MUI Ajak Umat tak Terpancing Siasat Anti-Islam Negara Barat

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Kekerasan terhadap penghina Nabi Muhammad SAW yang terjadi di Eropa dan negara-negara Barat sejatinya  seperti bumerang bagi Muslim sendiri. Selama ini Muslim kerap digeneralisasi sebagai teroris dan ekstremis, dan ketika kekerasan itu terjadi, maka wacana Islamofobia semakin menguat.

Pernyataan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah, KH Marsudi Syuhud, merespons provokasi majalah satir Charlie Hebdo dan reaksi kekerasan oknum Muslim di Prancis. Ini sebagaimana terjadi pada Sammeul Paty, guru yang dipenggal ekstremis asal Chechnya,  Abdoullakh Anzorov (18.

Kiai Marsudi mengatakan umat Islam terpancing dalam provokasi kalangan anti-Islam. Dia pun mengibaratkannya seperti  kepiting yang dipancing ke penggorengan.  “Umat Islam seperti dibikin cerita memancing kepiting. Pakai batu diikat di bambu, kemudian kepitingnya dipukul-pukul pakai batu, kemudian kepiting itu mencapit batu keras-keras, setelah itu ditarik ke atas dan masuk ke penggorengan, itulah rezeki yang memancing,” ujarnya, Rabu (04/11) di dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Pusat secara virtual.

Menurutnya, umat Muslim terutama di negara Barat kerap sekali dibikin seperti kepiting itu.  Muslim dipancing emosinya dengan berbagai cara, termasuk karikatur Nabi Muhammad, lalu Muslim marah bahkan sampai menggunakan tindakan kekerasan.

Sayangnya, Barat menjamin kebebasan berpendapat namun tidak menghendaki adanya kekerasan. Bila kekerasan itu terjadi, maka nasib Muslim seperti kepiting yang masuk ke penggorengan dan disantap habis pemancingnya.

Kiai Marsudi melanjutkan, Muslim di Eropa maupun Amerika memang menghadapi masalah berlapis. Satu sisi mereka dihadapkan pada kondisi minoritas, di sisi lain mereka terus ditekan dengan wacana-wacana Islamofobia. Saat mereka melawan dengan kekerasan, catatan Islamofobia itu semakin menguat.

Kiai Marsudi mengatakan, penggunaan cara freedom of speech sebagai cara membalas itu, kata dia, sekaligus akan menunjukkan ke dunia bahwa cara yang ditempuh Muslim lebih berbobot dan variatif, tidak berupa kekerasan atau boikot produk.

“Ketika tidak begini, ini tidak akan selesai, karena perbedaan hukum dan pandangan dan model teori ini pula yang digunakan untuk dunia Islam kocar-kacir sementara freedom of speech terus digunakan,” ujarnya.

Dia mengajak kedepan, umat Islam jangan lagi terjebak pada lubang yang sama dalam merepons kebebasan berpendapat. Muslim, kata dia, harus mulai menggunakan kebebasan berpendapat untuk melawan dengan lebih keras.

Sebab, bila Muslim terus menggunakan cara-cara kekerasan, hukum di Barat selalu tidak menyetujuinya. Apalagi di dunia Barat, terutama di negara yang menganut kebebasan tinggi seperti Prancis, tidak ada Blasphemy Law (UU Anti Penodaan Agama).

“Kita rata-rata dibuat seperti kepiting itu, dibuat marah dahulu. Kita berharap kita jangan jadi kepiting. Kita harus memahami bahwa hurriyatul ibdair ro’yi (kebebasan menguarakan pendapat), yaitu dibalas yang sama,” katanya.

Ijtima Tsanawi DSN, Wapres: Pemerintah Serius Dorong Ekonomi Syariah

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, menyatakan Pemerintah saat ini serius mengembangkan ekonomi syariah.

Pemerintah bahkan ingin agar Indonesia menjadi jawara ekonomi syariah dunia.
Apa yang dilakukan pemerintah ini, menurut Kiai Ma’ruf, merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selama ini swasta dan masyarakat yang lebih dominan terlibat dalam menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

“Istilahnya pendekatan yang dilakukan adalah bottom up. Sehingga perkembangan market sharenya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah dibaharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia,” paparnya saat membuka Ijtima Tsanawi Dewan Syariah Nasional MUI 2020 secara virtual, Kamis (6/10).

Dia mengatakan, pemerintah selama ini juga sudah membuat beberapa bukti dukungan dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia. Misalnya dengan adanya penguatan BMW, BMT, LKMS, maupun Koperasi Syariah.

Terbaru, kata dia, pemerintah juga merencanakan melakukan merger tiga bank menjadi Himbara. Ke depan, di internal peemerintah terutama di Kementerian/Lembaga terkait akan ada direktorat khusus halal atau syariah. Sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat.
“Pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat Pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia,” ucapnya.

Semangat baru pemerintah ini, menurut Kiai Ma’ruf, sejalan dengan tujuan memperbaiki ekonomi nasional setelah terdampak Covid-19. Ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang dengan baik maka akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sejak Covid-19 melanda, kemiskinan semakin meningkat dan jurang ketimpangan ekonomi juga semakin menganga.

“Karena sebagian besar masyarakat miskin berasal dari kalangan umat, saya berpandangan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat meningkatkan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi, sehingga mendorong umat untuk keluar dari jeratan kemiskinan melalui kekuatannya sendiri,” katanya.

Biden Menangi Pilpres AS

Washington DC(Jurnalislam.com)- Akhirnya! Setelah berhari-hari penghitungan suara dan terlibat pertarungan yang sengit, capres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden akhirnya memenangkan pemilihan presiden AS 2020. Biden menang usai meraup 290 electoral votes, menyusul kemenangan tipisnya di negara bagian Pennsylvania.

Seperti dilansir Fox News, Sabtu (7/11/2020), data penghitungan teranyar dari Fox News menunjukkan Biden menang atas petahana Donald Trump di Pennsylvania dengan meraih 49,7 persen suara, dengan Trump meraup 49,2 persen suara.

Biden dipastikan memenangi pilpres setelah dia diproyeksikan menang di Pennsylvania, yang memiliki 20 electoral votes. Biden juga diproyeksikan menang di Nevada, yang memiliki 6 electoral votes. Dengan tambahan 26 electoral votes dari dua negara bagian itu, maka Biden telah meraup 290 electoral votes sedangkan pesaingnya, Donald Trump baru meraup 214 electoral votes.

Jumlah itu telah melampaui ambang batas 270 electoral votes yang diperlukan — dari total 538 electoral votes — untuk bisa memenangkan pilpres AS.

Sebelumnya, ada lima negara bagian yang menjadi perebutan terakhir Biden dan Trump. Kelima negara bagian itu adalah: Nevada (6 electoral votes), Alaska (3 electoral votes), Georgia (16 electoral votes), North Carolina (15 electoral votes), dan Pennsylvania (20 electoral votes).

Sumber: detik.com

 

SRPB Jatim Bantu Warga Terdampak Banjir Pasuruan

BANGIL (Jurnalislam.com)– SRPB Jatim bersama BPBD Jatim mengunjungi daerah yang masih tergenang air dampak hujan intensitas tinggi di Pasuruan yakni di Kedungringin, Beji, Pasuruan.

Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih mensupport para relawan penanggulangan bencana organisasi mitra SRPB Jatim, sekaligus menyalurkan bantuan berupa air minum dalam kemasan, telur asin dan sejumlah uang.

Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan kepada warga yang mengantri pengobatan gratis agar mewaspadai fenomena La Nina yakni meningkatnya curah hujan hingga 40%.

Di halaman Masjid An Nur Kedungringin Utara, Beji Pasuruan, selain menyalurkan bantuan, Gatot sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Kesehatan NU dokter Andi berserta tim serta LPBINU karena menjadi garda depan dalam melayani masyarakat saat bencana banjir ini datang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SRPB Jatim dan FPRB Jatim telah menjadi simpul koordinasi para relawan sehingga warga segera mendapat bantuan.

Sejak bencana banjir melanda Kecamatan Gempol, Beji dan Bangil (1/11/2020) organisasi mitra SRPB Jatim yakni LPBI NU Bangil membuka posko bencana banjir di pendopo kantor kepala desa Manaruwi.

Setiap hari ratusan porsi makanan siap santap untuk warga diolah di dapur umum yang terletak di halaman kantor kepala desa.

Rombongan dari BPBD Jatim dan SRPB Jatim turut membagikan bantuan makanan siap santap langsung kepada warga di Kedungringin Tengah berbarengan dengan bantuan air bersih sebanyak 1 truk tangki.

Pihak yang juga terlibat dalam rombongan relawan kemanusiaan ini adalah Ketua Ranting NU kedungringin Kiai Ikhlas Mukti,
Ketua LTMNU Ustadz Subianto, Ketua LPBI NU Bangil Yoyok Wachyudi, dan Ketua NU Peduli Banjir Suseno Ali.

BPS Rilis Bisnis yang Babak Belur Akibat Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan,  ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh negatif 3,39 %, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Ini membuat Indonesia resmi masuk ke masa resesi ekonomi, karena Produk Domestik Bruto (PDB) sudah negatif dalam dua kuartal beruntun.

Ada sektor-sektor industri yang hancur alias tumbuh minus selama periode tersebut. Apa saja?

Berikut data dari BPS yang dirangkum, Kamis (5/11/2020):

  1. Industri alat angkutan, tercatat minus 29,98% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 34,29%
    2. Industri mesin dan perlengkapan, tercatat minus 10,76% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 13,42%
    3. Industri karet, barang dari karet dan plastik, tercatat 9,61% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 11,98%
    4. Industri tekstil dan pakaian jadi, tercatat minus 9,32% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 14,32%
    5. Industri batu bara dan pengilangan migas, tercatat minus 7,17% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 10,31%
    6. Industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik, tercatat minus 6,86% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 9,29%
    7. Industri pengolahan tembakau, tercatat minus 5,19% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga minus 10,84%

    Namun, ada juga industri yang masih mencatat pertumbuhan positif pada periode tersebut, yaitu:

  2. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, tercatat tumbuh 14,96% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga tumbuh 8,65%
    2. Industri logam dasar, tercatat tumbuh 5,19% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga tumbuh 2,76%
    3. Industri makanan dan minuman, tercatat tumbuh 0,66% di kuartal III-2020. Pada kuartal II-2020 industri ini juga tumbuh 0,22%

 

BPS Sebut Jumlah Pekerja Informal Bertambah Karena Pandemi

JAKARTA(Jurnalislam.com)–-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pekerja informal pada Agustus 2020 bertambah 4,59 persen poin dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (year on year/ yoy). Salah satu penyebabnya, pandemi Covid-19 yang berdampak pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pada Agustus 2019, jumlah pekerja formal sebesar 55,88 persen dari jumlah penduduk usia kerja yang naik menjadi 60,47 persen pada Agustus 2020.

“Dengan catatan, peningkatan terbesar terjadi pada status pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar,” tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Merujuk pada situs BPS, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha, namun tidak mendapatkan upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang.

Kelompok ini tercatat mengalami kenaikan 2,80 persen poin secara tahunan, menjadi 18 juta orang atau 14,26 persen dari jumlah penduduk kerja yang mencapai 128,45 juta orang.

Dampak gelombang PHK tergambarkan dari penurunan pekerja formal hingga 4,59 persen poin, yaitu dari 44,12 persen pada Agustus 2019 menjadi 39,53 persen pada Agustus 2020. Penurunan terutama terjadi pada kategori buruh/ karyawan/ pegawai. Penyusutannya mencapai 4,28 persen poin, menjadi 46,7 juta orang.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada jam kerja. BPS menyebutkan, pekerja penuh atau mereka yang bekerja lebih dari 35 jam tiap pekan, mengalami penurunan 7,5 persen poin menjadi 63,85 persen atau sebanyak 82,02 juta orang. “Tren menjadi turun karena pandemi Covid-19,” tutur Suhariyanto.

Sementara itu, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan. Salah satunya tingkat setengah pengangguran (TSP) yang naik cukup tajam dari 6,42 persen menjadi 10,19 persen pada Agustus 2020. TSP merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam tiap pekan dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

Tingkat pekerja paruh waktu juga meningkat dari 22,54 persen menjadi 25,96 persen. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah pekerja dengan pekerjaan di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Suhariyanto menuturkan, dinamika ini menjadi bukti dampak pandemi yang signifikan terhadap ketenagakerjaan. “Di mana pekerja penuh jadi turun, pekerja tidak penuh naik, baik di tingkat setengah pengangguran ataupun pekerja paruh waktu,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Nyaris 10 Juta Pengangguran, Kadin Sebut Sudah Usaha Tidak PHK

JAKARTA(Jurnalislam.com) Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah berdampak terhadap banyak sektor ekonomi. Hal itu membuat angka pengangguran terus bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang pada Agustus 2020 atau 7,07 persen terhadap jumlah angkatan kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT). Angka tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan periode sama pada tahun lalu dengan TPT 5,23 persen.

BPS menyebutkan, dari total pengangguran tersebut, sebanyak 2,56 juta di antaranya harus menganggur karena terdampak pandemi. Sedangkan sisanya diperkirakan karena faktor lain.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, perusahaan terus berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan sebisa mungkin.

“Pengusaha memanfaatkan segala caa untuk bertahan dan memanfaatkan semua leverage stimulus yang ditawarkan pemerintah sepanjang krisis ini,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (5/11).

Perusahaan, kata dia, secara mandiri juga ikut mendukung pengendalian pandemi di tempat kerja serta melakukan efisiensi yang diperlukan. Khususnya dengan memanfaatkan teknologi.

Pengusaha, lanjutnya, turut mendukung pemerintah Indonesia dalam berbagai upaya mendatangkan investor, memperlancar distribusi stimulus kepada pelaku usaha, dan meninjau kejelasan Undang-Undang Cipta Kerja di lapangan. Sekaligus penciptaan berbagai terobosan reformasi kebijakan ekonomi dan birokrasi lain yang bisa menciptakan kemudahan dan efisiensi usaha lebih nyata dan lebih cepat bagi pelaku usaha dan investor sehingga lapangan kerja bisa lebih cepat diciptakan.

Dengan begitu, kinerja ekonomi dan kepercayaan diri konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah dan menengah bawah, bisa naik secara signifikan. “Kami harap dengan upaya-upaya ini ekonomi kita bisa bertahan, terus thriving dan semakin cepat pulih dari krisis,” jelas dia

Ia menambahkan, kemungkinan pada kuartal IV 2020, efek UU Cipta Kerja belum terasa terhadap pengurangan angka pengangguran. “Kita masih harus menunggu aturan turunannya jadi tergantung kapan implementasinya, efeknya mungkin Baru terasa tahun depan (dirasakan),” tutur Shinta.

Sumber: republika.co.id

 

Baik Trump atau Biden Disebut Sangat Pro Israel

ABU DHABI(Jurnalislam.com) – Pangeran senior Arab Saudi; Turki Al-Faisal, jika terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden akan membuat kebijakan seperti Donald Trump yang pro-Israel. Pangeran Turki percaya Biden tidak akan membatalkan kebijakan pemerintah Trump seperti pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pangeran Turki Al-Faisal adalah mantan kepala intelijen Arab Saudi dan pernah menjadi Duta Besar untuk AS.

“Saya pikir Biden sebagai presiden tidak akan mundur dari tempat Trump yang telah mendorong Amerika—apakah itu di Yerusalem, di Dataran Tinggi Golan, atau di apa yang disebut Kesepakatan Abraham,” kata Pangeran Turki pada pertemuan puncak Beirut Institute di Abu Dhabi.

“Kekhawatiran saya tentang beberapa wilayah Arab terutama teman dan saudara Palestina saya adalah jika mereka mengharapkan presiden Biden akan berbeda dari Trump, saya pikir mereka akan sangat kecewa dengan itu,” ujarnya seperti dikutip dari Al Arabiya English, Jumat (6/11/2020).

Tahun lalu, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967 dan secara resmi dianeksasi dari Suriah pada tahun 1981.

Seorang pejabat senior kampanye Biden mengatakan kepada Jewish News Syndicate minggu ini bahwa Biden kemungkinan tidak akan menarik kembali pengakuan AS untuk kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

sumber: sindonews.com

1476 Peserta Ikuti MTQ Nasional di Sumbar

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ke-28 Tahun 2020 akan berlangsung mulai 12-21 November mendatang. Berdasarkan data terakhir panitia, MTQ Nasional ke-28 akan diikuti oleh 1.476 peserta.
“Awal verifikasi terdapat 1.484 peserta. Namun, di masa akhir, Nusa Tenggara Timur (NTT) membatalkan pemberangkatan peserta sebanyak delapan orang,” tutur Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Juraidi, di Jakarta, Kamis (05/11).
Dengan mundurnya kontingen NTT, maka dalam ajang MTQ Nasional ke-28 kali ini tidak diikuti oleh dua provinsi. Sebelumnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyatakan tidak akan mengirim kontingen dalam ajang MTQ yang akan berlangsung di Padang, Sumatera Barat ini.
“Terkait DIY, alasannya karena anggaran sudah dilakukan refocusing untuk pengendalian Covid-19. Mulai MTQ tingkat provinsi sudah tidak dilaksanakan,” kata Juraidi.
Sementara itu, jumlah peserta dari 32 provinsi lain yang mengirim perwakilan adalah Aceh (54), Sumatera Utara (53) Sumatera Barat (54), Riau (54), Kepulauan Riau (54), dan Jambi (51).
Kemudian Bengkulu (35), Sumatera Selatan (29), Kepulauan Bangka Belitung (47), Lampung (27), Banten (54), dan DKI Jakarta (53).
“Selain itu, juga Jawa Barat 54 peserta, Jawa Tengah 50 peserta, Jawa Timur 54 Peserta, Kalimantan Barat 49 peserta, Kalimantan Tengah 44 peserta, Kalimantan Selatan 49 peserta, Kalimantan Timur 54 Peserta, Kalimantan Utara 51 peserta, dan Bali 16 peserta,” ujar Juraidi.
Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (24), Sulawesi Selatan (54), Sulawesi Barat (49) Sulawesi Tengah (54) Sulawesi Tenggara (51), Sulawesi Utara (41), Gorontalo (43), Maluku (45) Maluku Utara (41), Papua (35), dan Papua Barat (53).
Juraidi mengungkapkan MTQ Nasional ke-28 mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait. Mulai dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), hingga Kementerian Kesehatan.
“Kemenko PMK selaku Kementerian Koordinator sangat mendukung berjalannya MTQ dengan menginisiasi berbagai rapat persiapan yang difasilitasi oleh Kemenko PMK,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan, lanjut Juraidi, melalui dinas terkait di Provinsi Sumatera Barat mendukung dengan menyiapkan berbagai moda transportasi untuk menyukseskan MTQ Nasional.
“Sedangkan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga memfasilitasi sejumlah rumah sakit dan tenaga medis,” ujarnya.
Terakhir, ungkapnya. Dukungan dari Kominfo dengan memfasilitasi jaringan internet untuk kebutuhan penyelenggaraan MTQ.
MTQ Nasional ke-28 Tahun 2020 yang mengambil tema “MTQ Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Profesional dan Qur’ani untuk Indonesia Maju” akan dilaksanakan pada 12-21 November 2020. Dalam gelaran akbar ini, seluruh peserta dan panitia melakukan tes usap (swab test). Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid 19.

 

Kolaborasi Antar Institusi Zakat Dibutuhkan untuk Tangani Pandemi

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Fachrul Razi mendukung pengembangan kolaborasi pengelolaan zakat. Menurutnya, kolaborasi itu penting dalam rangka mengurangi kemiskinan, termasuk juga dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

“Pengembangan kolaborasi pengelolaan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan covid-19 menjadi agenda penting untuk dilaksanakan,” terang Menag saat menyampaikan keynote speech dalam Launching Kolaborasi Program Badan Amil Zakat Nasional dengan Islamic Development Bank (IsDB) tahun 2020, Kamis (05/11).

Acara ini digelar secara virtual. Ikut bergabung dalam launching ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, Direktur Islamic Development Bank dan Representatif IsDB untuk Indonesia, jajaran pengurus Baznas dan organisasi pengelola zakat lainnya.

Menurut Menag, kolaborasi antar institusi adalah keniscayaan dan kebutuhan untuk dilakukan dalam berbagai bentuk dan program, terlebih untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat, bangsa dan negara.

Beberapa tahun belakangan, kolaborasi dan sinergi pengembangan sistem keuangan syariah, termasuk di dalamnya keuangan sosial, yaitu zakat dan wakaf, juga semakin berkembang di Indonesia dan di berbagai kawasan dunia.

“Sejalan dengan spirit penguatan ekosistem pemberdayaan zakat, maka regulasi, manajemen organisasi, komitmen kelembagaan, indeks literasi, akses layanan, komunikasi publik, dan tanggungjawab sosial lembaga pengelola zakat juga harus semakin diperkuat agar membawa dampak yang signifikan,” pesan Menag.