Cegah Penyebaran Corona, Sejumlah Kampus Jalankan Kuliah Online

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya untuk sementara menjalankan kegiatan perkuliahan daring (online). Langkah ini diambil dalam upaya meminimalkan interaksi langsung antar-orang guna mencegah penularan Covid-19.

“Kebijakan sudah saya edarkan berupa peniadaan tatap muka selama sepekan ke depan. Bukan berarti kami meliburkan belajar mengajar, tapi kami alihkan menjadi sistem daring,” kata Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (14/3)

Rencananya kuliah daring akan berlangsung mulai 16 sampai 20 Maret 2020. Selain mengurangi kuliah tatap muka, menurut dia, universitas menunda seluruh kegiatan dosen maupun mahasiswa di luar negeri.

“Imbauannya waspada, mencegah perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri ditunda,” katanya. Beberapa perguruan tinggi di Tanah Air mulai Senin (16/3) juga melakukan kegiatan perkuliahan daring untuk mencegah penularan Covid-19.

sumber: republika.co.id

WHO Surati Jokowi Minta Serius soal Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus tertanggal 10 Maret 2020 itu, berisi desakan agar pemerintah Indonesia menyeriusi penanganan pandemi Covid-19 oleh virus corona ini.

Bahkan WHO meminta Jokowi segera menetapkan status darurat nasional terkait penyebaran Covid-19.

Dalam surat tersebut, Tedros menyebutkan bahwa setiap negara perlu mengambil rancangan yang kuat dan terukur untuk mengurangi penularan virus corona ini. Sayangnya, ujar Tedros, WHO melihat ada kasus tak terdeteksi dalam tahap awal penyebaran wabah ini yang berujung pada peningkatan jumlah kasus dan kematian secara signifikan di beberapa negara.

WHO pun mendorong setiap negara untuk fokus pada pendeteksian kasus dan meningkatkan kapasitas uji laboratorium untuk memastikan kasus positif Covid-19. “Ini perlu dilakukan terutama di negara dengan populasi yang besar dan kemampuan fasilitas kesehatan yang beragam di penjuru negeri,” ujar Tedros dalam suratnya.

WHO menulis, konfirmasi awal kasus Covid-19 merupakan faktor penting untuk memahami pola transmisi Covid-19. Untuk wilayah yang diketahui terjadi penularan lokal, baik yang terdeteksi atau tidak, WHO merekomendasikan beberapa aksi untuk menekan risiko penularan:

  1. Meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk dengan menyatakan status darurat nasional.
  2. Mengedukasi dan secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat umum dan secara luas melibatkan masyarakat, tanpa mengesampingkan risiko yang bisa muncul.
  3. Mengintensifkan penemuan kasus baru, penelusuran kontak kasus, pengawasan, mengarantina kontak potensial, dan mengisolasi kasus
  4. Memperluas pengawasan Covid-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang sudah berlaku dan pengawasan berbasis rumah sakit.
  5. Menguji kasus terduga untuk setiap definisi kasus yang diterpakan WHO, kontak kasus yang terkonfirmasi, serta menguji pasien yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan.
  6. Membangun kapasitas laboratorium yang memadai dan tersebar agar tim di lapangan bisa mengidentifikasi klaster penularan. Dengan begitu, otoritas kesehatan bisa segera mengambil tindakan yang sekiranya mendesak. Uji laboratorium, menurut WHO, tak semata dilakukan terhadap pihak yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19, namun juga semua pasien yang mengidap penyakit influenza dan penyakit pernapasan akut.
  7. Mengintensifkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan tangan, etika pernapasan (termasuk etika batuk dan bersin), serta menjaga jarak saat bersosialisasi.

WHO juga meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi rinci mengenai strategi pengawasan dan uji coba, identifikasi kontak, dan penelusuran kontak untuk Covid-19.

Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah tak menampik keberadaan surat WHO tersebut. Hanya saja, ia mengaku baru membaca surat tersebut dari awak media yang menanyakan perihal kebenaran dokumen ini. Presiden Jokowi, ujar Faiza, juga sudah melakukan pembicaraan dengan Dirjen WHO secara langsung,

“Dari apa yang saya baca, rekomendasi tersebut adalah rekomendasi umum yang diberikan WHO ke semua negara yang alami local transmission. Saya membaca WHO memiliki apa yang dinamakan WHO Global Preparedness and Response Plab,” kata Faiza.

Sebelumnya saat meninjau Bandara Soekarno Hatta, Jumat (13/3) sore, Presiden Jokowi memang sempat menyinggung bahwa dirinya akan menelpon Dirjen WHO untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan Indonesia terkait penanganan Covid-19.

“Untuk dapat informasi (dari WHO) dan kami informasikan apa yang telah kami kerjakan,” jelas presiden.

Sumber: republika.co.id

IDI Minta Pemerintah Liburkan Sekolah Skala Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi meminta Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud untuk menginstruksikan secara nasional libur sekolah terkait pandemi global Covid-19.

Sebab, menurut dia, langkah tersebut adalah upaya untuk mengurangi pola penyebaran virus asal Wuhan itu.

“Memang saat ini beberapa wilayah sudah pro aktif untuk antisipasi penyebaran, terutama di Jakarta. Jadi meliburkan (sekolah) itu salah satu bagian untuk mengurangi kontak penyebaran,” ujar dia, Sabtu (14/3).

Adib mengkhususkan wilayahan Jakarta untuk tahap awal. Sebab, penyebaran Covid-19 telah nampak dan dirasa menyeluruh ke semua wilayah di Jakarta.

Dia juga menyebut, risiko bisa saja meluas bila kerumunan dan aktivitas di ruangan tertutup dilakukan. “Potensi penyebaran ini pun diperkirakan akan semakin meluas jika langkah pencegahan tak dilakukan,” kata dia.

Kepada Republika dia menambahkan, close contact dalam penyebarannya memang menjadi pemicu. Namun, ada kemungkinan yang juga mengkhawatirkan, ketika satu objek bisa menjadi carrier atau pembawa virus dari lingkungan awal ke lingkungan lainnya seperti sekolah.

“Saat ini yang resmi meliburkan kegiatan belajar secara tatap muka baru baru Universitas Indonesia , karena memang belum ada instruksi secara umum, dan saya kira ini perlu untuk diperhitungkan,” ungkap dia.

Saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata dia, dirasa cocok untuk meliburkan sekolah sebagai salah satu langkah mengurangi dampak risiko. Sambung dia, karena gejala 14 hari, maka masa waktu untuk meliburkan adalah dalam jangka waktu tersebut.

“Iya dua pekan,” tuturnya.

Dia memaparkan, pihaknya bersama beberapa dokter anak juga telah menyarankan langkah meliburkan sekolah, utamanya Jakarta. Sebab, secara nasional pelacakan terhadap kasus baru sedang dilakukan lebih jauh. Meski ia tak menampik, peran dari Kemendikbud harus kemudian menyatakan libur sekolah serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

“Kita juga harus mempersiapkan hal terburuk juga. Tapi itu harus melalui proses analisa. Karena kita harus mempersiapkan segala sesuatu kalau penyebarannya semakin merebak,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Dimenangkan Ahli Waris, DSKS Berikan Dukungan Kepada PN Surakarta Untuk Eksekusi Lahan Sriwedari

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta melakukan audensi dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) Surakarta terkait sengketa lahan di Taman Sriwedari, Solo yang saat ini dibangun sebuah Masjid oleh Pemkot Surakarta, jum’at, (13/3/2020) sore.

Dalam audensi yang diterima oleh Kepala PN Surakarta Krosbin Lumban Gaol, S.H, Humas Panitera dan juru sita PN Surakarta tersebut, DSKS memberikan dukungan kepada PN Surakarta untuk melakukan eksekusi lahan Sriwedari yang telah dimenangkan oleh pihak Ahli waris RTM Wirjodiningrat.

Sebelumnya, paska putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 478/PK/Pdt/2015 tanggal 10 Pebruari 2016 telah selesai dan dimenangkan oleh pihak ahli waris.

Untuk tahap selanjutnya akan ada eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat penetapan eksekusi no 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt jo Nomer 31/Pdt G/2011/PN Ska jo Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG jo Nomor 3249 K/Pdt/2012 jo Nomor 478/PK/Pdt/2015 tanggal 21 Pebruari 2020.

“Mendukung sepenuhnya langkah langkah konstitusional yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Lembaga Yudikatif yang terlepas dari pengaruh Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legeslatif,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurnalislam usai melakukan audensi.

Ia juga meminta kepada pihak Pemkot Surakarta maupun ahli waris untuk taat kepada hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan konstitusional.

“Meminta kepada Ahli Waris Wiryodiningrat dan Pemerintah Kota Surakarta untuk menghormati hukum dan putusan pengadilan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Endro juga berharap pihak aparat yakni TNI dan Polri untuk ikut melakukan pengamanan sebelum eksekusi, saat eksekusi maupun setelah eksekusi.

“Meminta kepada TNI dan Polri untuk mengamankan eksekusi baik sebelum, saat dan paska eksekusi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, meski putusan pengadilan memenangkan pihak ahli waris atas tanah Taman Sriwedari, Pemkot Surakarta saat ini telah membangun sebuah Masjid Raya di lahan tersebut.

Pemkot Surakarta bersikukuh bahwa lahan tersebut merupakan lahan Pemkot karena masih mempunyai bukti berupa sertifikat HP 40 dan 41.

Surakarta KLB Corona, KBM hingga Acara Publik Ditiadakan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 atau corona setelah melakukan rapat dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah dinas walikota Loji Gandrung pada Jum’at (13/3/2020) malam.

Sebelumnya, satu dari dua warga solo yang dinyatakan positif virus Covid-19 meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di RS Moewardi, Solo.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh walikota Solo FX Rudiyatmo tersebut, ia meliburkan beberapa kegiatan keramaian diantaranya Car Free Day (CFD).

“Memutuskan, menetapkan Solo KLB virus corona.. Suratnya sudah diputuskan malam. CFD ditiadakan sampai batas waktu yg tdk ditentukan,” katanya sebagaimana dikutip dari akun media sosial resmi milik pemkot Surakarta, jum’at, (13/3/2020) malam.

Dan berikut himbauan Pemkot Surakarta terkait penetapan status KLB Covid-19:

1. Kota Surakarta dinyatakan KLB Corona.

2. CFD ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

3. Siswa-siswa sekolah mulai TK s/d SMA baik negeri dan swasta belajar di rumah mulai senin 16 maret 2020 sampai 14 hari kedepan.

4. Pentas Wayang Orang (WO) Sriwedari, ketoprak diliburkan.

5. Kegiatan olahraga di GOR Manahan dan sriwedari ditutup.

6. Destinasi dan transportasi pariwisata ditutup.

7. Upacara dan apel bersama di Balaikota ditiadakan.

8. Event event olahraga dan budaya dibatalkan/ditunda.

9. Kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja dibatalkan.

10. Lomba kelurahan ditunda sampai 2 minggu kedepan.

13. Musrenbang RKPD ditunda selama 2 minggu kedepan.

14. Mal dan pasar harus sediakan tempat cuci tangan dan sabun.

15. Pemusnahan kelelawar, kalong dan codot di pasar Depok.

16.Untuk sementara hindari salaman dan cipika cipiki.

 

Mantan Wagub Jabar Ukman Sutaryan Tutup Usia, Dimakamkan di Firdaus Memorial Park

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Mantan Wagub Jabar 1993-1998, Ukman Sutaryan, meninggal dunia di usia 83 tahun setelah dirawat di RS Al Ihsan, Baleendah, pada Kamis (12/3/2020) malam. Jenazah kemudian disemayamkan di Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park, Cikalong Wetan.

Turut hadir dalam pemakaman tersebut, Drs. H. Endang Suwarna yang juga merupakan Bupati Lebak 1988 – 1993. Ia menyampaikan rasa kehilangannya atas meninggalnya Ukman. “Beliau orang berdisiplin dan selalu melakukan yang terbaik. Beliau juga selalu memikirkan umat. Terbukti dari tangannya, lahir PUSDAI dan RS Al Ihsan Baleendah,” katanya.

Ia berpendapat, sosok Ukman merupakan teladan bagi masyarakat. Di salah satu bulan yang suci, Rajab, Endang berharap Ukman dapat husnul khatimah dan termasuk penghuni surga.

Sinergi Foundation sendiri selaku pengelola Firdaus Memorial Park, turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ukman Sutaryan. Menurut CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan, mantan ketua ICMI Jabar ini adalah tokoh yang menggerakkan zakat dan masjid di desa-desa.

“Keluarga besar Sinergi Foundation turut berduka cita. Semoga beliau diterima iman Islamnya, diampuni dosa, dan diterangi kuburnya. Semoga kebaikan beliau untuk umat pun dilanjutkan oleh kita dan generasi-generasi berikutnya,”

Diketahui, Ukman Sutaryan mendampingi periode kedua gubernur R Nuriana pada 1993-1998. Pada tahun 2000-an, Ukman Sutaryan menjabat sebagai ketua ICMI dan menorah banyak prestasi dalam membangun umat. []

69 Warga Indonesia Dinyatakan Positif Corona

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kasus orang teridentifikasi positif virus Corona COVID-19 di wilayah Indonesia terus bertambah. Kini ada 69 kasus positif Corona.

“69, perempuan 80 tahun nampak sakit,” kata jubir pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2020).

Achmad Yurianto juga mengumumkan jumlah pasien yang meninggal menjadi 3 orang.

Dari 69 kasus ini, total ada 4 orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya, ada 5 orang yang dinyatakan sembuh.

Sumber: Detikcom

Update Covid19: 70.395 Pasien di 128 Negara Sembuh, 4.984 Meninggal

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Wabah virus corona yang dimulai dari Wuhan, China, kian meluas ke seluruh dunia. Saat ini total 134.812 orang terinfeksi di 128 negara, termasuk ratusan penumpang kapal pesiar Diamond Princess. Sedikitnya 4.984 pasien yang terinfeksi Covid-19 meninggal di seluruh dunia.

Sementara itu, total pasien yang dinyatakan sembuh pun terus meningkat. Menurut data worldmeter pada Jumat (13/3/2020) pagi, ada 70.395 pasien yang sembuh. Sejak Kamis (13/3/2020), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan penyebaran virus corona yang meluas sebagai pandemi global.

“Virus corona telah menjadi pandemi. Kami telah membunyikan alarm dengan keras dan jelas,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu (11/3/2020) dilansir dari New York Times.

Tedros menyerukan negara-negara di dunia untuk belajar dari keberhasilan satu sama lain dalam menangani virus ini.

“Temukan, pisahkan, uji, dan rawat setiap kasus, serta lacak setiap kontak. Siapkan rumah sakitmu. Lindungi dan latih pekerja layanan kesehatan Anda,” tegas Tedros.

Kendati merupakan pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona, Tedros meyakini virus ini masih bisa dihentikan, jika negara-negara mau mengambil tindakan agresif.

“Kami juga percaya, bahwa (virus) ini adalah pandemi pertama yang dapat dikendalikan,” sambung Tedros.

Keyakinan itu didasari atas keberhasilan China menghentikan infeksi baru virus corona hingga lebih dari 3.500 kasus sehari pada akhir Januari lalu. Pada akhir Februari hingga Maret ini, penyebaran virus corona terus meluas di Eropa sampai Timur Tengah.

Sumber: Kompas

Pengamat: Cara Pemerintah Menangani Wabah Corona Sangat Buruk!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah dituding tidak bertaji dalam menanggulangi wabah corona alias Covid-19.

Sebenarnya, kunci dari penanganan wabah corona adalah transparansi dan kejujuran dari pemerintah itu sendiri.

“Cara pemerintah menangani wabah corona virus sangat buruk. Setiap pejabat tinggi seenaknya mengeluarkan komentar dan kebijakan. Sudah saatnya Presiden sebagai commander in chief menertibkan dengan keras jajaran di bawahnya. Karena, yang sedang kita hadapi mirip dengan perang,” kata Ekonom Faisal Basri, Jumat (13/3/2020).

Ia menilai, segala daya upaya harus mengutamakan agar penularan tidak meluas.

Celah sekecil apa pun harus ditutup, kemungkinan munculnya cluster baru harus diantisipasi dan diisolasi agar terkendali dan tidak meluas.

Cluster baru ini, sambung Faisal, harus secara masif diinformasikan ke seluruh warga. Bahkan hal ini tertuang dalam undang-undang juga.

UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154. Pemerintah diminta mengumumkan jenis penyakit hingga daerah sumber penularan secara berkala.

“Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan,” bunyi Pasal 154 ayat 1.

Pemerintah juga diminta melakukan analisis terhadap penyakit menular dengan bekerja sama dengan masyarakat ataupun negara lain. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan karantina sekaligus menyiapkan tempat karantina.

Sumber: cnbcindonesia

MUI: Seyogyanya Pemerintah Sediakan Masker Gratis untuk Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin mendorong semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mengerahkan segala daya dan upaya.

Seperti membuka sarana pemeriksaan kesehatan baik rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat lainnya, menyediakan masker pelindung, menyediakan obat pembersih tangan (hand sanitizer), dan mengembangkan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan sumber daya nabati yang ada di Nusantara.

Khusus tentang masker, seyogyanya tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan dengan menimbun atau menaikkan harga.

“Dalam keadaan krisis seperti ini, seyogyanya pemerintah dapat menyediakan masker secara gratis kepada warga masyarakat yang sangat memerlukannya,” ucapnya.

Selain itu, perlu dilakukan ikhtiar manusiawi melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknogi untuk mencegah dan mengatasi persebaran COVID-19 lebih luas lagi, yaitu dengan memasang alat deteksi dini, khususnya di tempat-tempat umum.

Begitu pula, warga masyarakat perlu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan bersama dengan menghindari langkah yang walaupun baik tapi dapat menularkan virus (seperti bersalaman secara tidak higienis).

“Tidaklah mengurangi keakraban, jika untuk sementara waktu, bersalaman tanpa menyentuh tangan,” katanya.