Utang Indonesia Meroket Tembus Rp 6000 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun.

Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan angka utang tersebut terjadi karena pemerintah banyak memberikan stimulus lantaran ekonomi sedang bergejolak akibat Covid-19.

“Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata seperti dikutip pada buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021).

Saat ini, posisi utang tersebut diketahui mengalami kenaikan hingga 27,1% dibanding 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun. Tahun 2019 lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga lebih rendah, yaitu 29,8%.

Kemenkeu memastikan komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Komposisi utang saat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Secara rinci, pembiayaan utang itu didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.177,2 triliun atau naik 163% dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp49,7 triliun atau minus 667% dari periode 2019.

Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi Rp104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp257,1 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19.

Investasi kepada BUMN mencapai Rp31,3 triliun, BLU Rp31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp25 triliun.

Sumber: okezone.com

 

AR Learning Center dan Taklim Jurnalistik Secara Resmi Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga AR Learning Center dan Komunitas Taklim Jurnalistik menggelar “Peresmian & Syukuran Kantor Sekretariat” yang bertempat di Dsn. Bleber Kidul, RT.06/RW.17, Kel. Sumberharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, (17/01/2021),

Grand Launching diresmikan secara simbolis dengan pemotongan tumpeng, doa, nasyid dan foto bersama.

Kegiatan tersebut diadakan tetap menjaga protokol kesehatan dimusim pandemi saat ini dengan mencuci tangan, memakai masker, dan test rapid antigen. Dihadiri perwakilan alumni, baik dari Bandung, Demak, Rembang, Klaten, Surabaya, dan sekitar Yogyakarta.

Mas Andre Hariyanto, selaku Owner AR Learning center menyampaikan, Lembaga yang dirintisnya semata-mata hadir untuk kemanfaatan masyarakat dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya life skill, training, certification. Ia juga menyatakan lembaganya sangat baru berdiri yang bergerak sebagai pusat pembelajaran, pelatihan, dan pengkaderan.

“Alhamdulillah, belum lama berdiri, setidaknya kita telah meluluskan ratusan alumni baik kancah nasional dan internasional,” ucap Pria asal Surabaya.

Pria yang berusia 27 tahun ini menambahkan dengan adanya kantor sekretariat, besar harapan menjadikan semua staf yang tergabung di AR Learning center dan Taklim Jurnalistik untuk lebih semangat kerja dan professional sebagaimana visi menjadi lembaga pusat pembelajaran yang sukses kaderisasi berkelanjutan.

“Doanya, agar kehadiran kita bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa bekerja sebaik mungkin dengan adanya tempat sekretariat khususnya,” ungkap eks Manager Marcom.

Dengan adanya kantor, lanjut Mas Andre, juga digunakan sebagai sekretariat Komunitas Taklim Jurnalistik yang sudah lama dulu berdirinya pada 30 Desember 2016. Sebuah komunitas yang bergerak di kepenulisan dan jurnalistik dengan ribuan anggota tersebar dari sabang sampai merauke.

“Ya, selain menjadi Sekretariat AR Learning Center juga sebagai markas Komunitas Taklim Jurnalisitik sekaligus kita resmikan,” jelas Founder Taklim Jurnalistik dan penulis buku Mutiara Hikmah.

 

Sebut Pembunuhan Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Muhammadiyah: Banyak Fakta Belum Diungkapkan

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) — Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan pengungkapan tuntas terhadap kasus pembunuhan enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tragedi Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Permintaan itu disampaikan setelah mempelajari dan mendengarkan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, Muhammadiyah mendukung temuan dan rekomendasi Komnas HAM, termasuk pelanggaran HAM dalam bentuk unlawful killing terhadap empat laskar FPI.

 

Namun, Muhammadiyah menilai pembunuhan itu seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa, tapi HAM berat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak Komnas HAM mengungkap fakta kasus secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas. Sebab, tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas, termasuk mengungkap aktor intelektualnya.

“Meminta Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendukung (Komnas pengungkapan fakta kasus secara mendalam), serta memberikan perintah secara tegas ke pihak berwenang mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut,” kata Trisno dalam konferensi pers, Senin (18/1).

Komnas HAM pada Kamis (14/1) melaporkan hasil investigasi dan rekomendasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh kepolisian. Namun, dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Sementara itu, Mahfud MD mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti temuan tersebut lewat kepolisian.

Trisno melihat banyak fakta yang belum diungkapkan Komnas HAM. Soal penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya juga seharusnya didalami oleh Komnas HAM. Namun, Komnas HAM malah menyatakan ada kesempatan dari laskar FPI meninggalkan penyidik, tapi justru menunggu.

Menurut Trisno, pernyataan Komnas HAM itu kurang tepat karena ketika pembuntutan terindikasi diketahui, maka pembuntutan itu seharusnya dihentikan. Namun, Komnas HAM tidak menyatakan penyelidik Polda punya kesempatan untuk tidak meneruskan pembuntutan.

 

Kalau Raffi Ahmad Tak Ditindak, Polisi Dinilai Izinkan Pesta saat PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Akun Twitter Front Persaudaraan Islam (FPI), @Reborn_FPI menyinggung perihal keputusan Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa pesta ulang tahun yang dihadiri Raffi Ahmad tidak melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Dalam cuitannya, akun tersebut menilai keputusan tersebut mengindikasikan polisi membolehkan kegiatan pesta, sebagaimana yang dilakukan Raffi bersama rekan-rekannya.

“Jika polisi menyatakan tidak ada pelanggaran UU Karantina Kesehatan yang dilakukan Raffi Ahmad dan kawan-kawan, di acara pesta ultah tersebut, artinya polisi mempersilahkan yang lain melakukan pesta ulang tahun seperti yang dilakukan Raffi Ahmad dan kawan-kawan,” tulis akun tersebur, Selasa (19/1/2021).

Hal itu menyusul kesimpulan dari penyelidikan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa acara ulang tahun tersebut sesuai protokol kesehatan.

“Dan Raffi Ahmad bisa tarik kembali permohonan maafnya,” tandasnya.

Sumber: okezone.com

RS Penuh di Mana-mana, Kebutuhan Rumah Sakit Darurat Mendesak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah perlu menambah Rumah Sakit (RS) darurat untuk mengantisipasi lonjakan pasien corona. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat tingkat keterisian RS Covid-19 secara nasional sudah mencapai 65,93%, terutama di 10 provinsi. Persentase keterisian tersebut sudah melebihi standar WHO yakni 60%.

Dengan adanya ketersediaan RS darurat tersebut, jangan sampai ada pasien yang meninggal karena tidak bisa tertangani, bahkan sampai meninggal dalam taksi setelah ditolak di banyak rumah sakti sebelumnya. Di sisi lain, keberadaan pasien yang tidak tertampung RS juga bisa berisiko karena bisa memicu klaster penyebaran Covid-19 baru.

Sebagai informasi, saat ini total rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 2.979, di mana 951 di antaranya dijadikan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Dari 951 rumah sakit rujukan Covid-19 tersebut, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU sebanyak 50.942 tempat tidur.

Berdasar data teranyar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, setelah berturut-turut pecah rekor baru, penambahan kasus positif Covid-19 di Tanah Air masih tinggi. Tercatat hingga 18 Januari 2021 bertambah 9.086 kasus sehingga akumulasi sebanyak 917.015 orang. Adapun jumlah yang meninggal kembali bertambah 295 orang. Dengan demikian, total meninggal menjadi 26.282 orang.

Fakta kondisi darurat RS rujukan Covid-19 disampaikan LaporCovid-19 dan Center for Indonesia’s Strategi Development Initiatives (CISDI) saat melaporkan adanya pasien positif Covid-19 asal Depok, Jawa Barat, meninggal dunia di dalam taksi online setelah ditolak 10 rumah sakit rujukan Covid-19 pada 3 Januari lalu.

Sumber: sindonews.com

Satgas Ingatkan Tetap Patuhi Protokol Walau Merasa Jenuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Satgas Penanganan Covid-19 terus mengingatkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan 3M dan mengurangi mobilitas yang tak mendesak. Ajakan ini disampaikan satgas menyusul memburuknya tren penularan Covid-19 memasuki pekan ketiga Januari 2021 ini.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro menyampaikan, tren penularan yang memburuk terbaca dari angka konfirmasi positif Covid-19 yang tembus 14.224 kasus pada Sabtu (16/1) lalu, dengan rata-rata kasus baru 10.000 kasus per hari.

“Siapa yang tidak jenuh dengan kondisi prihatin pandemi ini? Siapa yang tak mau kembali ke hidup normal sebelum pandemi? Saya rasa semuanya mau kembali ke sedia kala. Kita perlu selaraskan niat keluar dari pandemi dengan perilaku kita,” ujar Reisa dalam keterangan pers, Senin (18/1).

Reisa menambahkan, fasilitas medis pun saat ini kewalahan dalam menangani pasien Covid-19. Rumah sakit dan tenaga kesehatan, ujar dia, mengalami tekanan besar terkait penanganan Covid-19. Ia juga menyebutkan bahwa tenaga medis dilanda kelelahan lantaran menangani pandemi selama nyaris setahun ini.

“(Tenaga medis) setahun berjibaku dengan membludaknya pasien Covid-19. Di saat yang sama, harus memastikan pasien penyakit lain tetap aman dan dilayani dengan baik. Sistem kesehatan kita tertekan hebat,” ujar Reisa.

Sumber: republika.co.id

 

Walhi: Seharusnya Jokowi Berani Memanggil Pemilik Perusahaan Tambang dan Sawit

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo memanggil perusahaan yang memiliki izin usaha pada wilayah hutan dan lahan di Kalimantan Selatan

Walhi menduga para korporasi menjadi penyebab masifnya deforestasi yang dinilai merupakan akar masalah dari bencana banjir yang merendam 7 kabupaten/kota setempat.

“Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” kata Koordinator Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, Ahad (18/1).

Ia menyayangkan langkah mantan gubernur DKI Jakarta itu yang hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi dan daya tampung sungai sebagai dalang dari banjir. Ini diungkap Jokowi ketika berkunjung ke Kalsel. Padahal menurutnya, banjir ini merupakan bencana ekologis dari banyaknya izin usaha di wilayah itu.

Menurut catatan Walhi, 50 persen dari luas Kalimantan Selatan yang mencapai 3,7 juta hektare sudah dibebani oleh izin tambang. Kemudian 33 persen oleh izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI).

Kisworo mendesak pemerintah segera mengaudit perizinan usaha industri ekstraktif di wilayah tersebut dan menghentikan izin baru. Jika didapati adanya pengrusakan lingkungan, ia minta penegakan hukum dilakukan dengan tegas.

Ia juga mengkritik langkah pemerintah yang dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi curah hujan tinggi. Ia menduga pemerintah tak siap meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi curah hujan tinggi.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan mencatat angka deforestasi tertinggi dibanding pulau lain dalam kurun waktu 2017-2018. Angkanya mencapai 128,2 ribu hektar (netto).

Penyumbang deforestasi paling tinggi di wilayah ini didapat pada kawasan Hutan Produksi (HP) atau hutan yang digunakan untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan luas mencapai 25,3 ribu hektare.

Sumber: cnnindonesia

 

 

Kapasistas RS Covid DKI Tersisa 13 Persen, Masyarakat Diminta Waspada

Redaktur: Mazaya

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Daya tamping rumah sakit rujukan covid-19 di DKI Jakarta tersisa 13% dari total kapasitas ICU dan tempat tidur sebanyak 8.890 unit.

Terhitung sampai 17 Januari 2021 rumah sakit rujukan COVID-19 merawat pasien dari  DKI Jakarta sebanyak 63% dan pasien dari Bodetabek sebanyak 24%.

“Kita perlu bergandeng tangan untuk bersama menangani pandemi ini. Seluruh warga jabodetabek harus sama-sama tingkatkan disiplin, ingatkan sesama, saling menjaga, bersama kita putuskan rantai penularan COVID-19,” tulis akun facebook resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat menjalankan 3M: Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak. Dan batasi aktivitas keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang amat penting.

Sumber: sindonews.com

Kuatkan Ketahanan Pangan, Muhammadiyah Kelola Lahan Wakaf 57 Hektar

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)– Menggerakkan kedaulatan pangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai menanam sayur dan buah-buahan di tanah wakaf seluas 57 hektar di Jonggol, Bogor Jawa Barat, Ahad (17/1).

Ditemani Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah Amirsyah Tambunan dan Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah Azrul Tanjung, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan pengolahan tanah wakaf harus dioptimalkan untuk kesejahteraan Persyarikatan, umat dan bangsa.

Anwar berharap, pengelolaan tanah wakaf berjalan produktif sehingga menjadi contoh bagi pengelolaan tanah wakaf di tempat lainnya.

“Mudah-udahan ada sejumlah tenaga kerja yang terekrut dan terlibat di dalam pengelolaan lahan ini. Insyaallah lahan ini secara pelan tapi pasti akan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Anwar.
Menyambung Anwar, Amirsyah Tambunan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menambahkan bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kebun produktif sangat dibutuhkan di tengah kesulitan pandemi Covid-19.

“Semoga Allah memberiakn anugerah kepada kita semua khususnya warga Persyarikatan dengan tanah yang subur ini. Kita butuh ketahanan pangan apalagi di tengah Covid-19,” ujarnya.
Tanah seluas 57 hektar tersebut merupakan wakaf dari Sutrisno, salah seorang warga Persyarikatan. Ke depan, tanah wakaf tidak hanya dikelola sebagai agro bisnis dan agro industri saja, tetapi juga diproyeksikan sebagai agrowisata dan tempat pendidikan tanaman Muhammadiyah.

Sumber: muhammadiyah

Kota Bekasi Paling Disiplin, Depok dan Tasikmalaya Tak Patuh Prokes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mengumumkan daerah-daerah di wilayahnya yang disiplin dan yang paling tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19.

Kota Bekasi dinilai sebagai daerah di Jabar yang paling taat atau disiplin. “Yang patuh menjaga jarak, jatuh kepada Kota Bekasi, paling disiplin, walaupun belum sempurna, tetapi paling disiplin dibandingkan yang lain,” kata Kang Emil di Makodam III Siliwangi Kota Bandung, Senin (18/1).

Masyarakat di Kota Bekasi juga tercatat sebagai daerah yang paling patuh dalam urusan memakai masker.

Sementara itu, Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah yang paling tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan di Jabar. “Kemudian yang tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Depok. Yang paling tidak patuh mengenakan masker adalah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Kang Emil.

sumber: jpnn.com