Kemenag Rilis 15 Poin Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Wabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ramadan hampir tiba. Umat Islam diperkirakan akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda, seiring adanya pandemi wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sehubungan itu, Kementerian Agama  edaran terkait Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawa; 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19.

Edaran yang ditujukan bagi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia tersebut hari ini ditandatangani Menag Fachrul Razi.

“Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari risiko Covid-19,” jelas Menag di Jakarta, Senin (06/04).

“Selain terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, edaran ini juga mengatur tentang panduan pengumpulan dan penyaluran zakat,” sambungnya.

Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran No 6 tahun 2020:

  1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
  2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the roadatau ifthar jama’i(buka puasa bersama).
  3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
  4. Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur’an;
  5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
  6. Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
  7. Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di masjid/musala;
  8. Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
  9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Salat Tarawih keliling (tarling); b) Takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala dengan menggunakan pengeras suara; c) Pesantren Kilat, kecuali melalui media elektronik.
  10. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference.
  11. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):
    a) Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.
    b) Bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
    c) Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lingkungan sekitar.
    d) Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, musala dan tempat lainnya untuk  melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
    e) Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS  untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.
  12. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):
    a) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS  yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
    b) Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS  yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.
    c) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada Mustahik.
    d) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.
  13. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS  agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tissue).
  14. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.
  15. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah negeri, atau Pemerintah Daerah untuk daerahnya masing-masing, yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19,” pungkasnya.

 

Jokowi Mohon Perusahaan Tidak Lakukan PHK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha untuk bersama-sama menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19. Jokowi pun meminta perusahaan untuk sekuat tenaga menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di tengah masa sulit ini.

“Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus ahdapi bersama-sama. Saya mengajak pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (9/4).

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menyusun sejumlah insentif bagi perusahaan untuk meringankan beban usahanya. Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha antara lain penggratisan PPh 21 bagi pekerja sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun.

Kemudian, pembebasan PPN impor untuk pengusaha yang melakukan impor dengan tujuan ekspor, terutama bagi industri kecil dan menengah.

Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu dan memberikan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah. Selanjutnya, pemerintah mempercepat restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Selain kepada pengusaha, insentif juga disiapkan untuk masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19. Bantuan sosial tambahan pun disiapkan, berupa paket sembako bagi masyarakat terdampak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang terrsedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memeprluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program pada karya,” jelasnya.

Melalui Polri, pemerintah akan meluncurkan ‘Program Keselamatan’ yang ditujukan bagi pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet. Mereka semua akan mendapat program pelatihan kerja dan insentif dengan total nilai Rp 600 ribu per orang per bulan, selama tiga bulan.

“Ini seperti kartu prakerja, yakni program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. targetnya 197 ribu pengemudi. Anggarannya Rp 360 miliar,” jelas Presiden.

Selain memberikan bantuan kepada para pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet, pemerintah juga telah mengumumkan pemberian jari pengaman sosial dalam berbagai wujud. Di antaranya, program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

Kedua, penyaluran kartu sembako murah kepada 20 juta penerima. Per orang akan mendapatkan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan dan total anggaran Rp 43,6 triliun.

Ketiga, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran kartu prakerja. Sasarannya adalah 5,6 juta orang, dengan nilai insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 triliun.

Keempat, pembebasan tarif listrik bagi 24 pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen tarif untuk 7 juta pelanggam 900 Va. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,5 triliun.

“Selanjutnya, dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru,” kata Jokowi.

Bantuan sosial bentuk baru yang dirancang adalah paket sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan, selama tuga bulan ke depan, untuk warga Jabodetabek. Rinciannya, 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 3,2 triliun untuk Jabodetabek.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sebesar Rp 600 ribuper bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 triliun,” imbuh Presiden.

Selain itu, bantuan sosial juga akan memanfaatkan sebagian alokasi dana desa. Bansos dengan dana desa ini akan menyasar 10 juta keluarga dengan indeks nominal Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.

“Sejalan dengan hal tersebut kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun,” jelas Jokowi.

Sumber: republika.co.id

DPR Harap PSBB Dilakukan Juga di Daerah Penyangga DKI

Redaktur: Feisal Kartapermana

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta perlu diikuti daerah sekitarnya. Dengan demikian, penerapan PSBB tersebut bisa lebih optimal.

“PSBB DKI Jakarta harus bersama dengan PSBB di daerah penyangga sekitar Jakarta yang konektivitasnya sangat tinggi, agar bisa lebih optimal hasil yang diharapkan dari kebijakan PSBB ini,” kata Kurniasih, Jumat (10/4).

Legislator Daerah Pemilihan Jakarta II itu menilai, daerah seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang juga perlu diterapkan PSBB. Ia meminta seluruh warga, khususnya DKI Jakarta mendukung secara optimis pelaksanaan PSBB untuk memotong mata rantai penularan Covid-19.

Kurniasih meminta sosialisasi PSBB kepada seluruh masyarakat ditingkatkan. Peningkatan sosialisasi harus dilakukan dengan melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat setempat, publik figur, influencer, semua media baik online maupun offline.

“Mengajak partisipasi aktif semua warga DKI Jakarta ikut mengawasi, menjaga dan melindungi sesama warga dalam pelaksanaan PSBB,” ujarnya.

DKI Jakarta sudah masuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10 April 2020) ini.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB, yang berisi 28 pasal. Anies menyatakan Pergub ini untuk memutus rantai virus corona Covid-19 berlaku selama 14 hari.

Anies menyebutkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 memiliki pasal yang mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota jakarta, baik kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan.

Sumber: republika.co.id

Bulan Ramadhan, PBNU Ajak Ormas Islam Gelar Pengajian Online

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Umat Islam tidak lama lagi akan menyambut datangnya bulan Ramadhan 1441 H. Karena itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU), Marsudi Syuhud mengajak kepada seluruh umat Islam yang aktif dalam organisasi Islam untuk menyelenggarakan pengajian online pada bulan suci tersebut.

“Jadi pengajian-pengajian secara online di Bulan Ramadhan harus diamasifkan di tengah situasi Covid-19,” ujar Kiai Marsudi saat, Jumat (10/4).

Kiai Marsudi sendiri saat ini mulai mengamati program-program yang akan diselenggarakan ormas Islam di Bulan Ramadhan.

Menurut dia, sebagian ormas Islam sudah ada yang mempersiapkan untuk menggelar pengajian berbasis telelekonferensi.

Di samping itu, menurut dia, di tengah situasi saat ini umat juga bisa menyampaikan dakwahnya melalui media online atau pun cetak. “Ada juga yang menyampaikan melalui media, di TV, dan nanti yang sifatnya private bisa melalui WA atau media sosial lainnya untuk tetap terjaga komunikasi dan silaturrahim,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk menyambut bulan Ramadhan tahun ini umat Islam memang harus mempersiapkan diri sejak dini, karena situasinya berbeda dnegan tahun-tahun sebelumnya.  Menurut dia, umat Islam harus tetap menyiarkan bulan Suci Ramadhan.

“Kita masih belum bisa berkumpul-kumpul bersama, termasuk shalat tarawih seperti biasanya.Maka diharapkan sekeluarga bisa shalat tarawih, imamnya bapaknya, makmumnya anaknya dan istrinya,” katanya.

Dia tidak mengakui bahwa virus Covid-19 telah berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena itu, dia berharap umat Islam juga saling bahu membahu untuk mencukupi kebutuhannya selama bulan Ramadhan.

“Kalau keluarganya memang tidak bisa makan, lebih baik keliling ke tetangnga  minta makan. Jangan sampai memakai kekerasan, itu kita harapkan begitu. Lebih baik ngomong terus terang, insyallah tetangga masih mau memberi makan,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah Jakarta Barat ini.

sumber: republika.co.id

 

PSBB Berlaku, Jalanan DKI Lengang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemprov DKI Jakarta resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Jumat (10/4). Hal itu dilakukan untuk memutus  penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat.

Dampak dari diberlakukannya PSBB pada hari pertama cukup terlihat. Dari pantauan Tim Republika TV, sejumlah jalan protokol terlihat lengang.

Seperti diantaranya ruas jalan Sarinah, Thamrin, Kuningan hingga Senayan terpantau sepi karena PSBB mulai diberlakukan hari ini.

PSBB ini sendiri berlaku selama 14 hari kedepan hingga tanggal 23 April mendatang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan waktu penerapan PSBB bisa diperpanjang menyesuaikan kondisi yang ada.

Sumber: republika.co.id

 

 

PSBB Berlaku, Ojol di Jakarta Nggak Bisa Bawa Penumpang

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Layanan ojek daring (ojol) hilang dari aplikasi Gojek dan Grab saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai berlaku hari ini (10/4/2020).

Ketiadaan layanan roda dua di aplikasi akan berlangsung sampai 2 minggu ke depan, tepatnya hingga Kamis (23/4/2020).

“Larangan ojol membawa penumpang selama penerapan PSBB berdampak pada berhentinya salah satu layanan yang disediakan oleh mitra pengemudi di Jabodetabek, yakni roda dua, secara sementara,” kata Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Marita melalui keterangan resminya.

Di sisi lain, Grab juga menyampaikan hal yang sama. Berbeda dengan Gojek, Grab hanya memberhentikan sementara layanan GrabBike di Jakarta.

Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi berujar, “kami telah memberhentikan sementara layanan GrabBike di DKI Jakarta untuk mendukung PSBB yang telah ditetapkan.”

Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, tim Warta Ekonomi di Kabupaten Bogor mencoba memeriksa ketersediaan layanan GoRide dan GrabBike di masing-masing aplikasi.

Hasilnya, layanan GrabBike masih tersedia, sedangkan layanan GoRide sudah tiada di laman utama aplikasi Gojek untuk saat ini.

Lebih lanjut, layanan roda empat Gojek dan Grab masih sama-sama tersedia untuk para konsumen di Jakarta sampai hari ini.

Begitu juga dengan layanan pengiriman makanan, pengiriman barang, jasa belanja kebutuhan pokok, dan layanan lain masih tersedia di dua platform itu.

sumber: republika.co.id

 

Santri Pesmadai Gelar Aksi Bagi-bagi Masker Gratis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aksi bagi-bagi masker gratis terus dilakukan di berbagai daerah, hal tersebut senada dengan imbauan pemerintah untuk terus mengenakan masker ketika keluar rumah.

Sejalan dengan gerakan positif tersebut, Pesantren Penghapal Quran PESMADAI juga menggelar aksi bagi-bagi masker gratis ke sejumlah warga di Bogor, Depok, Jakarta, dan Ciputat Tangerang Selatan

 

Aksi ini merupakan gerakan #PesmadaiPeduliIndonesiaJilid2 setelah sebelumnya telah sukses dengan gerakan aksi bagi-bagi rempah kepada masyarakat, dimana gerakan tersebut mengkampanyekan masyarakat agar menjaga kesehatan dan meningkatkan daya imun tubuh, serta memberikan spirit optimisme kepada warga untuk melawan covid-19

 

Menurut penuturan Fatih Husaini, selaku kepala panitia dalam gerakan Pesmadai Peduli. Bahwa gerakan ini sebagai langkah ikhtiar santri untuk membantu masyarakat dalam memutus rantai penyebaran covid-19

“Sebagai santri kita memang membutuhkan bantuan operasional, tetapi kasus pandemi corona ini merupakan kasus kita bersama. Salah satu bentuk ikhtiar kami untuk melawan wabah ini dengan membagikan masker secara gratis kepada warga setempat.” Tuturnya kepada Media Jakarta, Kamis (09/04/2020)

 

Selain itu, gerakan bagi-bagi masker gratis yang dilakukan pada tanggal 08-09 April 2020, juga memberikan momen haru kepada warga sekitar. Pasalnya sejumlah toko yang menjual masker tidak sedikit yang memberikan harga tinggi, sehingga para warga banyak yang abai untuk tidak memakai masker, dikarenakan harga masker sendiri mahal.

 

Seperti yang dikatakan Fauzi, selaku warga Ciputat yang mendapatkan masker gratis.

“Kami sangat berterima kasih kepada santri pesmadai atas bantuan seperti ini, jujur saja saya tidak memakai masker karena masker yang dijual terlalu mahal,” tuturnya.

 

Gerakan pesmadai peduli ini juga meningkatkan jiwa sosial santri untuk turut andil membantu masyarakat dalam menghadapi bencana sosial. Sebagaimana yang dikatakan Puji Asmoro, salah satu santri pesmadai.

“Sebagai santri, kami ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami merasa gerakan seperti ini menjadi satu pelajaran bagi kami untuk terus bermanfaat bagi umat, serta meningkatkan kepekaan sosial untuk membantu masyarakat.”

 

Adapun masker yang dibagikan merupakan kerjasama pesmadai dengan UKM pembuat masker mas baitul azizah seorang pengusaha yang santri juga hafidz quran dimana beliau adalah Alumni santri pesmadai juga mahasiswa UIN semester akhir yang memiliki hapalan 20 juz lebih yang beliau hapal sejak menjadi santri pesmadai. Di Pesmadai memang selain mereka dididik menjadi seorang santri yang intelek, menguasai ilmu agama, hafidz quran juga mereka digembleng untuk menjadi manusia yang mandiri dan kreatif juga memilki kemampuan entrepreneur.

 

Direktur Ahmad Muzakki menuturkan, bahwa sebagai masyarakat kita menjalankan tugas sesuai tupoksinya masing-masing untuk menghadapi pandemi Corona

“Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mencegah Novel Coronavirus. Bagi kami mengkampanyekan gerakan memakai masker kepada masyarakat, merupakan salah satu bentuk pencegahan agar masyarakat tidak terpapar virus covid-19,” Tuturnya.

 

Semoga kegiatan-kegiatan positif senantiasa tersalurkan kepada masyarakat dalam menghadapi Novel Coronavirus. Kita berjuang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pemerintah dengan perannya, tenaga medis dengan perannya, dan kita sebagai masyarakat berperan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan.

Malah Gelar Shalat Jumat, 10 Masjid Kemayoran Langgar Aturan PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kapolsek Kemayoran Komisaris Polisi Syaiful Anwar mengungkapkan masih ada sekitar 10 masjid di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat (10/4). Kesepuluh masjid itu masih menggelar shalat Jumat saat pandemi Covid-19.

“Mungkin kita akan panggil lagi DKM-nya,” kata Syaiful saat dihubungi, Jumat.

Syaiful mengatakan salah satu masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat berada di komplek kepolisian. Sepuluh lebih masjid di Kemayoran masih melaksanakan Shalat Jumat.

“Itu termasuk Masjid Al Amir yang ada di Asrama Polisi Kemayoran,” kata Syaiful.

Ia menyayangkan hal tersebut karena sebelumnya pihak kepolisian, Kecamatan serta Koramil Kemayoran sudah melakukan sosialisasi dan imbauan kepada para ketua masjid dan pengurus DKM untuk melakukan ibadah di rumah dan tidak mengumpulkan jamaah di masjid. Karena itu, Syaiful segera berkoordinasi baik di tingkat pemerintahan kecamatan dan pemerintah kota untuk menemukan solusi atas masalah itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan aturan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah beribadah di tempat ibadah dan mengumpulkan banyak massa.

“Terkait pembatasan untuk kegiatan rumah ibadah sama seperti sekarang. Di mana peribadatan keagamaan bersama di rumah, ibadat itu diganti dengan kegiatan di rumah. Jadi beribadahlah di rumah,” tegas Anies saat mengumumkan peresmian Peraturan Gubernur DKINomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4) malam.

Sumber: republika.co.id

Update 10 April Corona Indonesia: 3512 Kasus, 306 Meninggal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan dalam kurun waktu Kamis (9/4/2020) pukul 12.00 WIB hingga Jumat (10/4/2020) pukul 12.00 WIB ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 219 kasus baru.

“Artinya diperkirakan ini terinfeksinya di 5-6 hari lalu sebanyak 219 kasus baru sehingga totalnya adalah menjadi 3.512 kasus,” kata Yuri, sapaan akrab Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Jumat (10/4/2020).

“Ada 30 pasien yang sudah sembuh sehingga total jadi 282 kasus. Kemudian ada 26 yang meninggal sehingga totalnya 306 kasus,” lanjutnya.

sumber: cnbcindonesia

Corona Buka Fakta Ketimpangan di AS

Redaktur: Mazaya

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Angka kematian akibat merebaknya Covid-19 masih terus menumpuk di Amerika Serikat.

Kendati demikian, pendataan-pendataan terkini juga menunjukkan cerminan mengenaskan soal ketimpangan ekonomi di antara ras-ras di AS.

“Yang saya lihat kebanyakan di ruang tunggu adalah pasien berkulit hitam dan coklat. Para pekerja esensial dan pelayan publik yang tak punya kemewahan bisa tinggal di rumah. Mereka-mereka ini yang memenuhi klinik,” kata Uché Blackstock, seorang dokter di Brooklyn seperti dilansir the Verge, Kamis (9/4).

Data dari berbagai kota di AS juga menunjukkan bahwa warga kulit hitam  dan hispanik adalah mayoritas dalam statistika mereka-mereka yang meninggal akibat Covid-19.

Hal tersebut tak proporsional mengingat bahwa mereka adalah kelompok minoritas di AS. Sejumlah kota-kota yang paling terdampak di AS merupakan daerah dengan penduduk warga kulit hitam AS yang signifikan, seperti New Orleans, Detroit, dan New York.

Di Kota New York, the New York Times melansir bahwa kematian dua kelompok masyarakat tersebut dua kali lipat kematian mayoritas kulit putih. Datanya, ada 22 kematian per 100 ribu warga Hispanik dan 20 kematian per 100 ribu orang pada komunitas kulit hitam, dibandingkan 10 kematian per 100 ribu anggota komunitas kulit putih. Sedangkan di Chicago, di mana warga kulit hitam hanya 30 persen dari populasi, mereka menyumbang 70 persen kematian akibat Covid-19 dan 40 persen penularan.

Di Louisiana, dari 512 kematian yang tercatat, sebanyak 360 atau 70 persen yang meninggal dari etnis Afrika-Amerika. Padahal, jumlah penduduk kulit hitam di wilayah itu kurang dari sepertiga total jumlah penduduk.

Di Illinois, dari 12.262 kasus, hanya 29,4 persen berasal dari golongan Afrika-Amerika. Kendati demikian, persentase tersebut meningkat hampir dua kali lipat (42 persen) saat yang dihitung adalah kematian dari kalangan kulit hitam AS. Sementara, di Michigan yang hanya 14 persen dari total penduduk merupakan warga kulit hitam, sebanyak 41 persen kematian datang dari kalangan tersebut.

Para wali kota dan gubernur di AS tak bisa lagi menutup mata atas statistika yang mengkhawatirkan tersebut. “Jelas ada ketimpangan, disparitas yang sangat jelas bagaimana penyakit ini berdampak pada warga kota kita,” kata Wali Kota New York Bill de Blasio seperti dikutip the New York Times, kemarin.

Ia mengakui, hal tersebut tak ada hubungannya dengan genetika. Namun, lebih kepada bagaimana tatanan sosial di masyarakat AS selama ini. Menurut dia, komunitas Hispanik bisa jadi tak punya akses kesehatan yang dimiliki warga kulit putih karena retorika antiimigran di AS yang menggejala belakangan.

Bersama dengan kebanyakan warga kulit hitam, komunitas Hispanik juga menggantungkan hidupnya dari pekerjaan-pekerjaan informal dan pelayanan publik yang tak mungkin dikerjakan dari rumah seturut prosedur pembatasan sosial.

Menurut Gubernur New York, Andrew Cuomo, bisa jadi hal itu jadi penyebabnya, selain bahwa mereka lebih rendah tingkat perawatan kesehatannya. “Mereka tak punya pilihan, sejujurnya, kecuali keluar rumah, menggunakan transportasi umum, dan terpapar virus, sementara kebanyakan kita punya pilihan tetap di rumah,” kata Cuomo.

Disparitas tersebut tak luput dari perhatian Gedung Putih. “Ini tantangan besar bagi bangsa kita. Kami ingin mencari apa alasan di balik hal tersebut,” kata Presiden AS Donald Trump terkait proporsi kematian Afrika-Amerika tersebut, Selasa waktu setempat.

Dr Anthony Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS yang menjadi juru bicara pemerintah AS terkait Covid-19, juga mengkhawatirkan hal tersebut. Ia mengatakan, disparitas kesehatan telah membuat dampak wabah Covid-19 di AS terasa paling parah pada komunitas Afrika-Amerika. “Kami sangat risau tentang hal ini. Ini menyedihkan. Tak ada yang bisa kami lakukan saat ini kecuali memberikan mereka perawatan terbaik untuk menghindari komplikasi,” ujarnya saat mendampingi Presiden Trump.

Diskriminasi terhadap minoritas kulit hitam dan Hispanik sedianya sudah lama jadi persoalan di Amerika Serikat. Meski gerakan sipil kesetaraan ras sudah lama berlangsung dan AS telah memiliki presiden dari ras kulit hitam, kenyataan di masyarakat ketimpangan masih terjadi.

Lembaga survey Economic Policy Institute mencatat, sejak 2000-2018 belum ada penyempitan berarti dari ketimpangan pendapatan antarras di AS. Warga Afrika-Amerika penghasilannya masih konstan hanya separuh dari warga kulit putih.

Faktor ini diakui David Williams, profesor kesehatan publik dari Universitas Harvard dalam komentarnya pada the Verge. “Jika kita lihat, Covid-19 memang paling berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan. Hal itu yang nampak pada komunitas Afrika-Amerika. Tapi ini buka soal genetika. Ini kondisi sosial yang kita ciptakan. Mudah-mudahan ini jadi panggilan menyadarkan bagi Amerika,” kata dia

sumber: republika.co.id