Tanggapi Ketua BPIP, Sejarawan: Hanya Orang Atheis yang Sebut Agama Musuh Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar mengatakan bahwa hanya orang yang berjiwa atheis saja yang menyebut Pancasila dan agama tidak bisa berjalan bersama.

Hal itu ia katakan pasca munculnya pernyataan kontroversial Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyebut ‘musuh terbesar pancasila adalah agama’.

“Ucapan seperti ini hanya pantas dilakukan oleh mereka yang atheis dan anti agama. Dulu PKI yang membenturkan Pancasila dengan Agama,” katanya saat dihubungi Jurnalislam, Rabu, (12/2/2020).

Lebih lanjut, Dr Tiar menegaskan bahwa ungkapan kontroversial itu juga hanya pantas diucapkan oleh orang tidak mengerti pancasila dan bodoh dalam hal agama.

“Karena ucapan ini diucapkan oleh ketua BPIP yang harusnya jadi penjaga dan pengayom Pancasila, maka ucapan ini sangat tidak layak diucapkan,” tegasnya.

MUI: Sudah Selayaknya Presiden Jokowi Pecat Ketua BPIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian Wahyudi, yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.

Dia menilai tak semestinya agama dibentur-benturkan dengan Pancasila.

“Saya tidak mengerti dan tidak bisa memahami pernyataan kepala BPIP yang menyatakan agama jadi musuh terbesar Pancasila,” kata Anwar saat dihubungi Jurnalislam, Rabu (12/2/2020).

Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, jika benar Yudian memiliki pandangan seperti itu, sudah selayaknya Presiden Joko Widodo memberhentikan kepala BPIP itu.

Menurut dia, pemberhentian tidak dengan hormat tepat karena pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila akan sangat mengancam eksistensi negara.

“Bagaimana bisa seorang kepala BPIP punya pemahaman seperti itu?” tuturnya.

Anwar mengatakan, jika cara pandang kepala BPIP soal agama harus diberangus tersebut menjadi opini publik, eksistensi dari Pancasila itu sendiri jelas terancam.

Menjaga Adab Ketika Berinteraksi dengan Al-Qur’an

Redaktur: Mazaya

Jurnalislam.com – Sebagai pedoman hidup atau aturan untuk menjalani setiap bab proses kehidupan manusia, Al-Quran tentunya akan sangat dimuliakan, terpelihara bagi mereka yang mencintai Al-Quran dengan tulus ikhlas.

Turunnya Al-Quran ke bumi telah membawa perubahan besar bagi umat manusia. Karena berisi aturan hidup sehari-hari, dakwah Al-Quran begitu gencarnya diterapkan di penjuru dunia.  Tidak sedikit majelis Al-Quran anak-anak yang pembahasan kajiannya dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah.

Majelis ilmu yang mengkaji ayat per ayat dari surat Al-Quran. Sungguh banyak majelis tahsin dimana mereka belajar membaca dan memperbaiki bacaan dengan benar dan mempelajari adab. Sejarah pun mencatat berapa negeri di penjuru dunia yang takluk dengan mukjizat Al-Quran yang dibawa oleh pemimpin Islam di masanya. Semua itu merupakan bentuk perubahan besar didunia ketika Al-Quran diturunkan.

Contoh konkret lainnya di kehidupan sehari hari kita seperti;  Seseorang yang putus asa dengan peliknya masalah, kemudian hatinya menjadi tenang ketika membaca Al-Quran. Sempitnya hati ketika berbagi ke sesama, hatinya mencair ketika dibacakan ayat ayat Al-Quran.

Kesombongan akan harta seketika melemah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan masih banyak lagi contoh di kehidupan kita tentang penerapan Al-Quran yang membawa pembacanya kepada kebaikan dan cahaya. Hal itu tidak lain dan tidak bukan salah satunya karena perhatian mereka terhadap adab atau etika dalam membaca Al-Quran.

Sehingga, interaksi dengan Al-Quran bukan semata-mata pada surat-surat saja. Bukan hanya pada membaca, menghafal dan mentadaburinya saja. Tetapi perlunya perhatian pada adab dengan Al-Quran.

Adab dengan Al-Quran justru menjadi timbangan penting. Betapa banyak orang yang ahli dengan Al-Quran sayangnya tidak memperhatikan adab-adabnya. Sehingga Al-Quran, seolah hanya menjadi khazanah wahyu keilmiahan saja tetapi tidak merubah kepribadiannya.

Tema ada dengan Al-Quran sangatlah luas. Tak heran, Imam Nawawi sampai mengumpulkannya menjadi sebuah kitab yang diberi judul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini mengkhususkan sebagai bekal adab pembawa Al-Quran.

KIBBM Apresiasi Parlemen Indonesia Wakili Liga Parlemen Dunia Bela Al Quds

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, menerima delegasi Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Ketua Delegasi KIBBM, Isrofiel Mardhatillah, mengaku sangat senang Indonesia bisa dipercaya menjadi unsur pimpinan di Liga Parlemen Al-Quds Dunia yang diwakili oleh Fadli Zon.

Ia menyebut KIBBM siap berkoordinasi dengan BKSAP untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Panitia KIBBM siap berkoordinasi, khususnya dalam agenda Bela Baitul Maqdis terkait isu kekinian yang mengancam perjuangan Palestina,” ucap Isrofiel.

Isrofiel lalu menjelaskan beberapa acara yang akan memeriahkan Isra Mi’raj Akbar Indonesia Bela Baitul. Di antaranya Konser Kemanusiaan Menara Baitul Maqdis dan Road Show Mimbar Aqsha dan Isra Mi’raj Akbar Bela Baitul Maqdis.

“Dukungan Fadli Zon terhadap program KIBBM ini mempertegas urgensi pembelaan Baitul Maqdis dalam bingkai persatuan umat yang sedang digarap oleh Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis. Semoga semua elemen umat dan bangsa bisa mengambil peran,” tutur dia.

Fadli Zon Apresiasi Rencana Isra Mi’raj Akbar Indonesia Bela Palestina di Bulan Maret

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, menerima delegasi Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Wakil Ketua Liga Parlemen Al-Quds Dunia Itu mengaku sangat mengapresiasi rencana Isra Mi’raj Akbar Indonesia Bela Baitul Maqdis yang akan digelar pada 21 Maret 2020 mendatang.

Ia mengatakan, BKSAP memang berharap bisa bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan civil society yang memperjuangkan Palestina.

“Semoga dalam waktu dekat kita bisa berkumpul, mendengarkan dan menyatukan program apa saja yang selama ini telah dilakukan khususnya di tingkat masyarakat sipil,” kata Fadli saat menerima delegasi KIBBM.

Hadir dalam pertemuan tersebut , Ketua Delegasi KIBBM, Isrofiel, mengaku sangat senang Indonesia bisa dipercaya menjadi unsur pimpinan di Liga Parlemen Al-Quds Dunia yang diwakili oleh Fadli Zon.

 

NU – Muhammadiyah Kompak Nobar Film Jejak Langkah 2 Ulama

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Pengurus cabang NU Surabaya bersama Pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya kompak nonton bareng launching film religi ‘Jejak Langkah 2 Ulama’ yang digelar di Hotel Grand Kalimas jl. KH. Mas Mansyur 151-155 Surabaya, Senin Malam (10/02/2020).

Sebelum film diputar, acara nobar dibuka dengan sambutan dari PD Muhammadiyah Surabaya oleh Ustadz Mahsun Jayadi dan Ustadz Muhibbin Zuhri dari Ketua PCNU Surabaya.

Mahsun Jayadi berharap keberadaan film tersebut bisa meluruskan berita yang salah mengenai NU dan Muhammadiyah,

“Dengan adanya nonton bareng ini kita bisa menunjukkan bahwasanya pendiri Muhammadiyah dan NU adalah seorang pahlawan bangsa sehingga kita bisa meluruskan berita yang salah yang ada disekitar kita,” katanya.

Sementara Muhibbin Zuhri dalam sambutannya juga menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah saudara,

“Bahwasannya Muhammadiyah dan NU itu adalah saudara kandung, pendiri Muhammadiyah itu satu saudara dengan pendiri NU. Muhammadiyah adalah saudara tua dari NU,” terangnya.

Acara nobar ini juga dihadiri oleh keluarga besar pondok pesantren Tebuireng Jombang.

Kontributor: Ma’sum

Bertemu Menlu, Kiai Said: Tak Ada Salahnya Pemerintah Tolak WNI Eks ISIS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj di Gedung Pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Kunjungan Retno ke PBNU adalah dalam rangka meminta masukan terkait isu-isu keislaman di dunia, termasuk soal WNI eks ISIS, Rohingya, hingga masalah kepalestinaan.

Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menegaskan, lembaganya menolak dengan tegas rencana tersebut. Menurut dia, WNI eks ISIS berbahaya bagi kelangsung hidup 260 juta jiwa masyarakat Indonesia.

“Saya memberi masukan dengan tegas, kami PBNU menolak kombatan ISIS. Oleh karena itu setelah datang ke sana membakar paspor dan menyatakan ini negara thogut. Mereka menyatakan akan bunuh Sutarman, Muldoko, Banser. Mereka menyatakan gabung menjadi warga negara ISIS. Berarti mereka sudah melepaskan diri Warga Negara Indonesia. Tidak ada salahnya pemerintah menolak,” katanya.

Menlu: Pemerintah Lakukan Pendataan Terhadap WNI Eks ISIS di Pengungsian

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan Islamic State (ISIS) yang saat ini masih tertahan di sejumlah kamp pengungsian, dalam tahap verifikasi pendataan.

Pernyataan Retno disampaikan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj di Gedung Pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

“Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena apa yang kita terima banyak sekali simpang siur, jadi kita ingin verifikasi, itu saja yang dapat kita sampaikan,” kata Retno.

Kunjungan Retno ke PBNU adalah dalam rangka meminta masukan terkait isu-isu keislaman di dunia, termasuk soal WNI eks ISIS, Rohingya, hingga masalah kepalestinaan.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menegaskan, lembaganya menolak dengan tegas rencana tersebut. Menurut dia, WNI eks ISIS berbahaya bagi kelangsungan hidup 260 juta jiwa masyarakat Indonesia.

“Saya memberi masukan dengan tegas, kami PBNU menolak kombatan ISIS. Oleh karena itu setelah datang ke sana membakar paspor dan menyatakan ini negara thogut. Mereka menyatakan akan bunuh Sutarman, Muldoko, Banser. Mereka menyatakan gabung menjadi warga negara ISIS. Berarti mereka sudah melepaskan diri Warga Negara Indonesia. Tidak ada salahnya pemerintah menolak,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih belum memberikan sikap terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS yang masih tersebar di sejumlah kamp-kamp pengungsian.

Komnas HAM Pertanyakan Keputusan Pemerintah Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyoroti nasib anak-anak menyusul langkah pemerintah yang memutuskan tidak memulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia.

Sebab, kata dia, bisa saja ada anak-anak yang tidak terlibat dalam ISIS tetapi ikut dalam rombongan pelintas batas tersebut.

Berdasarkan hukum internasional, kata Taufan, anak-anak yang terlibat sebagai kombatan terorisme sekalipun tidak bisa disebut sebagai pelaku, tetapi korban.

“Terus nasib mereka bagaimana? Dia kan korban. Apa kita tidak pulangkan? Kalau kita tidak pulangkan apa langkah kita? Ya memang bisa saja melalui lembaga internasional untuk diurus, boleh. Tapi saya enggak lihat apa langkah pemerintah ini setelah memutuskan tidak memulangkan,” kata Taufan, Selasa (11/2/2020).

Taufan mencontohkan, berdasarkan sistem peradilan anak di Indonesia, anak berusia 10 tahun pada dasarnya tidak bisa dikenakan pidana. Itu lantaran mereka belum memiliki kesadaran hukum.

“Di kita juga kan sistem peradilan anaknya mengatakan di bawah 16 tahun tidak bisa dipidana. Itu pun kalau dia diancam hukuman di bawah 7 tahun. Jadi kalau 16 tahun ke atas, ancaman hukumannya di atas 7 tahun bisa diadili. Kalau di bawah tadi ya dipulangkan ke keluarga,” ucap dia.

Terkait kalangan dewasa, Taufan menekankan penegakan hukum terhadap mereka yang memang teridentifikasi sebagai kombatan eks ISIS.

Oleh karena itu, pemerintah harus aktif menelusuri hal tersebut. Taufan menyampaikan, Indonesia tidak boleh absen memproses WNI yang terlibat menjadi kombatan eks ISIS.

“Orang banyak salah tangkap ini, seolah pemulangan itu begitu saja pulang. Padahal yang paling penting adalah penegakan hukum,” kata Taufan.

Ada dua cara yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang memang terindikasi menjadi kombatan ISIS.

Pertama, memulangkan mereka ke Indonesia dan diproses sesuai hukum yang berlaku di dalam negeri. Kedua, menggandeng negara-negara lain yang warga negaranya juga teridentifikasi bergabung dengan ISIS untuk diproses melalui mekanisme hukum internasional.

“Itu melalui peradilan internasional bersama negara internasional lainnya lewat ICC (International Criminal Court) kah atau lainnya. Masak kita mendiamkan saja?” ujar dia.

Sumber: kompas.com

 

Perkuat Isu Ketahanan Keluarga, Aliansi Cerahkan Negeri Bertemu Ibu Wali Kota Depok

Redaktur: Mazaya

DEPOK (Jurnalislam.com) –Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) melakukan silaturahim kepada Hj. Elly Farida, Ibu Walikota Depok, Sabtu (9/2/2020).

Silaturahim ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan organisasi pemuda dan mahasiswa yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Solidaritas Peduli Jilbab (SPJ) dan organisasi kepemudaan lain yang tergabung dalam ACN.

Maya Rahmanah, selaku perwakilan dari KAMMI Pusat di ACN menyampaikan bahwa tujuan silaturahmi ini selain untuk memperkenalkan ACN dan menjalin hubungan lebih erat dengan pemerintah Depok adalah untuk menyampaikan dukungan ACN kepada program kerja walikota Depok terkait ketahanan keluarga, Depok ramah anak, dan penyusunan Raperda anti LGBT di Kota Depok.

“Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, perekonomian, sosial, kebudayaan, pendidikan dan peran yang tidak kalah penting adalah dalam lingkup keluarga, khususnya di Kota Depok dan kami merasa peran perempuan yang dilakukan oleh Ibu Walikota berdampak baik untuk membantu pembangunan Kota Depok dengan melakukan penataan, penanggulangan, pemberdayaan perempuan di berbagai aspek, tak terkecuali di dunia pendidikan,” ujar Maya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam, Rabu (12/2/2019)

Perempuan yang baru saja dilantik sebagai Kepala Departemen Kajian Gender dan Pemberdayaan Perempuan KAMMI tersebut meyakini bahwa perempuan perlu banyak terlibat dalam membangun Kota Depok, terutama pada hal yang berkaitan dengan isu-isu kesusilaan yang banyak sekali menyasar pada perempuan di usia muda.

“Memang banyak sekali yang harus dicermati oleh kita semua, karena masyarakat masih menganggap bahwa pemerintah lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap banyaknya isu-isu kesusilaan, penyimpangan seksual, pelecehan seksual serta isu terkait anak dan perempuan. Padahal kita semua nanti akan ditanyakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kita semua memiliki peran, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, ibu-ibu PKK, dan lainnya. Bahkan menurut hadits, Allah lebih mencintai hambaNya yang bersabar untuk memperbaiki masalah di masyarakat dibandingkan dengan hamba yang ahli ibadah namun egepe dengan lingkungan di sekitarnya,” jawab Elly setuju dengan pernyataan Maya.