Cegah Corona, Mahasiswa Pesmadai Gelar Aksi Bagi-bagi Rempah ke Masyarakat

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Pesantren Mahasiswa Dai (Pesmadai) menggelar kegiatan bagi-bagi rempah kepada masyarakat Ciputat, Depok, dan Bogor.

Kegiatan ini dinamakan gerakan #PesmadaiPeduliIndonesia dimana kegiatan ini dilakukan oleh seluruh elemen Pesantren Mahasiswa Pesmadai (Pesmadai).

Baik dari lingkup santri, pengurus, musyrif, dan juga direktur Pesmadai ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Direktur Pesmadai Ahmad Muzakki, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan optimisme masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kondisi psikis masyarakat Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu harus ada gerakan-gerakan influence seperti Pesmadai Peduli sebagai langkah optimisme masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tutur Ahmad Muzakki dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (28/03/2020).

Selain itu, kegiatan pada pada 25-26 Maret 2020 ini juga untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa Pesmadai kepada masyarakat dalam menghadapi bencana sosial.

Dalam kegiatan kepedulian ini, tampak para mahasiswa semangat dalam membagikan rempah-rempah kepada para warga.

Adapun yang dibagikan berupa jahe, kunyit, temulawak, dan jeruk nipis.

“Saya berharap semoga cobaan ini sebagai langkah bagi kaum masyarakat Indonesia untuk memperkuat iman dan taqwa kita kepada Allah Azza Wa Jalla, karena kita sebagai hamba tidak ada daya di hadapan sang Kuasa. Maka dari itu, di samping kita memperkuat imun, mari kita sama-sama memperkuat iman. Kita berlindung dari Allah agar bangsa kita cepat pulih dari wabah ini,” pungkas Direktur Pesmadai.

BSMI Akan Dirikan RS Lapangan untuk Pasien Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif terinfeksi virus COVID-19 terus bertambah. Kapasitas RS Rujukan dikhawatirkan kewalahan menampung PDP maupun pasien positif terinfeksi COVID-19.

Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari mengatakan, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) akan mendirikan Rumah Sakit Lapangan (RSL) dan ambulans bertekanan negatif sebagai ruang isolasi untuk pasien terpapar virus COVID-19.

“RS Lapangan BSMI yang biasa kita gunakan saat bencana akan kita fungsikan sebagai ruang isolasi sehingga perlu dilakukan modifikasi dengan tekanan negatif. Begitu juga ambulans BSMI akan diset menjadi ambulans bertekanan negatif sebagai standar penindakan pasien COVID-19,” ujar Djazuli di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Djazuli berharap pendirian RS Lapangan bisa membantu pemerintah dalam penyediaan ruang isolasi perawatan pasien COVID-19.

Djazuli mengatakan, saat ini mayoritas wilayah di Indonesia sudah bersiaga dalam menghadapi pandemi Corona. Ia menyebut di daerah tidak semua Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan tersedia dan memadai sesuai standar.

“APD bagi tenaga kesehatan ibarat baju perang. Kalau yang berperang melawan virus di garda depan bertumbangan karena kurangnya APD, kita tahu apa yang akan terjadi kemudian,” papar Djazuli.

Pihaknya pun sudah menghimpun bantuan donasi APD dan menyalurkan ke tenaga kesehatan yang membutuhkan. Ia juga menyebut BSMI di berbagai provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia juga sudah bergerak untuk membantu masyarakat.

“Sejak awal mulai dari edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sosialisasi bahaya COVID-19, penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum dan penyaluran APD sudah kita lakukan. Dan akan kita terus lakukan di seluruh provinsi BSMI berada. Mohon doanya,” kata Djazuli.

Tembus 1000 Kasus, Pemerintah Sayangkan Masyarakat Masih Berkeliaran

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum menjalankan prinsip jaga jarak sosial dan fisik secara ketat. Sikap abai masyarakat ini disebut ikut berkontribusi terhadap lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 yang terus berlanjut hingga Jumat (27/3) ini.

Dalam 24 jam terakhir, ada penambahan 153 orang yang terinfeksi virus corona sehingga total kasus positif di Indonesia sebanyak 1.046 jiwa. “Dari hari ke hari kita melihat ada penambahan kasus yang signifikan, ini menandakan bahwa proses penularan masih berlangsung terus menerus di tengah masyarakat.

Berarti ada kontak dekat yang terjadi dengan kasus ini sehingga terjadi penularan dan memunculkan angka sakit,” jelas Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Jumat (27/3).

Yurianto kembali mengingatkan masyarakat untuk benar-benar menerapkan prinsip jaga jarak di tengah kehidupan sosial. Secara teknis, obrolan yang dilakukan dalam jarak kurang dari 1,5 meter berpotensi menularkan virus corona. Virus ini menular melalui droplet atau cairan ludah yang keluar saat seseorang bersin atau batuk.

Penularan juga bisa terjadi melalui kontak tak langsung. Peralatan yang digunakan secara bersama-sama, misalnya gagang pintu, pegangan berdiri di dalam kereta atau bus, hingga railing tangga merupakan media penularan yang cukup ampuh. Droplet dari orang positif Covid-19 bisa saja menempel di alat-alat tersebut dan berpindah ke orang lain melalui sentuhan.

“Kemudian secara langsung (orang yang menyentuh) lanjut makan atau minum tanpa cuci tangan atau menyentuh hidung mulut mata. Inilah yang menjadi bukti bahwa kasus ini masih terus menular. Saya minta mari kita patuhi bersama tentang kontak dekat,” jelas Yurianto.

Masyarakat juga diingatkan bahwa anak muda dengan imunitas yang masih baik bisa saja berperan sebagai carrier atau pembawa virus corona. Kendati tanpa mengalami gejala seperti demam, batuk, atau pilek, anak muda yang positif Covid-19 ini tetap bisa menularkan virus tersebut ke orang lain seperti orang tua.

“Sehingga tanpa disadari, kondisi tubuh yang penuh dengan virus dia sebarkan ke mana-mana melalui kontak dekat dengan keluarga. Apabila ini mengenai kelompok rentan, baik usia tua atau yang memiliki penyakit penyerta, maka dampak yang muncul bisa serius,” jelasnya.

Pemerintah juga masih menjalankan rapid test atau tes cepat Covid-19 terhadap siapapun yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif. Per Jumat (27/3) ini sudah ada 500 ribu kit rapid test yang didistribusikan ke daerah-daerah. Rapid test digunakan untuk memetakan sebaran Covid-19 dan meningkatkan pencegahan dengan cara isolasi diri.

sumberL republika.co.id

Ada Opsi BLT, Pemerintah Ngaku Sedang Kumpulkan Data Pekerja Informal

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah sedang mematangkan skema penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ke pekerja sektor informal harian dan usaha mikro kecil (UMK).

Bantuan ini diharapkan mampu membantu menjaga daya beli dua kelompok masyarakat yang dinilai terdampak dari perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19).

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi menyebutkan, pihaknya sedang merumuskan detail dari kebijakan tersebut. Perumusan tersebut termasuk mekanisme pengumpulan data sampai kemampuan keuangan negara.

“Saat ini sedang dibahas mekanisme untuk pengumpulan data, kriteria (penerima BLT), besaran, ketersedian ruang fiskal, dan penyaluran,” ujarnya, Jumat (27/3).

Iwan memastikan pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan kementerian/lembaga terkait. Hal tersebut tetap memperhatikan akuntabilitas dari BLT.

Ada beberapa opsi skema penyaluran yang dibahas di internal Kemenko Perekonomian. Salah satunya, Iwan menyebutkan, pemanfaatan kartu prakerja sebagai medium menyalurkan BLT ke pekerja informal dan UMK terdampak.

Namun, Iwan masih belum bisa memberi penjelasan lebih detail karena harus melengkapi sejumlah poin. “Mekanismenya sedang dibahas,” tuturnya.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, BLT akan menjadi bantuan sosial yang efektif untuk memastikan jaring pengaman sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggaet asosiasi dan perusahaan terkait pekerja informal dan UMK. Misalnya, perusahaan aplikasi transportasi daring Gojek dan Grab. “Mereka bisa diminta mendata mitra yang memang sudah terkena dampak,” ujar Rusli.

sumber: republika.co.id

Akhirnya Mahfud Bilang Ada Opsi Karantina Wilayah, Sedang Disiapkan PP

Akhirnya Mahfud Bilang Ada Opsi Karantina Wilayah, Sedang Disiapkan PP Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan, rancangan peraturan pemerintah (PP) untuk melakukan karantina kewilayahan akan keluar dalam waktu dekat. Ia memprediksi, peraturan tersebut akan rampung pekan depan.

“Kita kan dalam situasi darurat jadi dalam waktu tidak lama akan dikeluarkan. Waktunya kapan, mungkin minggu depan sudah ada kepastian,” ungkap Mahfud dalam konferensi video, Jumat (27/3).

Pemerintah memang tengah menggodok rancangan PP untuk melakukan karantina kewilayahan.

Itu dilakukan untuk menindaklanjuti keinginan beberapa daerah di Indonesia yang hendak melakukan karantina kewilayahan.

“Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah (tapi) formatnya belum jelas. Oleh sebab itu kita sekarang, pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan PP untuk melaksanakan apa yang disebut karantina perwilayahan,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memang ada yang disebut dengan karantina kewilayahan. Hal tersebut berarti membatasi perindahan orang, kerumunan orang, atau gerakan orang demi keselamatan bersama.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, untuk melaksanakan apa yang diatur dalam UU tersebut diperlukan PP sebagai peraturan pelaksanaannya.

Sumber: republika.co.id

Pasar Jaya DKI Gulirkan Program Belanja dari Rumah

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Perumda Pasar Jaya menggulirkan program belanja dari rumah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan warga di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Informasi mengenai belanja dari rumah tersebut bisa didapatkan masyarakat melalui laman resmi pasarjaya.co.id dan media sosial media Pasar Jaya.

Berbagai barang bisa dibeli mulai dari aneka bumbu, daging, sayur-mayur, buah, sembako, lauk, hingga makanan ringan.Berdasarkan pantauan di laman Pasar Jaya, setidaknya ada lima pasar yang bisa melakukan transaksi jarak jauh.

Pembeli bisa memanfaatkan program belanja dari rumah dengan cara menghubungi pedagang di sana. Pemesanan juga bisa melalui hotline atau call center yang buka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Setelah itu pembeli dan pedagang menyepakati sendiri harga dan pengiriman.

Pasar-pasar tersebut antara lain Pasar Pondok Labu (Hotline: 08129920221), Pasar Kramat Jati (Hotline: 085156636121), Pasar Palmerah (Hotline: 0215307391), Pasar Bukit Duri (Hotline: 0818181792), dan Pasar Koja (Hotline: 085890590909).

Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin saat dihubungi membenarkan hal tersebut. Ia menyebut program itu sudah dimulai di semua cabang Pasar Jaya sejak dua pekan lalu.

“Itu sudah berjalan dua pekan, sudah ada 50 pasar. Bisa dilihat informasi lengkap di Instagram kami,” kata Arief saat dihubungi di Jakarta.

Manajer Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza berharap langkah ini mampu membuat masyarat tetap berada di rumah untuk menerapkan social distancing. Selain itu program ini juga menjaga pasar agar tak menjadi tempat penularan Covid-19.

“Di tengah merebaknya Covid-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta, kita mesti menyediakan cara belanja jarak jauh bagi warga yang sedang menerapkan karantina diri. Dengan demikian warga tak perlu keluar rumah untuk membeli bahan-bahan pangan penting untuk kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.

Dia menyebut setidaknya sudah ada 15 pasar yang dirilis untuk melakukan transaksi jarak jauh. Pasar-pasar itu adalah Pasar Kramat Jati, Pondok Labu, Palmerah, Bukit Duri, Koja Baru, Santa, Radio Dalam, Gandaria, Sukapura, Waru, Lontar Kebon Melati, Induk Kramat Jati, Pecah Kulit, Cidodol dan Cakung.

Pasar Jaya berharap langkah ini mampu tetap meramaikan perdagangan di pasar-pasar di Jakarta, sembari tetap menerapkan langkah jarak sosial dan memudahkan masyarakat yang tengah menjalani gerakan tetap di rumah. Bagi distributor atau orang yang butuh datang ke pasar pun, kini Pasar Jaya menerapkan prosedur ketat dengan menyediakan bilik disinfeksi.

“Kami akan tambah terus jumlahnya, sampai ada di tiap pasar kelolaan. Demi menjaga kebersihan dan kesehatan seluruh pengunjung maupun pedagang di pasar, kita juga lakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada setiap sudut pasar,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap muncul langkah-langkah kreatif dari jajarannya agar warga Jakarta tak perlu pergi ke luar rumah untuk memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sumber: republika.co.id

Dewan Guru Besar UI Desak Presiden Jokowi Berlakukan Lock Down

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Siti Setiati mengirimkan surat terkait imbauan penanganan Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu usulannya, Siti menyarankan lockdown wilayah.

Menurut Siti, pertimbangan karantina wilayah secara selektif dapat menjadi alternatif bagi Indonesia. Pasalnya, saat ini jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dengan jumlah pasien meninggal lebih banyak daripada pasien yang sembuh.

Ia mengatakan, karantina wilayah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan langkah yang bisa dilakukan. Pemerintah bisa mengambil opsi menutup wilayah yang sudah terjangkit Covid-19.

“Dengan demikian, diharapkan dapat memutuskan rantai penularan infeksi, baik di dalam maupun di luar wilayah,” kata Siti dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Karantina wilayah, dia melanjutkan, disarankan dilakukan selama minimal 14 hari. Karantina ini baiknya dilakukan di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran Covid-19.

“Karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan rumah sakit,” kata dia menambahkan.

Tentunya, dia menambahkan, karantina wilayah ini dilakukan dengan sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama menciptakan sinergi lintas sektor yang matang.

Sumber: republika.co.id

MUI Keluarkan Fatwa Ibadah untuk Tenaga Medis, Ini Isinya!

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang cara salat Tenaga Medis Covid-19 yang menggunakan Alat Pelindung Diri atau APD.

Tata cara salat ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19.

Ada 11 butir panduan yang diatur dalam fatwa ini. Fatwa ini ditandatangani hari ini oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Dr M Asrorun Ni’am Sholeh.

“Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya,” demikian bunyi butir pertama sebagaimana dikutip dadi siaran pers MUI, Kamis (26/03).

Selengkapnya, berikut ini ketentuan hukum yang tercakup dalam Fatwa MUI:

  1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya.
  2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka  wajib melaksanakan shalat fardlu sebagaimana mestinya.
  3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya’ maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ ta’khir.
  4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ taqdim.
  5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya’), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’.
  6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.
  7. Dalam kondisi sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat.
  8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau tayamum) maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i’adah).
  9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi shalat (i’adah) usai bertugas
  10. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.
  11. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri

 

Kemenag Pantau Perkembangan Kebijakan Saudi soal Haji

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Bersamaan itu, Kemenag juga menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Menurutnya, Indonesia mempersiapkan dua skenario, haji tahun ini tetap diselenggarakan atau dibatalkan. 

“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan  pembatasan ibadah yg dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (27/03) dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan.

Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan. Demikian pula untuk penerbangan.

“Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka,” tutur Menag.

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses. Sampai hari ini, tercatat sudah 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020.

“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” ujar Menag.

 

Jangan Sampai Ada Kematian Massal!

Oleh: Tony Rosyid
Pagi ini, yang positif Covid-19 di Indonesia di angka 893 orang. Yang meninggal 78 orang. Dan yang sembuh 35 orang. Dari data ini, tiga hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, trend angkanya terus naik signifikan. Kedua, angka kematian di atas 8 persen. Ketiga, jumlah yang mati lebih besar dari yang sembuh. Dua kali lipat lebih.

Bandingkan dengan kasus covid-19 di tingkat global. Ada 528.960 kasus. Yang meninggal 23.963 orang. Sekitar 4 persen. Dan yang sembuh 123.366 orang. Lima kali lipat dari angka kematian.

Apakah Indonesia harus lockdown? Rasa-rasanya tak mungkin. Meski banyak pihak telah mendesak. Lockdown itu kewenangan pusat. Presiden berulangkali menegaskan: tak akan ada lockdown. Bahkan keputusan ini diucapkan di hadapan para kepala daerah. Jadi, clear. Presiden tegas bahwa tak akan ada lockdown.

Kendati ada perangkat undang-undangnya, yaitu UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina. Lockdown nampaknya bukan pilihan. Masalahnya bukan karena tak tersedianya aturan, tapi lebih karena faktor ekonomi. Pemerintah gak siap.

Lalu? Presiden sedang buka donasi. Menteri Keuangan lagi menyiapkan rekening. Berharap rakyat mau nyumbang. Terutama orang-orang kaya yang sedang lari ke Singapore. Gak apa-apa di Singapore, yang penting duitnya tetap di Indonesia, dan syukur-syukur mau donasi. Semoga orang-orang melarat nantinya ikut kebagian dan merasakan uang hasil donasi itu.

Untuk sementara, pemerintah mengimbau rakyat stay at home. Diam di rumah. Apakah efektif? Untuk mereka yang punya tabungan cukup, diam di rumah bukan masalah. Tapi bagi kaum miskin? Ini sangat serius.

Mati di jalanan karena terinfeksi covid-19 lebih terhormat karena nyari nafkah buat keluarga, dari pada mati kelaparan di rumah. Lihat berbagai video soal keberanian orang-orang miskin itu yang viral di medsos. Sama sekali gak nampak rasa takut dalam diri mereka.

Orang miskin gak takut mati, yang takut mati orang kaya. Kira-kira seperti itu ungkapannya. Walaupun sesungguhnya mereka takut mati juga. Kelaparan yang membuat mereka abai terhadap rasa takut itu.

Bagi mereka yang setiap harinya makan dari penghasilan harian, imbauan stay di rumah gak akan efektif. Baru efektif kalau pemerintah hadir dan memberi makan mereka. DKI sudah siapkan 1,1 juta per keluarga. Pusat? Nah, disini letak persoalannya. Kalau pemerintah pusat punya kemampuan ngasih makan rakyat, beberapa pekan lalu mungkin sudah diputuskan lockdown.

Bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol, bandara dan pelabuhan mampu kok, mosok ngasih makan rakyat gak mampu? Bangun ibu kota baru aja ada anggarannya, mosok untuk subsidi rakyat gak ada anggarannya? Tentu, pemerintah punya kalkulasi sendiri. Soal rakyat gak paham, itu nomor 13.

Jika instruksi stay at home dari pemerintah tak efektif untuk rakyat miskin, bagaimana nasib mereka kedepan terkait penyebaran covid-19 yang semakin mengganas? Teori “organisme biologis” atau “Herd Imunity” berlaku disini. Bagi yang imunnya kuat, mereka akan bertahan hidup. Bagi yang lemah imunnya? Anda akan memberi nasehat: bawa ke rumah sakit. Emang rumah sakit terima? Emang rumah sakit masih muat ruang isolasinya? Sabar! Wisma Atlet sedang disulap jadi Ruang Isolasi.

Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena covid-19: “Please don’t get sick, they do not know how to handle us. This is scary.”

“mohon jangan sakit, mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita. Ini mengerikan.”

Kalimat ini ditulis atas keprihatinan keluarga atas penanganan rumah sakit terhadap almarhum Deny. Lempar sana lempar sini dengan masa tunggu cukup lama. Hingga akhirnya, pek… Deny pun meninggal. Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan tenaga, alat dan ruang. Ini pejabat loh. Kebayang jika kuli panggul yang sakit. Pek… Mati di emperan toko, seperti yang terjadi di Petogogan.

Semoga rakyat Indonesia, terutama kaum miskin, punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, sehingga tak ada kematian massal di negeri ini. Karena pada akhirnya, nyawa anda itu urusan anda sendiri. Bukan urusan pemerintah, bukan juga urusan para anggota DPR yang saat pemilu tahun lalu berhasil membujuk anda untuk memilih mereka.

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa