Pimpinan MUI Provinsi Sampaikan Tahniah 45 Tahun MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-45 diadakan secara virtual via zoom. Diikuti oleh seluruh pimpinan dan pengurus MUI Provinsi dari Aceh sampai Papua, Jumat (07/08) malam.

Perayaan Milad ini berlangsung semakin khidmat dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum non-aktif MUI. Terlebih dengan limpahan doa yang bertabur untuk MUI dari segenap jajaran pengurus MUI wilayah se-Indonesia.

Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar, memaparkan bahwa kehadiran MUI ibarat seorang engineer, yaitu sebagai alat kontrol utama yang bisa melihat hal-hal yang menyimpang lalu memperbaiki dan menjadikannya kembali lurus.

“MUI harus berani menyampaikan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, agar umat ini menjadi ummatan wahidah,” pungkasnya.

Sedangkan Ketum MUI Papua KH Syaiful Islam Al Payage menyampaikan, doa dan harapan dari masyarakat Indonesia bagian timur. Doa mereka agar MUI tetap istiqomah menjadi garda terdepan menjaga bangsa Indonesia, membangun dan memelihara kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan amanah dari pendiri bangsa terhadap kita sebagai anak bangsa agar memperjuangkan kemakmuran umat,” pungkasnya.

Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdussomad Bukhori menyampaikan bahwa di usia 45 tahun, MUI semakin mantap eksistensinya baik shodiqul hukumah maupun khodimatul ummah. Ia mengambil contoh dalam pengawalan kasus RUU HIP, MUI mampu menjadi kekuatan yang menyatukan umat untuk mengambil keputusan yg sama menghadapi permasalahan yang menyangkut kebebasan berbangsa dan bernegara.

“Harapan umat kepada MUI sangat tinggi bahkan melebihi apa yang menjadi peran dan kapasitas MUI,” ungkapnya.

Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat mengatakan posisi umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia menjadikan MUI semakin matang. Maraknya ta’wilan jahilin, yaitu takwilan-takwilan yang dibuat oleh orang yang tak mengerti ajaran Islam menjadikan peran dan posisi MUI sangat dibutuhkan.

Ia juga berpesan agar independensi MUI jangan sampai ditawar oleh siapapun dalam keadaan bagaimanapun. “Bila ini berjalan maka tugas-tugas kemajelisan akan bisa dilanjutkan dalam ridho Allah swt,” ucapnya.

Ketua Umum MUI Kalimantan Timur, Drs. KH. Hamri Haz mengungkapkan kebangaannya kepada MUI yang dalam kemajemukan mampu mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah. Selalu optimis membimbing umat untuk menjalankan ibadah serta menuntut umat Islam dalam mengembangkan akhlakul karimah.

 

 

PT KAI Daop 9 Jember Berikan Layanan Rapid Tes Murah

Redaktur: Mazaya

JEMBER (Jurnalislam.com) – PT KAI Daop 9 Jember menyediakan layanan rapid tes murah seharga 85 ribu bagi calon penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Jember terhitung dari Jumat 7 Agustus 2020. Demikian penjelasan Manajer Humas PT KAI Daop 9 Jember Mahendro Trang Bawono.

 

Menurut Mahendro, layanan ini merupakan salah satu layanan yang diberikan PT KAI Daop 9 Jember berkejasama dengan PT Rajawali Nusindo di masa adaptasi kehidupan baru. Hanya saja untuk hari ini baru ada di Stasiun Jember. Untuk Stasiun Ketapang Kabupaten Banyuwangi akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus mendatang.

 

Layanan rapid tes tersebut, kata Mahendro dibuka setiap hari dan dikhususkan bagi calon penumpang yang sudah memiliki kode booking. Jika dari hasil rapid tes tersebut ditemukan ada calon penumpang yang reaktif pihaknya akan berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19. Untuk biaya pembelian tiket yang bersangkutan akan dikembalikan secara penuh.

 

Mahendro berharap calon penumpang kereta api yang hendak menggunakan layanan rapid tes tersebut bisa datang lebih awal untuk menghindari adanya antrean panjang. Calon penumpang juga bisa melakukan rapid tes satu hari sebelum jadwal keberangkatan. (Bud1)

Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti Diangkat Jadi Guru Besar Pendidikan Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti berhasil meraih kenaikan jabatan menjadi Profesor dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

“Alhamdulillah kami PP Muhammadiyah dan saya selaku pribadi mengucapkan syukur kepada Allah sekaligus selamat atas keluarnya SK Mendikbud untuk Mas Abdul Mu’ti, sebagai Guru Besar sehingga resmi menjadi Peofessor. Selamat juga kepada keluarga atas kebahagiaan tersebut,” ucap Haedar pada Sabtu (8/8) lansir Muhammadiyah.or.id.

Haedar percaya sejak awal Prof Abdul Mu’ti tinggal menunggu waktu tibanya SK Guru Besar tersebut.

“Sebab ilmunya sudah lebih dari cukup dari jabatan tertinggi akademik tersebut,” imbuh Haedar.

Haedar percaya, Prof Mu’ti akan terus berkiprah di dunia akademik dan keilmuan secara luas, selain di Persyarikatan.

Diakhir, Haedar juga menuturkan bahwa para pimpinan Muhammadiyah saat ini dan ke depan semakin dituntut kedalaman dan keluasan ilmumya dalam membawa kapal besar Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam modern terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia Islam.

“Sekali lagi, kami sampaikan selamat, insya Allah bermanfaat bagi kemajuan Perayarikatan, umat, dan bangsa,” tutup Haedar.

 

Ekonom Minta Pemerintah Siapkan Kebijakan Skenario Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(JUrnalislam.com) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan, ekonomi Indonesia tidak akan terhindar dari resesi. Proyeksi ini setelah melihat penerapan jaring pengaman sosial yang kurang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tauhid memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga akan kontraksi 1,7 persen (yoy), setelah tumbuh negatif 5,32 persen (year on year/ yoy) pada kuartal kedua lalu. Artinya, terjadi kontraksi dua kuartal berturut-turut secara tahunan (yoy) yang menandakan resesi.

Bahkan, Tauhid menjelaskan, tekanan pada ekonomi Indonesia sebenarnya terlihat dari pertumbuhan secara kuartalan yang negatif. “Ini berarti menandakan, bansos tidak ada efek, kurang nendang dan masih kurang efektif untuk dijalani,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8).

Tauhid menganjurkan, pemerintah segera menyiapkan skenario resesi, alih-alih skenario pemulihan ekonomi. Pemerintah juga sebaiknya realistis dan tidak berlaga optimistis, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk menyiapkan skenario pencegahan.

Pemerintah patut belajar dari negara lain yang berpotensi dan sudah menghadapi resesi. Tauhid menyebutkan, mereka berani menyatakan jika pertumbuhan ekonomi negatif dan akan masuk ke jurang resesi.

“Ini bertujuan untuk membangun mitigasi dari masyarakat dan dunia usahanya. Australia, Korea Selatan misalnya, dari jauh hari sudah menyatakan akan resesi,” katanya.

sumber: republika.co.id

Mahasiswa Indonesia di Lebanon Ajak Masyarakat Bantu Korban Ledakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Libanon tengah berduka. Sebuah ledakan dahsyat telah mengguncang Beirut, ibu kota dari negara tersebut pada Selasa (4/8). Hingga saat ini, sudah 135 orang dinyatakan meninggal dunia dan 5000 orang luka-luka.

Ledakan ini diduga dipicu oleh  kebakaran yang berawal dari petasan yang tersulut di gudang pelabuhan Beirut, yang menyimpan 2.750 ton senyawa amonium nitrat. Senyawa kimia itu memiliki daya ledak tinggi dan kerap dipakai untuk bahan baku pembuatan pupuk dan peledak.

Jumlah kerugian akibat ledakan dahsyat itu ditaksir mencapai Rp217.5 triliun. Akibat dari ledakan ini, sebanyak 300 ribu penduduk Beirut kehilangan tempat tinggal akibat rusak terkena dampak ledakan.

Menurut mahasiswa Indonesia di Libanon, Fitra Alif, ledakan ini terjadi di gudang penyimpanan yang terdapat di pelabuhan Beirut.

“Di dalam gudang tersebut terdapat zat amonium nitrat, zat tersebut digunakan sebagai bahan pupuk atau bahan peledak. Sensitif sekali untuk meledak apalagi jika terkena percikan api. Namun sampai saat ini pemerintah Libanon belum mengeluarkan rilis resmi dari ledakan ini,” ujar Alif dalam live Instagram antara dirinya dengan platform crowdfunding SedekahOnline.com, Kamis (6/8) sore.

Ia melanjutkan, saat terjadi ledakan, ada 65 mahasiswa Indonesia di bawah naungan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Libanon yang sedang berada di negara ini.

“Alhamdulillah semuanya selamat. Saya sendiri kebetulan berada di Tripoli, sejauh 80 kilometer dari Beirut. Ada teman yang merasakan getaran dan dentuman seperti gempa, dengan angin kencang, karena kebetulan dia berada di radius lima kilometer dari lokasi kejadian,” papar mahasiswa jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Tripoli dan sudah empat tahun berada di Libanon ini.

Menurut Alif, proses evakuasi dari ledakan masih berlangsung hingga saat ini. Ia juga bersyukur tidak ada korban meninggal yang berasal dari warga negara Indonesia.

“Alhamdulillah tidak ada korban meninggal dari WNI, namun ada dua orang yang luka-luka. Yaitu satu pasien yang sedang dirawat di RS Rafic Hariri Beirut, itu mengalami luka ringan, dan sudah ditangani. Lalu ada TKI yang sedang bekerja di radius sekitar dua hingga tiga kilometer dari lokasi ledakan yang mengalami luka-luka cukup parah, namun sudah mendapat perawatan juga,” ujar Alif yang mengaku kuliah di Libanon untuk mengambil berkah negeri Syam yang sering didoakan oleh Rasulullah Saw.

Alif juga mengajak mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk mendukung dan membantu warga Beirut, Libanon bangkit dari keterpurukan akibat ledakan dahsyat tersebut.

“Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa lewat SedekahOnline.com, karena di sini kami yang akan mengawal langsung ke lapangan ya. Insya Allah akan sampai dan tepat kepada korban-korban yang terdampak ledakan ini,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.

Sumber: republika.co.id

 

Akibat Pandemi, Angka Pengangguran di Australia Melonjak

Redaktur: Mazaya

SYDNEY(Jurnalislam.com) — Tingkat pengangguran di Australia diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 10 persen sebagai akibat dari aturan pembatasan yang dirancang untuk memperlambat penyebaran virus corona baru. Hal itu diungkap Perdana Menteri Scott Morrison, Kamis (6/8).

Australia sebelumnya mengalami tingkat pengangguran hingga mencapai 9,25 persen tahun ini. Namun, setelah Victoria, negara bagian terpadat kedua di negara itu, memerintahkan penutupan perbatasan selama enam minggu di sekitar Melbourne, angka pengangguran akan mencapai puncaknya sekitar 10 persen, kata Morrison.

Angka tersebut akan meningkat jika jumlah penerima skema subsidi gaji dari pemerintah dihitung. Tingkat pengangguran efektif diperkirakan naik menjadi lebih dari 13 persen setelah sebelumnya diperkirakan hanya mencapai setinggi sekitar 11 persen.

“Itu sangat meresahkan tetapi itu tidak terduga,” kata Morrison kepada wartawan di Canberra.

“Langkah-langkah pembatasan ini akan menimbulkan dampak biaya yang sangat signifikan, dan akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sumber: repubika.co.id

DK PBB Bersidang Soal Kashmir, Pasca India Memanas

Redaktur: Mazaya

NEW YORK(Jurnalislam.com) — Dewan Keamanan PBB kembali membahas Kashmir untuk ketiga kalinya sejak India mencabut status semi-otonomi wilayah itu tahun lalu. Pakistan yang meminta agar isu ini dibahas.

Usai rapat virtual yang tertutup, DK PBB tidak mengambil tindakan atau mengeluarkan pernyataan apa pun. Tapi Pakistan mengatakan rapat ini menandakan isu Jammu dan Kashmir perselisihan internasional.

“Jammu dan Kashmir adalah perselisihan internasional yang jelas berada dalam agenda Dewan Keamanan dan membatalkan, klaim sepihak India sebelumnya yang menyatakan hal itu ‘urusan internal’,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Kamis (6/8).

Pada 5 Agustus 2019 lalu pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status khusus semi-otonomi Jammu dan Kashmir. Modi yang berasal dari sayap nasionalis Hindu menghilangkan konstitusi dan perlindungan terhadap tanah dan pekerjaan warisan warga Kashmir.

Tindakan keras pemerintah dan pasukan keamanan India di Kashmir memicu gejolak amarah dan ekonomi di kawasan. “(Masyarakat internasional) harus menggunakan otoritas moral, hukum dan politik untuk meminta India mengembalikan impunitas dan menghentikan genosida terhadap rakyat Kashmir,” kata pidato Qureshi yang diedarkan Misi Pakistan di PBB.

Ia meminta India tak kembali ke jalur unilateral, berhenti melanggar hak asasi manusia dan perjanjian gencatan senjata, mengembalikan saluran komunikasi, mengizinkan lagi warga bergerak dan menggelar pertemuan massal. Pakistan juga meminta India membebaskan para pemimpin Kashmir.

Sumber: republika.co.id

Pejabat Pelabuhan Beirut Dikenakan Tahanan Rumah

Redaktur: Mazaya

BEIRUT(Jurnalislam.com) – Pemerintah Lebanon mengatakan sejumlah pejabat pelabuhan Beirut menjadi tahanan rumah sambil menunggu penyelidikan ledakan besar yang terjadi pada Selasa (4/8). Ledakan itu menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai lebih dari 4.000 lainnya dan menempatkan negara ini dalam keadaan darurat dua pekan.

Dewan Pertahanan Tertinggi Lebanon telah berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi hukuman maksimum.

“Saya pikir itu tidak kompeten dan manajemen sangat buruk dan ada banyak tanggung jawab dari manajemen dan mungkin pemerintah sebelumnya. Kami tidak bermaksud setelah ledakan seperti itu untuk tetap diam pada siapa yang bertanggung jawab,” ujar Menteri Ekonomi Raoul Nehme dikutip dari BBC.

Menteri Informasi Manal Abdel Samad menyatakan penahanan rumah akan berlaku untuk semua pejabat pelabuhan. “Yang telah menangani urusan penyimpanan amonium nitrat, menjaganya, dan menangani dokumennya sejak Juni 2014,” ujarnya.

Kepala Bea Cukai dan Pelabuhan Beirut, Badri Daher, mengatakan lembaganya menyerukan agar bahan kimia itu dibuang tetapi justru tidak dilakukan. Beberapa kali surat telah dilayangkan kepada pengadilan agar bahan kimia itu diekspor atau dijual untuk memastikan keamanan pelabuhan.

Manajer Umum Pelabuhan Hassan Koraytem menyebut telah mengetahui bahwa bahan itu berbahaya ketika pengadilan pertama kali memerintahkannya disimpan di gudang. Namun, dia tidak menduga bahaya yang disebabkan akan pada tingkat yang tidak biasa.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan ledakan itu disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di sebuah gudang. Saat membuka pertemuan kabinet darurat, Aoun mengatakan tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kengerian yang telah melanda Beirut. Ledakan telah mengubahnya menjadi kota yang dilanda bencana.

“Kami serahkan kepada ahli untuk menentukan alasannya,” kata Aoun.

Para ahli di Universitas Sheffield di Inggris memperkirakan ledakan tersebut memiliki sekitar sepersepuluh dari kekuatan ledakan bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima Jepang selama Perang Dunia Kedua. Aoun mengutip dari pernyataan peneliti itu bahwa tidak diragukan lagi ledakan yang terjadi merupakan salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah.

Sumber: republika.co.id

Turki Ingatkan Pembantaian Prancis di Aljazair 75 Tahun Lalu

Redaktur: Mazaya

ADANA(Jurnalislamc.com) — Negara terakhir di dunia yang akan berbicara tentang hak asasi manusia, hukum, keadilan, hak, dan penindasan adalah Prancis, ujar Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop.

Dalam sebuah acara di kota Adana, Turki, Ketua Parlemen Sentop pada Rabu mengungkapkan sejarah dua abad terakhir menunjukkan bahwa Prancis tidak mungkin dapat menghapus wajah hitam dan noda di dahinya.

Sentop menyinggung bahwa nenek moyangnya dahulu Turki Utsmani selalu melestarikan kepercayaan, bahasa lokal, arsitektur lokal, budaya dan seni dengan baik di tanah kendali Daulah Turki Utsmani yang berkuasa selama ratusan tahun.

“Kami terus mempertahankan keyakinan, bahasa, budaya, dan seni mereka tanpa terputus,” imbuh Sentop.

Sentop menekankan bahwa bangsa Turki selalu memberikan contoh yang tak terlupakan soal perdamaian, ketenangan, dan kebebasan bagi umat manusia.

Menyinggung Prancis yang datang ke wilayah Adana untuk menguasai Turki, Sentop menekankan bahwa rakyat Turki telah memukul mundur dan memberikan pelajaran yang pantas kepada Prancis yang ingin menjajah wilayah Adana seratus tahun yang lalu.

“Tepat 75 tahun yang lalu, Prancis melakukan pembantaian di Aljazair hari ini. Mereka penjajah, barbar, bertindak senonoh dan brutal kepada semua manusia yang bukan dari mereka,” sebut Sentop.

“Prancis yang dijajah oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II, meminta bantuan dari pemuda Aljazair di bawah koloninya. Bahkan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Aljazair, namun ketika Prancis terbebas dari pendudukan, Prancis malah melakukan pembantaian di Aljazair.”

Menggarisbawahi Prancis secara terbuka dituduh melakukan berbagai kejahatan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sentop mengatakan bahwa Prancis saat ini juga masih memberikan dukungan kepada komplotan kudeta yang memberontak melawan pemerintah yang sah di Libya.

Selain itu, Sentop juga menyinggung perkembangan yang diraih Turki selama era Erdogan.

“Turki telah tumbuh pesat, berkembang, dan tumbuh kuat, berprinsip, etis, adil, serta berkontribusi sangat besar pada perdamaian dan solidaritas dalam politik internasional. Turki kini jadi suara yang diunggulkan dan lantang untuk mereka yang tertindas di dunia.”

“Presiden kami Recep Tayyip Erdogan telah menjadi pemimpin simbol yang menyer

Sumber: anadolu agency

Dinilai Mirip Salib, DSKS Minta Logo HUT 75 Tahun RI Ditarik

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Menyikapi adanya spanduk ucapan HUT RI ke 75 di beberapa tempat di kota Surakarta, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) melakukan audensi dengan jajaran Pemkot Surakarta di Serambi Masjid Baitul Hikmah komplek Balaikota Surakarta, Jum’at, (7/8/2020).

 

Dalam audensi yang diterima oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Surakarta Ahyani tersebut, Humas DSKS Endro Sudarsono berharap Pemkot Surakarta bisa merespon dan mencabut spanduk spanduk yang dianggap mirip salib dan diganti dengan yang lain.

 

“Kita menemukan di Museum Keris dan beberapa tempat lagi di Soloraya dan karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo, ada alternatif yang di desain dari Kementrian Sekertaris Negara yang kita temukan ada 10, dan ada 3 yang mirip dengan salib,” katanya.

 

“Kita berharap, Pemkot bisa merespon dan menarik, spanduk yang beredar di tempat tempat pemerintahan, kalau masyarakat tentu kita biarkan,” imbuhnya.

 

Endro juga meminta kepada Setneg untuk bisa menarik dan mencabut template 3 logo yang mirib salib tersebut, sehingga gebyar kemerdekaan 17 Agustus 2020 di masa pandemi dan diambang resesi tidak kontroversi, tidak kontraproduktif dan tidak berpolemik.

 

“Kita berharap masyarakat bisa fokus karena mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan sara, karena ada simbol agama tertentu,” ujarnya.

 

Menanggapi hal itu, Sekda Surakarta Ahyani berjanji akan menyampaikan terkait aspirasi dari umat Islam tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pihak Pemkot Surakarta tidak memakai 3 logo atau template tersebut.

 

“Kita mendapatkan template itu memang langsung dari pusat dan terimaksih bapak semua sudah hadir disini, kita terima sebagai saran dan masukan dan kita akan sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.