JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan untuk mengatur kembali doa sesudah dan sebelum sekolah, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya melihat bahwa kebijakan yang terkait kepentingan krusial publik bisa jadi mekanismenya adalah melalui kewenangan legislatif, legislatif bersama pemerintah, atau atas inisiatif pemerintah dengan persetujuan pihak legislatif. Atau langsung oleh pemerintah melalui departemen dan dirjen terkait.
“Biasanya legal opinion itu menjadi bagian dari mekanisme legitimimasi sebuah konsep yang mau diputuskan dan diimplementasikan. Atau ada proses pengkondisian opini menjadi komponen penting agar sebuah rencana/konsep itu harus dibahas dan diputuskan,” kata pengasuh Majelis Al Bayan itu dalam rilisnya kepada redaksi Jurnalislam.com, Kamis (11/12/2014).
Wacana pengaturan doa di sekolah yang dinilai oleh sebagian pengamat sebagai strategi “test the water” dinilai Harits sebagai usaha kaum sekuler untuk menggerogoti bangunan masyarakat Muslim Indonesia.
“Dalam kasus wacana pengaturan doa di sekolah bagi anak didik oleh menteri Anies Baswedan, saya lebih merasakan bahwa betapa kaum sekuler yang memegang kebijakan di sektor pendidikan dan sektor lainya tidak ubahnya seperti rayap-rayap yang kerjanya menggerogoti bangunan masyarakat muslim Indonesia,” tegasnya.
Sedikit demi sedikit kaum sekuler terus berusaha melahirkan kebijakan untuk memastikan pengampasan kaum muslimin dari agamanya itu terjadi. “Indonesia ingin dijaga menjadi negara sekuler sejati, agama hanya menjadi simbol dan spiritualisme ansich,” kata Harits.
Agama harus dikotak-kotak dalam doktrin sempit, tidak boleh menjadi pondasi bangunan masyarakat bernegara secara utuh.
Menurutnya, sektor pendidikan adalah faktor kunci bagaimana Indonesia ke depan bisa melahirkan generasi sekuler. “Dan mereka para "rayap-rayap", siang dan malam bekerja untuk merobohkan integritas umat Islam terhadap agamanya baik di wilayah akidah maupun syariat,” lanjutnya.
Ia pun menghimbau kepada para ulama dan intelektual Muslim untuk menghadapi serangan kaum sekuler itu.
“Disinilah letak pentingnya amar makruf nahi mungkar bagi para ulama dan intelektual muslim yang hanif untuk tegak berdiri menjaga umat menghadapi serbuan "rayap-rayap" sekulerisme yang lapar dan hanya mencari sekerat tulang dunia yang tidak pernah mengenyangkan dengan kerja menghancurkan Islam,” pungkasnya.
Meskipun wacana pengaturan doa di sekolah itu telah diklarifikasi sendiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun Harits Abu Ulya dengan tegas menyatakan, “Tetap saja rayap-rayap ini perlu diungkap,” tutupnya. (amaif/CIIA)
