IKAPPI Jatim: PPKM Darurat Sudutkan Ekonomi Pedagang Kaki Lima

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Agus Susilo, S.Pd, Ketua DPW Jatim Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengatakan dampak pemberlakuan PPKM darurat sangat memberatkan ekonomi pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL).

“Jeritan para pedagang terngiang ditelinga, PPKM darurat ini benar-benar menyudutkan ekonomi pedagang,” kata Agus dalam diskusi online, Jum’at sore (16/07/2021)

Menurutnya PKL dan pasar yang jam operasionalnya malam yang paling terdampak terkait PPKM darurat ini,

“Dan lebih beratnya lagi adalah para pedagang kaki lima mereka kewalahan bahkan ada yang harus gulung tikar karena lebih banyak orang yang tidak membeli di jam-jam malam,” terangnya.

“Jadi dana yang dibuat kulakan itu tidak kembali kalau dipersentasekan omset mereka merosot 50% hingga 70% dan bahkan ada yang minus,” imbuh Agus.

Terkait kebijakan pemerintah memperpanjang masa PPKM darurat, Agus berharap hal tersebut agar dipertimbangkan kembali,

“Saya harap PPKM darurat ini tidak akan diperpanjang, ada wacana diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena itu berarti sama saja melockdown rakyatnya. Jadi tolonglah jangan dipersulit para pedagang ini,” harapnya.

Agus juga mengatakan bahwa para pedagang tidak semuanya mampu secara ekonomi, mereka juga punya tanggungan anak istri, belum lagi ini masa-masa pendaftaran sekolah.

Lebih lanjut Agus juga sesalkan atas sikap arogan satpol PP dalam menegur para pedagang dilapangan,

“Tidak semua satpol PP tapi ada oknum yang arogansi dalam menegur pedagang, datang marah-marah, intinya secara sopan-santunnya tidak ada. Apa lagi pedagangnya ada yang sedang hamil sudah pasti syoklah,” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

Solidaritas dan Kebersamaan Kunci Melewati Pandemi

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Solidaritas kemanusiaan merupakan salah satu solusi bagi bangsa ini melalui Pandemi Covid-19. Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi tentang Solidaritas Kemanusiaan yang menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat kemanusiaan yang bermukim di sejumlah negara.

Profesor Hera Oktadiana yang bermukim di Australia mengungkapkan yang dilakukan pemerintah Australia dalam langkah awal penanganan pandemi adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Nah, selanjutnya, masyarakat percaya apa yang disampaikan pemerintah dan tenaga medis,” ujar Hera.

Menurut Hera, pemerintah menggunakan data untuk mengambil keputusan. Informasi yang sama disampaikan ke masyarakat dan mengacu pada satu sumber. “Hasilnya, kami hanya memakai masker sekitar dua minggu. Sebab selama dua minggu ini (kebersamaan juga terjadi), semua warga menjaga social distancing di tempat umum dan sekolah,” kata dia.

Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, mengatakan masalah kemanusiaan merupakan masalah bersama, tidak mengenal suku, agama dan warna kulit. “Margin antara kapasitas penanganan dan kebutuhan penanganan itu semakin tipis bahkan mulai minus di sana sini, tempat tidur, obat-obatan mulai defisit bahkan hampir 1000 tenaga kesehatan gugur,” ujar dia.

Tokoh kemanusiaan ini juga menggarisbawahi komitmen kebersamaan masyarakat dalam mengatasi pandemi. Saat ini yang diperlukan adalah keterbukaan dan kesediaan pemerintah untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. “Hal ini penting agar rakyat siap-siap, sehingga bila keadaan memburuk kita sudah punya kesiapan dalam iuran pemikiran, kontribusi dan jalan keluar,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan Jumat (16/7).

Sementara Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Samsul Rizal juga menggarisbawahi pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam penanggulangan pandemi. Semua elemen harus menganut semangat kejujuran, keikhlasan dan kebersamaan. “Semua suri teladan diharapkan menyadari bahwa setiap orang bisa menginspirasi orang lain,” ucap dia.

Prof Samsul menjelaskan perguruan tinggi siap terlibat secara maksimal mengatasi pandemi Covid-19. Di seluruh Indonesia ada 80 Fakultas Kedokteran dan lebih dari 100 perguruan tinggi yang punya Prodi Keperawatan. Ini potensi yang harus digerakkan maksimal.

Di sisi lain, Prof Samsul mengecam para penyebar berita bohong atau hoax tentang pandemi Covid-19. “Orang-orang yang menyebarkan hoax itu tidak menjaga solidaritas. Tidak memiliki solidaritas kemanusiaan yang terhubung dengan Covid-19,” katanya menegaskan.

Diskusi tentang Solidaritas Kemanusiaan ini dimoderatori akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, Dwi Harsono. Hadir sejumlah akademisi lainnya seperti akademisi Universitas Gadjah Mada Profesor Muhamad Baiquni, akademisi Universitas Sam Ratulangi Profesor Winda Mercedes Mingkid, akademisi Hilversum Belanda Eddy Wiria, peneliti ISEAS Singapura dan Universitas Manchester Inggris Yanuar Nugroho. Lalu kandidat doktor Universitas Taiwan Andi Azhar, akademisi Universitas Paramadina Hendri Satrio. Adapula pegiat sosial kemanusiaan seperti Dadang Juliantara, Raharja Waluya Jati, Untoro Hariadi, dan Agung Hendarto

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Mohon Masyarakat Terlibat Tanggulangi Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah mengakui tidak bisa menanggulangi pandemi Covid-19 secara sendirian. Setidaknya seluruh komponen bangsa harus terlibat di dalamnya, baik pemerintah sebagai regulator, organisasi sosial, instansi, perusahaan, hingga masyarakat harus bersama-sama menghadapi pandemi ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan semangat kerja sama dan gotong royong dilakukan dalam membangun gerakan #Indonesiapastibisa.  Pihaknya yakin Indonesia bisa melewati keterpurukan akibat pandemi Covid-19, sehingga seluruh aktivitas bisa kembali normal.

“Disiplin prokes menjadi hal terpenting saat ini. Dengan adanya gerakan #Indonesiapastibisa ini diharapkan bisa mendukung pemerintah dalam usaha menanggulangi pandemi,” ujarnya saat webinar kemarin malam.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil menambahkan gerakan #indonesiapastibisa bisa menjadi platform tepat untuk mengumpulkan orang-orang baik yang mau berbagi dengan sesamanya. Dia pun berharap Indonesia bisa bangkit dan segera pulih dari pandemi ini.

“Kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Rakyat Indonesia ini memiliki kelebihan, yakni innerbeauty dimana mereka punya semangat berbagi yang tinggi, jiwa dermawan yang tinggi,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menyampaikan pihaknya mengapresiasi sekali hadirnya gerakan #Indonesiapastibisa di tengah masyarakat. Melalui gerakan ini diharapkan Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Swasta, serta BUMN untuk bersama-sama mengendalikan Covid-19 di Indonesia dan di Jakarta.

“Melalui gerakan ini semoga kita bisa sama-sama saling mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, mengajak masyarakat untuk vaksin, demi melindungi diri dari Covid-19,” jelas dia.

Gerakan Indonesia pasti bisa merupakan sebuah gerakan kebersamaan yang dimulai oleh orang-orang yang ingin berbagi untuk memberikan perubahan positif. Memiliki tujuan utama untuk mencegah kepanikan di masyarakat akibat Covid-19, Gerakan ini menyediakan layanan informasi dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak Covid-19, khususnya bagi yang sedang menjalani masa isolasi mandiri.

Sumber: republika.co.id

Pentingnya Kolaborasi Pembangungan SDM Berbasis Wakaf

Redaktur: Mazaya

PANDEGLANG(Jurnalislam.com) – Cendekiawan Kampung (CK) menggelar webinar bertajuk Kolaborasi Pembangunan Manusia Berbasis Wakaf.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi, Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief, anggotan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Irfan Syauqi Beik, Dewan Pengawas Syariah Lembaga Wakaf Cendekiawan Kampung Rizqullah, Direktur Lembaga Wakaf Cendekiawan Kampung Atih Ardiansyah, Direktur Yayasan Amanah Takaful  Ade Abdurachman,  pembina Cendekiawan Kampung Eko Prasetyo Sidik dan penulis nasional Maman Suherman.

Webinar yang digelar pada Kamis (15/7) itu dihadiri oleh sekitar 70 orang dari berbagai kalangan dan dibuka oleh Bupati Pandeglang.

Dalam sambutannya Irna berujar jika pihaknya sangat terbantu dengan adanya Cendekiawan Kampung yang bersedia bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang  Irna Narulita Dimyati.

“Silakan Cendekiawan Kampung untuk terus berkoordinasi dengan kami. Kita akan sama-sama belajar membangun bersama, membangun daerah,” tutur Irna.

Tb Udi Juhdi,  ketua DPRD Kabupaten Pandeglang mendukung penuh apa yang sudah sedang digagas oleh Cendekiawan Kampung selama ini.

“Kami mendukung penuh kerja-kerja Cendekiawan Kampung yang sudah berjalan selama ini. Teruskan kami mendukung gerak langkah Cendekiawan Kampung,” ujarnya.

Pembangunan manusia berbasis wakaf

Webinar yang berlangsung selama tiga  jam tersebut dimoeratori oleh Ade Abdurachman yang merupakan direktur Yayasan Amanah Takaful dan juga wakil direktur Lembaga Wakaf CK. Topik pyang dibahas adalah  Prospek Pembangunan Manusia Berbasis Wakaf dan Kolaborasi Lintas Sektoral.

Irfan Syauqi Beik dari Badan Wakaf Indonesia Pusat mengutarakan bentuk pengelolaan wakaf pendidikan dapat dibagi ke dalam dua skema yaitu infrastruktur pendidikan dan operasional pendidikan.

Infrastruktur pendidikan bisa berupa wakaf aset berupa tanah atau bangunan untuk sekolah dan fundrising dengan memanfaatkan Wakaf Melalui Uang (WMU).

Sedangkan operasional pendidikan dapat berupa uang, pengelolaan wakaf uang dengan tujuan agar manfaat dari pengelolaan tersebut dapat membiayai pendidikan seperti memberi beasiswa, juga dapat menggunakan dana ZIS dengan catatan pengelolaannya sesuai syariah.

“Mari kita berpartisipasi dalam gerakan wakaf ini. Mari kita memainkan peran ikut menyebarluaskan visi misi wakaf. Selamat untu CK untuk penguatan program ini,”  harap Irfan Syauqi.

Dewan Pengawas Syariah Lembaga Wakaf Cendekiawan Kampung, Rizqullah menyampaikan wakaf adalah bagian dari ekosistem ekonomi Islam, terdiri dari keuangan syariah, keuangan sosial syariah yang dapat saling melengkapi satu sama lain.

“Wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Diperlukan sinergi kolaborasi dari banyak sisi, pemerintah dan swasta. Ini untuk mensinergikan ekonomi umat,” kata Rizqullah yang juga mantan direktur utama Bank BNI Syariah.

Atih Ardiansyah,  direktur Lembaga Wakaf Cendekiawan Kampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun manusia melalui skema wakaf.

“Lembaga Wakaf Cendekiawan Kampung sangat terbuka dengan bentuk kolaborasi lintas sektoral dalam rangka membangun manusia unggul,” tutup Atih.

 

 

Sumber: republika.co.id

KUA Bekasi Tak Buka Layanan Pendaftaran Nikah Saat PPKM

Redaktur: Mazaya

BEKASI(Jurnalislam.com) — Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bekasi tidak melayani pendaftaran nikah selama masa PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Kepala KUA Kecamatan Karang Bahagia, Hizbul Latif menyebutkan, hal itu didasari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat.

“Tidak melayani pendaftaran baru, merujuk pada edaran dari Kemenag,” ujar Hizbul Latif, dalam keterangan resmi, Jumat (16/7).

Meski begitu, Latif menjelaskan, KUA adalah kantor layanan publik yang termasuk sektor esensial sehingga KUA tetap buka dan memberikan pelayanan. “Tetap buka, hanya saja dibatasi. Jam buka layanan antara pukul 8.00 hingga 14.00 WIB. Jumlah pegawai yang WFO maksimal 50 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, pendaftaran nikah dilakukan secara online. Sedangkan layanan tatap muka hanya untuk memberikan dan menerima berkas.

“Pelaksanaan akad nikah antara 3 hingga 20 Juli 2021 hanya untuk pernikahan yang telah didaftarkan sebelum tanggal 3 Juli. Tidak ada pendaftaran baru untuk pelaksanaan nikah antara tanggal 3 hingga 20 Juli,” bebernya.

Akad nikah sendiri, bisa dilaksanakan di kantor, di rumah, atau di gedung pertemuan atau hotel. Sementara, akad nikah di Kantor KUA maksimal lima pernikahan dalam satu hari.

“Akad nikah di rumah dihadiri paling banyak oleh enam orang. Akad nikah di gedung pertemuan/hotel dihadiri paling banyak oleh 30 orang. Juga Catin (Calon Pengantin) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan protokol kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan, Kepala KUA harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di daerah dalam pelaksanaan pernikahan, bagi pendaftar sebelum masa PPKM Darurat. “Kepala KUA, penghulu bisa menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan akad jika calon pengantin atau pihak pihak calon pengantin melanggar prokes,” kata dia.

Selain ketentuan tersebut, dalam Instruksi Bupati Bekasi No 14 tahun 2021 disebutkan, pada resepsi pernikahan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi, makan disediakan dengan wadah tertutup dan dibawa pulang. Kegiatan harus mendapat persetujuan dari Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan.

Sumber: republika.co.id

Legislator Minta Lockdown Jika Covid Tembus 100 Ribu Kasus Per Hari

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kasus harian Covid-19 terus bertambah. Anggota Komisi IX DPR RI, Nabil Haroen, menilai meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur. Ia pun mengusulkan agar pemerintah memberlakukan lockdown total sebagai skenario terburuk jika kasus harian covid mencapai 100 ribu kasus.

“Worst case scenario dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah, sekaligus menguatkan ketahanan panganan di wilayah masing-masing. Peran RT, RW dan pihak desa sangat krusial untuk memantau warganya yang membutuhkan bantuan,” kata Nabil saat dikonfirmasi, Jumat (16/7).

Menurut  Nabil, penguatan ketahanan pangan dinilai sangat penting mengingat pandemi berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan  secara lokal di wilayah desa/kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada.

“Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan  di kawasan masing-masing,” ucapnya.

Selain itu, politikus PDIP tersebut menilai fasilitas kesehatan  di tingkat desa juga perlu diperkuat, serta perlu adanya rekrutmen relawan desa bidang kesehatan yang terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendukung penguatan fasilitas kesehatan diantaranya dengan menggunakan Asrama Haji sebagai rumah sakit darurat.

Kemudian langkah percepatan vaksinasi juga harus digencarkan untuk membantu penanganan pandemi. Tidak hanya itu, Pemerintah juga perlu mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri. “Kementerian Pertahanan juga telah melakukan langkah-langkah penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian itu untuk rumah sakit darurat,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Hingga Kamis (15/7) kasus harian covid-19 di Indonesia bertambah mencapai 56.757. Total kasus positif yang terkonfirmasi saat ini sebanyak 2.726.803 kasus.

sumber: republika.co.id

 Jokowi Sudah Saatnya Pimpin Taubat Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislma.com) —  Pandemi covid-19 dengan tren jumlah korban yang terus melonjak saat ini, dinilai tak cukup hanya direspon dengan pengerahan kekuatan medis dan pengetahuan. Tapi, butuh respon ekstra membangun kesadaran kolektif yang bersifat teologis dan eskatologis melalui Taubat Nasional yang dipimpin langsung Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman, Sukabumi, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Kamis (15/7).  “Hari ini kita menjadi saksi betapa rapuhnya kekuatan sumber daya kita dalam menghadapi ganasnya wabah covid ini. Di sana sini korban terus berjatuhan, termasuk para nakes. Dan sekarang sudah mulai tembus 50 ribu korban per hari. Angka yang sangat mengerikan,” papar Toto

Sementara, menurut Toto,  ilmu pengetahuan sampai sekarang belum menemukan formula manjur untuk melawan wabah ini. Kecuali, kampanye vaksin dan kebijakan pembatasan mobilitas warga yang masih kontroversial efektitasnya. Terutama, karena kuatnya tarik menarik antara upaya penyelamatan nyawa yang terus berjatuhan dengan penyelamatan ekonomi yang makin terpuruk.

Dalam kontek inilah, Toto mengapresiasi ajakan Jokowi beberapa waktu lalu untuk berdoa bersama sebagai ikhtiar batin, selain ikhtiar lahir yang sedang dilakukan selama ini. “Sebagai pemimpin, Presiden sudah benar melakukan ajakan itu dengan cara menghadirkan Tuhan di tengah musibah ini, dan tidak makin menjauhkan kita dari Tuhan,” kata peneliti senior LSI ini.

Apalagi, lanjut dia, bangsa Indonesia dikenal memiliki spirit ber-Tuhan  yang cukup kuat seperti tergambar dari sila pertama Pancasila. “Nah, berdoa termasuk ekspresi pengakuan ketidakberdayaan seorang makhluk kepada Tuhannya, tentu setelah berbagai upaya lahir dilakukan,” ungkapnya.

Meski begitu, Toto menilai masih belum sempurna jika dua bentuk ikhtiar itu hanya berhenti pada doa. Akan lebih ideal, jika dalam doa juga diiringi  pengakuan yang lebih jujur kepada Tuhan, bahwa kita punya banyak salah dan dosa. Jangan-jangan, rentetan musibah ganas yang sedang melanda bangsa Indonesia dan dunia ini lebih karena dosa-dosa besar kita.

“Di sinilah pentingnya dilakukan Taubat Nasional. Seluruh bangsa ini, mulai dari Presiden, para menteri, para kepala daerah, para politisi dan rakyatnya harus jujur mengakui bahwa dirinya bergelimang dengan dosa, apakah dosa korupsi, menipu, dzolim, serakah, menindas dan lain-lain. Tinggal, setelah pengakuan tersebut, kita ikrar bersama untuk memohon ampunanNya,” kata Toto.

Karena ini konteknya nasional dan untuk kepentingan keselamatan bersama, Toto mengusulkan agar Presiden Jokowi sendiri yang memimpin Taubat Nasional tersebut. Tentu didampingi para tokoh semua agama. Soal teknisnya, bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Sudah lah kita tak perlu gengsi kepada Tuhan. Minta bantuan ke Tiongkok aja kita tak malu, kenapa minta bantuan kepada Tuhan berat. Saya khawatir, jika kita makin sombong, dan tak mau memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan Tuhan untuk bertaubat, ini akan menjadi sinyal yang secara teleologis akan mengantar negara dan bangsa ini makin terpuruk,” ungkapnya.

Sumber: republika.co.id

 

IDEAS: Sembilan dari Sepuluh Daerah Paling Defisit Kurban Berada di Jawa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Askar Muhammad mengatakan sembilan dari sepuluh wilayah defisit daging kurban terbesar berada di pulau Jawa pada momen Idul Adha tahun ini.

Wilayah tersebut yaitu Garut (-1.96 ribu ton), Cianjur (-1.91 ribu ton), Brebes (-1.62 ribu ton), Grobogan (-1.33 ribu Ton), Jember (-1.3 ribu ton), Pamekasan (-1.24 ribu ton), Probolinggo (-1.13 ribu ton), Cirebon (-1.13 ribu ton), Bangkalan (-1.07 ribu ton).

“Sembilan dari sepuluh daerah paling defisit daging kurban tersebut didominasi oleh daerah pedesaan Jawa, satu daerah yang berada di luar Jawa yaitu Kabupaten Bone dengan defisit sebesar 1.070 ton,” kata Askar dalam diskusi hasil riset yang bertajuk ‘Ekonomi Kurban 2021’ pada Rabu, (14/07/2021).

Askar menilai banyaknya daerah defisit kurban berada di Jawa terjadi karena jumlah mustahik atau masyarakat bawah di daerah tersebut lebih banyak dibanding potensi Pekurban atau Shohibul Qurban yang diproyeksikan.

Berbeda dengan daerah pedesaan Jawa tersebut, DKI Jakarta sebagai metropolitan terbesar di Jawa berpotensi menghasilkan 22 ribu ton daging kurban, Sedangkan kebutuhan mustahik di Jakarta hanya sekitar seribu ton, sehingga terdapat potensi surplus 21 ribu ton daging di Jakarta.

Dari perhitungan IDEAS, selain Jakarta daerah yang berpotensi mengalami surplus daging kurban adalah Bogor Raya, Depok dan Bekasi Raya (11 ribu ton), Bandung Raya (6 ribu ton), Tangerang Raya (5 ribu ton), dan Surabaya Raya (5 ribu ton).

“Surplus daging kurban terjadi karena kelas menengah-atas muslim terkonsentrasi di perkotaan utama Jawatersebut, maka potensi kurban terbesar kami perkirakan datang dari wilayah-wilayah ini,” kata Askar.

Askar menambahkan bahwa kesenjangan antara potensi dan kebutuhan daging kurban ini menimbulkan potensi distribusi kurban yang tidak merata. Dengan demikian, terdapat potensi mismatch yang besar dalam penyaluran daging kurban jika tidak dilakukan rekayasa sosial.

 

“Tanpa rekayasa sosial, distribusi daging kurban berpotensi hanya beredar di wilayah yang secara rata-rata konsumsi daging-nya justru sudah tinggi,” tutur Askar.

Dari fakta potensi daerah surplus-minus kurban ini, maka program pendistribusian hewan kurban keluar dari daerah asal shahibul qurban yang banyak dilakukan lembaga amil zakat saat ini adalah tepat dan positif.

 

Pada kesempatan yang sama Ketua Tebar Hewan Kurban (THK) Dompet Dhuafa 2021 Ahmad Faqih Syarafaddin mengatakan, sejak tahun 1994 lembaganya telah melakukan program distribusi hewan kurban dari daerah surplus ke daerah defisit.

 

“Program THK Dompet Dhuafa memprioritaskan penerima manfaat di seluruh Indonesia, terutama masyarakat di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal serta daerah lain yang kerap defisit daging kurban saat Idul Adha,” ujar Ahmad Faqih.

 

Faqih mengungkapkan fakta lapangan yang ditemukan lembaganya ada daerah di indonesia yang masyarakatnya hanya satu tahun sekali mengkonsumsi daging. Bahkan ada daerah di pulau Manipa-Ambon selama tujuh tahun tidak pernah mengkonsumsi daging.

 

“Mungkin bagi yang tidak pernah turun ke lapangan tidak percaya hal tersebut, tetapi kami benar-benar menemukannya dan daerah seprti ini yang menjadi sasaran distribusi kurban kami,” kata Faqih.

 

Tahun ini Dompet Dhuafa menargetkan kenaikan penghimpunan kurban THK sebesar 20 persen dibandingkan penghimpunan pada 2020. Jumlah tersebut setara dengan 52.480 ekor hewan kurban yang berupa domba dan kambing.

 

“Kami tetap optimis dengan target yang telah disepakati, apalagi kebutuhan pemerataan distribusi kurban sangat urgent terutama pada masa pandemi ini,” tutup Faqih.[]

 

Program Sertifikasi Halal Gratis UMK Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kemenag segera meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatan kelas dan kualitas produk UMK.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Sehati untuk UMK dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal, penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

“Pemerintah sangat memperhatikan kemajuan UMK. Untuk itu, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH akan meluncurkan program ini,” jelas Menag saat menggelar rapat dengan Plt Kepala BPJPH Mastuki di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Hadir, para staf khusus Menag; Abdul Rochman, Nuruzzaman, Ishfah Abidal Aziz, Wibowo Prasetro, dan Qodir, serta Sekretaris BPJPH Arfi Hatim.

Sasaran program Sehati ini adalah pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu untuk sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH, Kementerian/Lembaga lain di pusat atau daerah, serta lembaga lain, seperti lembaga sosial, lembaga keagamaan atau mitra penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya.

Plt. Kepala BPJPH Mastuki mengatakan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, terdaftar sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia yang secara bertahap wajib memiliki sertifikat halal pada tahun 2024.

“Mengacu pada data BPS tahun 2019, Pemerintah melalui BPJPH telah memberikan sertifikat gratis kepada 3.179 pelaku usaha,” tutur Mastuki.

“Mulai tahun 2021 ini target program Sertifikasi Halal Gratis akan ditingkatkan menjadi 15.000 UMK, dengan harapan pada tahun 2024 target jutaan UMK telah bersertifikat halal,” pungkas Mastuki.

Taliban Menawarkan Gencatan Senjata Tiga Bulan dengan Imbalan Pembebasan 7000 Tahanan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Seorang negosiator pemerintah Afghanistan pada hari Kamis (15/07/2021) mengatakan bahwa Taliban telah menawarkan gencatan senjata tiga bulan dengan imbalan pembebasan 7.000 tahanan pemberontak, penawaran tersebut diajukan ketika kelompok militan Taliban melanjutkan serangan besar-besaran di seluruh negeri.

“Ini adalah permintaan besar,” kata Nader Nadery, seraya menambahkan bahwa gerilyawan juga menuntut penghapusan para pemimpin Taliban dari daftar hitam PBB.

Pengumuman itu muncul ketika penjaga Pakistan menggunakan gas air mata pada hari Kamis untuk membubarkan ratusan orang yang mencoba menerobos perbatasan ke Afghanistan.

Perbatasan ditutup sehari sebelumnya oleh Pakistan setelah Taliban berhasil merebut distrik Spin Boldak dari pemerintah Afghanistan, keberhasilan ini melanjutkan keuntungan besar yang diperoleh para pejuang sejak pasukan asing meningkatkan penarikan tentara mereka dari Afghanistan.

“Massa yang terdiri dari sekitar 400 orang berusaha menerobos gerbang dengan paksa. Mereka melemparkan batu, yang memaksa kami menggunakan gas air mata,” kata seorang pejabat keamanan di perbatasan barat daya Chaman disisi Pakistan, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Dia mengatakan sekitar 1.500 orang telah berkumpul di perbatasan, menunggu untuk menyeberang sejak Rabu.

“Kami harus mengenakan tongkat pemukul untuk membubarkan mereka karena orang-orang mulai menjadi tak terkendali,” kata seorang pejabat perbatasan kedua, yang juga tidak mau disebutkan namanya.

Jumadad Khan, seorang pejabat senior pemerintah di Chaman, mengatakan situasinya sekarang “terkendali”.

Sebuah sumber Taliban Afghanistan mengatakan kepada AFP bahwa ratusan orang juga berkumpul di pihak Afghanistan, berharap bisa masuk ke Pakistan.

“Kami sedang berbicara dengan pihak berwenang Pakistan. Sebuah pertemuan formal untuk membuka perbatasan dijadwalkan hari ini, dan mudah-mudahan, itu akan dibuka dalam satu atau dua hari,” katanya.

Perlintasan tersebut menyediakan akses langsung ke provinsi Balochistan Pakistan dimana kepemimpinan tertinggi Taliban telah bermarkas selama beberapa dekade bersama dengan sejumlah pejuang cadangan yang tidak diketahui jumlahnya yang secara teratur memasuki Afghanistan untuk membantu meningkatkan kekuatan barisan pasukan mereka.

Sebuah jalan raya utama yang mengarah dari perbatasan menghubungkan ke ibukota komersial Pakistan Karachi dan pelabuhan yang luas di Laut Arab, yang dianggap sebagai kunci utama bagi perdagangan heroin Afghanistan bernilai miliaran dolar yang telah memberikan sumber pendapatan penting bagi peti perang Taliban selama bertahun-tahun.

Spin Boldak adalah wilayah yang terbaru dalam serangkaian penyeberangan perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan yang berhasil direbut oleh para pejuang Taliban dalam beberapa pekan terakhir, karena mereka berupaya menghentikan pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh Kabul sambil juga mengisi pundi-pundi mereka sendiri.

Kementerian dalam negeri Afghanistan membantah bahwa Taliban telah mengambil daerah itu meski terlihat di media sosial dibanjiri dengan foto-foto pejuang Taliban yang sedang bersantai di kota perbatasan tersebut.

Beberapa jam setelah penyeberangan jatuh, seorang reporter AFP di Pakistan melihat sekitar 150 pejuang Taliban mengendarai sepeda motor, mengibarkan bendera Taliban dan menuntut untuk diizinkan menyeberang ke Afghanistan. (Bahri)

Sumber: The New Arab