KLATEN (jurnalislam.com)- Kuasa hukum Suratmi Taufik Nugroho meminta kepada Kapolri Tito Karnavian untuk bertanggung jawab dengan misalnya menganti penyidik yang menangani kasus kematian imam masjid Muniroh, Brengkungan, Klaten, Siyono.
Pasalnya, kasus yang dilaporkan pada bulan Mei 2016 tersebut oleh Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) belum ada perkembangan yang signifikan.
Kedua tersangka yakni AKBP M Tedjo dan IPDA Handres Hariyo Pambudi hanya dijatuhi hukuman hasil sidang kode etik kepolisian yakni dicopot dari kesatuan Densus 88.
“Kalau memang sekali lagi kepada Kapolri kalau penyidik di Klaten tidak bisa, diganti saja, biar profesional. Masa, tiga tahun tidak ada perkembangan apa apa,” katanya kepada jurniscom usai sidang pra peradilan kasus Siyono di PN Klaten, Selasa, (19/3/2019).
Ia juga membantah atas pernyataan kuasa hukum termohon yang menyebut bahwa kasus tersebut masih berjalan dan penyidikan masih terus dilakukan.
“Yang kedua saya berfikir polisi itu profesional, artinya berfikir dengan cepat dan tegas menanggapi persoalan seperti ini dengan cepat, kenyataannya tiga tahun itu. Bukan waktu yang singkat tapi bagaimana mungkin,” ujarnya.
“Tiga tahun tidak ada sama sekali, kesulitannya di mana? Kalau memang polisi kurang bukti, kurang saksi, bisa diminta pada kami,” imbuhnya.
Taufik juga menegaskan bahwa paska pelaporan bulan Mei 2016, Suratmi belum pernah mendapatkan SP2HP dari pihak aparat kepolisian.
“Kami selalu memberikan apa yang diminta oleh kepolisian, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada sama sekali, bahkan kita sudah membuat surat permohonan sp2hp itu sebanyak 4 kali,” ungkapnya.
“Tidak pernah ada tanggapan SP2HP yang kami minta, jadi kalau memang mengatakan proses, proses bagaimana, dapatnya apa harus jelas,” tandasnya.
