ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk mengambil peran utama dalam menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung dengan Qatar, lansir Anadolu Agency, Selasa (13/6/2017).
Pekan lalu, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman – memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.
Qatar membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa langkah untuk mengisolasinya secara diplomatis tersebut sebagai langkah yang “tidak dapat dibenarkan”.
Dalam sambutan yang disampaikan pada pertemuan kelompok parlementer Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Ankara pada hari Selasa, Erdogan mengatakan bahwa isolasi negara Qatar bukanlah Islam atau kemanusiaan.
“Qatar bersama Turki adalah negara yang mengambil posisi paling teguh melawan organisasi ekstrim, IS,” katanya.
Presiden mengatakan bahwa tampaknya beberapa negara telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati ke Qatar dan mendesak Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah keras terhadap negara Teluk kecil tersebut.
“Raja Arab Saudi, sebagai pemimpin Teluk, harus menyelesaikan masalah ini. Saya terutama berpikir bahwa dia harus memimpin jalan menuju penyelesaian krisis ini,” kata Erdogan.
Dia juga meminta negara-negara yang terlibat dalam krisis untuk tidak saling berselisih. “Membuat Qatar terlihat bersalah tidak menguntungkan bagi wilayah ini … Qatar seharusnya tidak dianggap hanya sebagai negara kaya dengan harta karun yang tersembunyi di bawah tanah.
“Qatar juga merupakan negara yang mempertahankan sikap independen,” katanya.
Tentang dukungan A.S. untuk kelompok PKK / PYD dan sayap bersenjata YPG di wilayah tersebut, presiden mengatakan: “Mereka yang melindungi PYD dan YPG mengambil langkah salah melalui keputusan tersebut.”
Dia juga berbicara tentang diplomasi teleponnya dengan para pemimpin Teluk pekan lalu sebagai bagian dari upayanya untuk menyelesaikan pertikaian diplomatik antara Qatar dan negara-negara lain.
“Kami akan mengadakan teleconference trilateral dengan presiden Prancis dan amir Qatar hari ini,” katanya.
“Ini adalah masalah negara yang menghadapi penutupan wilayah udara. Negara-negara [Teluk] sangat dekat satu sama lain, bahkan mereka memiliki hubungan afinitas (kebersatuan) hingga kemarin. Ini [krisis yang sedang berlangsung] luar biasa,” tambahnya.
Presiden juga mengkritik rencana untuk mengadakan referendum demi memutuskan kemerdekaan wilayah Kurdi Irak dari Baghdad. “Mengambil langkah menuju kemerdekaan Irak Utara adalah ancaman terhadap integritas teritorial Irak dan merupakan langkah yang salah,” katanya.
Kepala Pemerintah Daerah Kurdi (Kurdish Regional Government–KRG) Masoud Barzani mengatakan pekan lalu bahwa pemungutan suara untuk kemerdekaan dari Irak akan dilakukan pada 25 September – sebuah langkah yang menurut Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Jumat merupakan “kesalahan besar”.
Erdogan mengatakan beberapa isu di kawasan ini perlu diselesaikan melalui konsultasi.
“Irak Utara tidak sendirian di wilayah ini. Orang-orang Arab di Mosul dan Turkmen di Kirkuk tinggal bersama. Kami selalu mendukung langkah-langkah menuju perdamaian sambil menjaga integritas teritorial Irak. Kami kadang-kadang kehilangan kendali di sana,” katanya.
Presiden juga menyerukan sebuah undang-undang baru untuk parlemen Turki yang akan meningkatkan efisiensinya.
“Parlemen seharusnya tidak berada dalam reses sampai ratifikasi undang-undang baru ini, dan masalah ini harus segera hilang,” kata Erdogan.
Parlemen Turki berencana memasuki reses sebelum Ramadan dan akan terus ditunda sampai 12 September.
