Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis Tolak Proyek Trump di Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) mengajak umat Islam menyatukan langkah dan memperkuat persatuan dalam membebaskan Palestina.

Pernyataan itu disampaikan oleh perwakilan KIBBM Ahmad Isrofiel Mardlatillah menanggapi proyek usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Palestina dengan nama ‘Deal of the Century’ atau Kesepakatan Abad Ini.

“Kami menyerukan kepada berbagai unsur pemerintah dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh. untuk mengesampingkan berbagai perselislhan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan ibukota Al-Quds,” katanya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, sikap diam dan membiarkan persoalam penjajahan yang terjadi di Palestina, sangat bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Repubhk Indonesia.

“Maka merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina,” katanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain lain.

“Terlebih lagi, sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung,” ujarnya.

Wapres Minta Wisata Halal Semakin Dikembangkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berpartisipasi dalam meningkatkan layanan halal kepada wisatawan.

Ma’ruf meyakini, penyediaan layanan halal mampu menggenjot peningkatan jumlah wisatawan ke daerah wisata.

Sebab, Ma’ruf menilai penyediaan wisata halal dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, terutama Muslim.

“Saya meminta dukungan aktif dan kerja sama dari PHRI dalam memberikan “Layanan Halal” utamanya di destinasi wisata dengan menyediakan kebutuhan wisatawan yang tidak saja berkualitas baik dan higienis, namun juga halal, halalan thayyiban,” ujar Ma’ruf saat hadir dalam Munas PHRI di Karawang, Senin (10/2/2020).

Ma’ruf menyebut, penyediaan layanan halal bagi wisatawan juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang mengandalkan sektor wisata sebagai pemasukan, seperti Jepang, Australia, Rusia dan negara-negara eropa lainnya.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sudah seharusnya dapat menjadi pionir dan model bagi negara-negara lain dalam memberikan pelayanan tambahan bagi wisatawan Muslim.

Ma’ruf menilai, upaya itu bukan saja untuk menarik masuk wisatawan Muslim dari luar negeri, tapi juga terutama untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan Muslim dari dalam negeri yang potensinya juga sangat besar.

Ia juga menegaskan, bahwa wisata halal bukan berarti upaya upaya untuk mensyariahkan destinasi wisata.

“Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya itulah yang disebut dengan wisata halal yaitu layanan yang membuat nyaman wisatawan Muslim ketika berkunjung ke suatu destinasi,” kata Ma’ruf.

Dia menegaskan, tidak benar bila wisata halal diartikan sebagai upaya untuk mensyariahkan destinasi wisata. “Dalam konteks wisata halal ini, baik Bapak Presiden, saya dan segenap jajaran pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuannya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Bank Infaq Dinilai Terobosan untuk Majukan Ekonomi Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan Gerakan Bank Infaq merupakan terobosan yang baik dalam ekonomi masyarakat.

“Sudah banyak teladan suksesnya, seperti Jogokarian dan grameen Bank,” kata Sandiaga Uno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2/2020) malam.

Selama ini, menurut dia, banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala permodalan.

Karena akses keuangan yang minim, mereka akhirnya terjerat pada pinjaman rentenir yang mencekik.

Ia menambahkan kehadiran Bank Infaq membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terjerat cekikan bunga rentenir. “Bank Infaq juga membantu mereka terhindar dari rentenir digital yang kini marak,” ujarnya.

Sandi mengatakan, Gerakan Bank Infaq ini berbasis komunitas di perumahan, masjid-Masjid, kelompok masyarakat dan majelis-majelis taklim. Gerakan ini mengelola infaq dengan memanfaatkan teknologi digital.

Di era modern, menurut Sandiaga, infaq makin diterima. Apalagi, saat ini banyak financial technology (fintech) yang memiliki platform urun dana (crowdfunding) yang pasarnya bisa mencapai Rp 75 triliun.

Sumber: republika.co.id

 

Minta Ditinjau Ulang, Muhammadiyah Pertanyakan Urgensi Terowongan Istiqlal – Katedral

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mempertanyakan nilai strategis dari pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.

Menurut dia, yang diperlukan Indonesia saat ini bukan silaturahim dalam bentuk fisik seperti terowongan, melainkan silaturahim dalam bentuk infrastruktur sosial.

“Kalau menurut saya yang diperlukan sekarang itu bukan silaturahim dalam bentuk fisik seperti terowongan, tapi yang sekarang diperlukan itu silaturahim dalam bentuk infrastruktur sosial,” kata Mu’ti di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Senin (10/2/2020).

Ia menyampaikan, untuk membangun silaturahim dalam bentuk infrastruktur sosial, pemerintah perlu secara sungguh-sungguh membangun toleransi yang autentik dan hakiki, bukan toleransi yang basa-basi.

“Itulah yang lebih dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.”

Ia mengatakan, kalau boleh usul, sebaiknya pembangunan terowongan silaturahim ditinjau ulang.

Dia mencontohkan di berbagai daerah di Indonesia banyak masjid dan gereja saling berdekatan. Bahkan, ada yang bangunannya menempel satu sama lain.

“Sehingga sepanjang kita ini berhasil membangun infrastruktur sosial, terutama menyangkut sikap terbuka, toleransi, dan saling menghormati, saya kira yang sifatnya simbolis seperti itu (terowongan) dilakukan berbeda saja,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkap rencana pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Jokowi menyebut terowongan itu nantinya merupakan simbol silaturahim antarkedua umat beragama.

sumber: republika.co.id

Kalbar Berencana Kembangkan Program untuk Tiap Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kalimantan Barat kini memiliki program baru, yakni lima ribu tahfiz. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mengungkapkan secara bertahap di Kalimantan Barat akan muncul lima ribu hafiz dalam lima tahun ke depan.

Program lima ribu hafiz menurutnya menjadi salah satu program andalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.

Selain program lima ribu hafiz, Sutarmidji pun menyampaikan ada beberapa program lain yang disiapkan oleh pemerintah.

“Kita baru membebaskan biaya pendidikan SMP dan SMA Negeri. Nanti akan kita lihat Madrasah Aliyah Negeri bisa (dibebaskan biaya) atau tidak,” ujar Sutarmidi dikutip dari laman resmi Kemenag, Ahad (9/2/2020).

Tak hanya bagi umat muslim, pengembangan kehidupan keagamaan juga akan dilakukan bagi umat agama lain.

Ia menyebut perayaan Pesparawi, Pesparani, serta yang lainnya akan terus diperhatikan oleh pemerintah.

Selain itu, ia menyampaikan pembangunan- pembangunan rumah ibadah, seperti Gereja atau Vihara juga akan diakomodir dengan baik.

sumber: republika.co.id

Pertengahan Februari, Lebih dari 500 Ribu Warga Wuhan Diprediksi Terinfeksi Virus Corona

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

LONDON (Jurnalislam.com) – Sebuah studi baru yang dikeluarkan London School of Hygiene & Tropical Medicine mengungkapkan, virus corona dapat menyebar ke lebih dari 500.000 orang di Kota Wuhan, Cina sebelum epidemik ini mencapai puncaknya. 

Bloomberg News melaporkan, London School of Hygiene & Tropical Medicine mengembangkan model yang menunjukkan bahwa satu dari 20 orang Wuhan (pusat wabah) akan turun dengan penyakit sebelum penyebaran virus mulai melambat. 

“Ada banyak ketidakpastian, jadi saya berhati-hati dalam memilih nilai tunggal untuk puncak, tetapi itu mungkin berdasarkan data saat ini kita mungkin melihat prevalensi puncak lebih dari 5%,” kata profesor epidemiologi penyakit menular, Adam Kucharski.  

Berdasarkan tren saat ini, studi tersebut memprediksi bahwa virus akan mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir Februari. 

Studi itu juga melaporkan, dengan populasi 11 juta, para peneliti memperkirakan bahwa 500.000 penduduk Wuhan akan tertular virus pada saat itu. Jumlah ini secara signifikan lebih tinggi dari 16.902 kasus saat ini. 

Para ilmuwan mengatakan perbedaan itu karena banyak kasus virus yang ringan di wilayah tersebut tidak dilaporkan. 

Di seluruh daratan Cina, virus ini telah menewaskan sedikitnya 910 orang dan menginfeksi lebih dari 40.000 lainnya. 

Sumber: NYPost

MUI Harap FKUB Tingkat Nasional Bersifat Independen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusnar Yusuf mendukung wacana yang dilontarkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

Namun, menurut dia, forum tersebut nantinya harus tetap independen.

“Harus independen, tapi di bawah kendali pemerintah. Artinya pemerintah tidak boleh berpihak ke manapun, tetapi berdasarkan aturan main atau perundang-undangan yang sudah ada,” ujar Kiai Yusnar, Ahad (9/2/2020).

Dia mencontohkan seperti tentang pendirian rumah ibadah. Menurut dia, dalam pendirian tempat ibadah umat beragama di Indonesia selama ini berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.

Namun, menurut dia, SKB tersebut ditolak oleh sebagian pihak dengan alasan bahwa yang menyangkut masalah agama tidak perlu diatur oleh pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kewenangan masalah kerukunan umat beragama nantinya harus diserahkan kepada tokoh-tokoh umat beragama yang tergabung dalam FKUB tingkat nasional itu.

“Saya mendukung FKUB tingkat nasional itu, cuma nanti ketika tingkat nasional itu dibuat, Wapres tinggal tunjuk orang-orangnya,” ucapnya.

Dia menilai, selama ini penyelesaian kasus konflik antarumat beragama di berbagai daerah selalu tidak tuntas, seperti kasus pembakaran masjid di Tolikara dan pembakaran gereja di Aceh Singkil.

Jika tidak diselesaikan secara tuntas, kata dia, maka konflik antarumat beragama di Indonesia bisa menjadi gunung es yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi.

sumber: republika.co.id

Muhammadiyah Luncurkan Buku Sang Guru Politik, Bachtiar Effendy

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meluncurkan buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy di Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Senin (10/2/2020).

Buku tersebut dibuat untuk mengabadikan gagasan almarhum Bahtiar tentang politik Islam.

Editor buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy, Ma’mun Murod Al-Barbasy mengatakan, buku ini dibuat untuk memberikan penghargaan kepada almarhum Bahtiar yang selama ini telah memberikan banyak sumbangsih kepada Muhammadiyah.

Pembuatan buku ini prosesnya sekitar 40 hari artinya sangat cepat penyusunannya.

“Konten buku ini tentang kesan-kesan dari para tokoh dan gagasan almarhum Bahtiar, buku ini mengeksplorasi lebih jauh pemikiran almarhum Bahtiar terutama yang terkait masalah politik dan Islam,” kata Ma’mun di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Senin (10/2/2020).

Ma’mun menafsirkan gagasan almarhum Sang Guru Politik bahwa harus ada simbiosis mutualisme.

Artinya negara butuh Islam, begitu pula Islam butuh negara dan politik. Gagasan ini yang dikembangkan oleh almarhum Bahtiar.

Ia mengungkapkan, almarhum Bahtiar bukan orang biasa tapi orang yang luar biasa.

Maka hanya lewat buku ini orang-orang bisa mengenang beliau secara abadi selama buku ini ada.

Sebab kalau gagasan almarhum hanya disampaikan lewat media dan forum tidak akan cukup efektif, tapi kalau lewat buku bisa lebih efektif.

Ma’mun menginformasikan setelah menulis buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy selanjutnya akan menulis buku tentang Buya Yunahar Ilyas yang akan di tangan oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“itu juga sedang menyiapkan tulisan untuk buku tentang (KH Salahuddin Wahid) Gus Solah, semoga nanti bisa diluncurkan saat 40 hari wafatnya Gus Solah,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Hari Pers Nasional, PBNU Harap Media Beritakan Kebenaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati pada 9 Februari 2020 tak luput dari Jamiyah Nahdlatul Ulama.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan, pers merupakan pilar keempat dari demokrasi yang hadir untuk suatu tujuan mulia

“Pers hadir untuk suatu tujuan mulia, mencerdaskan kehidupan dan mewujudkan keadilan. Itulah mengapa pers dikatakan sebagai alat perjuangan dan merupakan pilar keempat demokrasi,” ujar Robikin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/2/2020).

Dalam momentum HPN 2020 ini, Robikin pun berharap agar insan pers Indonesia bisa terus menyuarakan kebenaran. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus nyaringlah bersuara agar kebenaran tidak terluka,” ucap Robikin.

Tema acara HPN tahun ini adalah ‘Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara’. Peringatan 2020 digelar di kompleks kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020) pagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir memeriahkan peringatan HPN tersebut.

Dalam sambutannya di acara penutupan HPN, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengungkapkan, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh media jika sebuah ekosistem di bidang media sudah terbentuk.

Salah satunya adalah terciptanya jurnalisme yang baik.

sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Libatkan Ulama Tangani WNI Eks ISIS

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sejarawan muda Dr Tiar Anwar Bachtiar mendorong pemerintah Indonesia melibatkan ulama dalam menangani WNI Eks ISIS ketika kembali ke Indonesia.

“Yang harus dilakukan  negara adalah melakukan pendekatan terhadap mereka dalam tanda petik ‘deradikalisasi’ supaya mereka ini tidak mengulang lagi,” katanya kepada Jurnalislam, Senin, (10/2/2020) usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja, Sukoharjo.

Pemerintah, diharapkan Dr Tiar juga harus menggandeng para ulama, menggandeng para aktivis islam yang masih berpikiran lurus untuk membuat eks ISIS tersebut bisa hidup kembali bermasyarakat dengan baik.

Karena menurut Dr. Tiar, pemikiran ISIS bukan ajaran mainstream di Indonesia, tapi ajaran ajaran yang menyebabkan mereka keluar mendukung ISIS dan sampai seperti itu.

“Makanya saya kira mereka harus diterima dengan satu proses hukum, yang kedua proses deradikalisasi atas pikiran pikiran mereka yang bisa jadi membahayakan,” pungkasnya.