Presiden Jokowi Klaim Serius Berantas Korupsi, ICW Kaget: Tidak Terbukti!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kaget mendengar  Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi menyebut pemerintah tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi. Peneliti ICW Kurnia menilai, sejak Jokowi berkuasa, tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.

“ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa ‘Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi’. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi,” ujar Kurnia saat dihubungi, Jumat (14/8).

Bahkan, sambung Kurnia, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh atas situasi suram dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras Novel Baswedan, hingga revisi UU KPK.

“Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan Perppu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut dia, pemerintah tak pernah bermain-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Selain itu, penegakan hukum pun harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien,” ucap dia.

Sumber: republika.co.id

BPKH dan MES Gelar Kompetisi Karya Tulis Inovasi Investasi Keuangan Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bekerja sama dengan BPKH menggelar Kompetisi Penelitian dan Karya Tulis Inovasi Investasi Keuangan ( Manasik Haji).

Kompetisi ini  bertujuan untuk menampung aspirasi umat berupa ide dan gagasan terbaik tentang inovasi strategi investasi dalam pengelolaan keuangan haji.

“Selain itu juga untuk mendorong kajiankajian ilmiah, teoritis, dan akademik seputar potensi investasi keuangan haji multisektoral di dalam maupun luar negeri,” kata panitia Manasik Haji MES, Karil Maulita dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Sabtu (15/8/2020).

Kompetisi ini diselenggarakan oleh. Manasik Haji digelar sejak pembukaan pendaftaran dan pengiriman karya tulis pada 22 Juli 2020 hingga 19 Agustus 2020 dengan tema utama “Inovasi Investasi Keuangan Haji” dan 2 (dua) kategori kepesertaan, yaitu mahasiswa dan masyarakat umum.

Peserta dibebaskan dari biaya pendaftaran dengan harapan dapat menjaring sebanyak mungkin gagasan dengan total hadiah mencapai Rp32,5 juta rupiah.

Tema utama kompetisi ini dapat dielaborasi lebih lanjut melalui 4 (empat) subtema, yaitu: (1) Strategi Investasi Keuangan Haji Dalam Negeri; (2) Potensi Investasi Keuangan Haji Luar Negeri; (3) Inovasi Sektor Non-Keuangan sebagai Alternatif Investasi dan Efisiensi Haji; dan (4) Optimalisasi Manajemen Keuangan Haji di Indonesia.

Setelah mengumpulkan karya tulisnya, peserta terpilih akan mengikuti tahapan selanjutnya mulai dari seleksi administratif, penjurian, hingga pengumuman finalis pada 30 Agustus 2020.

Para finalis kemudian akan diminta untuk mempresentasikan karyanya di hadapan para juri. Nama pemenang kompetisi ini akan diumumkan pada 4 September 2020.

Penyelenggaraan Manasik Haji diharapkan dapat menjadi langkah awal sinergi antar lembaga pemerintah, civitas akademika, dan masyarakat umum dalam rangka mewujudkan sistem dan strategi pengelolaan keuangan haji yang optimal di Indonesia.

Mengurai Insiden Penyerangan Solo hingga Provokasi Aliran Syiah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Forum Anti Syiah Surakarta (FASS) mendatangi Polsek Pasar Kliwon Surakarta pada jum’at, (14/8/2020) guna melakukan audensi paska adanya insiden di rumah mendiang Syegaf bin Husain al Jufri Metrodranan, Pasar Kliwon beberapa waktu yang lalu.

Rombongan umat Islam diterima langsung oleh Kapolsek Pasar Kliwon AKP Adis Dani Gatra.

Dalam audensi tersebut ketua FASS ustaz Mas’ud Izzul Mujahid bahwa pemerintah          harus responsif     terhadap     aspirasi      umat  Islam di Indonesia         yang          mayoritas menganut      paham       Ahlu  Sunnah      Wal Jamaah (Sunni)     .

 

“Dan antisipatif terhadap perayaan hari besar aliran syiah seperti Idul Ghodir   dan Asyura        di       Indonesia,” ungkapnya.

Ustaz Mas’ud mengatakan bahwa para ulama zaman dulu hingga sekarang telah memfatwakan bahwa aliran syiah menyimpang, dan termasuk kelompok sesat.

“Seperti       Imam al-Ghozali,  Imam Asy-Syafiiy, Imam Malik, Imam Ahmad,       dan          ulama         Kontemporer        seperti        Syaikh Soleh        Al-Utsaimin,          Hadhratus   Syaikh        Hasyim       al-‘As’aryi,   dan masih banyak lagi   ulama yang menfatwakan kesesatan serta  bahaya Syi’ah,” ujarnya.

 

Ia juga mendukung        pihak          kepolisian,  serta  yang terkait untuk         melakukan  penyelidikan         yang objektif,        terbuka,      jujur, adil     dan akurat.

 

“Menyesalkan adanya   provokasi   terhadap     massa        yang  yang  menolak          kegiatan      tersebut      yang berdampak pada  reaksi          spontan massa,” paparnya.

 

Lakukan Investigasi Mandiri

 

Ustaz Mas’ud menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terkait insiden yang terjadi di rumah mendiang Syegaf bin Husain Al Jufri Jufri pada Sabtu, (10/8/2020).

 

Pihaknya mengaku menemukan fakta bahwa massa   berkumpul  atas informasi      warga         yang  mencurigai  adanya       perayaan hari Ghodir    Khum,

sekte yang  bertentangan       dengan       ajaran mayoritas penduduk setempat.

 

“Apalagi      tempat tersebut   sering atau pernah        digunakan   untuk perayaan          acara yang  sama pada  tahun tahun lalu yang juga mengakibatkan konflik antara warga dan laskar dengan pihak

penyelenggara,” ungkapnya.

 

“Meminta    Polri, TNI    dan    MUI   untuk mencermati akun  Twitter        Hisam          Sulaiman    yang  menulis       :         Iedul  Ghodir        di       Solo  diserang          Wahabi       serta  Iedul  Ghodir        di       rumah         Habib Segaf diserang          wahabi,” imbuhnya.

 

Ustaz Mas’ud melanjutkan berdasarkan investigasi      langsung team     FASS,          kegiatan yang dilakukan di Metrodranan   tidak ada izin dan pemberitahuan    ke          pengurus    RT     maupun ke RW   setempat.

 

“Apalagi      berkumpul massa         dalam jumlah banyak    ditengah pandemi          yang mengharuskan      untuk melapor ke gugus Covid-19,” sebutnya.

 

Ia melanjutkan negosiasi        telah  dilakukan    oleh   pihak warga, laskar       dan          kepolisian   dengan       pihak penyelenggara.    Dimana       ini      bukti  bahwa kehadiran   laskar         &       umat  Islam di       tempat        acara,        tidak  diniatkan melakukan  tindakan kekerasan.

 

Terjadinya  tindakan      kekerasan,  karena        ada sebagian peserta    aksi yang   tersulut       emosinya, karena tindakan provokasi       dari   pihak keluarga yang diduga mengikuti    sekte          Syiah yang berbahaya  di atas.

 

Menurutnya, ketua         RT     setempat juga telah memberikan    saran         agar  kegiatan tersebut sebaiknya dibubarkan. Dan warga telah   memberikan         informasi          kepada       Polresta      Surakarta    sebelum      keributan    terjadi.

 

“Personal    Polri saat    mediasi       antara         massa         dengan       keluarga          dipandang  kurang        mencukupi

sebagaimana       dijelaskan oleh pengacara terdakwa,” paparnya.

 

Tak Ada Perayaan Asyura

 

Sementara itu, Kapolsek Pasar Kliwon AKP Adis Gani Gatra menegaskan bahwa tidak akan ada kegiatan perayaan Syiah di rumah Syegaf bin Husain Al Jufri.

 

“Untuk menjelang kegiatan asyura, ini kami berkomunikasi kepada mereka agar jangan ada kegiatan kegiatan yang memicu, mengangkat kembali konflik konflik, dan dari pihak mereka sudah diiyakan dan mengatakan perayaan asyura insyaallah tidak akan dilaksanakan, tapi dari kami akan terus kami penekanan terus agar itu tidak terjadi,” ujarnya.

 

“Kami juga Islam, kami juga paham apa itu syiah, apa itu sunni, kami juga paham bagaimana syiah membantai saudara kita di sana, Irak, Suriah dan Yaman, kami juga paham asal mula syiah itu seperti apa, dari Abdullah saba seorang Yahudi yang memplokamirkan diri jadi mualaf,” pungkasnya.

 

Perlu diketahui, pada tahun 2018 yang lalu rumah almarhum Syegaf bin Husain Al Jufri juga digunakan untuk perayaan ritual Asyura namun dibubarkan oleh warga setempat.

Kehadiran Vaksin Cina Disebut Tanpa Koordinasi dengan DPR

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kehadiran vaksin Covid-19 besutan Sinovac Biotech Ltd  di Indonesia membuat kaget Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati. Sebab, kehadiran vaksin dari perusahaan asal China itu secara tiba-tiba tanpa adanya pembahasan detail terlebih dahulu ke Komisi IX DPR.

Mufida mengatakan, Komisi IX DPR pernah membahas vaksin merah putih buatan dalam negeri dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio‎ sampai larut malam.

“Makanya kita agak kaget ketika ada vaksin lain yang dihadirkan di Indonesia tapi tidak didiskusikan dan tidak dikoordinasikan ataupun dibahas di Komisi IX,” ujar Mufida dalam diskusi Polemik Trijaya Bertajuk Menanti Vaksin COVID-19, Sabtu (15/8/2020).

Karena, kata dia, Komisi IX DPR akan menjadi penyeimbang maupun pengawas. “Kemudian juga dalam hal budgeting kita juga pasti akan membahas di Komisi IX juga,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia menjelaskan masalah vaksin akan menjadi fokus Komisi IX DPR dalam waktu dekat. “Mungkin ini akan menjadi agenda prioritas di Komisi IX untuk membahas vaksin yang memang harus kita dorong supaya ada anggaran yang dialokasikan sangat memadai,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan semua anggota Komisi IX DPR mendukung pemerintah berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menghasilkan vaksin virus COVID-19.

sumber: sindonews.com

Keluarga Muslim yang Tangguh dan Merdeka di Era Pandemi Covid 19

Redaktur: Mazaya

Oleh: Budi Eko Prasetiya, S.S, (Manager Griya Qur’an Al Hafizh Jember)

 

Mewujudkan keluarga muslim yang tangguh di tengah pandemi adalah keharusan dan kesungguhan. Tangguh di sini adalah bagaimana membuat keluarga menjadi mandiri secara lahiriyah dan batiniyah. Indikator penting dalam kemandirian tersebut tidak hanya terbatas dalam menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat. Namun juga memahami tentang visi sebagai keluarga muslim, bahagia di dunia hingga ke akhirat.

 

Pandemi covid-19, memang bukanlah situasi yang mudah dihadapi. Menurut Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan April 2020, hanya 32% orang tua yang mendampingi anaknya belajar di rumah. Mirisnya, di masa Pandemi Covid-19, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur yang terlaporkan di aplikasi SIMFONI sebesar 613 kasus dan 60% tempat kejadiannya ada di lingkungan keluarga.

 

Keluarga muslim diharapkan bisa saling menguatkan dan harmonis dalam menghadapi berbagai krisis yang ditimbulkan akibat pandemi Covid 19. Keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah membuat manusia ridha dengan sunnatullah. Covid-19 adalah bagian dari sunnatullah.

 

Selain tangguh, Keluarga muslim harus memiliki semangat merdeka. Merdeka disini bukan bermakna bebas tanpa ikatan norma dan aturan. Namun, bermakna terjaga dalam mewujudkan visi keluarga muslim. Keluarga yang selalu menjaga kedekatan diri kepada Allah.

 

Mengutip dari ustadz Budi Ashari dalam Buku Inspirasi Rumah Cahaya, seharusnya visi keluarga muslim seharusnya mencakup beberapa indikator yakni menyejukkan pandangan mata, pemimpin bagi masyarakat bertakwa, terjaga dari api neraka, dan bersama hingga ke syurga.

 

Mari kita lihat bagaimana Al-Qur’an mengajarkan kita membangun visi ini:

“dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa (QS. Al Furqon: 74)”

 

Inilah proses yang harus diperjuangkan dengan tangguh dan dijaga oleh setiap keluarga muslim. Lahirnya generasi yang akan menjadi pemimpin adalah merupakan proses panjang yang dilahirkan dari rahim setiap keluarga muslim. Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama untuk lahirnya para pemimpin istimewa yang adil. Mereka yang telah mampu menyejukkan pandangan mata di rumahnya, maka diharapkan kelak saat amanah besar itu datang, akan menjadi pemimpin yang istimewa.

 

Keluarga penghasil Qurrota ayun (menyejukkan pandangan mata) dan pemimpin bagi masyarakat bertaqwa adalah keluarga yang bercahaya terang. Cahaya yang mampu menerangi setiap sudut hati penghuninya dan setiap jengkal aktifitasnya. Cahaya tersebut ada di masjid. Dari masjidlah hendaknya setiap keluarga mengambil kemilau cahaya itu agar bisa dibawa pulang. Jika jauh dari masjid, tentu jauh dari sumber cahaya.  Masjidlah tempat yang menjadi sumber cahaya itu. Tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman untuk bertasbih memuji Allah dan mengagungkan namanya, baik di waktu pagi mau pun petang.

 

Beginilah harusnya keluarga yang tangguh dan merdeka itu tetap dalam eksistensinya. Keluarga yang konsep hidupnya bersumber dari kebenaran absolut di bawah bimbingan wahyu. Sebuah konsep keluarga yang diusung oleh orang mulia yang terbukti telah menghasilkan pemimpin bumi, pilar peradaban yang membawa cahaya, dikagumi lawan maupun kawan.

MUI Dukung Peringatan 1 Muharram Asal Sesuai Syariat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Muslim di Indonesia biasa merayakan datangnya 1 Muharram atau tahun baru Islam dengan berbagai kegiatan bernuansa keagamaan dan kebudayaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau segala kegiatan perayaan 1 Muharram harus sesuai ajaran Islam.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Muhammad Cholil Nafis mengatakan sesuai namanya, yaitu tahun baru Islam, maka kegiatan perayaannya tak boleh melenceng dari ajaran Islam.

Muslim di Indonesia sepatutnya menyadari bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan pesta pora atau bermewah-mewahan tanpa tujuan.

“Yang perlu dipesankan adalah (perayaan 1 Muharram) dengan cara-cara yang disesuaikan dengan Islam, bukan hura-hura, jangan yang mubadzir,” kata Kiai Cholil, beberapa waktu lalu.

MUI mendukung jika perayaan 1 Muharram justru mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi Muslim. Misalnya mengadakan pengajian dan tadarus di masjid maupun lapangan terbuka.

“Dan biasanya kalau tahun baru Islam itu selalu khidmat dan baik, ini perlu terus digencarkan,” ujar aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.

Cholil mengingatkan prinsip perayaan tahun baru Islam sebenarnya menjadi momen evaluasi diri. Muslim dianjurkan menyadari segala kesalahan di tahun ini agar tak terulang lagi di tahun berikutnya. Pada waktu tahun baru Islam juga momen tepat meminta ampunan Allah atas dosa-dosa tahun ini.

“Malah tradisi harus terus digalakkan. Bahwa kita harus menghormati waktu, pertambahan waktu itu menjadi muhasabah, evaluasi diri, apa capaian-capaian, apa resolusinya,” ucap Cholil.

Beragam cara dilakukan umat Islam Tanah Air untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriyah. Tradisi-tradisi unik dilakukan lahir dari adat masyarakat setempat. Dalam proses waktu, tradisi itu lahir dari proses asimilasi panjang yang terjadi di Indonesia.

Sumber: republika.co.id

Cegah Covid, Spanyol Akhirnya Tutup Tempat Hiburan Malam

Redaktur: Mazaya

MADRID(Jurnalislam.com) — Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa mengatakan semua wilayah di negara itu setuju untuk menutup kelab malam. Mereka juga akan melarang area merokok luar ruangan.

Semua wilayah juga diminta sebisa mungkin menerapkan peraturan pembatasan sosial dan langkah lain untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Jumat (14/8) Illa juga menyarankan agar masyarakat tidak menggelar pertemuan lebih dari 10 orang.

Dengan tegas ia memperingatkan anak muda untuk tidak berkumpul minum-minum. Beberapa hari terakhir angka kasus infeksi di Negeri Matador meningkat tajam hingga total kasus Covid-19 di negara itu menjadi 337.334.

Negara Eropa lainnya seperti Prancis juga sudah mengumumkan klaster-klaster baru. Kepala layanan kesehatan nasional Prancis mengatakan Paris dan Marseille telah dinyatakan sebagai daerah resiko penularan tinggi setelah pemerintah melihat adanya peningkatan kasus infeksi virus korona di dua kota itu.

“Situasi (di Prancis) kian memburuk dari pekan ke pekan,” kata Jerome Salomon di stasiun radio France Inter.

Ia mengatakan klaster-klaster baru bermunculan setiap hari dalam acara-acara seperti reuni keluarga, pesta besar dan pertemuan musim panas lainnya. Pemerintah Prancis telah mengizinkan pihak berwenang menegakan peraturan yang lebih ketat di Paris dan Marseille.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Harus Serius Pikirkan Sistem Pendidikan Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang pendidikan. Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah kongkret atas kondisi darurat pendidikan yang terjadi saat ini.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi jika ingin melakukan transformasi besar di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kendati demikian yang saat ini mendesak dilakukan dan ditunggu langkah kongkret adalah menyelamatkan hak-hak peserta didik untuk bisa belajar di masa pandemi,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2020)

Diketahui dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjelang Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Presiden Jokowi menyampaikan jika masa pandemic covid-19 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan fundamental di berbagai bidang.

Strategi besar perlu dilakukan untuk melakukan transformasi di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Transformasi besar-besaran ini perlu dilakukan sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan besar pasca pandemi COVID-19.

Huda sepakat dengan pandangan Presiden Jokowi jika di balik pandemi COVID-19 tersimpan peluang bagi terciptanya perubahan besar di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kendati demikian, perubahan itu bisa terjadi jika pemerintah tepat mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada serta mencari solusi secara cepat dan terukur.

“Saat ini ada banyak persoalan nyata di bidang Pendidikan selama masa pandemi. Nah kami melihat respons dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sporadis dan kurang komprehensif,” jelasnya.

Dia menilai pandemi COVID-19 menunjukkan banyak hal termasuk kelemahan sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai musibah atau bencana. Saat pandemi COVID-19 dengan tingkat penularan begitu tinggi hampir semua sekolah ditutup.

Kondisi ini membuat peserta didik kehilangan banyak waktu belajar mereka. Di sisi lain opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pola pembelajaran yang diajukan banyak menghadapi kendala karena tidak disiapkan secara matang.

“Akibatnya peserta didik yang tidak mempunyai sarana dan prasana penunjang PJJ hampir pasti kehilangan kesempatan belajar mereka. Dan jumlah siswa yang tidak bisa belajar ini cukup besar. Umumnya mereka tinggal di Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T),” paparnya.

Politikus PKB ini menegaskan harusnya saat ini pemerintah mengedepankan upaya penyelamatan para siswa yang tidak bisa mengakses kesempatan belajar tersebut. Menurutnya harus ada langkah nyata bagaimana para siswa tersebut bisa belajar secepatnya.

“Kalau memang memungkinkan belajar tatap muka segeralah dilakukan pembelajaran tatap muka dengan protocol Kesehatan ketat. Jika tak memungkinkan tatap muka maka bagaimana caranya mereka bisa melakukan PJJ. Sediakan wifie, smartphone, dan kurikulum adaptif COVID-19,” katanya.

Jika langkah penyelamatan darurat pendidikan telah dilakukan, kata Huda, barulah pemerintah bisa mengajukan strategi besar dalam mengubah sistem pendidikan Indonesia agar kompatibel dengan kondisi pasca COVID-19. Tentu strategi untuk melakukan transformasi besar di bidang pendidikan itu harus juga mengadopsi langkah antisipasi kondisi luar biasa jika pola pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan seperti saat ini.

Sumber: sindonews.com

Kasus Covid-19 di Amerika Latin Tembus 6 Juta

Redaktur: Mazaya

SANTIAGO(Jurnalislam.com) — Kasus Covid-19 yang berhasil dikonfirmasi di Amerika Latin tembus 6 juta. Kawasan itu resmi menjadi bagian dunia yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Diprediksi angkanya semakin tinggi karena sebagian besar negara di kawasan itu mulai merelaksasi pembatasan sosial. Dalam tujuh hari terakhir jumlah kasus infeksi yang dilaporkan negara-negara Amerika Latin rata-rata sekitar 86 ribu.

Berdasarkan perhitungan kantor berita Reuters jumlah kasus infeksi di Amerika Latin pada Jumat (14/8) sudah mencapai 6.000.005  kasus. Sementara situs worldometers.info melaporkan pada pada Sabtu (15/8) jumlah kasus di kawasan itu baru 5.156.082.

Angka ini kurang sepertiga dari total kasus infeksi di seluruh dunia. Reuters menghitung jumlah kasus kematian di Amerika Latin sudah mencapai 237.360 sementara worldometers.info baru 173.283.

Organisasi sayap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Amerika Latin, yakni Organisasi Kesehatan Pan Amerika memperingatkan jumlah kasus penyakit lain di benua itu akan meningkat. Sebab pandemi virus korona melemahkan layanan kesehatan dan menunda vaksin rutin penyakit lain.

Pada bulan Juni lalu International Monetary Fund (IMF) memprediksi perekonomian Amerika Latin tahun ini  akan mengalami kontraksi sebesar 9,4 persen. Brasil yang menjadi negara yang paling terdampak pandemi di kawasan tersebut.

Sumber: republika.co.id

Restoran Terus Didorong Urus Sertifkat Halal

Redaktur: Mazaya

PALEMBANG(Jurnalislam.com) — Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan mendorong seluruh pemilik restoran yang ada di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat mengurus sertifikat halal sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.

“Sertifikat halal itu penting dimiliki oleh restoran baik yang berdiri sendiri maupun yang ada di hotel-hotel untuk memberi jaminan layak konsumsi kepada tamu atau masyarakat Muslim yang akan menikmati makanan di tempat tersebut,” kata Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin, Sabtu (15/8).

Dia mendukung program MUI dan Kementerian Agama menetapkan setiap menu makanan yang disajikan restoran dan hotel harus melalui proses sertifikasi halal. “Kami menyambut baik dan mendukung program yang mewajibkan hotel dan restoran melakukan sertifikasi halal semua menu makanan yang disajikan untuk tamunya,” ujar Herlan.

Dia menjelaskan, sudah seharusnya hotel dan restoran di provinsi yang penduduknya mayoritas beragama Islam itu memiliki sertifikat halal pada setiap produk makanan yang disajikan kepada tamunya. Sebagai wujud dukungan terhadap program sertifikasi halal itu, ia berupaya menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pengelola hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sumsel yang berjumlah lebih dari 200 anggota, kata Ketua PHRI Sumsel.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenag Sumsel, Abadil mengatakan pada tahun ini memberikan sertifikasi halal kepada 40 pelaku usaha makanan. Sertifikasi halal tersebut memberi status legalitas terhadap suatu produk, menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

sumber: republika.co.id