanpa memihak salah satu pihak.

“Insyaallah imam akan berfungsi sebagai mediator bagi para pihak yang bertikai. Imam juga berfungsi untuk memberikan nasihat yang menyejukkan. Seorang imam tidak boleh memihak,” tegasnya.

Menurut Nasaruddin, posisi tersebut menuntut pemimpin agama tetap berpegang pada nilai moral dan hati nurani. Tokoh agama, kata dia, tidak semestinya memberikan pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Pendekatan religious diplomacy juga dinilai dapat digunakan untuk merespons persoalan lingkungan. Nasaruddin mengatakan berbagai agama memiliki ajaran yang mendorong manusia menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan.

Karena itu, forum imam dan pemimpin lintas agama ke depan diharapkan tidak hanya membahas konflik dan perdamaian, tetapi juga persoalan lingkungan dan isu kemanusiaan lainnya.

“Dengan menghimpun para imam dan juga para pemuka agama lainnya nanti, diharapkan dunia akan menjadi lebih sejuk, tenang, dan aman,” ucapnya.

Nasaruddin menilai pendekatan keagamaan dapat menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencari solusi atas berbagai persoalan global.

“Diplomasi keagamaan yang kita gagas di Indonesia ini, jangan-jangan adalah solusi yang ditunggu masyarakat untuk menghentikan peperangan. Jangan-jangan inilah yang ditunggu masyarakat kita untuk menyetop kerusakan alam. Jangan-jangan bahasa agama ini justru yang akan melahirkan ketenangan,” pungkas Menag.