GAZA (jurnalislam.com)– Di depan mata Jalur Gaza yang hancur akibat perang selama hampir 22 bulan, ratusan pemukim Israel menggelar aksi pada Rabu (30/7) untuk menegaskan klaim mereka atas wilayah yang porak-poranda tersebut.

Dengan mengibarkan bendera Israel dan spanduk oranye bertuliskan “Gush Katif” nama blok permukiman yang dibongkar pada 2005 para demonstran berbaris dari Kota Sderot menuju pos pengamatan Asaf Siboni yang menghadap reruntuhan Beit Hanoun di Gaza utara.

Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, mengakhiri 38 tahun pendudukan militer. Sekitar 8.000 pemukim dievakuasi dan 21 komunitas Yahudi di wilayah itu dibongkar. Namun, sebagian kecil dari mereka yang dulu tinggal di sana tak pernah menyerah pada impian untuk kembali. Kini, di tengah perang dengan Hamas dan menguatnya kelompok garis keras di pemerintahan Israel, mereka merasa momentum itu telah tiba.

Para veteran Gush Katif kini bergabung dengan generasi baru calon pemukim yang menyatakan siap kembali ke Gaza bahkan jika itu berarti harus tinggal di tenda.

“Sebagai sebuah gerakan, ada sekitar 1.000 keluarga Anda bisa melihat mereka hari ini siap pindah sekarang, sebagaimana keadaan saat ini, dan tinggal di tenda,” kata Daniella Weiss (79), mantan wali kota permukiman Kedumim di Tepi Barat, kepada AFP.

“Kami siap bersama anak-anak kami untuk pindah ke Gaza sekarang juga, karena kami percaya ini adalah jalan menuju ketenangan dan perdamaian, serta satu-satunya cara untuk mengakhiri Hamas,” ujarnya.

“Hanya ketika kami berpegang teguh pada tanah pada setiap butiran pasirnya barulah tentara akan menyerah,” tambah Weiss.

Kelompok-kelompok sayap kanan turut serta dalam aksi tersebut, berbaris ke arah perbatasan sambil meneriakkan, “Gaza milik kami selamanya!”

Sementara dari pengeras suara terdengar seruan, “Cara mengalahkan Hamas adalah merebut kembali tanah kami.”
“Gaza Bagian dari Tanah Israel” teriaknya.

Sebagian besar wilayah Gaza kini hancur akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak saat itu. Sejumlah organisasi hak asasi internasional menuding Israel telah melakukan pengusiran paksa, kejahatan perang, dan genosida terhadap warga sipil.

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan operasi militer di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera, bukan untuk membangun kembali permukiman Yahudi.

Namun, para calon pemukim mengaku telah menjalin komunikasi dengan anggota parlemen dari faksi garis keras dalam koalisi pemerintahan dan meyakini ada peluang politik untuk kembali ke Gaza meski secara hukum internasional, pendudukan kembali atas wilayah tersebut dianggap ilegal.

Semangat kelompok ini makin berkobar setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dalam pidatonya di Museum Gush Katif awal pekan ini menyatakan: “Ini lebih dekat dari sebelumnya. Ini adalah rencana kerja yang realistis.”

“Kita tidak mengorbankan semua ini hanya untuk menyerahkan Gaza dari satu kelompok Arab ke kelompok Arab lainnya. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Israel,” kata Smotrich. “Saya tidak ingin kembali hanya ke Gush Katif itu terlalu kecil. Gaza hari ini memberi kita ruang untuk berpikir lebih besar.”

𝗧𝗮𝗻𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗻𝗷𝗶𝗸𝗮𝗻

Pernyataan Smotrich mendapat sambutan dari para demonstran.

“Saya percaya kepada Tuhan dan kepada pemerintah,” kata Sharon Emouna (58), warga permukiman di Tepi Barat yang ikut hadir dalam aksi mendukung kembalinya permukiman Yahudi ke Gaza.

“Saya hadir di sini untuk menunjukkan dukungan, untuk menyampaikan bahwa tanah Israel dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Adalah hak kami untuk tinggal di sana,” ujarnya.

Menurut Emouna, jika ada warga Palestina yang tetap tinggal di Gaza, mereka justru akan diuntungkan dengan hidup berdampingan bersama para pemukim Yahudi.

Namun, pada Rabu itu, pasukan Israel tetap membatasi pergerakan demonstran, mencegah mereka menyeberang ke Gaza. Jalan menuju wilayah tersebut hanya berupa hamparan semak belukar yang kering di bawah terik matahari musim panas.

Meski begitu, sejumlah keluarga terus berdatangan hingga mendekati perbatasan, cukup dekat untuk melihat siluet reruntuhan rumah-rumah warga Palestina dan, mungkin, membayangkan masa depan yang ingin mereka rebut kembali. (Bahry)

Sumber: TNA

NEW YORK (jurnalislam.com)– Sejumlah negara Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, untuk pertama kalinya secara terbuka mendesak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, agar melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya di Jalur Gaza. Desakan itu tertuang dalam deklarasi bersama dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pengaktifan kembali solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik Israel-Palestina.

Deklarasi setebal tujuh halaman itu didukung oleh 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab. Dalam teks yang disepakati pada Selasa (29/7), negara-negara peserta menyerukan agar kekuasaan Hamas di Gaza diakhiri dan persenjataannya diserahkan kepada Otoritas Palestina, dengan pengawasan serta dukungan komunitas internasional.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, demi tujuan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” demikian bunyi salah satu poin deklarasi.

Deklarasi ini juga mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menjadi pemicu eskalasi perang saat ini.

Langkah ini muncul sehari setelah delegasi Palestina di PBB menyerukan agar baik Israel maupun Hamas meninggalkan Gaza, dan memberikan otoritas penuh kepada Otoritas Palestina untuk mengelola wilayah tersebut.

Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut deklarasi ini sebagai sebuah “langkah bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan mendukung pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina,” ujar Barrot.

Deklarasi juga menyatakan bahwa negara-negara penandatangan membuka kemungkinan untuk mengerahkan misi internasional guna menstabilkan Gaza setelah permusuhan berakhir. Pasukan stabilisasi ini akan bekerja atas mandat Dewan Keamanan PBB dan undangan resmi dari Otoritas Palestina.

“Kami mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB, dengan dukungan regional dan internasional yang sesuai,” bunyi dokumen tersebut.

Konferensi ini berlangsung di markas besar PBB di New York. Di hari kedua konferensi, Inggris menyatakan kemungkinan akan mengakui negara Palestina secara resmi pada bulan September, apabila Israel tidak menunjukkan komitmen terhadap gencatan senjata dan membuka akses bantuan ke Gaza.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa langkah pengakuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali solusi dua negara, yang selama ini didukung oleh mayoritas anggota PBB.

Namun, harapan akan terbentuknya negara Palestina dinilai semakin jauh di tengah agresi militer Israel di Gaza, pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, serta rencana aneksasi oleh sejumlah pejabat Israel.

Perang di Gaza yang kini memasuki bulan ke-21 telah menyebabkan kehancuran besar-besaran dan menewaskan puluhan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak. Sebagian besar infrastruktur sipil hancur akibat serangan udara dan darat Israel yang disebut sebagai bentuk “pembalasan” atas serangan Hamas tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidatonya pada Senin lalu menyatakan bahwa solusi dua negara kini berada pada titik paling rapuh.

“Solusi dua negara semakin jauh dari sebelumnya,” tegas Guterres.

Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, tidak hadir dalam konferensi ini. (Bahry)

Sumber: TNA

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Seorang prajurit cadangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang bertugas di Rabbinate Militer ditemukan tewas di rumahnya di Israel selatan pada Ahad malam (27/7/2025). Korban diidentifikasi sebagai Ariel Meir Taman, demikian pernyataan resmi juru bicara IDF pada Senin (28/7). Kasus ini diduga merupakan tindakan bunuh diri.

Menanggapi insiden tersebut, Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer (CID) telah membuka penyelidikan. “Setelah penyelidikan selesai, hasilnya akan diserahkan untuk ditinjau oleh Advokat Jenderal Militer,” kata IDF dalam keterangannya. Pihak keluarga korban telah diberitahu dan IDF menyampaikan belasungkawa serta menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada mereka.

Kasus ini menambah sorotan terhadap meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan militer Israel sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Awal bulan ini, dalam kurun waktu hanya satu setengah minggu, tiga tentara IDF dilaporkan bunuh diri. Fenomena ini menyoroti beban mental yang dihadapi para tentara—baik pasukan reguler maupun cadangan—yang menyaksikan langsung kekejaman medan tempur serta kehilangan rekan-rekan mereka.

Selama berbulan-bulan sejak perang dimulai, kisah-kisah prajurit yang mengakhiri hidupnya sendiri masih banyak yang tidak terungkap. Namun, berbagai laporan menyebutkan terjadi peningkatan signifikan dalam kasus bunuh diri sejak awal 2024. IDF sendiri tidak merilis data terkini secara rutin, kecuali melalui laporan tahunan, sehingga sulit untuk menilai secara utuh dampak dari krisis tersebut.

Menurut data yang dirilis IDF awal tahun ini, sebanyak 21 tentara dilaporkan bunuh diri sepanjang 2024, angka tertinggi sejak 2011. Sebagai perbandingan, pada 2023 tercatat 17 kasus. Mayoritas korban merupakan prajurit cadangan.

Sekitar dua bulan lalu, Profesor Yossi Levi-Belz, kepala Pusat Penelitian Bunuh Diri dan Gangguan Mental di Ruppin Academic Center, telah memperingatkan kemungkinan lonjakan kasus bunuh diri. Ia menjelaskan bahwa dalam krisis ekstrem seperti peristiwa 7 Oktober, kasus bunuh diri justru bisa menurun sementara waktu. Namun, seiring masyarakat mulai beradaptasi, tentara terutama pasukan cadangan berisiko mengalami tekanan mental yang lebih berat karena mereka terus menghadapi trauma yang belum pulih sepenuhnya. Menurutnya, masa transisi inilah yang justru menjadi periode paling berbahaya terhadap potensi bunuh diri. (Bahry)

Sumber: ynetnews

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Pemukim Israel menyerang desa Kristen Palestina, Taybeh, di wilayah Tepi Barat yang diduduki, membakar kendaraan warga dan mencoretkan grafiti berisi ancaman di dinding rumah-rumah, menurut pernyataan Otoritas Palestina pada Senin (28/7/2025).

“Pemukim kolonial Israel melancarkan serangan teror malam ini di desa Kristen Palestina, Taybeh (wilayah Ramallah), dengan membakar kendaraan milik warga Palestina dan menyemprotkan ancaman rasis dalam bahasa Ibrani pada rumah dan properti,” tulis Otoritas Palestina melalui akun resminya di platform X.

Seorang warga Taybeh yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa serangan terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari. Setidaknya dua kendaraan dilaporkan hangus terbakar.

Menurut warga tersebut, salah satu kendaraan yang dibakar merupakan milik seorang jurnalis. Ia juga mencatat bahwa serangan tampaknya menargetkan properti milik warga Palestina secara umum.

Sebuah foto yang dibagikan oleh badan pemerintah Palestina menunjukkan grafiti berbahasa Ibrani di salah satu dinding rumah di Taybeh bertuliskan: “Al-Mughayyir, kalian akan menyesal,” mengacu pada desa terdekat yang juga menjadi sasaran serangan pemukim awal tahun ini.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk “terorisme pemukim.”

Duta Besar Jerman untuk Israel, Steffen Seibert, juga mengutuk serangan itu. Melalui unggahannya di X, ia menulis, “Para pemukim ekstremis ini mungkin mengklaim bahwa Tuhan memberi mereka tanah itu, tetapi mereka hanyalah penjahat yang menjijikkan bagi keyakinan apa pun.”

𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗦𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴

Taybeh, sebuah desa yang dihuni sekitar 1.300 warga Palestina — mayoritas beragama Kristen, termasuk banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat — dikenal sebagai lokasi pabrik bir tertua di wilayah Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, Taybeh dan wilayah sekitarnya mengalami sejumlah serangan kekerasan oleh pemukim, termasuk upaya pembakaran terhadap sebuah gereja Bizantium kuno.

Serangan terhadap komunitas tetangga juga meningkat, menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas, perusakan sumur air milik warga Palestina, serta pengusiran paksa terhadap komunitas penggembala pedesaan.

Israel telah menduduki wilayah Tepi Barat sejak 1967. Wilayah ini kini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan sekitar 700.000 pemukim Israel, termasuk sekitar 200.000 di Yerusalem Timur.

Pekan lalu, 71 dari 120 anggota parlemen Israel (Knesset) meloloskan mosi yang menyerukan pemerintah untuk mencaplok wilayah Tepi Barat sepenuhnya. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Parlemen Israel (Knesset) pada Rabu (23/7/2025) menyetujui sebuah mosi tidak mengikat yang mendukung aneksasi wilayah Tepi Barat. Langkah simbolis ini menjadi upaya pemersatu koalisi pemerintahan sayap kanan yang sebelumnya dilanda perpecahan.

Resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 71-13. Dalam isi mosi, disebutkan bahwa Tepi Barat adalah “bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Israel, tanah air historis, budaya, dan spiritual bangsa Yahudi,” serta bahwa “Israel memiliki hak alami, historis, dan hukum atas seluruh wilayah Tanah Israel.”

“Ini tanah kami. Ini rumah kami. Tanah Israel adalah milik rakyat Israel,” ujar Ketua Knesset, Amir Ohana, seusai pemungutan suara.

“Pada tahun 1967, pendudukan tidak dimulai, tetapi justru berakhir. Tanah air kami dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Kami adalah penduduk asli pertama di tanah ini. Orang Yahudi tidak bisa disebut sebagai penjajah di wilayah yang telah disebut Yudea selama 3.000 tahun,” tambahnya.

Aneksasi Tepi Barat dan perluasan permukiman Israel di wilayah tersebut telah lama menjadi agenda kelompok sayap kanan Israel. Pada 2019, menjelang pemilu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok Lembah Yordan yang terletak di sisi timur Tepi Barat. Namun, janji itu tertunda akibat krisis politik yang berlarut-larut dan serangkaian pemilu tanpa hasil jelas.

Sejak itu, pemerintah belum mengajukan undang-undang aneksasi yang bersifat mengikat. Tahun lalu, Knesset juga melakukan pemungutan suara dengan jumlah serupa untuk menolak pembentukan negara Palestina.

Pemungutan suara Rabu ini digelar beberapa hari sebelum masa reses parlemen selama hampir tiga bulan. Pada hari yang sama, fraksi Likud mencopot Yuli Edelstein dari jabatannya sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, menggantikannya dengan Boaz Bismuth, loyalis Netanyahu yang diperkirakan akan mempercepat pengesahan undang-undang terkait wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang sebelumnya keluar dari koalisi akibat perselisihan soal wajib militer, bergabung kembali dengan Likud dan partai sayap kanan lainnya dalam mendukung resolusi aneksasi. Partai oposisi Yisrael Beiteinu juga memberikan suara mendukung.

Sementara itu, partai-partai Arab dan faksi sayap kiri dari Partai Demokrat menentang resolusi tersebut. Partai oposisi terbesar seperti Yesh Atid dan Biru Putih memilih tidak memberikan suara.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶

Anggota Knesset dari Partai Demokrat, Gilad Kariv, mengecam mosi tersebut. Ia menyebutnya sebagai “tipuan politik untuk mengalihkan perhatian dari krisis para sandera yang masih ditahan di Gaza, sekaligus mempercepat pengesahan undang-undang penghindaran kewajiban militer.”

“Aneksasi Yudea dan Samaria adalah ancaman nyata bagi masa depan Israel dan cita-cita Zionis,” tulis Kariv di platform X.

Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, juga mengecam pemungutan suara tersebut dan menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya yang merusak prospek perdamaian, stabilitas, dan solusi dua negara.”

Ia menilai langkah Israel sebagai “serangan langsung terhadap hak-hak rakyat Palestina,” dan memperingatkan bahwa skenario aneksasi akan semakin menegaskan ketidaksetaraan antara warga Palestina dan pemukim Israel di wilayah yang sama.

Sheikh mendesak komunitas internasional untuk turun tangan dan membatalkan langkah yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia juga menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina sebagai bentuk respons konkret atas kebijakan Israel. (Bahry)

Sumber: TOI