Sudah Ketok Palu, Kenaikan Iuran BPJS Tetap Ditolak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka berpendapat, kenaikan iuran tersebut melanggar kesepakatan DPR dan pemerintah dalam rapat sebelumnya.

Menurut DPR, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk segmen peserta mandiri kelas 3, bisa naik asalkan terdapat perbaikan data atau cleansing data terlebih dahulu.

“Saya tetap akan memperjuangkan iuran kelas III itu tidak naik, karena memberatkan. Ability to pay-nya juga harus diperhatikan,” ujar Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati.

Bila kenaikan iuran tetap dilaksanakan, Kurniasih pun mengatakan komisi IX DPR sudah meminta agar peserta mandiri kelas III yang dianggap tidak mampu, dimasukkan ke dalam segmen peserta PBI.

“Supaya seolah-olah (iuran) tidal naik adalah dengan menambah kuota PBI, semua akhirnya tidak naik karena dibayarkan oleh negara,” ujar Kurniasih.

Hal senada pun disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Dia mengatakan, selain membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III, DPR juga meminta agar peserta mandiri kelas III sebaiknya dimasukkan ke segmen peserta PBI.

“Sebagai keberpihakan kepada masyarakat yaitu hak kesehatannya, kami meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan itu, bahkan meminta agar peserta kelas III mandiri masuk ke database PBI, dan dibayarkan oleh pemerintah,” tutur Netty.

sumber: kontan.co.id

 

Update Virus Corona: 1525 Meninggal  Dunia, 67000 Kasus Terinfeksi

Redaktur: Mazaya

CINA (Jurnalislam.com) – Efek penyebaran virus corona semakin meluas. Data menunjukkan, hingga Jumat (15/2/2020) pukul 09.23 WIB, tercatat 67,079 kasus terkonfirmasi, 1,525 orang meninggal dan 8,156 orang sembuh.

China masih menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak. Sementara itu, negara-negara di luar China, Taiwan, Hong Kong dan Makau yang sudah terjangkiti virus corona adalah: Singapura, Thailand, Jepang, Malaysia, Australia, Jerman, Vietnam, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Uni Emirat Arab, Italia, Filipina, India, Inggris, Rusia, Nepal, Kamboja, Belgia, Spanyol, Finlandia, Swedia, Mesir dan Sri Lanka.

Anda bisa memantau perkembangan penyebaran virus corona melalui dashboard yang disediakan oleh JSE maupun Dingxiangyuan.

Data penyebaran virus corona dari John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.

Selain di China, 12 pemulihan juga terjadi di banyak negara.

Sumber: kontan.co.id

Jelang Muktamar III, Ini Nasehat Perjuangan Ketum PP LIDMI

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Muktamar III Pimpinan Pusat LIDMI (Muktamar III PP LIDMI) siap digelar akhir bulan Februari ini di kota Makassar. Berbagai kegiatan menjadi rangkaian kegiatan ini salah satunya Temu Aktivis Dakwah, LIDMI Competition dan Dialog Kebangsaan.

Ketua umum PP LIDMI, Hamri Muin memberikan beberapa nasehat perjuangan sebagai aktivis dakwah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban.

“Muktamar III LIDMI adalah pertemuan tertinggi dalam kepengurusan Lidmi. Yang diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berperadaban,” ungkap Hamri Muin dalam keterangan yang diterima Jurnalislam, Jum’at (14/2/2020).

Kegiatan ini tentu membutuhkan kerja-kerja yang maksimal dan solid dari seluruh kader LIDMI baik dari pimpinan pusat atau pun pimpinan wilayah dan pimpinan daerah.

“Maka itu Lidmi berusaha melakukan segala upaya untuk menyukseskan kegiatan muktamar ini. Terkhusus kepada seluruh kader dalam agenda muktamar. Agar memaksimalkan Usaha untuk menyongsong muktamar baik dalam bentuk aktif mengikuti kegiatan yang ada di daerah maupun yang ada di pusat,” tegasnya.

Selain itu, Hamri Muin juga berpesan kepada seluruh kader agar tidak merasa puas dengan segala usaha dan capaian kinerja yang telah diraih.

“Tidak merasa puas dengan capaian yang sudah dicapai, tetap terus aktif menyebarkan usaha dakwah di daerah-daerah,” ujarnya.

Ia pun berpesan agar seluruh kader senantiasa memperbanyak doa agar kegiatan ini terlaksana dengan baik.

“Banyak berdo’a agar diberikan kemudahan dalam mewujudkan kegiatan ini,” tutupnya./*Muhammad Akbar

Era Bakar Uang Startup Disebut Segera Berakhir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Praktik bakar uang yang kerap dilakukan perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi sudah mulai berakhir. Manajemen perusahaan dan termasuk para mitra terkait saat ini justru sudah harus mulai berpikir keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

”Tiap entitas punya kekuatan dan napas masing-masing. Tapi saatnya berpikir bahwa bakar uang akan jadi zero-sum game. Artinya, satu pihak rugi, pihak lain untung. Harus berakhir,” ujar Business Development Advisor Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2020).

Perusahaan yang semula sebagai rintisan kemudian mendapat suntikan investasi besar dari institusi besar sekalipun, Poltak menegaskan, harus tetap menjalankan praktik tata kelola yang baik.

”Semua ini masalah keberlanjutan atau sustainability. Startup tidak bisa seperti koboi. Semakin ke sini harus semakin perhatikan good corporate governance (GCG),” sarannya.

Sebab hanya dengan GCG, Poltak melanjutkan, sebuah perusahaan termasuk startup bisa berkelanjutan. Bertahan dan terus berkembang dalam jangka Panjang. ”GCG juga yang menjadi pegangan investor,” imbuhnya.

Menghentikan praktik bakar uang bukan sekadar menyelamatkan perusahaan dan para pihak terlibat di dalamnya tetapi juga menyelamatkan industri. Salah satunya untuk mulai mengetahui kebutuhan konsumen secara riil.

”Jadi untuk mengetahui kebutuhan konsumen sebenarnya seperti apa. Bukan konsumen yang menggunakan karena ada promo saja karena kesannya jadi mengada-ada. Promo boleh saja dilakukan tetapi bukan yang terus-terusan,” ujarnya.

Selama masih terdistorsi oleh promo hasil aksi bakar uang, kata Poltak, tidak akan pernah ada gambaran sesungguhnya dari para pengguna produk atau jasa perusahaan. ”Silakan bakar duit tapi apa anda yakin bisa dapat gambaran yang riil dan spesifik?” terusnya.

Ketika hal tersebut terjadi, Poltak meyakini, bakar uang yang dilakukan tidak akan pernah kembali menjadi sebuah keuntungan. ”Ini alasan yang cukup jelas. Jika praktik bisnis Anda tidak melahirkan data yang baik, itu percuma” tandasnya.

Sumber: kontan.co.id

 

Budayakan Gemar Membaca, Siswa SD Darul Qur’an Kalibata Kunjungi Perpusnas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan siswa Sekolah Dasar Daarul Qur’an (SD DaQu) Kalibata City, Jakarta selatan mengadakan karyawisata atau kunjungan lapangan 2020 di Monumen Nasional (Monas) dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Field Trip yang bertemakan “Increase Our Knowledge Through Visiting Important Places” disambut antusias oleh siswa/i dan wali murid termasuk para guru.

Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore dengan observasi di Monas dan Perpusnas serta sholat berjama’ah guna meningkatkan pengetahuan siswa/i.

Menurut Kepala Sekolah SD Daarul Qur’an Kalcit Fatkhurrohman tujuan acara ini untuk memperkenalkan anak-anak dengan icon Kota Djakarta dan sejarah lahirnya Bangsa Indonesia dan tentang pentingnya membaca.

“Field Trip Daarul Qur’an ini agar mereka mengetahui perjuangan indonesia dan asyiknya membaca baik di monas atau perpusnas,” ungkap Alumni UIN Walisongo Semarang dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

“Semoga dalam kunjungan ini bisa memberi contoh terbaik agar menciptakan generasi berjuang dan berliterasi,” tutup pria 3 anak tersebut.

Sementara itu, Nabila mengungkapkan bilamana field Trip ini menyenangkan dan dapat ilmu banyak yang dihasilkan dari keliling monumen nasional dan membaca buku di gedung besar perpusnas.

“Alhamdulillah, seru dan enak pokoknya deh Field Tripnya besok lagi ya,” katanya siswi kelas 1 DaQu School.[]

65000 Orang Terinfeksi, Korban Meninggal Akibat Wabah Corona Capai 1483 Jiwa

Redaktur: Mazaya

CINA (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas akibat wabah virus corona (2019-nCoV) di seluruh dunia bertambah menjadi 1.486 orang. Sebanyak 1.483 orang meninggal di daratan Tiongkok, serta masing-masing satu orang di Hong Kong, Jepang, dan Filipina.

Dikutip dari CNN, Komisi Kesehatan Provinsi Hubei, Tiongkok melaporkan jumlah korban meninggal dunia bertambah 116 orang pada Kamis (14/2/2020).

Terdapat 4.823 kasus infeksi baru sehingga total terdapat 51.986 kasus infeksi di pusat endemi tersebut.

Otoritas kesehatan tersebut juga mencatat terdapat 36.719 pasien yang kini dirawat di rumah sakit, termasuk 1.685 orang yang berada dalam kondisi krisis.

Adapun 4.131 pasien dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari rumah sakit.

Adapun secara global, terdapat 65.191 kasus infeksi virus mirip flu tersebut dengan mayoritas berada di daratan Tiongkok.

Direktur Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) Robert Radfield mengatakan ada kemungkinan transmisi asimtonik dari virus corona jenis baru tersebut.

Dengan kata lain, orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala dapat menularkan virus kepada orang lain.

“Ada komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kami untuk mengkonfirmasi infeksi tanpa gejala, untuk mengkonfirmasi penularan tanpa gejala, untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik pada spektrum klinis penyakit di Tiongkok. Apa yang tidak kita ketahui adalah berapa banyak kasus asimtomatik yang mendorong penularan,” ujar dia.

Sumber: katadata.co.id

Din: Dengan Agama, Pancasila akan Kuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin menegaskan bahwa hubungan agama dengan Pancasila sudah selesai.

Pancasila akan rusak tanpa agama, karena sumber Pancasila dari agama dan budaya bangsa.

Din mengatakan, hubungan agama dan Pancasila jangan diungkit-ungkit apalagi dalam nada yang keliru.

Dia juga menyampaikan, sebanyak 450 tokoh dan pemuka agama-agama di Indonesia pada 2018 telah memutuskan sikap dan pandangan tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila.

“Pemuka agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa bahwa negara NKRI yang berlandaskan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi Indonesia karenanya harus dipertahankan keutuhannya,” kata Din di Gedung MUI, Rabu (12/2/2020).

Ia menyampaikan, pemuka agama-agama di Indonesia meyakini bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis dan pengakuan teologis serta kristalisasi nilai-nilai agama.

Jadi para tokoh agama memandang dekat sekali hubungan agama dengan Pancasila.

Din berpendapat, Pancasila tidak boleh meninggalkan agama karena bersumber dari agama dan budaya bangsa.

Pancasila akan tegak dengan agama, tanpa agama maka Pancasila akan rusak. “Dengan agama, Pancasila akan kuat, tanpa agama saya tidak tahu Pancasila akan menjadi apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, wawasan agama yang wasathiyah atau jalan tengah harus dikembangkan. Wawasan agama yang wasathiyah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dikembangkan. Supaya agama dan Pancasila dapat menjadi bagian dari kesadaran kebangsaan.

MUI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Halal – Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Muhyiddin Junaidi meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan menyertifikasi auditor halal dan insan ekonomi syariah.

“Ini merupakan milestone. Ulama dulu hanya bisa memimpin doa Al Fatihah, kini sudah banyak profesi dan ahli kimia, fisika dan lainnya. Mereka penerus ilmuwan Muslim Ibnu Sina dan Al Farabi,” kata Muhyiddin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dia mengatakan LSP itu merupakan penggabungan dari dua unsur sertifikasi di MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) serta Dewan Syariah Nasional (DSN). Dua LSP tersebut sebelumnya melakukan uji kompetensi untuk jejaringnya masing-masing.

Misalnya, LSP LPPOM MUI yang menyertifikasi penyelia halal serta auditor halal, sementara LSP DSN menguji kompetensi pengawas syariah. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub mengatakan LSP MUI kini akan menyertifikasi bidang ekonomi syariah dan penjaminan produk halal.

“Kita akan menyertifikasi dua bidang itu. Di ekonomi syariah juga akan menyertifikasi lembaga-lembaga seperti pengawas zakat, nazir wakaf, dan lain-lain,” katanya.

Sementara di bidang penjaminan produk halal, kata dia, tidak hanya untuk auditor dan penyelia halal tetapi juga koki halal, pemandu wisata halal, dan pembimbing umrah. Dia mengatakan LSP MUI tersebut dibentuk merespons UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain itu, kata dia, dengan adanya tuntutan di bidang ekonomi syariah membuat MUI harus membentuk LSP yang berujung pada penggabungan LPPOM dan DSN sehingga fokus untuk sertifikasi profesi di bidang industri halal dan ekonomi syariah. Adapun LSP MUI kini sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga sah untuk melakukan uji kompetensi auditor halal, pengawas syariah dan penyelia halal.

Sumber: republika.co.id

Wapres: Pemerintah Sedang Kaji Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah masih mengkaji  untuk memulangkan anak dari warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terrorist fighters (FTF).

Ma’ruf mengatakan, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak dan akibat anak eks ISIS itu. Meski, pemulangan hanya untuk anak yang berusia 10 tahun dan yatim piatu.

“Kita tetap kaji lebih dalam, jangan sampai anak yang sudah sebenarnya, masih atau sudah terprovokasi (paham radikal) nanti pada suatu saat bisa muncul lagi,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ma’ruf mengatakan, pemerintah memang masih membuka peluang memulangkan anak WNI eks ISIS ke Indonesia demi alasan kemanusiaan. Namun, Pemerintah tak ingin gegabah memulangkan tanpa dilakukan pertimbangan yang matang.

Hal ini berbeda dengan keputusan tegas untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS berusia dewasa. Ma’ruf beralasan, pemerintah tak mau mengambil resiko untuk WNI eks ISIS itu menyebarkan paham radikal kepada masyarakat lain.

“Maka dari itu kita, kalau dari segi kemanusiaan iya, tapi dari segi antisipasi kemungkinan dia masih membawa virusnya, itu akan jadi masalah karena itu masih dipertimbangkan,” katanya.

Sebelumnya, Ma’ruf menegaskan keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF). Menurut Ma’ruf, keputusan ini diambil sebagai jalan terbaik untuk menjaga keamanan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Tanah Air.

“Jadi yang lebih aman dan maslahat, kalau kita tidak memulangkan mereka,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

 

PKS Minta Pimpinan DPR Segera Proses Pansus Jiwasraya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta agar pimpinan DPR segera memproses usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya.

Ia menuturkan, fraksi PKS akan terus melakukan proses politik terkait kasus yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung itu.

“Kita berharap pimpinan bisa memproses sesuai dengan SOP yang selama ini berjalan,” kata Sohibul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, setiap ada usulan yang masuk dan memenuhi persyaratan maka sebetulnya pimpinan DPR harus membukanya di rapat paripurna. Setelah itu baru kemudian dilempar ke anggota.

Ia pun memahami bahwa partai pendukung pemerintah secara jelas menolak pansus. Namun PKS mengaku tak ambil pusing terkait hal itu.

“Enggak ada masalah, ya politik begitu, sebagai bagian pemerintah masa mendukung kita. Tapi tentu kita ingin mengajak kepada mereka mari kita melihat secara objektif, sekalipun mereka bagian dari pemerintahan, kita yakin kan kalau mereka ikut di sini justru banyak hal ya akan membantu pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat sama-sama menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR. Sebanyak 50 anggota fraksi PKS telah menandatangani usulan pembentukan pansus hak angket.

Sementara itu sebanyak 54 anggota fraksi Partai Demokrat juga telah tandatangani usulan pansus hak angket. Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menerima usulan pembentukan pansus hak angket dari fraksi PKS dan Demokrat. Selanjutnya Azis mengatakan, pimpinan DPR akan memproses sesuai aturan yang berlaku.

Sumber:republika.co.id