Bantah Berita Hoax, Klarifikasi Menag: Kalau Mau Pakai Cadar Silakan Saja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengklarifikasi pihaknya tidak pernah melarang penggunaan cadar.

“Cadar itu seperti saya bilang, tidak ada dasar hukumnya di Quran dan di Hadist menurut pandangan kami. Tapi kalau orang mau pakai (cadar) itu silakan. Dan itu bukan ukuran ketaqwaan orang,” ujar Menag, Kamis (31/10).

Menag yang ditemui media usai menghadiri rapat Konsolidasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK, Jakarta ini pun membantah dirinya akan membuat aturan pelarangan cadar. “Oo ndak, belum pernah ngomong seperti itu. Kalau melarang-larang kan bukan tugas Menag,” kata Menag.

Namun menurutnya, ia mendengar rencana pembuatan aturan keluar masuk instansi pemerintah. “Saya dengar, akan keluar aturan masuk instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas,” imbuhnya.

Hal ini menurutnya wajar untuk diterapkan apalagi hal ini berkaitan dengan alasan keamanan pada lembaga pemerintah. “Saya kira betul lah untuk alasan keamanan,” tutur Menag.

“Kalau tamu masuk instansi pemerintah, itu urusan aparat hukum lah. Saya merekomendasikan yang tidak boleh masuk ke instansi pemerintah itu, satu mengenakan helm tertutup, kedua mukanya gak kelihatan,” tutupnya.

sumber: kemenag

Menag Bantah Pernah Bicara Akan Kaji Pelarangan Cadar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjelaskan pihaknya tidak pernah melarang penggunaan cadar.

Ia membantah kalau ada media yang mengutip kalau dirinya pernah mewacanakan pelarangan cadar di instansi.

“Oo ndak, belum pernah ngomong seperti itu. Kalau melarang-larang kan bukan tugas Menag,” ujar Menag, Kamis (31/10) dalam keterangan yang diperoleh redaksi.

Menag yang ditemui media usai menghadiri rapat Konsolidasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK, Jakarta ini pun membantah dirinya akan membuat aturan pelarangan cadar.

Namun menurutnya, ia mendengar rencana pembuatan aturan keluar masuk instansi pemerintah.

“Saya dengar, akan keluar aturan masuk instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas,” imbuhnya. 

Hal ini menurutnya wajar untuk diterapkan apalagi hal ini berkaitan dengan alasan keamanan pada lembaga pemerintah.

“Saya kira betul lah untuk alasan keamanan,” tutur Menag. 

“Kalau tamu masuk instansi pemerintah, itu urusan aparat hukum lah. Saya merekomendasikan yang tidak boleh masuk ke instansi pemerintah itu, satu mengenakan helm tertutup, kedua mukanya gak kelihatan,” tutupnya.

Jeritan Hati Rakyat Atas Kenaikan Iuran BPJS

Oleh : Anang Imamuddin*

Rakyat Indonesia adalah pemegang terbesar saham bangsa dan negara ini. Merekalah pemilik yang berdaulat atas negara ini.

Rakyat bukan obyek tetapi subyek. Mereka mempunyai “pelayan” bernama pemerintah baik dari tingkat desa yaitu kepala desa beserta perangkatnya sampai dengan presiden beserta para menterinya. Lembaga negara dan pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) pun pada dasarnya juga pelayan rakyat, pelayan masyarakat.
Itulah substansi yang sejati.

Presiden, DPR di pilih rakyat untuk mengelola negara demi kesejahteraan rakyat. Tugasnya adalah “mensejahterakan” bukan “menyengsarakan”. Setiap pemimpin negara atau wakil rakyat selalu berganti periode tetapi substansi pelayanan dan mensejahterakan rakyat tidak akan pernah bergeser dan berganti.

Di penghujung periode berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini ada satu “nyanyian” yang “merdu” di telinga rakyat Indonesia yaitu akan naikkannya iuran BPJS Kesehatan menjadi 2 kali lipat. Iuran BPJS kelas I yang semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000., kelas II dari Rp 51.000 menjadi .Rp 110.000 sementara untuk kelas III Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Sementara usulan kenaikan yang kelas III ditolak DPR.

BPJS yang sekarang berjalan carut marut pengelolaannya. Bahkan tagihan BPJS yang terlambat ditagih kayak debt colector dan dibebani denda yang tambah memberatkan.

Sungguh hal ini sangat memberatkan semua rakyat Indonesia ditengah lesunya perekonomian terutama masyarakat desa.

Penulis berpikir, pindah ibukota dengan anggaran sekitar 500 triliun sudah lantang diucapkan oleh Presiden Jokowi, tetapi defisit BPJS yang mencapai sekitar 32,8 triliun di tahun 2019 ini justru dibuat untuk menambah beban rakyat yang semakin susah dan sulit.

Meskipun kenaikan iuran BPJS itu sudahdiputuskan per tanggal 1 Januari 2020 tapi alangkah bijaknya Presiden, pemerintah mendengarkan jeritan rakyat pemegang saham negeri ini.

Evaluasi semua kebijakan yang memberatkan rakyat terutama rakyat kecil. Jangan hanya semangat untuk kebijakan yang pro orang kaya, pro orang besar yang sudah terjamin makannya, kebutuhannya dan hidupnya setiap hari.

Orang kaya akan bertanya “hari ini kita makan menu apa?”. “Rakyat kita bertanya “hari ini kita bisa makan apa tidak?”.

Sungguh sebuah ironi, rakyat di negara zamrud khatulistiwa yang terkenal kaya raya, subur makmur, toto titi tentrem kerto raharjo.

Bersama dengan ini, kami yang hidup di desa yang paham kehidupan rakyat jelata menyatakan MENOLAK kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sehat hak semua warga negara. Sehat tidak harus mahal karena ada negara. Kalau rakyat masih bayar mahal kesehatan terus apa fungsi negara dan para pemimpin serta wakilnya.

Salam Dari Desa.

“Dari Ndeso Untuk Indonesia”

*Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FA-UIB) Jateng-DIY

Anies Di Tengah Bullyan

Oleh:  Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Media mainstream menjauh. Kinerja, prestasi dan serah terima penghargaan tak menarik bagi televisi. Baru ramai jika dibully. Itulah sosok Anies Rasyid Baswedan.

Kali ini obyeknya lem aibon. Anggarannya 28,8 miliar. Masak satu kaleng lem Aibon harganya 184 ribu? Mahal amat! Gak salah tuh? Salah! Kata Susi Suhati, sekretaris Disdik DKI. Salah input, jelasnya. Salah nge-klik, kata Saefullah Hidayat, plt Kepala Disdik DKI. Itu dana BOS, bukan lem aibon, kata Susi lagi. Karena memang tak ada anggaran untuk lem aibon.

Salah “klik” aja lu bully. Sedang raibnya ratusan miliar di Rumah Sakit Sumber Waras, tanah BMW dan ratusan mobil Trans Jakarta yang mangkrak, lu diem. Gimana sih? Protes mereka yang kesel dengan ulah orang-orang yang belum move on.

Kesalahan input data dan “klik” biasa terjadi ketika dalam proses penyusunan anggaran. Baru masalah jika sudah final. Final itu artinya sudah diusulkan ke DPRD. Nah, kesalahan menjadi tanggung jawab dinas dan gubernur DKI. Jika sudah ketuk palu, maka DPRD ikut bertanggungjawab. Kalau masih dalam proses, berarti itu data sementara. Kesalahan input dan klik disana-sini itu biasa.

Seperti anda menulis skripsi, tesis atau disertasi, pasti banyak salah ketik, salah input data, dan salah referensi. Itu biasa. Sebelum diajukan ke pembimbing, terutama mau diujikan, harus diteliti lebih dulu. Habis ujian harus direvisi sebelum dicetak dan ditaruh di perpustakaan. Orang-orang akademik tahu betul proses ini. Kira-kira begitu analoginya.

Sebagai pembimbing, pengambil keputusan dan penanggung jawab anggaran di DKI, Anies Baswedan sedang melakukan proses itu. Meneliti satu persatu pagu anggaran secara manual. Alumnus fakultas ekonomi UGM yang pernah jadi asisten statistik seorang profesor di universitas USA ini terbiasa mengoreksi angka-angka. Dan ini bisa ditonton di video yang lagi viral.

Video itu semula untuk dokumen internal Pemprov. Bukan untuk disebar keluar. SOP yang rutin untuk semua pendokumentasian setiap kegiatan gubernur. Ternyata ada manfaatnya. Ketika kasus lem aibon merebak, video ini menjadi penting keberadaannya.

Tapi, gak usah terlalu kaget. Sampai kapanpun, kesalahan Pemprov DKI akan terus dicari. Anies jadi sasarannya. Satu kesalahan, geger bumi Indonesia ini. Apakah ada yang belum move on? Mungkin. Tapi lebih serius dari sekedar urusan move on.

Ada pihak yang suka membanding-bandingkan Anies dengan Ahok. Anies payah dan Ahok hebat, katanya. Narasi ini yang selalu dibangun untuk menjatuhkan Anies. Dan ada media yang suka narasi ini. Ikut menggoreng dan meramaikannya.

Tapi, saat Anies menerima tiga penghargaan sekaligus dari KPK, sepi berita. Begitu juga ketika mendapat WTP dari BPK dua tahun berturut-turut. Prestasi yang tak pernah ada di era Jokowi, Ahok dan Djarot. Belum lagi penghargaan-penghargaan lainnya dari sejumlah institusi dan lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Ini bisa jadi ukuran kalau mau secara fair membandingkan satu dengan yang lain. Tanpa mengurangi kontribusi masing-masing gubernur kepada bangsa ini yang harus tetap diapresiasi.

Kita seringkali membuat ukuran perbandingan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain dari tingkat popularitasnya, sesering apa televisi meliput dan seberapa banyak dibicarakan orang. Kalau ini ukurannya, maka seorang pemimpin yang maniak kamera, suka marah-marah dan memaki anak buah, serta gemar blusukan, pasti akan dianggap hebat. Kendati minim prestasi dan punya banyak kasus. Tentu, ini standar penilaian yang menyesatkan. Heroisme seharusnya tidak dibangun dengan skema kamera dan pencitraan, tapi prestasi.

Lebih baik dikira salah, tapi benar. Dari pada dikira benar, tapi banyak kasus, sindir Anies. Artinya, Anies sadar akan posisinya di tengah kekacauan cara berpikir sebagian masyarakat yang masih mengelu-elukan ” acting” dan “hasil jepretan kamera”.

Kalau standarnya kamera dan media, Anies memang kurang beruntung. Di banyak event, Anies tak diliput media. Tepatnya, tak boleh banyak diliput oleh media. Kenapa begitu? Apa salah Anies? Salah satu kesalahan Anies terbesar adalah karena di Pilgub DKI Anies mengalahkan Ahok. Begitu kata Jaya Suprana. Kesalahan kedua, Anies menutup reklamasi dan sejumlah proyek besar di DKI. Itu sama saja menutup aliran rizki bagi banyak pihak, termasuk sejumlah partai dan elit politik. Ketiga, Anies berpeluang besar jadi presiden 2024. Jika ini terjadi, berapa banyak lagi proyek-proyek “gelap” (melanggar hukum) itu tersumbat. Karena itu, laju Anies ke 2024 harus dihentikan.

Lihat peristiwa pelantikan presiden-wakil presiden. Sebagai gubernur Ibu Kota, Anies ditaruh di kursi paling belakang. Nyaris tak terlihat oleh tamu lain, apalagi media. Kasus seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya saat penyerahan piala presiden untuk Persija di GBK. Ketika dikonfirmasi, Anies dengan senyum menjawab: ah, biasa saja, katanya.

Terkait liputan media, bisa dibandingkan dengan Jokowi. Lipat lengan baju, masuk gorong-gorong dan momong cucu ramai diliput media. Begitu juga dengan Ahok. Marahnya aja media demen, apalagi makiannya. Inilah bedanya antara prestise dengan prestasi.

Beruntung ada media sosial (medsos). Inilah jalur dimana Anies tetap mendapatkan ruang untuk dikenali program kerja dan capaian prestasinya. Tokoh yang dipanggil dengan sebutan “Gubernur Indonesia” ini tetap ramai terpantau dan dibicarakan di media sosial. Sesekali di media online. Terutama ketika sedang ada bullyan.

Intinya, Anies akan selalu dilihat sebagai ancaman. Karena itu, pertama, gubernur DKI ini akan selalu dicari kesalahannya. Kedua, ada upaya terus menerus untuk melakukan black campaign terhadap Anies. Tujuannya? Untuk mengganggu kebijakan Anies terutama terkait dengan proyek-proyek oligarki. Ketiga, Anies akan selalu dihambat popularitas dan prestasinya. Ini penting dilakukan untuk menghadang Anies melaju ke 2024.

Situasi seperti ini akan dikembalikan kepada rakyat. Apakah anak bangsa yang potensial seperti Anies ini akan dibiarkan sendirian menghadapi komplotan orang-orang yang selama ini merampok kekayaan tanah air? Tentu tidak! Harus dibela. Ini tidak hanya berlaku buat Anies. Tapi mesti berlaku untuk semua anak bangsa yang berintegritas, berkapasitas dan berpeluang memimpin dan memperbaiki nagara barnama Indonesia ini.

Yang pasti, bullyan seperti apapun jika rakyat tetap waras dan selalu melihat fakta secara obyektif, maka orang-orang seperti Anies Baswedan akan mendapatkan ruang untuk berkontribusi lebih besar lagi buat negara dan bangsa di masa depan.

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Temui MUI Pasuruan, FUIB Minta Dukungan Tolak Aliran Syiah

Redaktur: Mazaya

PASURUAN (Jurnalislam.com)- Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Pasuruan di jl.Raya Raci, Kecamatan Bangil, Rabu pagi (30/10/2019).

Kehadiran FUIB ditemui langsung oleh wakil MUI kabupaten Pasuruan KH.Dumairi. Dalam kunjungannya FUIB meminta MUI untuk memberikan dukungan terhadap penolakan aliran syiah.

“Kita ingin secara tegas MUI Pasuruan menolak keberadaan syiah di Pasuruan. Sebagaimana saudara seiman kita di Probolinggo yang telah mendapat dukungan dari MUI Probolinggo,” kata sekretaris FUIB Pasuruan ustaz Nur Adi Septanto seusai menemui perwakilan MUI.

Ia juga menerangkan alasan penolakan karena aliran syiah ajarannya dinilai sangat bertentangan dengan Islam dan meresahkan.

“Rafidhah adalah salah satu sekte Syiah, dan memiliki banyak nama diantaranya al-Itsna ‘Asyariyah, Ja’fariyyah, Imamiyyah dan nama yang lainnya, akan tetapi hakikatnya sama,” terangnya.

“Apabila pada zaman ini disebutkan kata Syiah secara mutlak, maka tidak lain yang dimaksudkan adalah Rafidhah. Rafidhah memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam yang mereka jadikan sebagai dasar agama mereka,” tandasnya.

Sebagaimana telah diketahui beberapa hari kemarin, warga Probolinggo mendapat dukungan MUI untuk sepakat menolak kegiatan syiah. Sementara MUI Jawa Timur juga sudah lama mengeluarkan fatwa yang tertuang dalam keputusan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang kesesatan ajaran Syiah.

Reporter: Bahri

GenBI Solo Fest 2019, Sediakan Ratusan Bibit Cabai dan Sumur Artesis bagi Warga Mojosngo.

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo mengadakan kegiatan dengan tajuk “GenBI Solo Fest 2019” selama tiga hari berturut-turut mengusung tema “Pengembangan Karakter dan Softskill GenBI Solo di Era Revolusi Industri 4.0”, dimulai hari Jum’at 25 Oktober 2019 sampai Minggu 27 Oktober 2019.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh GenBI Solo dengan melibatkan anggota angkatan 2019 sebagai pesertanya. Sebanyak 150 anggota GenBI Solo mengikuti kegiatan mulai dari Capacity Building, Leadership Camp, dan Bersih Indonesia.

Dimulai dari Capacity Building yang dilaksanakan di Ruang Sabha Widya Sila KPw Bank Indonesia Solo. Acara ini secara langsung dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Bambang Pramono, ditandai dengan ditabuhnya Gong dan penyematan cocard kepada perwakilan peserta.

“Agus Trianto selaku Asisten Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Agus memberikan materi mengenai beasiswa BI yang disalurkan lebih dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, Agus menjelaskan tugas utama anggota GenBI ialah sebagai Front Liner, Change Agent, dan Future Leader ” kata Andrew Fahlevi ketua GenBI Solo Komisariat UNS.

Pelatihan Kepemimpinan

Di hari kedua, seluruh peserta digerakkan menuju tempat kegiatan Leadership Camp di Korem 074 Warastratama menggunakan armada bus dan truk TNI.

Dibuka dengan upacara secara seremonial peserta telah diserahkan oleh Bambang Pramono selaku Kepala KPw BI Solo dan diterima oleh Perwakilan dari Korem 074 Warastratama.

“Di Leadership Camp ini, peserta dilatih dasar kepeminpinan secara langsung oleh satuan TNI, dan diberikan 3 materi ruangan yakni : wawasan kebangsaan, refleksi kebangsaan, dan kepemimpinan.” Lanjut Andrew Mahasiswa semester 7 UNS tersebut.

Sebagai puncak dari acara GenBI Solo Fest 2019, ialah Bersih Indonesia yang diadakan di Kampung Sayur, Ngemplak, Sutan, Mojosongo, Solo. Bersih Indonesia merupakan kegiatan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang mana melalui GenBI Solo Bank Indonesia memberikan bantuan fisik berupa pembuatan Sumur Artesis dan penyerahan 700 bibit cabai kepada warga.

Selain itu, GenBI mendatangkan narasumber dari UNS, Ir. Sumani, M.Si, dalam talkshow bersama warga di RT 01 dan 02 RW 37, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Dalam materinya, ia menyampaikan tentang aneka olahan cabai, sehingga apabila produksi cabai yang berlebih bisa diolah dan dikemas denganbaik. memiliki nilai ekonomis tinggi dan membantu warga mengubah pola konsumsi cabai segar dengan alternatif ke cabai olahan apabila harga tinggi.

“Tanaman cabai rawan terhadap penyakit, yang berasal dari percikan air hujan dari tanah dan menyebabkan pembusukan pada tubuh tanaman, sedangkan di musim kemarau, tanaman cabai tetap bisa hidup asalkan ketersedian air cukup” papar Sumani Dosen Fakultas Pertanian UNS tersebut.

Ini Risiko Kalau Peserta BPJS Tidak Bayar hingga Tidak Aktif Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Tepat pada 1 Januari 2020 nanti iuran BPJS Kesehatan resmi naik hingga dua kali lipat. Jika peserta masih nunggak, akan ada denda yang mengintai dengan maksimal hingga Rp 30 juta.

Jika ada kasus setelah 5 bulan tidak aktif peserta itu berniat untuk kembali mengakses layanan kesehatan lantaran sakit kembali dan mengaktifkan kepesertaanya.

Jika peserta itu hendak mengakses layanan sebelum 45 hari dari aktifnya kembali kepesertaan maka peserta itu harus membayar denda layanan sebelumnya.

Tetapi jika peserta itu mengakses layanan 45 hari setelah kepesertaannya aktif kembali, maka tidak perlu membayar denda layanan. Sebab peserta sudah dihitung aktif membayar iuran kembali.

“Jadi Rp 30 juta itu maksimal, tidak bisa lebih lagi. Misalnya denda pelayanan 2,5% dikalikan 10 bulan tunggakan dikali pelayanan misalnya sakit tipes Rp 3 juta. Plus juga iuran tertunggak, itu harus dibayar juga karena kewajiban,” kata Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf, Rabu (30/10/2019).

Tunggakan peserta selama ini juga menambah beban bagi BPJS Kesehatan selaku pelaksanaan program JKN.

BPJS Kesehatan harus menanggung kewajiban terhadap rumah sakit yang kemudian menambah jumlah defisit.

Sumber: detik.com

Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Dua Kali Lipat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini. Berlaku awal 2020.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019 seperti dikutip, Rabu (30/10/2010).

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan tiap peserta. Kenaikannya Rp 16.500.

Selain itu iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan untuk tiap peserta.

Sementara iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan untuk tiap peserta.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 34 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” tulis aturan tersebut.

sumber: detik.com

Menkes Klaim Kenaikan Iuran BPJS untuk Tutup Defisit

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nantinya akan mampu menutup defisit BPJS Kesehatan. Sehingga, ke depannya tidak akan terjadi lagi defisit yang merugikan masyarakat itu sendiri.

“Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan mampu menutup defisit. Sehingga kami tinggal memperbaiki tata kelolanya agar tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang akan merugikan masyarakat itu sendiri,” katanya kepada wartawan di kantor PB IDI di Jalan Dr GSSJ Ratulangi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Kemudian, kata dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan nantinya akan ada pembenahan di rumah sakit tetapi tergantung keuangan rumah sakit.

Kalau keuangannya baik, otomatis rumah sakit itu akan melakukan perbaikan. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan setiap rumah sakit.

Lalu, terkait antrean BPJS Kesehatan, semua tergantung jumlahnya, kalau yang mau berobat jumlahnya lebih besar dari jumlah kemampuan yang disediakan pasti antreannya banyak.

Maka dari itu, kata dia,  kalau iklim investasi bisa jalan dengan pola-pola BPJS Kesehatan yang baik tanpa defisit pasti akan terjadi pembangunan-pembangunan sarana lagi.

“Kalau pembangunan sarana itu ditambah, ya pasti antreannya akan berkurang dan akan terurai sendiri lah. Yang jelas dengan kenaikan ini pasti ada pembenahan di rumah sakit,” kata Terawan.

Sumber: republika.co.id

Kemendagri Akan Tindak ASN yang Dinilai Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  —  Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) memandang dibutuhkan upaya pengawasan yang komprehensif guna menekan radikalisme.

Kemendagri menilai perlunya penguataan pendataan terhadap warga yang tinggal di suatu wilayah.

“Segera membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial & Tim Pengawasan Dini guna deteksi dini dan cegah dini segala permasalahan yang terjadi di daerah,” kata Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam siaran pers, Selasa (29/10).

Selain itu, Bahtiar juga mengimbau kepada para ASN untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menekankan ASN ikut jadi garda terdepan pemerintah dalam melawan radikalisme.

“ASN, TNI/Polri, maupun pegawai BUMN tidak boleh terpapar radikalisme, karena mereka menjaga keberlangsunga negara,” ujarnya.

Kemendagri memastikan tak akan segan memecat ASN yang terlibat radikalisme. Sebab pemerintah Indonesia hanya menjunjung Ideologi Pancasila.

“Aparat yang diduga terpapar Ideologi selain Pancasila harus segera ditertibkan, tidak ada kompromi,” tegasnya.

Sumber:republika.co.id