Gerindra Duga Peran Jamaah Fanatik Sukarno di Balik RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bersama DPR.

Namun hal ini tak menyurutkan laju penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap RUU itu agar sebaiknya dicabut dari agenda pembuatan UU.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan sejatinya pencetus RUU HIP ini adalah mereka para pengikut atau jamaah pemikiran Bung Karno sang proklamator bangsa. Fanatisme mereka, kata Desmond, menghasilkan buah pikiran untuk membentuk RUU HIP.

“Para ‘jamaah’ Soekarno yang sekarang berkuasa terkesan mengkultuskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang sebenarnya saat itu masih berupa draf usulan, belum disetujui sebagai konsep Pancasila final. Seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945,” kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

“Sebagai wujud fanatisme, para ‘jamaah’ Soekarno ini sering mengutip ajaran Soekarno tentang Pancasila seperti acap kali terdengar melalui pidato ketua umum partai yang sekarang berkuasa,” lanjut dia.

Desmond mengatakan, para pengikut atau jemaah tersebut kerap membawa-bawa nama Soekarno, apalagi saat berbicara seputar ideologi bangsa.

sumber: sindonews.com

GNPF Ulama Siap Aksi hingga RUU HIP Dihentikan

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan.

Termasuk bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi al masiroh kubro (demo besar).

“Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai arahan ulama dengan cara yang konstitusional,” kata Ketua GNPF Bogor, Ustaz Iyus Khaerunnas, melalui siaran pers yang diterima redaksi Jumat (19/06/2020).

Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensinya, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali.

“Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan.

Sejak RUU HIP menjadi polemik, berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI/Polri, para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya, sudah menyampaikan sikap. Mereka meminta agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP.

“Atas dasar itulah mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP,” jelas Iyus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Demo besar-besaran atau aksi turun merupakan opsi terakhir.

“Apabila persuasi tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi al masiroh kubro (demo besar),” kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut dia, sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP.

Mudahkan Kurban, BSMI Jayawijaya Bantu Warga Papua Jadi Peternak

Redaktur: Mazaya

WAMENA(Jurnalislam.com) — BSMI Jayawijaya menyalurkan kambing indukan kepada warga kampung Apema dan Welesi Atas, Wamena, Papua. Program ini bagian dari pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Papua dari BSMI Jayawijaya.

Ketua BSMI Jayawijay Syafrul Muhammad Safrul Wijaya mengatakan, jumlah kambing di Wamena masih tergolong sedikit. Stok yang tidak banyak tersebut membuat harga kambing di Wamena tergolong mahal.

Dampaknya, ujar dia, banyak masyarakat Muslim Wamena yang harus akikah dan kurban lebih memilih kurban dan akikah di luar Wamena.

“Dari sisi penerima manfaat kita ingin membantu masyarakat Papua secara aktivitas ekonomi. Dari sisi masyarakat kita harapkan stok kambing bisa banyak, harga kambing terjangkau sehingga bisa menunaikan ibadah kurban dan akikah di Wamena,” papar Safrul dalam keterangannya dari Wamena, Kamis (18/6/2020).

Safrul menyebut, mayoritas warga di perkampungan Wamena memilih bertani dengan membuka lahan. Namun, ujar dia, pertanian yang dijalankan tidak tersistem dengan baik.

“Lahan di sini luas, jadi biasanya warga setelah panen buka lahan baru lagi. Jadi secara dampak ekonomi dari pertanian kurang menghasilkan. Kita ingin mencoba aktivitas ekonomi ternak karena mencari pakan disini juga relatif sangat mudah serta lahan luas,” ungkap Safrul.

Selain secara ekonomi, Safrul menyebut penerima manfaat juga diseleksi berdasarkan keaktifan masyarakat Wamena di masjid. “Di setiap kampung ada masjid dan kita lakukan pembinaan setiap Jumat. Jadi yang aktif kita amanahkan bantuan untuk mengelola kambing indukan ini,” papar Safrul.

BSMI Jayawijaya juga terus melakukan pembinaan untuk beternak setiap pekan. Tim BSMI akan memberikan edukasi tentang perawatan kambing, cara membersihkan kandang dan pemberian pakan.

“Pendampingan setiap pekan dicek di tiap kampung, kita cek bagaimana perkembangannya. Tetap dipantau ke depan diedukasi, bagaimana membersihkan kandang, memberi pakan yang baik,” kata dia.

Sejauh ini baru tiga pasang indukan kambing yang diserahkan ke masyarakat di kampung Apema dan Weleri Atas. Harga kambing indukan yang cukup mahal membuat program ini masih terbatas sesuai dengan donasi yang masuk.

“Sejak diluncurkan, banyak warga kampung yang datang ke BSMI. Minta diberi juga ternak untuk program ini. Tapi sementara ini kami sesuaikan dengan kemampuan. InsyaAllah ada satu pasang indukan lagi untuk kampung Weleri Atas,” ungkapnya.

Safrul menyebut, program-program BSMI Jayawijaya juga menyentuh penduduk yang bukan beragama Islam. Relawan BSMI Putra Daerah Papua kerap mendistribusikan bantuan dari BSMI untuk semua penduduk kampung tanpa memandang agama.

“Alhamdulillah semua penduduk mendukung program kita. Kami merasakan toleransi disini dan dukungan yang tulus dari warga Wamena,” papar dia.

Menkeu: Indonesia Beruntung, Masih Belum Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia masih beruntung belum mengalami resesi ekonomi di tengah tekanan berat akibat pandemi corona atau Covid-19.

Namun Ia mengakui dampak dari wabah Covid-19 bagi perekonomian global dan nasional memang sangat besar, sehingga mampu menekan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Menurutnya tahun ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Ekonomi Indonesia. Akibatnya, sejumlah negara maju seperti misalnya Inggris, Jerman, dan Jepang, bahkan sudah mengalami kontraksi hingga resesi ekonomi di kuartal kedua 2020 ini.

“Di negara maju, semua negara pada kuartal II alami kontraksi, di beberapa negara sudah resesi, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia. Kita beruntung pada kuartal I bertahan di 2,97%,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Terang dia, bahwa ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh pemerintah, seperti misalnya amanat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Isinya mengamanatkan tidak hanya soal perubahan, melainkan juga upaya pemulihan ekonomi nasional ke depannya.

“Bagaimana risikonya dimitigasi dan mulai pikirkan pemulihannya, jadi kita kejar-kejaran dengan masalah dan memikirkan pemulihannya itu yang sedang dan terus dilakukan,” ungkapnya.

Dia berharap APBN sudah mulai sehat, sehingga memiliki defisit yang hanya 1,76% dengan keseimbangan primer mendekati nol. Adapun kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19 ini didasarkan pada beberapa sektor, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial alias bantuan sosial (bansos), serta dukungan dunia usaha berupa insentif perpajakan hingga fasilitas untuk keringanan kredit.

Sumber:sindonews.com

‘Ditunda Saja Tidak Cukup, RUU HIP Harus Dibatalkan’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku senang terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang  Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, dia menilai, penundaan harus diteruskan menjadi pembatalan.

“Pemerintah sudah menyatakan akan menunda pembahasan rancangan undang-undang ini, saya bangga dan bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini,” ujar Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).

Sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” ujar Aboe.

Untuk itu, ia mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan didrop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mengkritik fraksi partai politik di DPR yang tiba-tiba menolak RUU HIP. Pasalnya, RUU tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan III pada 12 Mei lalu.

Ia mewakili fraksi PDIP menjelaskan, saat pembahasannya di Baleg DPR, kelompok fraksi di sana setuju agar RUU HIP dibawa ke paripurna. Sebelum disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Aria mengklaim tak ada fraksi lain yang memberi catatan atau kritik terhadap RUU tersebut.

Maka dari itu, ia mempertanyakan sikap fraksi lain yang tiba-tiba menolak RUU HIP. Dan, menyalahkan pihak atau partai yang mengusulkan dan mendukung RUU tersebut.

“Ini kan lucu, dari proses di Baleg, pandangan dari poksi-poksinya juga menyetujui untuk dibawa ke paripurna. Tapi seolah-olah di publik lepas tangan begitu saja,” ujar Aria.

Sumber: republika.co.id

Ponpes Lirboyo Siap Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

KEDIRI (Jurnalislam.com) — Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri menyetujui panduan pembelajaran yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Selagi memiliki nilai kebaikan, Ponpes Lirboyo siap melaksanakan kebijakan tersebut.

“Dan untuk di Lirboyo sendiri kita akan berusaha keras untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah,” kata Keluarga Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, Kiai Haji (KH) Oing Abdul Muid Shohib, Jumat (19/6).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan Ponpes Lirboyo sebagai Ponpes Tangguh, dua pekan lalu. Ponpes akan menjalankan sejumlah konsep di dalam bidang ketahanan kesehatan, kemanan lingkungan dan pangan.

Ketahanan kesehatan berarti kesehatan pondok harus aman terutama dari Covid-19. Ketahanan keamanan lingkungan artinya Lirboyo perlu menjaga lingkungannya sebaik mungkin. Sementara ketahanan pangan mengartikan ponpes harus memastikan ketersediaan pangan para santri.

“Dan pondok ini kan sebenarnya dari dulu sudah (menerapkan) isolasi. (Artinya) dari dalam (ponpes) enggak boleh keluar agar konsentrasi belajar,” jelas pria yang dikenal dengan sebutan Gus Mu’id ini.

Aktivitas Ponpes Lirboyo direncanakan mulai normal sekitar satu bulan mendatang. Namun proses pengembalian santri dari rumah ke pondok sudah mulai berjalan di akhir pekan ini secara bertahap. Di tahap pertama, sekitar 2.500 santri atau 10 persen dari total jumlah peserta didik akan kembali ke Lirboyo.

Sebelum proses pengembalian santri, Ponpes Lirboyo telah memaksimalkan sterilisasi pondok dengan penyemprotan disinfektan. Kesehatan para santri termasuk pendidik juga akan diperiksa sebelum memasuki ponpes. Kemudian mereka akan dimasukkan ke asrama isolasi selama dua pekan, sebelum akhirnya beraktivitas normal.

Menurut Mu’id, para santri sebenarnya telah diminta isolasi mandiri di rumah sebelum tiba di ponpes. Lirboyo juga telah mengimbau para santri agar tidak menggunakan kendaraan umum untuk kembali ke ponpes. “Jadi kita lakukan secara berlapis demi kehati-hatian,” ucapnya.

Hal yang pasti, Ponpes Lirboyo akan menerapkan imbauan pembatasan sosial dan jaga jarak. Ponpes juga telah menyediakan banyak westafel sehingga para santri dapat sering mencuci tangan. Tak lupa juga menganjurkan penggunaan masker selama beraktivitas di ponpes.

“Dan ini kita (sudah) bekerja sama dengan kepolisian dan untuk kepolisian juga mendukung kita melalui tim kesehatan dari RS Bhayangkara Kota Kediri,” kata Gus Mu’id.

Kementerian Agama menerbitkan panduan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi Covid-19. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, panduan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri. Menurut Fachrul, panduan ini meliputi pendidikan keagamaan tidak berasrama, pesantren, dan pendidikan keagamaan berasrama.

“Untuk pendidikan keagamaan yang tidak berasrama, berlaku ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi,” ujar Fachrul dalam siaran persnya, Kamis (18/6).

Sumber: republika.co.id

Kemandirian Pakan Sangat Dibutuhkan Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

GARUT(Jurnalislam.com) — Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (Ditjen PKH Kementan), Makmun mengatakan, kegiatan kemandirian pakan penting dilakukan.

Hal ini karena kebutuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) diperlukan untuk meningkatkan produksi ternak, khususnya ternak ruminansia.

“Ketersediaan kebutuhan HPT sangat penting apalagi dalam situasi pandemic covid-19yang serba sulit. Terlebih, unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak adalah pakan,” kata Makmun, ketika melakukan kunjungan kerja di Garut, Kamis (18/6).

Diketahui, dari data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tahun 2017, porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat yaitu 70,97 persen untuk ayam ras petelur, 56,95 persen untuk ayam ras pedaging, 57,67 persen untuk sapi potong dan 67,08 persen untuk sapi perah.

Menyadari peran penting aspek pakan, baik unggas maupun ruminansia, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) I Ketut Diarmita menilai perlu pengembangan usaha produksi pakan mandiri yang dikelola oleh kelompok (masyarakat) secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan pakan lokal. “Kami sangat mendukung kelompok ternak yang mengembangkan usaha produksi pakan, apalagi kalau dikelola dengan baik,” tambahnya.

Ketut menyampaikan, berkembangnya usaha perunggasan sebagai penyedia sumber protein hewani dari telur dan daging yang jadi pilihan masyarakat, otomatis pakan unggas harus mampu disediakan sepanjang tahun. Komposisi bahan pakan unggas umumnya didominasi oleh jagung yang dapat mencapai 50 persen dan 10 persen dari bahan lokal lain, sedangkan sisanya sebesar 35-40 persen masih menggunakan bahan pakan yang berasal dari impor.

“Dalam penyediaannya, bahan pakannya ditentukan oleh banyak faktor, seperti musim, distribusi, transportasi, dan manajemen stok,” tutur Ketut menjelaskan.

Ia melanjutkan, untuk pakan ruminansia, yang 20 persen berupa serat kasar hijauan pakan ternak (HPT), semestinya tidak ada kendala dalam penyediaanya, utamanya dalam hal mencukupi jumlah kebutuhan utamanya di sentra-sentra ternak padat penduduk. Namun, di daerah yang tidak padat penduduk, pemanfaatan lahan untuk penyediaan hijauan pakan memang masih belum dioptimalkan.

Pemberian HPT dalam jumlah cukup dan berkualitas akan diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu efisiensi usaha dalam penggunaan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Selain itu, bisa menstimulasi berkembangnya pertanian HPT secara komersial, karena konsumennya tersedia.

Makmun selaku Direktur Pakan menuturkan, seiring dengan program pemerintah untuk mensukseskan penyediaan protein hewani, Ditjen PKH juga telah memfasilitasi kelompok peternak yang terseleksi dalam pengembangan Unit Pengolahan Pakan (UPP) ternak unggas dan ruminansia. Pengembangan UPP ini dilakukan di 11 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota, terdiri dari 13 UPP Unggas dan 20 UPP Ruminansia.

“Kegiatan tersebut memberikan fasilitas paket bantuan berupa alat dan mesin pakan (alsin), bahan pakan dan perbaikan gudang/ruang produksi,” ungkapnya.

Salah satu kelompok UPP yang mendapatkan fasilitas adalah kelompok Hurip Mekar yang berokasi di Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kelompok yang berdiri pada tanggal 14 Februari 2008 ini memiliki anggota sebanyak 35 orang yang saat ini sudah melakukan kegiatan pakan secara mandiri.

Pada tahun 2019, kelompok Hurip Mekar mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana produksi untuk pembuatan silase, bahan baku pembuatan silase, pelatihan serta pendampingan. Sedangkan, fasilitas sarana yang didapat antara lain pengadaan silase baller (pengemas/pembuat silase).

Dengan memanfaatkan bahan pakan lokal yang tersedia di sekitar, kelompok Hurip Mekar diharapkan mampu memproduksi pakan secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Sehingga harapannya, kebutuhan pakan di wilayahnya dapat dipenuhi secara mandiri.

Lebih lanjut, Makmun menyebut dengan berkembangnya usaha kelompok Hurip Mekar ini diharapkan bisa mewujudkan kemandirian pakan sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian di pedesaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan ternak anggota kelompok ternak Hurip Mekar.

“Semoga berkembangnya usaha kelompok UPP diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pakan di Indonesia,” harap Makmun.

Sementara itu, Ketua Kelompok Hurip Mekar, Ahmad Wahyudin menjelaskan, pembuatan silase ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan utamanya pada musim kemarau. Ia menyebut, awalnya silase sangat sederhana dengan memakai bungker dari papan kayu dan memakai tong biru.

Namun, setelah diberikan fasilitas lewat program pengembangan UPP, saat ini Kelompok Hurip Mekar telah mampu membuat bungker beton kapasitas 200 ton dan mulai melakukan penjualan ke peternak yang lain. Saat ini produksi silase di Hurip Mekar mencapai sekitar 350 ribu kg atau 350 ton, dengan harga jual silase di lokasi kelompok seharga Rp1.750 per kg.

“Peningkatan fasilitas ini berimbas kepada meningkatnya konseumen. Ada beberapa konsumen peternak yang datang dari berbagai daerah sekitar Jawa Barat,” kata Ahmad.

Ia menyebut konsumen yang datang itu dari peternak di Kecamatan Selawi Garut, Balai Sapi Potong milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Peternakan Sapi dan Domba Manglayang, Jayagiri Kabupaten Bandung, Peternakan Sapi Cisarua di Bandung, peternak sapi perah di Kabupaten Bogor dan peternak sapi di kota Serang.

Jumlah sapi perah yang dimiliki kelompok Hurip Mekar saat ini mencapai 120 ekor. Sedangkan pemenuhan HPT, sebagian besar dari tebon jagung yang diolah menjadi silase, lalu untuk konsentrat disupply dari Koperasi Peternak Garut Selatan.

Bahan baku tebon jagung untuk pembuatan silase selain dari lahan sendiri juga diperoleh dari petani mitra yang kebanyakan mempunyai lahan yang kurang produktif sehingga ditanami jagung dengan sistem bagi hasil.

Di sisi lain, Direktur Jenderal PKH, I Ketut Diarmita menilai jagung lebih menguntungkan untuk kebutuhan HPT dibanding rumput. Untuk itu, nantinya kelompok UPP ini bisa diberikan bantuan bibit jagung kemudian dikembangkan, karena di samping menguntungkan peternak, juga akan menguntungkan petani jagung.

“Saya sering katakan pada teman-teman untuk memetakan lokasi yang mana saja cocok untuk dikembangkan jagung sebagai kebutuhan HPT,” kata Ketut.

Menurutnya, wujudkan bank pakan sama saja dengan menujudkan swasembada pangan hewani untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Ia juga berharap, UPP yang lain ikut mencontoh apa yang dilakukan oleh UPP Hurip Mekar yang diketuai Ahmad.

“Kita berharap ada Ahmad-Ahmad di tempat lain sehingga bisa kita wujudkan kemandirian pakan serts sekaligus mewujudkan pangan asal hewan,” ujar dia berharap.

Sumber: republika.co.id

Masjid Dibuka, Qatar Tetap Tak Gelar Shalat Jumat

Redaktur: Mazaya

DOHA(Jurnalislam.com) –  Pemerintah Qatar melalui Kementerian Wakaf dan Urusan Islam mengumumkan tidak akan menggelar sholat Jumat maupun sholat Zuhur pada hari ini, Jumat (19/6) di masjid-masjid yang telah dibuka kembali sejak 15 Juni.

Seperti dilansir Gulf Times jamaah diminta  melaksanakan sholat Zuhur di rumah masing-masing hari ini. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat lainnya jamaah diizinkan datang telat waktu ke masjid sesuai prosedur pencegahan.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar pun meminta umat Islam bekerjasama dalam aturan ini.

Sebelumnya pemerintah Qatar mengumumkan  pembukaan kembali 500 masjid di seluruh Qatar dengan dimulainya pelaksanaan fase pertama pelonggaran pembatasan virus Corona yang ditetapkan Komite Tertinggi untuk Manajemen Krisis Qatar. Selain itu ibadah sholat berjamaah di umumkan di masjid-masjid yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Qatar juga tetap menerapkan tindakan pencegahan Covid-19 bagi jamaah seperti membawa sajadah sendiri dari rumah, mengenakan masker, dan menunjukan aplikasi   Ehteraz dari ponsel sebelum memasuki masjid. Sedangkan untuk hari Jumat tak termasuk dalam prosedur ini.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah atas kerjasama mereka dengan para pengelola masjid untuk melaksanakan sholat sesuai dengan tindakan pencegahan Covid-19.

Sumber: republika.co.id

Arab Saudi Bersiap New Normal

Redaktur: Mazaya

RIYADH (Jurnalislam.com)– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arab Saudi dikabarkan akan mulai menerapkan rencana fase ketiga menuju kehidupan normal pada Ahad (21/6) lusa. Namun, berdasarkan informasi, pemberlakuan normal di wilayah Kerajaan tidak akan dilakukan di Makkah mengingat kondisinya saat ini.

Juru bicara Kemenkes Arab Saudi Mohammed Al-Abd Al-Aly menegaskan rencana itu akan dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahaya Covid-19 yang belum usai. “Virus ini masih ada, masih aktif, dan pandemi masih berlanjut,” ujar dia, seperti dilansir Arab News, Jumat (19/6).

Dia menambahkan, hingga kini belum ada obat untuk Covid-19. Sehingga, untuk mempersiapkan keadaan normal pada Ahad mendatang ia berharap agar masyarakat bisa melakukan tindakan pencegahan komponen penanganan Covid-19.

“Belum ada obat, tapi kami tetap berharap. Kami kembali ke keadaan normal, tapi hati-hati. Kita sekarang tahu semua tindakan pencegahan dan cara menangani pandemi melalui penelitian dan studi selama periode terakhir,” ujar dia.

Sebanyak 50 persen kasus yang terkonfirmasi di wilayahnya sejauh ini disebabkan oleh kontak sosial. Karenanya, ia menjelaskan, Kementerian akan mempertimbangkan strategi dari berbagai komponen, dan bukan hanya dari jumlah kasus atau kematian saja.

“Kami melihat ke daerah-daerah di mana penyebarannya cepat dan aktif. Begitulah cara kami memutuskan area yang membutuhkan regulasi lebih lanjut,” ujarnya.

Al-Aly mendesak orang mengunjungi Klinik terdekat jika mereka mengalami gejala apa pun. Dia mengungkapkan, layanan “Taakad” (pastikan) kementerian telah menguji lebih dari 70 ribu orang.

Dalam 24 jam terakhir, Kerajaan Arab Saudi mencatat ada 48 kematian Covid-19 baru, jumlah itu meningkatkan total menjadi 1.139 orang. Secara umum, di waktu yang sama juga ada 4.757 kasus baru yang dilaporkan, sehingga kasus menjadi 145.991 orang yang kini telah tertular wabah corona. Dalam jumlah itu ada 50.937 kasus aktif, 1.877 di antaranya dalam kondisi kritis.

Menurut Departemen Kesehatan, 1.442 dari kasus-kasus yang baru dicatat berada di Riyadh, sementara Makkah mencatat 399 dan Jeddah mencatat 300. Kementerian menambahkan, dalam 24 jam juga ada 2.253 banyak pasien baru yang telah pulih dari coronavirus, sehingga jumlah total pemulihan di Kerajaan menjadi 93.915. Hingga kini, Arab Saudi telah melakukan 1.198.273 tes untuk Covid-19 di seluruh wilayahnya

Sumber: republika.co.id

PP Muhammadiyah Kawal RUU HIP Hingga Dicabut, Bukan Ditunda

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP. Ia mengajak semua pihak untuk sama-sama memantau RUU HIP agar benar-benar dicabut dan pembahasannya dihentikan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyarankan DPR untuk tidak melanjutkan proses pembahasan RUU HIP. DPR diharapkan memenuhi permintaan masyarakat yang menolak RUU HIP.

Dia juga mengingatkan agar DPR tak mengajukan pengganti RUU HIP dengan nama lain. Sebab, hal itu akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat.

“Keputusan DPR perlu ditetapkan pada kesempatan pertama untuk memastikan dan memberikan kepercayaan masyarakat bahwa RUU HIP benar-benar dihentikan pembahasannya atau dicabut,” katanya.

Sumber: republika.co.id