Taliban – AS Sepakat Damai, Pasukan Asing Akan Hengkang dari Afganistan

Redaktur: Mazaya

DOHA(Jurnalislam.com)— Amerika Serikat dan Taliban menandatangani kesepakatan penarikan pasukan AS dar Afganistan pada Sabtu (29/2) di Doha, Qatar.

Reuters melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kesepakatan itu tak berarti apa-apa bila tindakan nyata tak dijalankan berdasarkan komitmen dan janji.

Pompeo mengatakan Taliban telah memperlihatkan bahwa mereka akan berdamai selama masa pengurangan kekerasan.

Pompeo juga meminta Taliban untuk menerima kemajuan yang telah dicapai perempuan di Afghanistan sejak 2001.

Sebelumnya, Deputi pemimpin Taliban mengatakan kelompoknya akan segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengurangi kekerasan, seraya menambahkan bahwa para komandan militer sepenuhnya bertekad untuk mematuhi kesepakatan “bersejarah” itu.

“Bahwa kami saat ini berdiri di ambang kesepakatan perdamaian bersama AS bukanlah kejadian bersejarah yang remeh,” Sirajuddin Haqqani menulis dalam sebuah artikel opini di The New York Times, dalam pernyataan publik pertama yang signifikan oleh seorang pemimpin Taliban tentang kesepakatan pengurangan kekerasan.

Kesepakatan itu, yang terjadi selama perundingan AS dan perwakilan Taliban di Qatar, dapat mengarah pada penarikan pasukan dari Afghanistan.

“Meraih kemungkinan kesepakatan, menjamin keberhasilannya dan mencapai perdamaian langgeng akan tergantung pada kepatuhan yang sama cermatnya dari AS mengenai komitmen masing-masing,” tulis Haqqani yang juga kepala Jaringan Haqqani yang terkait Pakistan.

sumber: republika.co.id

Dua Warga Depok Positif Corona Setelah Berinteraksi dengan WNA Jepang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah menyatakan dua WNI positif terkena virus corona. Dua WNI ini adalah seorang ibu berusia 61 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya terserang corona setelah berinteraksi dengan seorang warga Jepang yang sudah terlebih dulu positif corona.

Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan ibu dan anak ini terkena virus corona di rumahnya yang berada di Depok.

“Rumahnya dicek, ibu dan anak, usianya yang satu 61 tahun dan 31 tahun. Sudah melakukan isolasi rumah,” ujar dr Terawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

“Di rumahnya, kalau enggak salah daerah Depok,” imbuhnya.

Terawan menyebut kasus virus corona di Indonesia ini terdeteksi pada Ahad (1/3/2020) kemarin. Setelah mendengar berita ini, pemerintah langsung melakukan pemeriksaan.

“Dua orang ini rumahnya kita cek, kita bawa dua-duanya, ibu sama anak, sesuai prosedur kita lakukan. Sudah melakukan pemantauan,” ujar Terawan.

Menurut keterangan Presiden Jokowi sebelumnya, sang ibu dan anak tertular dari seorang warga Jepang yang positif corona dan tengah ke Indonesia. Warga Jepang itu sebelumnya juga sempat ke Malaysia.

Setelah si warga Jepang ke Indonesia, pemerintah melakukan pemantauan, termasuk siapa yang ditemui. Akhirnya ditemukan bahwa warga Jepang itu bertemu sang ibu dan anak. Setelah dilakukan pemeriksaan, ibu dan anak tersebut positif terpapar virus corona.

Sumber: Kumparan

Jokowi Umumkan Kasus WNI Positif Corona di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus virus Corona di Indonesia. Dua korban, ibu dan anak, tersebut berada di rumah sakit.

“Ibu itu di Indonesia. Sudah di rumah sakit. Saya sampaikan bahwa yang (WN) Jepang bertemu dengan anaknya ibu yang umur 31 tahun dan ibunya 64 tahun itu ada di Indonesia,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).Meski begitu, Jokowi mengklaim Indonesia sudah mempersiapkan antisipasi dari jauh hari untuk mencegah masuknya virus ini.

“Tapi perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah benar-benar mempersiapkan. Persiapan rumah sakit lebih dari 100 dengan ruang isolasi dengan standar isolasi yang baik. Kita juga miliki peralatan yang memadai standar internasional,” katanya.

Ini pertama kalinya Indonesia memiliki kasus virus Corona. Sebelumnya, pemerintah menegaskan Indonesia masih nihil kasus Corona.

“Kita juga miliki reagent yang cukup. Kita juga miliki tim gabungan TNI-Polri sipil dalam penanganan ini. Kita juga miliki SOP yang standarnya sama dengan standar internasional yang ada. Kita juga miliki anggaran dan sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak serius, ini sangat berbahaya karena penyakit ini perlu kita waspadai,” ujar Jokowi.

sumber: detik.com

 

Tunggu Kepastian, Kemenag Imbau Biro Perjalanan Tak Buka Pendaftaran Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah. Terkait hal itu, Kementerian Agama mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara tidak menerima pendaftaran paket umrah terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, imbauan ini untuk menghindari potensi kerugian yang dialami jemaah dan PPIU akibat ketidakpastian keberangkatan ke Arab Saudi.

“Kami mengimbau kepada PPIU agar pendaftaran bagi jemaah umrah sementara dihentikan terlebih dahulu sampai adanya kepastian keberangkatan,” jelas Nizar melalui siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (1/3/2020).

“Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian lebih besar. Jangan sampai jemaah menyetorkan dananya untuk berangkat umrah, apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, namun keberangkatannya tidak pasti,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim. Menurutnya, bila pendaftaran tetap dibuka, jemaah tentu tidak bisa langsung berangkat. Sebab, PPIU akan mendahulukan jemaah yang saat ini sudah terdaftar, namun tertunda keberangkatannya.

Data Kementerian Agama, jemaah yang gagal berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 saat pemberlakuan larangan berangkat, mencapai 2.393 orang. Mereka berasal dari 75 PPIU, dan rencana awalnya akan diterbangkan oleh 8 maskapai. Jumlah ini akan terus bertambah seiring tertundanya keberangkatan jemaah selama masa penangguhan sementara ini.

Arfi juga memastikan bahwa informasi yang beredar tentang kebijakan penghentian sementara akan dicabut oleh Pemerintah Arab Saudi pada 14 Maret 2020, adalah tidak benar. “Kami sampai saat ini belum menerima keterangan resmi dari Arab Saudi sampai kapan pemberlakuan larangan berkunjung untuk umrah dan ziarah oleh Arab Saudi akan dicabut,” jelasnya.

“Seluruhnya harap bersabar dan menahan diri demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah umrah,” lanjutnya.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra, mengatakan bahwa jumlah jemaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi Umrah (NPU) per 28 Februari hingga keberangkatan bulan Juni 2020 yang terdokumentasi dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama, adalah sebanyak 46.620 jemaah. Calon jemaah umrah tersebut terdaftar dalam 598 PPIU yang direncanakan akan berangkat menggunakan 20 maskapai penerbangan.

“Jemaah direncanakan berangkat menggunakan Saudia Airlines sebanyak 16.177 jemaah (34,7%), Lion Air sebanyak 10.209 jemaah (21,9%), dan Garuda Indonesia sebanyak 6.819 jemaah (14,63%). Sisanya menggunakan penerbangan lainnya seperti Oman Air, Ettihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkis Airline, Air Asia, Scoot, dan lainnya,” jelas Nafit.

Kementerian Agama tidak menutup aplikasi SISKOPATUH dalam rangka memberikan kesempatan kepada PPIU untuk melakukan proses update data dan input reschedule keberangkatan. “Kami tidak tutup SISKOPATUH. Namun kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jemaah terlebih dahulu. Kami menyarankan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-BPIU) juga membantu untuk sementara bersama PPIU tidak melakukan penerimaan biaya umrah,” tandasnya.

856 Jemaah Umroh yang Dipulangkan Tiba di Indonesia dengan Selamat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 856 jemaah umrah Indonesia yang transit di sejumlah negara ketiga sudah kembali ke Indonesia. Mereka dipulangkan lebih awal karena terdampak kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke Arab Saudi.

“Catatan kami, sampai malam ini ada 856 jemaah umrah yang transit telah kembali ke Tanah Air. Sebanyak 504 jemaah transit di Uni Emirat Arab, 112 jemaah di Singapura, dan 240 jemaah di Malaysia,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

Dijelaskan Arfi, jumlah 504 jemaah yang transit di UEA ini terbagi dalam empat penerbangan yang menggunakan dua maskapai Etihad Airways (EY) dan Emirates Airlines (EK).

“Ada 124 jemaah terbang dengan EY 471. Mereka terdiri dari 41 jemaah PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Babul Umrah, 31 jemaah PPIU Andiarta Dewata, dan 52 jemaah PPIU Aryati Wisata Mandiri,” katanya melalui siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (1/3/2020).

Sedangkan, 128 jemaah terbang dengan EK 359. Terdiri dari 76 jemaah PPIU Pesona Mozaik, 30 jemaah PPIU Balubaid Ikhwan, dan 22 jemaah PPIU Mutiara Ajwah.

Lalu, 124 jemaah terbang dengan EY 474. Jumlah ini terdiri dari 41 jemaah PPIU Babul Umrah, sebanyak 39 orang berasal dari Mataram dan 2 orang dari Cianjur (sudah pulang).

“Jemaah asal Mataram sempat diinapkan di salah satu hotel di Tangerang dan sore tadi terbang dengan Air Asia QZ 612 pukul 16:20 WIB. Mereka sudah sampai di Bandara Lombok,” jelas Arfi.

Selain itu, sebanyak 31 jemaah asal Bogor yang tergabung dalam PPIU Andiarta Dewata. Sebanyak 52 jemaah lainnya ikut dalam PPIU Aryati Wisata Mandiri. Mereka berasal dari wilayah Jabodetabek.

Ada 128 jemaah asal Bandung dan Jabodetabek terbang dengan EK 356. Mereka terdiri dari 30 jemaah PPIU Balubaid Ikhwan, 76 jemaah PPIU Pesona Mozaik, dan 22 jemaah PPIU Mutiara Ajwah.

“Jemaah yang transit di Singapura ada 112 dan semuanya sudah kembali ke Indonesia dengan SCOOT,” jelas Arfi.

“240 jemaah umrah Indonesia yang transit di Malaysia juga sudah pulang semua. Mereka sudah kembali ke daerah asalnya di Bandara Soetta CGK secara bergelombang sejak pukul 09:00 – 20:20 WIB,” tandasnya.

Antusiasme Warga Ikuti Kajian Jejak Kepemimpinan Islam di Tanah Banten

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Yayasan Nusa Karya Insani, Ta’Iim Cloud dan Pemuda Hijrah Serang menggelar Seminar Politik Islam Seminar Politik Islam bertema ‘Jejak Kepemimpinan Islam di Tanah Banten’, Sabtu (29/2/2020) di Aula Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Cikulur Kota Serang Banten.

Pantauan Jurnalislam.com, warga begitu antusias mengikuti acara ini. Tampak hadir berbagai elemen muslim Banten seperti santri, pimpinan pondok pesantren, hingga masyarakat umum.

Ketua Panitia Rulian Haryadi mengatakan bahwa seminar ini digelar karena melihat masih minimnya pembahasan tentang kepemimpinan Islam terutama di wilayah Banten.

Dalam sambutannya KH.Sulaiman Effendi selaku Ketua Presidium FSPP Banten mengatakan bahwa Banten ini memiliki perjalanan sejarah yang unik, namun masih sedikit sekali kita temukan literasi yang membahas kepemimpinan Islam di tanah Banten.

Hadir sebagai pembicara Indra Martian Ph.D (pengamat politik Indonesia), Sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar dan Dr.Fadlullah S.Ag.Msi (Sekjen FSPP Banten).

“Banyak sejarah sejarah dalam Kepemimpinan Islam di Banten yang belum terkuak, karena masih minimnya sumber sumber literasi yang ditulis,” kata Dr. Tiar Anwar Bachtiar.

Indra Martian Ph.D dalam seminar tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan/kerajaan Islam di Banten adalah salah satu bukti sejarah bahwa dulu ada kerajaan yang bercorak Islam walau belum seluruhnya menerapkan syariat Islam.

Sedangkan Dr.Fadlullah S.Ag.Msi selaku sekjen FSPP Banten dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Sultan Haji yang dalam sejarah dikatakan memberontak kepada Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok yang dalam sehari hari nya adalah yang sering mengajak untuk menerapkan syariat Islam.

“Alhamdulillah ,acara acara seperti ini (seminar politik) harus menjadi rutinitas karena memandaikan dan memahamkan tentang sejarah kepemimpinan Islam di Banten”Ungkap peserta seminar Ust.KH.Enting Abdul Karim yang juga salah satu pimpinan PonPes di kota Serang.

Reporter: Jajat dan Dian

Menlu RI Saksikan Penandatangan Kesepakatan Damai AS – Taliban

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DOHA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, ikut menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar, pada Sabtu (29/2/2020).

Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah awal dari proses perdamaian Afghanistan.

Dalam penandatanganan tersebut, Retno hadir bersama sembilan menteri luar negeri negara lain, yaitu Qatar, Amerika Serikat, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Norwegia, Turki, Oman dan Pakistan. Pertemuan juga dihadiri oleh wakil dari Jerman dan Inggris.

Indonesia selalu berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan, dimulai atas permintaan Presiden Ghani tahun 2017.

Tahun 2018, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Indonesia-Pakistan. Tahun 2019, indonesia telah menyelenggarakan pertemuan para perempuan Indonesia-Afghanistan.

Kesepakatan AS-Taliban, memuat empat komponen penting, yaitu: kontra terorisme, penarikan pasukan asing dari Afghanistan, perundingan intra-Afghan dan gencatan senjata yang permanen dan komprehensif.

Di saat yang hampir bersamaan, di Kabul telah dilakukan pengumuman deklarasi bersama antara Pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat yang isinya mendukung perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban.

Dari Doha, Menlu RI akan langsung ke Kabul, Afghanistan untuk meluncurkan program peningkatan kapasitas perempuan melalui “Indonesia-Afghan Women Solidarity Network” bersama beberapa tokoh perempuan Indonesia.

Sumber: Anadolu Agency

Banyak Negara Ragu Penanganan Virus Corona di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Hingga saat ini Indonesia masih belum melaporkan satupun kasus penyebaran virus corona terjadi di negara ini.

Hal ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara satu-satunya di Asia Tenggara yang masih kebal terhadap virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

Namun sayangnya pihak asing tak sepakat dengan klaim yang diberikan oleh pemerintah ini. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang disebut telah menemui langsung Menteri Kesehatan Agus Terawan.

Mengutip laporan Sidney Morning Herald, beberapa diplomat dari kedutaan besar AS dikabarkan menemui sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia untuk membahas ancaman dari wabah COVID-19 ini.

Tak hanya negara Trump saja yang concern tentang penyebaran virus ini di Indonesia. Perwakilan dari Australia dan Kanada juga melakukan hal yang serupa.

Untuk Amerika, dikabarkan mantan dubes AS untuk RI Joseph Donovan bertemu langsung dengan Menteri Terawan sebelum Donovan mengakhiri masa kerjanya pada 14 Februari lalu.

Juru bicara Kedutaan Besar AS tak membantah soal kekhawatiran Donovan atas ancaman corona di Indonesia dan pertemuannya dengan Terawan untuk menekankan antisipasi virus berbahaya ini.

“Kami secara rutin bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan hubungan bilateral kami selama lebih dari 70 tahun. Kami tidak membahas secara publik rincian percakapan diplomatik kami. Karena itu, wabah virus corona berkembang dengan cepat, dan seperti rekan-rekan Indonesia kami, kami memantaunya dengan cermat,”  kata seorang juru bicara Kedutaan Besar AS, dikutip dari The Sydney Morning Herald.

Selain itu, Arab Saudi bahkan memasukkan Indonesia dalam daftar negara-negara terjangkit Corona. Sehingga warga Indonesia dilarang masuk ke negara tersebut menggunakan visa wisata.

Sumber: cnbcindonesia

MUI Dorong Perkuat Ormas Islam untuk Bendung Liberalisme hingga Sekulerisme

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Fatwa,  Prof.  Huzaemah Tahido Yanggo menyampaikan bahwa Islam Wasathiyyah adalah jawaban permasalahan umat saat ini.

Selama ini, imbuh Prof. Huzemah, MUI dalam beberapa fatwanya secara tidak langsung sudah membahas Islam Wasathiyyah.

Misalnya pada tahun 2012 dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, MUI membahas prinsip-prinsip wasathiyyah.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2003 juga menjelaskan secara rinci tentang terorisme sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan merugikan masyarakat.

“Tindakan terorisme seringkali mengatasnamakan jihad yang dicita-citakan membawa pelakunya ke surga, dari Fatwa MUI kita dapat membedakan antara pengertian teror dan jihad,” katanya.

Selain dua fatwa tersebut, pada Tahun 2005, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama yang menyatakan bahwa liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka semata.

Sementara pada tahun 2006, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa dengan melibatkan 750 ulama seluruh Indonesia, menyepakati bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitrusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam.

Dia menambahkan, agar Islam Wasathiyyah tersebut bisa sesuai dengan cita-cita Umat Islam Indonesia, maka perlu ada beberapa strategi.

Pertama, kata dia, adalah intensifikasi pendidikan (Tafaqquh fid Din) melalui penguatan lembaga pesantren maupun pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Strategi kedua, bingkai kerukunan di Indonesia seperti bingkai teologis, bingkai sosiologis-kemasyarakatan, bingkai politik-kebangsaan, maupun bingkai yuridis harus dikuatkan.

“Ketiga, menolah praktik-praktek ajaran yang mengarah pada radikalisme, liberalisme, sinkretisme, dan sekularisme agama baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun umat beragama, serta terakhir penguatan karakteristik ormas-ormas Islam dan ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan,” paparnya. (Azhar/Din)

Islam Wasathiyah Dinilai Mampu Menjawab Persoalan Sekulerime hingga Ekstremisme

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)- Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menyampaikan bahwa Islam Wasathiyyah adalah jawaban permasalahan umat saat ini.

Menurutnya, umat saat ini menghadapi banyak kendala seperti praktek tektualisme agama dan rasionalisme ajaran agama yang berlebihan.

Agama juga menghadapi kendala persaudaraan di kalangan umat yang tidak maksimal dan ketegangan antara pemeluk agama dan masyarakat adat.

Masalah lainnya, kata dia, munculnya sekukarisne, ekstremisme dan terorisme, sinkretisme, ta’asshub, disorientasi makna toleransi.

“Menyikapi realitas tersebut, diperlukan adanya pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan dan diperuntukkan bagi semua umat beragama yang dapat menjaga kelangsungan hidup bersama dalam kerukunan dan solidaritas yaitu dengan mengamalkan Islam Wasathiyyah,” katanya saat mengisi Kongres Umat Islam Indonesia sesi Islam Wasathiyyah, di Hotel Novotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat ( 28/02/2020).

Prof Huzaemah menyampaikan, Wasathiyyah merupakan paradigma pengkhidmatan di lingkungan MUI selama ini.

Melalui konsep ini, diharapkan bisa mengembalikan gerakan keislaman yang mengambil jalan tengah, berkeseimbangan, lurus dan tegas, toleransi, egaliter, mengedepankan musyawarah, berjiwa reformasi, mendahulukan yang prioritas, dinamis dan inovatif, serta berkeadaban.

Menurutnya, MUI selama ini telah berusaha menyuarakan konsep ini melalui beberapa fatwanya. MUI menyadari bahwa tidak mungkin melaksanakan konsep ini sendian. Pihak-pihak lain diperlukan dalam mengarusutamakan Islam Wasathiyyah khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.
“Agar cita-cita luhur seperti adil, makmur, religius, dan baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud,” ungkapnya.