54 Siswa SD Banjarmasin Ikuti Pertukaran Pelajar dengan SD Muhammadiyah Solo

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Sejumlah 69 orang meliputi kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid asal Banjarmasin Timur menjalani program pertukaran pelajar atau Student Exchange hanya sehari tapi kaya akan manfaat dan membawa banyak kenangan.

 

Begitu masuk kelas, mereka ikut belajar beradaptasi dan bisa berteman dengan anak-anak di kelas  Sekolah Dasar Rujukan Swasta versi Kemendikbud RI, SD Muhammadiyah 1 ketelan Surakarta, Selasa (29/10/2019).

 

“Kita harus benar-benar mengeksplor, di mana, kapanpun, kita tetap belajar, atas nama seluruh rombongan mengucapkan terima kasih, ada 54 siswa, 9 guru, 6 orang tua wali murid, kepala SD Muhammadiyah 11 Hj. Armina Nikmawati, S.Pd dan 5 Bajarmasin,” ujar Ketua Rombongan yang juga Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, Ir. Hj. Tri Hariani Sawitri, S.Pd dalam sambutannya.

 

“Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa menambah wawasan terutama buat anak-anak kita, cepat jemput bola jangan diam, bertanyalah sebanyak mungkin, karena di sini kompleks dan SDSR,” imbuhnya.

 

Kepala Sekolah SD Muh 1 Hj. Sri Sayekti, S.Pd., M.Pd menyampaikan, akhirnya semua kegiatan bisa terlaksana, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah Swt untuk kemajuan sekolah masing-masing.

 

Kemendagri Akan Bentuk Tim Pencegah Radikalisme di Tingkat Kecamatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Dalam Negeri akan segera membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim pengawasan dini di daerah hingga tingkat kecamatan untuk mencegah radikalisme.

“Segera membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim pengawasan dini guna deteksi dini dan cegah dini segala permasalahan yang terjadi di daerah,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar di Jakarta, Selasa (29/10).

Selain itu, Bahtiar juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) khususnya yang ikut dalam Rapat Koordinasi

“Sinergitas dan Monitoring-Evaluasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional’ untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“ASN, TNI/Polri, maupun pegawai BUMN tidak boleh terpapar radikalisme, karena mereka menjaga keberlangsungan negara. Aparat yang diduga terpapar ideologi selain Pancasila harus segera ditertibkan, tidak ada kompromi,” kata Bahtiar.

Dia mengatakan, radikalisme merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan NKRI, karena itu bibit radikalisme harus diwaspadai, sebelum berpotensi menimbulkan gerakan yang lebih besar dan bisa berdampak negatif bagi ketentraman masyarakat.

Dalam rakor yang berlangsung di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan itu juga terdapat diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber. di antaranya Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Akbar Ali, Kepala Sub-Bidang Pengawasan, Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme M Chairil Anwar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tangerang Selatan Rahmat Salam, dan Kepala Sub-Direktorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Anug Kurniawan.

Sumber: republika.co.id

PKS dan Nasdem Akan Bertemu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan terkait rencana kunjungan Partai Nasdem ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rabu (30/10) sore. Ia juga memastikan kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada pertemuan nanti.

“Datang, Pak Surya besok jam 16.00 kami datang rombongan naik bus dari DPP ada sekitar 13 orang rombongan,” kata Willy kepada Republika, Selasa (29/10).

Ia mengatakan pertemuan tersebut tidak lebih dari sekedar silaturahmi. Ada pun hal-hal yang dibicarakan yaitu terkait isu kebangsaan.

“Pak Surya ingin kalau selama ini itu ada gap segala macam untuk berbicara kebangsaan, maka besok harus bicara bersama-sama,” ujarnya.

Saat ditanya terkait kemungkinan peluang Nasdem berpindah haluan menjadi oposisi, menurutnya hal itu terlalu jauh. Ia kembali menegaskan bahwa pada pertemuan besok baru pertemuan pertama. Tidak menutup kemungkinan jika ada pertemuan selanjutnya setelah ini.

“Ada, pasti ada pertemuan berikutnya jadi mungkin besok dimatangkan ya karena tentu ada follow up yang sifatnya gagasan besar dan kerangka operasional bersama-sama,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah membenarkan rencana pertemuan PKS dengan Partai Nasdem Rabu sore. Menurutnya rencana pertemuan tersebut sudah direncanakan lama.

“Intinya akan bincang-bincang tentang kebangsaan, keinginan untuk menjaga kelangsungan demokrasi yang konstruktif,” kata Ledia kepada Republika, Selasa (29/10).

Sementara itu Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mengokohkan kerjasama di parlemen untuk mewujudkan check and balance pemerintahan yang konstruktif. Rencananya pertemuan akan diterima langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Dr. Sohibul Iman, Sekjen Mustafa Kamal, dan jajaran Pimpinan PKS lainnya.

Sumber: republika.co.id

Perpres Terbit, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mengerek iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang Presiden Joko Widodo teken ini terbit dan berlaku pada 24 Oktober 2019 lalu.

Pasal 29 Perpres No. 75/2019 menyebutkan, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang pemerintah daerah daftar naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan. Premi baru ini berlaku mulai 1 Agustus 2019.

Kenaikan

Kemudian, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, anggota TNI dan Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta pekerja atau pegawai menjadi sebesar 5% dari gaji per bulan.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta,” bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 75/2019 seperti dikutip situr resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (30/10).

Kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran, menurut Perpres Jaminan Kesehatan, dilaksanakan oleh: pertama, pemerintah pusat untuk iuran bagi pejabat negara, PNS pusat, anggota TNI dan Polri, serta pekerja atau pegawai instansi pusat.

Kedua, pemerintah daerah untuk iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa ,dan pekerja atau pegawai instansi daerah.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa,” bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres No. 75/2019.

Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, anggota TNI dan Polri terdiri atas upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Sementara gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa berdasarkan penghasilan tetap.

Ketentuan mengenai komposisi persentase dan dasar perhitungan iuran bagi Peserta PPU untuk pejabat negara, PNS pusat, anggota TNI dan Polri mulai berlaku 1 Oktober 2019. Sedang iuran peserta PPSU di lingkungan pemerintah daerah dan pegawai swasta berlaku 1 Januari 2020.

Adapun iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  Lalu, Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

Dan, sebesar Rp 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. “Besaran iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres No. 75/2019.

Sumber:kontan.co.id

 

Bertentangan dengan Budaya Lokal, Warga Tolotangga Tolak Patung Wisata di Pantai Wane

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)- Ketua Ikatan Khatib Tolotangga ustaz Umar Muhammad Ali bersama tokoh agama Tolotangga Supratman dan tokoh Masyarakat desa Tolotangga, Monta, Bima menyampaikan sikap yang terkait dengan keberadaan patung sebagai simbol agama tertentu yang berada di pantai Wane, Bima.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan keberadaan patung di tanah milik Kombespol Ekawana Prasta di dekat Pantai Wane, Desa Tolotangga Kecamatan Monta, Bima.

Menurut tokoh agama Tolotangga Supratman keberadaan patung tersebut meresahkan masyarakat dan menciderai nilai budaya lokal sebab masyarakat setempat beragama Islam.

“Bahwa keberadaan patung ini sangat meresahkan masyarakat, karena kami di sini 100 persen muslim beda dengan mayoritas, artinnya masih ada agama lain, sedangkan kami di sini 100%  muslim,” katanya kepada jurnalislam.com.

Ia juga tidak setuju apabila keberadaan patung tersebut sebagai daya tarik wisatawan asing sebab keberadaannya justru identik dengan simbol agama tertentu.

“Keberadaan patung ini sangat membahayakan aqidah masyarakat kami, sangat keliru mereka mengatakan patung tempat penyembahan agama orang lain mereka mengatakan adalah hiasan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan patung di pantai Wane tersebut.

“Harapan kami kepada pemerintah, supaya keberadaan patung di pantai Wane harus di bongkar, karena sangat meresahkan masyarakat kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemilik patung tersebut Kombespol Ekawana Prasta menyebut bahwa keberadaan patung di pantai Wane itu untuk menarik wisatawan asing.

Reporter : Saad

Ini Pesan Wasekjen MUI Bagi Mereka yang Berhijrah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat ustaz Tengku Zulkarnaen ikut bersyukur atas maraknya fenomena hijrah yang ada di Indonesia.

Ia berharap tren positif tersebut membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia hingga bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

“Wah saya terharu dan bahagia adanya tren hijrah dimana mana, hampir diseluruh tanah air, anak anak muda hijrah ke tempat dan menuju yang lebih baik, menuju kesholehan,” katanya kepada jurnalislam.com saat memberikan materi di Sukoharjo Hijrah Fest beberapa waktu yang lalu.

“Saya berdoa agar komunitas hijrah dimanapun semakin maju semakin mendekati kebenaran, semakin mendekati jalan allah, sehingga negeri ini berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” imbuhnya.

Menurut ustaz Tengku, Allah meridhoi orang orang yang berhijrah menuju lebih baik, bahkan, katanya, dalam apabila orang tersebut meninggal pada saat berupaya meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, maka akan dihitung sebagai mati syahid.

“Allah meridhoi orang yang berhijrah, Rosulullah pun mencintai orang orang yang berhijrah, maka orang orang yang berhijrah, mati dalam keadaan berhijrah, dihitung mati syahid oleh Allah Subhanahu Wata’ala,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar mereka yang sedang berhijrah untuk tetap istiqomah, sebab, Allah akan memberikan ujian bagi mereka sebagai bentuk meningkatkan nilai keimanan dihadapan Allah Subhanahu Wata’ala.

“Karena itu saya bersama anda semua yang hijrah, jangan khawatir jangan berputus asa dan lemah semangat, teruslah berhijrah sampai kita mati dalam keridhoan Allah Subhanahu Wata’ala,” pungkasnya.

PBNU Pastikan Akan Kritis Terhadap Pemerintahan Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Penunjukkan Menteri Agama (Menag) dari kalangan militer masih terus menuai kontroversi.

PBNU menilai kebijakan itu menciderai para masyayikh dan kiai Nahdlatul Ulama (NU).

“Kekecewaan para masyayikh dan kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah,” kata cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman, Senin 28 Oktober 2019.

Padahal, katanya, tanggung jawab keumatan yang diemban kiai dan masyayikh yang tidak ringan.

Apalagi, menurutnya, menilik sejarah perjuangan dan peran NU hingga saat ini sebagai ormas keagamaan yang konsisten terhadap komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila.

Aizzudin menyampaikan kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan masyayikh NU di berbagai daerah terkait dengan pemilihan menteri agama dari kalangan militer.

“Menghormati hak prerogratif Presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak,” sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah.

Jika perannya dikebiri oleh kepentingan kelompok tertentu dan partai-partai.

Sikap NU

“Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekadar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar. Jangan su’udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan”, tegas Gus Aiz.

Pernyataan Gus Aiz ini merespons permintaan maaf Presiden Jokowi sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi menyampaikan, hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.

“Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya,” kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

sumber: sindonews

Hijab Bergaya Budaya Lokal Diprediksi Akan Jadi Tren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Model hijab dengan motif-motif yang kental dengan unsur budaya lokal diprediksi akan menjadi tren tahun depan.

Vice President Elzatta, Tika Mulya mengatakan, saat ini semakin banyak label modest wear lokal yang mengeluarkan koleksi terinspirasi dari unsur-unsur budaya lokal.

“Bisa dari kulturnya, motif yang diangkat,” kata Tika seusai jumpa pers dan bersama Elzatta Hijab di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Sementara itu, dari segi warna, Tika melihat akan muncul banyak warna-warna tanah (earthy) seperti hijau zaitun, cokelat, oranye kecokelatan, dan lainnya.

Hal ini juga senada dengan kampanye-kampanye fesyen berkelanjutan (sustainable fashion) yang digaungkan banyak label.

Ia mengatakan, hijab polos yang mudah dipadu padan juga akan selalu disukai.

Menurutnya, pemakai hijab semakin modern dan hijab polos dianggap sebagai salah satu item yang mendukung tampilan modern tersebut.

“Biasanya saat makin modern, mereka makin simple, praktis, look juga lebih clean. Di situ mereka pakai polos,” ujarnya.

Meski begitu, Tika meyakini masih ada pasar bagi hijab bermotif. Pemilihan hijab kerap diseragamkan dengan busana yang digunakan.

Misalnya, hijab polos untuk melengkapi tampilan dengan busana bermotif ramai, dan sebaliknya.

sumber:kontan.co.id

 

Potret Kabinet, Singkirkan yang Lemah Ambil yang Kuat

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

JURALISLAM.COM – Jokowi sudah umumkan para pembantunya yang duduk di kabinet. “Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi saat memberi pembekalan kepada para pembantunya itu.

Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud profesional itu tidak otomatis bahwa mereka itu punya kompetensi di bidangnya sehingga bisa kerja secara profesional. Sebagian kementerian diserahkan kepada orang-orang yang justru diragukan kompetensinya. Siapa diantaranya? Analisis sendiri!

Hal ini tidak hanya berlaku di kabinet Jokowi. Tapi juga sering terjadi di pemerintahan sebelum Jokowi. “Bagi-bagi kue” untuk timses dan bohir tetap menjadi unsur yang tak bisa dihindari. Melihat fakta ini, maka profesional tidak selalu punya arti bahwa mereka dipilih sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

Kata profesional lebih tepat diartikan sebagai “menteri non parpol”. Dilihat dari sini maka ada kesalahan istilah yang perlu diluruskan. Karena kata “profesional” tidak merepresentasikan sepenuhnya kompetensi mereka.

Sementara dari parpol ada 16 menteri. Hampir semua partai pengusung mendapat jatah. Lima untuk PDIP. Masing-masing tiga menteri untuk Golkar dan Nasdem. PKB dapat jatah dua menteri. PPP dapat satu menteri.

Ini wajar untuk stabilitas politik. Semua presiden terpilih akan melakukan hal yang sama. Tapi, akan jauh lebih ideal jika utusan dari parpol ini adalah orang-orang profesional. Maksudnya, orang-orang yang direkomendasikan parpol mesti memiliki kompetensi sesuai posisinya. Jadi, presiden sudah seharusnya memberi syarat “integritas dan kapasitas” terhadap orang-orang yang direkomendasi parpol. Sayangnya, faktanya tidak seperti itu.

Selain parpol pengusung, Gerindra dapat jatah dua kursi menteri. Yaitu Menhan untuk Prabowo dan KKP untuk Edhy Prabowo. Hebat dong? Jadi pembantu kok hebat sih mas…mas.. Pembantu tetap pembantu. Takdirnya ada di telunjuk presiden. Kapan saja bisa diresuffle. Apalagi sudah diancam veto oleh Menkopolhukam dan dikawal wakil menteri dari pendukung Jokowi.

Saat ini Prabowo dibutuhkan Jokowi untuk memastikan bahwa Gerindra tak oposisi. Bisa merepotkan. Jika nanti keadaan politik sudah stabil dan Jokowi tak lagi butuh Gerindra, bisa saja dua menteri dari Gerindra ini disingkirkan. Apalagi jika Prabowo neko-neko. Ganti!

Dengan jumlah 34 menteri, tentu Jokowi tak bisa mengakomodir semua pendukung dan mereka yang ikut berkontribusi terhadap pemenangannya di pilpres. Karena itu, Jokowi memprioritaskan mereka yang bisa memberi kekuatan politik untuk lima tahun kedepan. Yang tak dibutuhkan? Goodbye.

Diantara mereka yang tak dianggap memberi kekuatan politik adalah pertama, parpol seperti Hanura, PBB, Perindo, PSI dan PKPI. Meski all out dukung Jokowi, tapi lima partai ini tak punya anggota di parlemen. Karenanya, Jokowi tak merasa perlu untuk melibatkan mereka.

Selain lima partai tersebut, Demokrat dan PAN juga tak dibutuhkan Jokowi. Meski sempat merapat ke istana segera setelah hasil quick count diumumkan, tapi gayung tak tersambut. AHY yang isunya digadang-gadang jadi Menpora, lewat. Demikian juga dengan PAN. Teriakan Bara Hasibuan, kader PAN yang terus berupaya menembus dinding istana, gagal total. Apakah kedua partai ini mau oposisi? Demokrat Sepertinya tidak. Jokowi pasti sudah menghitungnya. Dengan kasus yang rumornya melibatkan anggota keluarga Cikeas, Demokrat sepertinya lebih aman kalau tak oposisi. PAN? Jika harus oposisi, terpaksa. Tentu gaungnya di mata rakyat beda dengan PKS yang dari awal tetap konsisten memilih berada di luar pemerintahan. Faktor Amien Rais yang selalu lantang membuat Jokowi tak nyaman. Toh kalau mau oposisi, PAN tak dianggap akan membahayakan bagi Jokowi.

Kedua, Jokowi juga tak memberi jatah menteri kepada tokoh-tokoh NU, Ansor dan Banser. Zainuttauhid yang dipilih sebagai wamenag lebih mewakili PPP dari pada NU. Menteri agama yang biasanya jadi jatah NU, pun diberikan kepada militer. Kondisi ini membuat sejumlah aktifis dan para kiai NU menyayangkan. Apakah ini bertanda bahwa Jokowi tak lagi butuh NU? Boleh jadi. Karena Jokowi sudah tak butuh dukungan untuk nyapres di 2024.

Ketiga, sejumlah orang yang tak diragukan kinerjanya saat pilpres. TGB, Ngabalin dan Kapitra adalah sebagian sosok yang “luar biasa” pembelaannya terhadap Jokowi. Tinggalkan habitatnya untuk merapat dan memperjuangkan kemenangan Jokowi. Ada juga Wiranto dan Moeldoko, dua mantan panglima yang orasinya berapi-api. Mereka tak diakomodir. Kenapa? Mungkin tak lagi punya kekuatan yang jadi alasan bagi Jokowi untuk membutuhkan mereka.

Dari komposisi Kabinet Indonesia Maju ini kita bisa menilai bahwa Jokowi hanya butuh empat kekuatan politik. Pertama, kekuatan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). LBP adalah kekuatan utama Jokowi. Posisinya masih number one. Tetap Menko Maritim, bahkan ditambah kewenangannya mengurusi investasi. Selain itu, Jokowi juga mengakomodir Mahfudz MD sebagai Menkopolhukam dan Fachrur Rozi sebagai Menteri Agama. Dua tokoh ini dikenal sebagai kolega dan orang dekat LBP. Dari sisi ini, nampak Jokowi masih sangat tergantung kepada -dan tak bisa lepas dari- LBP. The real presiden, kata nitizen.

Kedua, PDIP. 128 kursi di parlemen tak bisa diabaikan oleh Jokowi. Meski dalam sejumlah hal, Jokowi seringkali tak nyaman dan sejalan dengan Megawati. Ini bisa dilihat dari Pilgub 2018. Jokowi dan Mega sering berbeda dukungan calon. Kendati terbanyak anggota parlemennya dan punya Jenderal Budi Gunawan di BIN, Megawati tetap tak mampu menggeser posisi dan pengaruh lekuatan LBP yang punya sejarah panjang dalam perjuangan dengan Jokowi.

Ketiga, sejumlah partai pengusung seperti Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Meski tak sekuat LBP dan PDIP, partai-partai ini dibutuhkan untuk mengamankan suara di parlemen. Gerindra? Yang penting tak oposisi. Sepertinya, tak lebih dari itu kebutuhan Jokowi terhadap Prabowo.

Dan keempat adalah institusi kepolisian. Dengan diangakatnya Jenderal Tito Karnavian sebagai menteri Dalam Negeri dan calon Kapolri diserahkan kepada Komjen Idham Aziz, orang dekat Tito, menunjukkan Jokowi membangun formasi kekuatan yang tak banyak berubah dari periode sebelumnya.

Kecuali tradisi kementerian Agama yang digeser dari jatah NU dan Kemendikbud yang hilang dari kader Muhammadiyah. Dua bidang ini yaitu urusan agama dan pendidikan terbuka peluang untuk mengalami perubahan. Ke arah sekularisasi? Banyak pihak yang menilai seperti itu.

Jakarta, 26/10/2019

Muhammadiyah Buka Peluang Bangun Rumah Sakit Nuklir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Meski memerlukan pengkajian panjang, Muhammadiyah tidak menutup kemungkinan untuk membuka Rumah Sakit Nuklir di masa depan. ‎

“Kami sangat serius untuk mempelajarinya dari Pakistan, selain itu kami juga ingin belajar mengenai perumusan Judicial Law,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Muhyidin Djunaidi Menyambut kunjungan Duta Besar Pakistan H.E Abdul Salik, Jumat (25/10).

Bersama mantan Menteri Lingkungan Hidup Pakistan Mr. Akif, H.E Abdul Salik datang ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, di depan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dirinya juga memuji Muhammadiyah sebagai organisasi Islam paling representatif di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia.

“Bagi kami, peran Muhammadiyah sangat penting. Kami ingin hubungan antara Pakistan-Muhammadiyah lebih dekat dan bersahabat lebih dalam,” kesan Abdul Salik.

Menyinggung tentang pengembangan Rumah Sakit Nuklir, Pakistan membuka lebar kesempatan kepada Muhammadiyah. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Pakistan Mr. Akif, berharap Indonesia telah memiliki regulasi yang baik mengenai penggunaan nuklir dalam bidang pengobatan.

Meski terdengar asing, Rumah Sakit yang menggunakan nuklir sebagai pengobatan bukanlah hal baru. RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Gading Pluit Jakarta, MRCC Siloam, RS dr. Soetomo Surabaya  dan RS Murni Teguh Medan tercatat telah menggunakan tenaga nuklir dalam radioterapi penyakit kanker dibawah pengawasan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Ini adalah bagian mempererat hubungan Pakistan dan Indonesia, terutama dengan organisasi Islam. H.E Abdul Salik mendorong Muhammadiyah melakukan kerjasama di bidang agama dan sumber daya manusia, beliau juga mengapresiasi kinerja Muhammadiyah,” tambah Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.

Sumber: muhammadiyah.or.id