Rektor IPB: Ketenangan Batin Modal Penting Kesembuhan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria beberapa waktu lalu mengumumkan dirinya positif Covid-19. Arif menekankan ketenangan batin menjadi modal penting menuju kesembuhan.

Arif merujuk pendapatnya pada ilmuan Ibnu Sinna yang pernah mengutarakan kekhawatiran adalah separuh penyakit. Menurutnya, kondisi ini berlaku pada Covid-19 di mana jika kegelisahan menghinggapi penderitanya maka berpengaruh buruk pada jalan kesembuhan.

Arif menyarankan tiap pasien Covid-19 menyalurkan minatnya agar menghilangkan kekhawatiran. Pria yang gemar musik bahkan sampai membuat lagu di masa penyembuhannya. Selain itu, menurut Arif tidak ada salahnya makin mendekatkan diri pada Tuhan di momen ini agar menenangkan batin.

“Saya buat suasana hati gembira, banyak doa untuk ketenangan spiritual. Ketenangan lahiriah penting juga. Lakukanlah hobi yang bisa dilakukan (saat perawatan),” kata Arif sebuah diskusi pada Sabtu (26/9).

“Cari sumber semangat karena beda tiap orang. Ini soal ketahanan spiritual. harus sadar ini teguran. Yakinkan keluarga harus tenang, semuanya adalah skenario terbaik dari Tuhan. Jangan panik karena bisa semuanya panik, harus tenang jadi semuanya tenang,” pesan Arif.

Dia mengakui menjaga semangat agar tidak jatuh di masa perawatan bukanlah hal mudah. Apalagi setelah dirinya mengumumkan terjangkit Covid-19. Sebagian rekan dan keluarganya memang memberi motivasi. Namun sebagian yang lain justru memberi pesan yang tidak enak bagi batinnya.

“Saya dapat pesan yang tidak enak juga. Misal menyebut tetangganya meninggal karena Covid padahal awalnya enggak kenapa-kenapa. Ini tidak baik karena bikin panik,” ujar Arif.

Karena itu, Arif mendukung para penyintas dan pasien Covid-19 bergabung dalam jaringan perkawanan. Hal ini akan memudahkan mereka berbagi semangat demi mencapai kesembuhan.

Arif merasa beruntung karena terjangkit Covid-19 baru-baru ini saat sudah banyak penyintasnya. Arif mendapat banyak saran dari mereka, salah satunya Wali Kota Bogor Arya Bima yang lebih dulu sembuh.

“Perlu ada jejaring pengetahuan soal Covid sesama penyintas. Di sana saling memberi semangat mendukung untuk sembuh sembuh sembuh,” ucap Arif.

Arif dinyatakan negatif dalam tes usap pada Jumat (25/9). Dengan demikian Arif sudah bisa pulang ke rumah untuk melanjutkan karantina mandiri.

Sumber: republika.co.id

Angka Covid-19 India tembus 5,9 Juta Kasus

Redaktur: Mazaya

NEW DELHI(Jurnalislam.com) — Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di India pada Sabtu (26/9) naik menjadi 5.903.932, menurut Kementerian Kesehatan Federal India. Selama 24 jam terakhir terjadi penambahan 85.362 kasus dan 1.089 kematian Covid-19.

“Total kasus terkonfimasi Covid-19 di India mencapai 5.903.932 dengan total kematian 93.379,” demikian informasi yang dirilis oleh kementerian seperti dilansir Xinhua.

Menurut pejabat terkait, sebanyak 4.849.584 pasien telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan sembuh. “Jumlah kasus aktif di negara tersebut kini tercatat 960.969,” demikian informasi tambahan dari kementerian.

Sejauh ini, 70 juta orang lebih di India telah menjalani tes Covid-19. “Jumlah kumulatif 70.269.975 sampel telah diperiksa hingga 25 September 2020,” kata Dewan Penelitian Medis India (ICMR) pada Sabtu (26/9).

Sebanyak 1.341.535 tes dilakukan pada Jumat (25/9). Saat ini India berada dalam cengkeraman pandemi Covid-19 dan secara global menjadi negara kedua di dunia yang paling parah terdampak virus corona.

sumber: republika.co.id

Kesulitan Pangan Saat Pandemi, Masyarakat Apresiasi Gerakan Saling Berbagi Indonesia Care

Redaktur: Mazaya

TANGSEL(Jurnalislam.com)–Matahari pagi ini masih malu-malu bersinar, tapi puluhan ibu-ibu sudah tampak antri panjang mengular di jalan akses menuju Kodiklat TNI Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (25/9).

Ibu-ibu yang mayoritas mengenakan daster tersebut tengah menunggu giliran memilih bahan pangan yang dibagikan secara gratis hasil donasi yang diterima lembaga kemanusiaan Indonesia CARE dari masyarakat.

Setelah sukses kegiatan digelar di Sunter Jakarta Utara Jumat pekan lalu, hari ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. “Harapannya tentu dapat menginspirasi masyarakat untuk meneruskan apa yang kami sebut Gerakan Saling Berbagi (GSB) ini,” ujar Direktur Program Indonesia Care, Mega Wati.

Kegiatan GSB ini, lanjut Mega akan terus dilanjutkan disejumlah lokasi yang dianggap memiliki lebih banyak masyarakat prasejahteranya. “Mereka paling terasa dampaknya akibat penerapan PSBB kedua ini,” ungkapnya.

Wanita berhijab ini merinci paket bahan pangan yang disalurkan dari para donatur itu meliputi sayur mayur, beras, lauk pauk seperti tempe dan tahu. Termasuk roti dan mi instan. “Bisa pula nanti ditambahkan susu dan buah nantinya,” tambah aktivis HMI ini

Ketua RT. 001 RW 02 Kelurahan Buaran, Pamulang, Tangerang Selatan, Sumantri mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan setiap hari terutama saat Pandemi berlangsung. “Kasihan mereka merasakan sekali dampaknya, terutama yang bekerja di sektor harian,” ungkapnya.

Isi dari paket pun ia berharap bisa lebih variatif, bukan hanya satu jenis tapi beragam dari beras, sayuran hingga lauk-pauk. “Kalau bisa jangan memilih satu macam aja,” harapnya.

Ditempat yang sama, salahsatu penerima manfaat Mak Ecin (90) Menyampaikan terima kasih kepada para dermawan yang sudah mau berbagi dengan dirinya. Ia mendoakan kemudahan rezeki dan diberi kesehatan bagi para donatur.

Bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi program Gerakan Saling Berbagi ini lanjut Mega bisa menyalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan di lingkungan masing-masing atau bisa juga datang ke lokasi impelementasi kita langsung dengan membawa bahan pangan yang ingin dibagikan

Antara Wapres, K-Pop dan Inspirasi Sultan Sulaiman Al Qonuni

Redaktur: Mazaya

Penulis : Jumi Yanti Sutisna*

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dikagetkan oleh pernyataan-pernyataan yang dianggap aneh keluar dari penguasa negara.

Dari pernyataan menag yang kontraversial mengenai pemuda ‘good looking’ yang hafidz Quran dan pandai berbahasa Arab adalah agen radikal, kini tidak tanggung-tanggung Wakil Presiden KH. Amin Ma’ruf mengeluarkan pernyataan yang seolah mendukung pemuda pemudi Indonesia untuk menggemari K-pop dan K-drama.

“Saat ini anak muda Indonesia di berbagai pelosok Indonesia juga mengenal artis K-Pop dan gemar menonton drama Korea. Ketertarikan warga Indonesia terhadap Korea juga telah mendorong meningkatnya wisatawan Indonesia ke Korea, diharapkan wisawatan Korea juga semakin banyak datang ke Indonesia. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri,” kata Ma’ruf Amin pada sambutannya secara virtual di acara peringatan 100 tahun kedatangan orang Korea di Indonesia, Ahad (20/9/2020).

Dari pernyataan tersebut, Ma’ruf Amin seolah mendukung dan mengapresiasi pemuda pemudi Indonesia yang gemar menonton K-pop dan K-drama, karena menurut penilaiannya diharapkan dapat mendorong wisawatan Korea datang ke Indonesia. Bahkan Ma’ruf Amin berharap budaya K-pop dapat menginspirasi anak muda Indonesia dalam berkreasi.

Sungguh pernyataan yang mengagetkan keluar dari seorang Wakil Presiden yang latar belakang beliau adalah ulama, yang tentunya mengenal betul bagaimana sejarah telah mengatakan bahwa budaya yang tidak baik harus dijauhkan dari pemuda pemudi penerus bangsa, karena jika tidak, itu akan menjadi penyebab kehancuran yang luar biasa.

Ma’ruf Amin mungkin lupa dengan kisah Sultan Sulaiman al-Qonuni salah seorang khalifah Utsmani yang mampu menampilkan kewibawaan Islam di tengah dunia Barat. Bagaimana cara Sultan Sulaiman berhasil membawa Turki Utsmani mencapai masa keemasan dan kekuatan. Menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh. Dan menyebarkan Islam di tanah Eropa. Apakah dengan cara mengambil inspirasi dari budaya yang memalukan?

Sungguh tidak, bahkan Sultan Sulaiman pernah melakukan tindakan untuk melindungi pemuda pemudi bangsa sehingga tindakan ini menghasilkan dendam yang luar biasa dikalangan musuh Islam.

Apa yang dilakukan Sultan Sulaiman?

Kala itu orang-orang menari dan berpelukan didepan umum di Perancis pada siang hari. Sultan Sulaiman mengetahui hal ini dan mengirimkan surat kepada Raja Prancis saat itu Francois I, dengan isi surat :

“Kami telah diberitahu bahwa orang-orangmu menari dijalanan dan tempat umum dengan cara yang tak sopan, dan karena negaramu berbatasan dengan negara kami, kami khawatir ketidaksopanan ini akan menyebar ke negara kami. Jika pesanku ini sampai padamu, hentikanlah ketidaksopanan ini atau aku sendiri yang akan datang untuk menghilangkannya. ”

Mendapat pesan ini, raja Francois I memerintahkan untuk menghentikan tarian publik itu, dan tarian ini berhenti selama 100 tahun.

Sungguh bertolak belakang dengan yang dilakukan Ma’ruf Amin bukan?

Dan mari kita lihat, bagaimana sejarah mengatakan bahwa bahagianya musuh-musuh Islam saat pemuda pemudi Islam mengikuti budaya mereka. Saat runtuhnya kekhalifahan Islam Turki Utsmani tahun 1923 M.

Orang-orang Nasrani Eropa bersuka cita dan berpesta atas kemenangan mereka. Salah satu bentuk pesta dan perayaan yang mereka gelar adalah mengadakan kontes kecantikan wanita di Kota Ankara, ibu kota kekhilafahan Turki Utsmani. Seorang wanita dari kalangan sekuler Turki yang bernama Keriman Halis turut serta dalam kontes ini.

Dalam kontes tersebut, Keriman diharuskan mengenakan bikini saat melenggak-lenggok di atas panggung acara. Dan itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki, putri bangsa mereka turut serta dalam kontes pamer aurat wanita ini.

Saat melihat Keriman berjalan di catwalk, pimpinan dewan juri melontarkan kata-kata yang menunjukkan ekspresi kepuasan sekaligus kebencian agama yang begitu mendalam dalam jiwa orang-orang Eropa terhadap kekhilafahan Utsmani.

Ia berkata, “Tuan-tuan anggota dewan juri, sungguh seluruh daratan Eropa hari ini tengah bersuka cita atas kemenangan orang-orang Nasrani. Kekuasaan Islam yang telah berlangsung sejak tahun 1400 M, berakhir sudah. Keriman Halis, ratu kecantikan Turki, telah berdiri di hadapan kita sebagai perwakilan wanita muslimah. Inilah dia, anak keturunan dari wanita muslimah yang (dulunya) terjaga, menampakkan diri di hadapan kita. Harus kita akui, dialah mahkota kemenangan kita”.

Sang ketua juri kembali melanjutkan ekspresi kepuasannya dengan mengatakan, “Suatu hari, Sultan Sulaiman al-Qonuni pernah merasa terusik dengan munculnya tarian dansa di Prancis yang bertetangga dengan kerajaannya. Ia pun mengambil sikap untuk menghentikan hal itu. Karena ia khawatir budaya itu masuk ke wilayahnya (memberi pengaruh kepada rakyatnya pen.).

Inilah dia, Keriman Halis, cucu dari sang sultan yang muslim itu berdiri di hadapan kita dengan mengenakan bikininya. Ia ingin agar kita takjub dengan dirinya. Kita katakan kepadanya, ‘Ya, kita takjub akan dirinya’, dengan harapan di masa mendatang remaja-remaja muslimah berjalan di atas hal yang kita inginkan. Mari bersulang atas kemenangan bangsa Eropa”.

Sekali lagi, mungkin Ma’ruf Amin lupa dengan kisah Sultan Sulaiman al-Qonuni. Atau mungkin Ma’ruf Amin tidak lupa namun ia tidak berdaya dengan tahta yang kini sedang menghias hidupnya.

 

*Penulis adalah Jurnalis Jurnalislam.com

 

 

Pemuda Hidayatullah: Sexual Consent Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Belakangan publik dihebohkan dengan isu pendidikan “sexual consent” yang dinilai banyak pihak, terutama organisasi yang peduli terhadap masalah anak dan perempuan sebagai hal yang menyimpang.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pemuda Hidayatullah  Imam Nawawi mengatakan lembaga yang konsen membangun mental dan karakter kaum muda sesuai dengan nilai-nilai peradaban Islam dan nilai-nilai luhur bangsa menilai bahwa pendidikan “sexual consent” sangat tidak relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

“Mencegah kekerasan seksual melalui pendekatan “sexual consent” bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai agama dan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan dan kesusilaan.,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Katanya, jika yang dimaksud dengan pendidikan yang mengundang kegaduhan itu adalah dalam rangka mencegah perkosaan, pelecehan dan perilaku seksual menyimpang maka langkah yang tepat adalah menguatkan nilai religiusitas generasi muda, termasuk moral, dan dorongan untuk hidupnya norma sosial di negeri ini.

“Bukan pendekatan persetujuan (suka sama suka), yang justru rawan atau potensial menjadi legitimasi seks bebas,” kata dia.

Terlebih jika pendidikan ini disampaikan tanpa menekankan pentingya pernikahan. Lebih dari itu, pendidikan “sexual consent” ini jika dibiarkan apalagi membudaya maka bukan tidak mungkin ini akan meruntuhkan nilai-nilai sakral dan luhur dalam budaya masyarakat, seperti pernikahan dan pentingnya keluarga.

“Bayangkan jika ini legal atau setidak-tidaknya dipandang “baik” oleh anak-anak muda , maka orang boleh jadi berpandangan tak perlu lagi menikah dan membentuk keluarga. Sebab, cukup suka sama suka,” tambah dia.

Akibatnya, ktat dia, bukan hanya pernikahan yang perlahan akan hilang dari budaya bangsa ini, keluarga Indonesia pun lambat laun akan terperosok pada perceraian, hingga akhirnya rusaklah generasi bangsa di negeri ini.

“Karena banyak anak lahir dalam kondisi orangtua yang bercerai, berantakan, dan tidak bertanggungjawab. Terakhir kepada pihak yang berkompeten dan bertanggungjawab, pendidikan harusnya didasarkan pada konstitusi yang tersedia,” pungkasnya.

Kemenkeu: Indonesia Masuk Negara Krisis Bersama 92 Persen Negara Lain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Indonesia termasuk diantara 92% negara di seluruh dunia yang perekonomiannya akan mengalami krisis akibat terdampak pandemi Covid-19.

Data itu didasarkan proyeksi dari Bank Dunia (World Bank).

“Bank Dunia untuk 2020 sudah menghitung, lebih dari 92% negara akan krisis, negatif pertumbuhannya. Poinnya, ini sesuatu yang sangat berat dan melanda seluruh dunia,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi secara virtual, Jumat (25/9/2020).

 

Febrio juga mengatakan, Kemenkeu memproyeksi perekonomian Indonesia di kuartal III akan minus 2,9% hingga 1%. Setelah mencatatkan kontraksi sebesar 5,32% di kuartal kedua, hal itu berarti Indonesia sudah mengalami resesi ekonomi.

 

Namun, sambung Febrio, berdasarkan perkiraan Bank Dunia, Indonesia termasuk yang krisisnya relatif ringan.

 

“Mungkin too early kalau Indonesia (disebut) relatif efektif menangani dampak Covid terhadap perekonomian. Kita tidak tahu, dan kita salah satu negara berpenduduk besar juga,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, perekonomian Indonesia memang sudah mulai bergerak kembali. Pergerakan itu terlihat dari realisasi purchasing manufacture index (PMI) yang sudah cukup membaik serta data penjualan ritel yang relatif baik.

“Program-program ke depan terus fine tuning sesuai hasil pantauan di lapangan. Untuk itu pemulihan dan program PEN (pemulihan ekonomi nasional) perlu dijalankan dengan tepat,” pungkasnya.

Sumber: republika.co.id

DMC DD Bersihkan Material dan Cek Kesehatan Warga Terdampak Banjir Bandang

Redaktur: Mazaya

JAWA BARAT (Jurnalislam.com)-Melanjutkan tanggap respon banjir bandang yang melanda wilayah Sukabumi, tim Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa kembali melakukan aksi bersih-bersih, Kamis siang (24/09). Kali ini, tim menuju Kampung Nyangkoek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Tim mengerahkan sejumlah relawan, dan armada mobil taktis juga ambulans.

“Hari ini, tim menuju ke Desa Mekarsari, Cicurug, dengan agenda bersih-bersih rumah warga. Disana menjadi salah satu titik yang cukup parah,” terang Sanadi, selaku Koordinator Pos Respon Banjir Bandang Sukabumi.

Ketersedian alat seperti kop, pacul, dan bantuan mesin diesel, tim mulai membersihkan rumah-rumah yang menjadi korban banjir bandang. Dibantu relawan lain dan warga setempat, tim bergotong royong mengangkut lumpur dari rumah-rumah. Walau air telah surut, material yang dibawa berupa lumpur, dan kayu-kayu masih menumpuk di rumah-rumah warga.

“Memang lumpur masih banyak sekali, saya sudah bersihkan dua hari belum kelar juga. Ini masih banyak lumpurnya,” aku Johari, salah satu warga.

Selain aksi bersih-bersih, tim juga menerjunkan satu tim kesehatan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga yang mengalami keluhan pasca bencana. Perawatan luka menjadi yang paling sering tim lakukan selama respon kesehatan di lapangan.

“Paling banyak perawatan luka, karena saat kejadian, material yang dibawa mencederai warga,” tukas Sigit, Tenaga Medis Dompet Dhuafa.

Seperti yang telah diinfokan sebelumnya, banjir bandang pada senin (21/9) sore, membuat rumah-rumah warga di sepanjang Sungai Citatih, Cicurug, porak poranda. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi, dan ribuan lainnya kini sibuk membenahi yang tersisa.

Pilkada dalam Bayangan Kematian

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Setiap rezim, di negara manapun berada, selalu akan mendengar dan mempertimbangkan suara mayoritas. Ini hukum politik. Mayoritas adalah kekuatan yang menentukan. Kecuali jika kelompok mayoritas rapuh dan berada dalam kendali kekuasaan. Seperti rakyat India yang hindu di era kerajaan Mughol.

Di Indonesia, ada dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Dengan ciri, cara, karakter dan klaster yang berbeda, keduanya mewakili suara mayoritas penduduk Indonesia.

Rezim sekuat Orde Lama dan Orde Baru sekalipun, kendor ketika dua ormas besar itu “secara resmi” memprotes kebijakannya. Begitu juga rezim-rezim setelahnya.

Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi cenderung lebih percaya diri dan berani. Tak saja NU dan Muhammadiyah, suara MUI juga gak didengarkan.

Terkait RUU HIP, MUI, NU dan Muhammadiyah protes. Didukung oleh ratusan ormas lainnya. Minta RUU HIP dibatalkan. Cabut dari prolegnas. Tak digubris. Baik oleh DPR maupun pemerintah.

Tidak saja soal RUU HIP. Baru-baru ini, NU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah menunda pilkada desember 2020 nanti. Sebab, rawan penyebaran covid yang akhir-akhir ini makin menghawatirkan. Tingkat penyebaran di atas 4000 orang perhari. Angka kematian di atas 100 orang perhari. Sementara, pemerintah selama ini tak cukup bisa dipercaya mampu mengendalikan dan mengatasi covid. Ini catatan dan fakta obyektif.

Meski diprotes banyak pihak, tak ada tanda-tanda Jokowi akan menunda pilkada. Berbeda dengan rakyat, pemerintah merasa yakin bahwa penyebaran covid bisa dikendalikan. Karena itu, tak harus menunda pilkada.

Belum tahu apa strategi pemerintah sehingga begitu yakin mampu mengendalikan penyebaran covid-19 saat pilkada. Apakah pemerintah hanya akan mengijinkan kampanye digital via media dan medsos? Atau akan melakukan operasi yustisi di musim kampanye dan saat pencoblosan?

Pemerintah harus memberi alasan “masuk akal” terhadap rakyat yang sedang panik dihajar covid-19 gelombang kedua ini. Pertama, pemerintah harus meyakinkan rakyat bahwa pilkada memang sangat urgent, karena itu tidak bisa ditunda. Kalau ditunda akan mengakibatkan dampak yang serius. Pemerintah harus menjelaskan “dampak serius” yang akan terjadi jika pilkada ditunda.

Jika pilkada ditunda, maka ada 270 plt kepala daerah. Para ptl kepala daerah tidak bisa ambil kebijakan strategis. Padahal, saat pandemi dibutuhkan kebijakan strategis, kata Mahfuz MD. Ini alasan mengada-ada. Sama sekali tidak meyakinkan. Kalau terpaksa, apa susahnya bikin aturan baru untuk mengatur kewenangan plt.

Kedua, pemerintah harus menjamin bahwa penyebaran covid-19 tidak akan terjadi saat pilkada diselenggarakan. Strategi apa yang pemerintah akan lakukan perlu diungkapkan agar rakyat bisa percaya dan menjadi tenang. Strategi itu mesti terukur. Bukan tebak-tebak buah semangka.

Jika pemerintah gak mampu memberi dua alasan di atas, atau gagal membeberkan analisis statistik yang meyakinkan, ini sama artinya menantang maut. Wajar jika kemudian rakyat menduga-duga bahwa kebijakan ini diambil lantaran anak dan menantu presiden ikut pilkada. Yaitu Gibran di Solo dan Bobby di Medan.

Alur pikiran rakyat sederhana. Bahwa ongkos (cost) politik untuk jadi calon kepala daerah itu sangat mahal. Semakin diundur, semakin besar ongkos yang harus dikeluarkan.

Pilkada 2020 sedianya digelar 23 September, lalu diundur 9 desember. Mau diundur lagi? Ya ampuuun, kata para calon. Bandar bisa tekor.

Jelang pilkada desember 2020, para calon sudah keluarkan dana cukup besar. Setidaknya untuk mahar partai, biaya survei dan konsolidasi, serta biaya pemanasan kampanye. Kalau ditunda, semua biaya-biaya itu dipastikan akan membengkak.

Tentu, semua biaya itu bukan seluruhnya dari kocek pribadi calon. 92 persen melibatkan bohir, kata Mahfuz. Keterlibatan bohir disini menjadi faktor penting. Sebab, para bohir, terutama kelas kakap, punya akses untuk bisa menekan dan bahkan mengendalikan kebijakan.

Itu baru dana pencalonan. Belum lagi kalau bicara anggaran KPU. Pasti akan ikut bengkak. Di tengah defisit APBN, penundaan pilkada akan membuat negara makin berat. Sekarang aja sudah berat. Saking beratnya, bikin aturan baru agar bisa cetak uang.

Kalau pilkada ditunda, sampai kapan? Adakah yang jamin bahwa awal tahun 2021 pandemi berakhir? Makin lama ditunda, makin besar biaya yang harus dikeluarkan calon dan para bohir itu.

Dalam pilkada yang berlarut-larut, Herd Imunity berlaku. Tidak saja untuk kesehatan, tapi juga politik. Siapa yang kuat dananya akan besar peluangnya jadi pemenang. Calon yang logistiknya cekak akan megap-megap. Yang menang, balik modal gak ya?

Dilematis! Satu sisi ada anak, menantu dan para bohir. Juga pentingnya menyelamatkan negara dari defisit anggaran. Disisi lain, nyawa rakyat terancam covid. Sebagai seorang negarawan, Jokowi mestinya tak perlu terjebak dalam dilema itu. Utamakan nyawa rakyat, itu tugas seorang negarawan. Kecuali jika ingin jadi pecundang.

Kalau dari awal pandemi Jokowi punya pilihan dan ketegasan keberpihakan pada nyawa rakyat, tak perlu banyak jiwa melayang dan alami resesi ekonomi berkepanjangan. Artinya, kebijakan pemerintah selama ini keliru menaruh pilihan.

Sebelum pemerintah memiliki keyakinan mampu menjamin keselamatan rakyat dari ancaman covid akibat kerumunan kampanye dan pencoblosan di pilkada, maka menunda itu lebih bijak. Ini sekaligus sebagai langkah akomodatif terhadap harapan rakyat yang diantaranya disuarakan NU dan Muhammadiyah.

Jika pilkada dipaksakan, dan terbukti nanti terbentuk cluster penyebaran, maka pemerintah, dalam hal ini Jokowi, akan semakin defisit kepercayaan.

Ketika pasca pilkada jumlah terinfeksi makin banyak dan angka kematian akibat covid-19 bertambah, ini bisa jadi anti klimaks di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda. Saat itu, nasib Jokowi akan jadi taruhan

Ulama Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengajak para ulama untuk menerapkan protokol dengan ketat dalam setiap kegiatan keagamaan. Agar, menurut  Uu, jangan sampai kegiatan keagamaan di Jabar yang menjadi klaster penularan COVID-19.

“Kalau 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabut) dilaksanakan, menurut penelitian, ini (penularan COVID-19) bisa dicegah,” ujar Uu kepada wartawan, Rabu malam (24/9).

Uu pun mengajak, pimpinan pondok pesantren dan ulama untuk sama-sama menjaga keamanan, ketentraman, dan kondusivitas di Jabar. Uu mengatakan, keamanan, ketentraman, dan kondusivitas Jabar dapat dirawat apabila ulama, umara (pemerintah), dan masyarakat, intens bersilahturahmi.

“Kami ingin ada hubungan emosional yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dengan para ulama,”  paparnya.

Sebagai Panglima Santri Jabar, Uu pun mengapresiasi komitmen TNI/Polri menjaga keamanan dan kondusivitas, termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Jabar. Ia pun mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga ulama.

“Mari jaga ulama dengan umat, mari jaga menjaga ulama dengan aparat,” katanya.

Wakil Direktur Binmas Polda Jabar AKBP Muhammad Rois menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat.

“Polda Jabar dalam kegiatan kemasyarakatan selalu siap sedia melakukan pengamanan. Jangan sampai, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama sungkan berkoordinasi dengan kepolisian,” katanya.

Ketua Umum Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Jabar Abah Nandang Koswara yakin dengan silahturahmi, koordinasi, dan komunikasi, yang baik antara ulama dan umara, keamanan dan kondusivitas Jabar dapat terjaga.

“Kondusivitas merupakan kepentingan kita semua untuk mewujudkannya. Ini perlu keterlibatan partisipasi seluruh masyarakat, komunitas masyarakat,” katanya.

Sumber: republika.co.id

MUI Sayangkan Banyak Film Tidak Mendidik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi menyayangkan film-film yang tayang di Indonesia tidak banyak membawa pesan pendidik kepada masyarakat luas.

“Kami di MUI menghargai insan perfilman yang bergerak di film untuk mendidik masyarakat. Namun disayangkan banyak film tidak membawa misi pendidikan, ini berbahya. Kita tahu Indonesia punya udara bebas, banyak film merusak moral anak bangsa, perlu upaya maksimal dari LSF (Lembaga Sensor Film) bagaimana memantau film-film yang tidak baik,” kata Muhyiddin dalam diskusi webinar “Film Horor dan Religi dalam Perspektif Agama”, Kamis (24/9).

Ada puluhan juta anak-anak di usia produktif yang mudah dipengaruhi lewat film. Muhyiddin mengatakan, ada survei yang menyatakan jumlah porsi jam menonton bagi anak-anak semakin tinggi, bahkan anak-anak kini disiapkan menonton agar tak mengganggu orang tuanya bekerja.

Untuk itu penting agar memproduksi film yang membawa pesan pendidikan. Ia mengimbau insan perfilman dapat memproduksi film yang membawa pesan mendidik, dan bersejarah agar mereka mengetahui perjuangan para pendahulunya, termasuk para ulama terdahulu.

Muhyiddin mengatakan, terdapat tiga perspektif film dari MUI. Pertama, menyampaikan informasi yang sebenarnya, faktual, dan bukan karangan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia tidak boleh menyampaikan sesuatu hanya sekadar asumsi, prediksi, dan ini merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dari manusia.

“Informatif, harus ada referensi, membuat judul film ada referensinya, faktanya apa, jadi tidak boleh sembarangan, informasi harus disampaikan dengan benar. Harus betul-betul benar,” kata dia.

Dia mengatakan, banyak orang di Indonesia menyukai film dengan genre horor karena salah satunya sebagai hiburan. Adanya pandemi Covid-19, yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi sebagian besar orang, menyebabkan orang membutuhkan hiburan, dan ini didapat melalui film horor.

Dia mengungkapkan, bagi film yang memilki pesan yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sementara pesan film buruk, maka hasilnya juga akan buruk.

Kemudian, perspektif dalam film selain menyampaikan informasi dengan benar, dan mendidik, juga sebagai hiburan. Menurutnya, saat ini banyak yang menggunakan film sebagian besar untuk hiburan. Banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai hiburan, dan ini dianggap salah besar.

Sumber:republika.co.id