KAIRO (Jurnalislam.com) – Sejumlah kelompok hak asasi di Mesir melaporkan bahwa sejak Magdy Abdel Ghaffar diangkat sebagai menteri dalam negeri di bulan Maret 2015, penghilangan paksa telah menjadi kebijakan militer pemerintah junta Presiden Abdel Fattah al-Sisi dalam menanggapi ketidakstabilan ekonomi dan perlawanan, lansir World Bulletin, Jumat (11/03/2016).
The Egyptian Co-ordination for Rights and Freedoms (Koordinasi untuk Hak dan Kebebasan Mesir) mengatakan telah mencatat 1.840 kasus penghilangan paksa pada tahun 2015. Sebuah laporan oleh Nadeem Centre, yang menyediakan rehabilitasi bagi korban kekerasan negara, mengidentifikasi 66 penghilangan pada bulan Januari.
Mosi Parlemen Eropa mengakui peran Nadeem Centre dalam penyediaan informasi tentang penyiksaan, pembunuhan dan pelanggaran terburuk dalam tahanan, dan mengkritik langkah pihak berwenang Mesir baru-baru ini untuk menutup Nadeem Centre atas tuduhan palsu yang berkaitan dengan pelanggaran kemanusian.
Laporan penghilangan paksa yang banyak terjadi merupakan bukti semakin kuatnya pengaruh militer, yang mencapai seluruh layanan peradilan, keamanan dan intelijen. Aktivis mengatakan bahwa kekuasaan penuh pasukan Mesir yang digunakan untuk mencegah masyarakat mengeluarkan pendapat dalam upaya mencapai stabilitas, berakibat memangsa warga dengan impunitas.
"Kegagalan penuntut umum untuk serius menyelidiki kasus penghilangan orang, ini memperkuat kekebalan hukum absolut yang dimiliki pasukan keamanan di bawah Presiden Sisi," kata Joe Stork, wakil direktur Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara.
Selain itu, bahaya tidak lagi hanya sebatas pada warga Mesir saja juga pada warga negara lain di Mesir. Perdebatan di Parlemen Eropa kemarin dipicu oleh pembunuhan akademik Italia Giulio Regeni, pada bulan Januari yang tubuhnya ditemukan oleh jalan dan diyakini telah disiksa sebelumnya.
Deddy | World Bulletin | Jurnalislam
