Radikalisme Versi Peneliti Liberal

Radikalisme Versi Peneliti Liberal

Oleh: Henri Shalahuddin
Peneliti INSISTS

Baru-baru ini, Setara Institute (SI) mengumumkan hasil risetnya yang bertajuk, “Membaca Peta Wacana dan Gerakan Keagamaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)”. Disebutkan bahwa ada Sepuluh PTN terpapar “Islam Radikal”.

Penyebab menguatnya radikalisme Islam di 10 PTN itu karena corak kegiatan keislamannya dianggap monolitik. Menurut direktur riset SI, gerakan keislaman di kampus-kampus ini cenderung dikooptasi oleh kelompok keagamaan eksklusif, dan memproduksi wacana yang kebenarannya diyakini sendiri. Salah satu dominasi wacana yang membuat 10 PTN ini disebut radikal adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa dalam situasi tertentu, cabang keislaman yang ada di kampus ini bisa jadi sangat berpotensi menjadi ancaman bagi Pancasila, demokrasi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun dalam pengakuannya riset ini dilakukan sejak Februari-April 2019, namun tidak ditampik kemungkinan bahwa publikasi hasil riset ini diselaraskan dengan kondisi perpolitikan di tanah air belakangan ini. Khususnya, berkenaan dengan sikap mahasiswa yang mulai kritis terhadap kemelut politik 2019, misalnya berkaitan dengan undangan Kongres Nasional Kebangkitan Mahasiswa aliansi BEM seluruh Indonesia 18-19 Mei 2019 lalu di IPB Bogor. Oleh karena itu tidak semua penelitian bisa disebut ilmiah dan bertujuan menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan. Adakalanya justru muatan politis-ideologisnya lebih dominan berbanding sebagai sebuah penelitian akademis yang objektif.

Menurut Zakiyus Shadicky, salah satu peneliti dari CADIK, setidaknya ada 18 riset berkenaan dengan radikalisme dan intoleransi sejak tahun 2016 yang dilakukan oleh beberapa LSM, pusat studi di Universitas dan departemen agama, termasuk oleh SI. Sebelumnya SI juga melakukan riset yang sama (Oktober 2017) tentang Potret Intoleransi dan Potensi Radikalisme di Bogor dan Depok.

Pola-pola penelitian yang lebih bersifat ideologis-politis ini misalnya bisa dilihat tentang penelitian senada yang objeknya adalah masjid-masjid di lembaga pemerintah dan BUMN yang kononnya disusupi paham radikal. Dari pengamatannya terhadap hasil penelitian tentang masjid-masjid yang dituduh tersusupi radikal ini, Zaki mempertanyakan berbagai kelemahan dalam hal teoretis dan metodologis, mulai dari pertanyaan penelitian yang tidak koheren dengan kesimpulan, penyusunan variabel operasional penelitian yang tidak disiplin, pengambilan sampling dan perhitungan teknik statistik yang lemah, hingga teknis pengumpulan data yang tidak etis dan tidak menjaga nilai-nilai dalam lingkungan akademik. Contoh kecil, misalnya, Zaki mengkritisi kesimpulan penelitian yang membagi masjid dalam kategori radikal tinggi, sedang, dan rendah. Bagaimana mungkin kesimpulan itu bisa ditarik dari teknik pengumpulan data khutbah Jumat saja bahkan tanpa analisis konten yang memadai. Penelitian ini juga gagal menjelaskan objek yang disebut radikal itu apakah masjid, jamaah, penceramah, atau pengurusnya. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan metodologis dan teoretis ini dapat berakibat cukup fatal, karena dengannya menghasilkan kesimpulan yang bias dan tendensius.

Sangat janggal sekali jika radikalisme dan intoleransi disematkan pada aktivitas keislaman yang dijalankan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di PTN gara-gara mewacanakan berpegang teguh pada al-Quran. Apalagi disebut sebagai indikator ancaman bagi Pancasila dan NKRI. Sebab bagaimana mungkin seorang Muslim melepaskan diri dari al-Quran dan dijadikan sebagai ciri khas anti Pancasila dan NKRI?

Dalam proposal penelitian yang ditulis oleh seorang dosen yang berinisial AA, sekilas dinyatakan bahwa di antara motivasi dan alasan untuk meneliti LDK sebagai motor wacana dan gerakan keislaman di PTN, adalah (i) karena LDK menolak pemikiran liberal, sekular, dan ideologi yang menyimpang lainnya, (ii) karena tidak suka semangat LDK yang membela ekonomi pribumi, (iii) karena tidak suka LDK mengajarkan nilai-nilai Islam yg menggungguli agama lainnya. Sehingga adanya perbedaan ini diklaim sebagai pemompa spirit eksklusivisme dan radikalisme.

Hemat saya, cara berfikir dan asumsi seperti ini tentunya dalam dunia akademik terkesan sangat sungsang untuk konteks keindonesiaan. Pancasila, NKRI dan nasionalisme seolah-olah digambarkan sebagai paham terbuka dan sekular yang ukurannya adalah netral agama. Tiba-tiba saja agama dijadikan simbol sektarianisme, karena dianggap sebagai penghalang pembauran, keberagaman dan kebhinekaan. Padahal lembaran sejarah Indonesia dipenuhi oleh goresan tinta kyai-kyai nasionalis yang mencintai agamanya dan negaranya secara bersamaan. Bahkan mosi integral NKRI adalah hasil gagasan tokoh pendiri Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), Mohammad Natsir pada 3 April 1950..

Sebab bukan saja tidak ilmiah, tapi penelitian yang bertajuk: “Membaca Peta Wacana dan Gerakan Keagamaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)”, hanya diarahkan pada aktivitas keislaman yang dipelopori oleh LDK dengan motivasi yang cenderung subjektif-politis. Tetapi untuk gerakan keagamaan di luar Islam, peta perkembangan ideologi kiri dan maraknya dekadensi moral di kalangan mahasiswa, hampir tidak pernah dijumpai hasil penelitian yang dirilis dari LSM-LSM sejenis. Maka tidak berlebihan jika corak penelitian LSM semisal SI ini tujuan akhirnya adalah untuk membungkam kemajemukan dengan alibi dan kedok penelitian akademis. Inilah corak baru sebuah penelitian yang cenderung liberal anarkhis yang berambisi menghancurkan segala identitas dari sebuah komunitas yang dianggapnya tidak sejalan dengan pemikirannya. Maka dengan gaya-gaya penelitian seperti itu, wajar saja jika 10 PTN atau 41 masjid BUMN dianggap radikal di kalangan peneliti liberal. Wallahu a’lam wa ahkam bissowab.

Setara Institute Sebut Sepuluh PTN Ini Terpapar “Islam Radikal”

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X