Polemik Pemindahan Ibu Kota

Polemik Pemindahan Ibu Kota

Oleh: Ibu Hardita Amalia, S.Pd.I., M.Pd.I
Mom of Two, Dosen, Penulis Buku Anak Muda Keren Akhir Zaman Qibla Gramedia, Peneliti dan Anggota Adpiks,

Pemerhati Pendidikan, Konsultan Parenting, Founder Sekolah Ibu Pembelajar

Wacana Pemindahan Ibu Kota yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ke tempat baru semakin menguat setelah Presiden Joko Widodo menyinggungnya dalam Pidato Kenegaraan 2019 pada Jumat (16/8/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana mengutip kompas.com (16/8/2019) di hadapan para wakil rakyat, Jokowi secara khusus meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun wacana pemindahan Ibu Kota hingga kini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Selain wacana ini dianggap bukan hal yang genting saat ini untuk dilakukan dengan banyaknya problematika kompleks yang sedang dihadapi oleh masyarakat mulai dari kemiskinan struktural yang kian meningkat, defisit dan permasalahan BPJS, hutang Indonesia yang kian tinggi, dll yang lebih prioritas untuk diselesaikan daripada memindahkan ibu kota.

Miris bila melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, bahkan utang Indonesia kian meroket mengutip kompas.com (17/06/2019) Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 sebesar 389,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.528 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). ULN ini tumbuh lebih tinggi dibanding Maret 2019. ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 199,6 miliar dollar AS.

Tak hanya itu mengutip dari detikfinance.com (16/05/2019 ) BPKP mengungkapkan hasil audit terhadap BPJS Kesehatan. Salah satu temuannya adalah BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar alias nunggak di 2018 sebesar Rp 9,1 triliun yang disebabkan defisitnya keuangan lembaga ini karena kekurangan pemasukan dari iuran. Dengan adanya problem BPJS ini, pada akhirnya imbasnya adalah kepada rakyat, bagaimana kesehatan rakyat tidak terfasilitasi dengan baik bahkan banyak pemangkasan penanggungan yang tidak bisa dicover lagi oleh BPJS. Oleh karena, atas wacana presiden Jokowi dengan adanya pemindahan Ibu Kota menurut penulis, bukan menjadi solusi pemerataan keadilan, yang ada akan memunculkan problem baru, kebutuhan anggaran yang besar mencapai sekitar Rp466 triliun juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu. Biaya Rp 466 triliun menurut penulis bisa dialokasikan untuk dana kesehatan, pendidikan juga kemaslahatan masyarakat.

Mengutip dari liputan6.com ( 20/08/2019) disampaikan oleh Wakil DPR RI, Fadli Zon bahwa pemindahan ibu kota merupakan yang baik jika kondisi perekonomian sedang membaik dari segala sisi. Namun untuk saat ini, Indonesia masih dihantui perang dagang, fluktuasi ekonomi, daya beli yang lemah dan tingginya angka kemiskinan, pemindahan ibu kota dipandangnya belum menjadi prioritas. Bahkan menurut Fadli Zon pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan pembiayaan penjualan aset negara untuk memodali pemindahan ibu kota, hal ini dipandangnya tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang sedang dibangun.

Selain itu menurut penulis, pemindahan ibu kota akan lebih membebani APBN, dengan kondiso utang Indonesia kian meroket juga pemerintah yang belum bertanggung jawab dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, kesehatan yang baik dan adil bagi masyarakat, keteresediaan bahan pangan yang murah juga belum terselesaikannya ragam persoalan negara saat ini yang lebih vital daripada menambah problem baru yang dianggap solusi pemerataan dan keadilan nyatanya akan menambah beban persoalan baru termasuk menambah hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pemindahan ibu kota.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X