BANDUNG(Jurnalislam.com) –Aksi Cepat Tanggap (ACT) medistribusikan beras untuk 2000 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung dengan masing-masing menerima sebanyak 5kg beras.
Bantuan diberikan kepada penduduk miskin yang membutuhkan pangan.
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjelaskan sebagai lembaga kemanusiaan, mendistribusikan pangan tidak hanya ke lokasi bencana.
Melainkan bisa ke daerah rawan pangan salah satunya di Desa Sindangkerta.
“Kemiskinan bisa selesai jika kedermawanan dikedepankan,” kata dia di Bandung, Kamis (21/11/2019).
Ia katakan ACT membawa kurang lebih 10 ton beras yang mampu membagikan 5 kg beras untuk 2000 KK. Beras yang dibagikan dari truck menyerupai dispenser kecil di sebelah perut truck.
Selain beras, kata dia terdapat food truck yang menyediakan makan siang keseluruh undangan dengan koki profesional.
Tersedia pula water truck yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Juga terdapat bantuan medis ke masyarakat yang sedang sakit.
“Kita jangan tergantung pemerintah mengentaskan kemiskinan. Kita juga terlibat asal kedermawanan itu ada,” katanya.
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Habib Muhammad Luthfi bin Yahya menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Habib Luthfi mengenakan baju putih lengan panjang dan kopiah. Ia datang seorang diri saat bertemu Mahfud MD. Pertemuan kedua tokoh tersebut membahas Indonesia damai.
“Tetapi intinya kami berbicara tentang Indonesia yang damai, Indonesia yang penuh rahmah ke masa depan, membangun kerukunan kebersatuan di bawah kedaulatan negara RI,” kata Mahfud di lokasi.
“Tanpa pertentangan-pertentangan priomodialisme, baik itu agama, suku, kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Itu aja yang pokok,” sambung Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga diundang untuk mengisi sebuah acara di Pekalongan. Acara yang dimaksud adalah Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Ya di Pekalongan biasa setiap tahun kan kita adakan syukuran. Syukuran itu terimakasih lah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan maulud, bukan semata maulud peringatan, tetapi kita selaku umat Islam saya khususnya pribadi maupun pak Mahfud menjadi umat Islam saya mensyukuri terimakasih kepada baginda Nabi, sebab beliau kita mengerti iman dan Islam,” ucap Habib Luthfi.
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Pernyataan kontroversial Sukmawati Soekarnoputri yang dinilai membandingkan Rasulullah SAW dengan Soekarno terus mendapat reaksi dari masyarakat khususnya umat Islam.
Hari ini, Jumat (22/11/2019), ribuan massa dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) berunjuk rasa menuntut penegakan hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri di Tugu Adipura depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya.
Dalam aksinya, massa menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengadili putri Proklamator RI itu karena dikhawatirkan akan memicu reaksi yang lebih besar lagi.
“Kami Almumtaz menuntut agar Sukmawati segera ditangkap dan diadili sesuai hukum di Indonesia, karena kami menilai apa yang dia ucapkan telah menghina agama dan melukai hati mayoritas umat Muslim di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan ketika prosesnya lambat akan terjadi gerakan besar sebagai perlawanan terhadap penistaan agama,” kata Sekjen Almumtaz, Abu Hazmi kepada wartawan.
Abu Hazmi mengatakan, kasus ini adalah kali kedua Sukmawati melakukan penistaan terhadap ajaran Islam. Oleh karenanya, Almumtaz mendesak pemerintah khususnya aparat agar proses hukum kepada adik Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri itu segera dilakukan.
“Kami tetap akan menuntut sampai (Sukmawati) benar-benar diproses hukum, karena bagi kami Islam adalah segalanya,” tegasnya.
Abu Hazmi berharap, ketika hukuman ditegakkan maka tidak akan ada lagi kasus penistaan terhadap ajaran Islam.
“Kalau ada lagi (penistaan terhadapa ajaran Islam), maka negara ini tidak akan kondusif karena negeri umat muslim adalah mayoritas di negeri ini,” ujarnya.
“Kalau dalam pandangan Islam pelehan terhadap Rasulullah atau terhadap ajaran Islam itu hukumannya mati, tetapi karena kita ada di NKRI jadi kita tetap menuntut supaya Sukmawati itu dihukum sesuai hukum yang ada, minimal itu,” paparnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak telah melaporkan Sukmawati Soekarnoputri kepada kepolisian karena diduga telah melakukan penistaan terhadap agama.
Selain itu, protes keras juga disampaikan beberapa tokoh nasional seperti Wakil Preseiden, KH Ma’ruf Amin. “Membandingkan Nabi Muhammad dengan Sukarno itu tidak sebanding, tidak tepat. Penyelesaiannya sebaiknya kalau bisa dimediasi itu lebih bagus supaya kita tidak terus berhadap-hadapan,” kata Kyai Ma’ruf di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Seperti diketahui, Sukmawati membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Proklamator RI Bung Karno. Pernyataan itu dia sampaikan ketika dirinya jadi pembicara diskusi bertajuk ‘Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme’, Senin (11/11/2019).
“Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Yang Mulia Nabi Muhammad apa Ir Soekarno, untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini,” tanya Sukmawati kepada peserta diskusi.
JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kombinasi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai paling tepat dalam upaya penyelamatan Bank Muamalat, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui masuknya konsorsium Al Falah.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar perbankan syariah M. Syafii Antonio, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, BPKH bisa menjadikan Muamalat sebagai “operating arms”. Dengan begitu BPKH tidak perlu memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu memiliki kas. Skema ini menurutnya sama seperti lembaga tabung haji di Malaysia.
“Kalau BPKH menggandeng Muamalat dan Bank Himbara itu akan cepat, pertama ada dana yang masuk untuk mengamankan. Lalu taruhlah orang BPKH di komisaris dan manajemennya (Muamalat),” kata Syafii, kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).
Setelah itu untuk memperbesar aset, yang macet bisa dikasih ke bank Himbara yang memiliki aset manajemen yang baik. Hal ini perlu dilakukan supaya Bank Muamalat tumbuh lebih lebih cepat.
“Jangan analisa atau cari sendiri, lama, tapi harus diajak. Kayak Bank Syariah Mandiri bisa besar karena diajak induknya,” katanya.
Dengan peran bank Himbara maka Bank Muamalat bisa ikut tumbuh cepat seperti induknya. Skema ini juga digunakan bank syariah lain yang memiliki induk. Sebelumnya Syafii mengatakan ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam rangka penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
“Pertama memang harus selamatkan modal, kemudian bisnisnya,” ujar Syafii.
Menurutnya, bisnis Muamalat yang sudah terlanjur macet harus dirapikan lagi. Sementara itu, aset Muamalat bisa dijual untuk memperkuat modal.
“Banyak kok yang mau membeli aset dengan harga diskon,” ujarnya.
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi XI DPR RI akan membentuk Panitia kerja (Panja) terkait penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Hal tersebut merupakan keputusan setelah menggelar Rapat Kerja secara tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan ada beberapa opsi penyelesaian masalah Muamalat yang dibahas bersama dengan OJK. Untuk mencari solusi, Komisi XI akan membentuk Panja.
“Nanti kan akan bentuk panjanya. Panjanya akan lebih enak lagi. Misalnya Muamalat. Kita bisa manggil pemegang sahamnya, auditornya. Kita bisa lihat balance sheetnya,” ujar Dito yang merupakan politisi dari Golkar, Senin (18/11/2019).
Panja tersebut, tuturnya, akan direncanakan dalam waktu dekat. “Kesimpulan sudah kita masukan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujarnya.
Selain untuk Muamalat, Panja tersebut juga akan dibentuk untuk persoalan Jiwasraya dan Bumiputera. “Paling urgent itu sepertinya Bumiputera. Bumiputera ini kan mutual,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, enggan untuk memaparkan hasil Raker tertutup dengan OJK. “Pokokny diminta untuk mempercepat investor masuk ke sana.
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pasar modal syariah tak hanya mencari return atau imbal hasil, tapi juga mencari keberkahan dalam berinvestasi sehingga berbeda dengan pasar modal konvensional.
“Di pasar modal syariah, kita juga mencari berkah. Kalau bapak hanya mengejar return maka bapak ibu akan kembali ke pasar modal konvensional. Karena itu tidak semata-mata mengejar yield,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, saat membuka Syariah Investment Week 2019 di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/11/2019).
“Ciri-ciri investor dunia adalah greedy. Semua pelanggaran yang terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia, adalah kerakusan,” tegas mantan Direktur Danareksa ini.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pasar modal syariah di Indonesia saat ini bertumbuh signifikan dan bahkan dianggap paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap yang mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal dan filantropi Islam.
Pasar modal syariah Indonesia menurut BEI, juga dianggap sangat mendukung pengembangan green investment, yang sejak tahun 2018 telah konsisten menerbitkan green sukuk dan BEI menjadi anggota Suistanable Stock Exchanges (SSE) Initiative.
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) yang memberikan kajian kepada sejumlah pegawai, rupanya mendapatkan penolakan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditanya lebih lanjut alasan terkait penolakannya, KPK masih enggan memberi tahu pasti alasan tersebut.
“Kalau ini saya kira sudah dijelaskan oleh pimpinan kemarin, silakan kalau ada pertanyaan yang lain,” jawab singkat juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11).
Sebelumnya, pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad mengisi kajian bertemakan integritas, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11). Dalam kajiannya itu, UAS banyak bercerita soal hubungan antara Allah SWT dengan manusia.
“Temanya tentang integritas, bagaimana dalam Islam kita diajarkan sebesar biji sawi pun kecurangan akan dituntut di hadapan Allah SWT,” ujar Abdul Somad kepada wartawan seusai mengisi kajian tersebut.
Dalam kajiannya itu, ia banyak bercerita soal hubungan antara Allah SWT dan manusia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mencegah orang dari perbuatan dosa adalah inti dari ajaran Islam.
“Islam berani mengatakan tidak pada narkoba, tidak pada sogok, tidak pada risywah maka mesti ada kekuatan dalam bathin kita, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT,” katanya.
Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sebelumnya ia berusaha mencegah Badan Amal Islam KPK (BAIK) untuk tak mengundang UAS. Menurutnya, pendakwah yang diundang KPK seharusnya tidak berpihak pada aliran tertentu.
Berbeda dengan acara yang menghadirkan Gus Muwafiq pada Rabu (20/11). Menurut Agus, ia resmi diundang oleh pimpinan KPK secara kelembagaan sejak lama. “Jadi ada beberapa orang yang mengundang itu dari organisasi BAIK di KPK, bukan wadah pegawai. Nanti akan kami periksa beberapa pegawainya,” ujar Agus.
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menyinggung perlunya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan . Dalam rapat terbatas level menteri yang digelar di Kantor Presiden, Kamis (21/11), Jokowi juga menyingung banyaknya uang yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan, pemerintah sudah memiliki peran cukup besar untuk menyalurkan subsidi kesehatan kepada masyarakat.
Perinciannya, dari 222 juta peserta BPJS Kesehatan secara nasional, 96 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat miskin yang digratiskan iurannya sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu, ada pula 37 juta jiwa masyarakat yang mendapat subsidi iuran oleh Pemda dan 17 juta jiwa disubsisdi melalui TNI/Polri.
“Hingga 2018 pemerintah telah keluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa,” ujar Jokowi.
Jokowi juga secara khusus meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk memperjelas pembagian wilayah tugas antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Menurut dia, BPJS Kesehatan mengurusi kesehatan individu, BKKBN bertugas menangani kesehatan keluarga, sementara Kemenkes berwenang membidangi kesehatan masyarakat.
“Namun, semuanya dikoordinasi Kemenkes sehingga jelas. Kalau ada berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab bukan lempar sana dan lempar sini,” ujar Jokowi.
Permintaan Jokowi terkait perbaikan manajemen BPJS Kesehatan bukan yang pertama kali ini.
Pekan lalu di Bandar Lampung Jokowi juga sempat menyinggung bahwa defisit BPJS Kesehatan yang semakin membengkak disebabkan oleh salah pengelolaan.
Menurut dia, perlu ada perbaikan tata kelola di internal BPJS Kesehatan yang perlu dilakukan. Catatan BPJS Kesehatan, angka defisit berpotensi menyentuh angka Rp 32 triliun hingga akhir 2019.
“Sekali lagi kita kan sudah membayari yang 96 juta (jiwa). Total dibayar oleh APBN tapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya, penagihan harus diintensifkan,” kata Jokowi seusai meninjau pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Lampung, Jumat (15/11).
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kapolri Jenderal Polisi Idhan Aziz bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Kunjungan ini melanjutkan safari silaturahim kapolri ke sejumlah pimpinan lembaga negara yang sebelumnya telah dilakukan, di antaranya silaturahim dengan Panglima TNI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasum TNI, Kepala Bappenas, Menteri KLHK, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), demikian siaran pers Polri.
Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri Idham didampingi Kabaintelkam Polri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Wakabaintelkam, Dirtipidter Bareskrim Polri, Dirtipidum Bareskrim Polri, dan Koorspripim Polri.
Tidak diketahui materi yang dibahasdalam pertemuan tersebut, karena pertemuan berlangsung tertutup.
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rapat itu BNPT diminta untuk segera mengoptimalkan fungsi deradikalisasi kontra radikalisasi.
BNPT juga diharapkan kerjasama dengan Ditjen Lapas Kemenkumham untuk mengatasi berbagai persoalan di Lapas terorisme.
“Kami medesak Kepala BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi deradikalisasi dan kontra radikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).
Selanjutnya, kata Adies, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap maraknya aksi radikal-terorisme melalui media sosial (medsos).
Karena saat ini medsos dikapitalisasi sebagai alat yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok-kelompok teror.
Juga medesak Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terkait hal ini.
“Melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menelusuri dan mengungkap aksi teror melalui media sosial,” tuturnya.
Berikutnya, Adies mendesak Kepala BNPT untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme.
Juga, BNPT disarankan agar melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kemudian prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal-terorisme.
