Serangan Taliban Merupakan Ancaman Eksistensial Bagi Pemerintahan Afghanistan

AFGANISTAN(Jurnalisla.com)–Pemerintah Afghanistan menghadapi “ancaman eksistensial” setelah Taliban meningkatkan serangan mereka pasca kesepakatan AS Februari 2020 dengan Taliban, sebagaimana dilaporkan badan pengawas AS pada Kamis (29/07/2021).

Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) mengatakan dalam laporannya, serangan Taliban terhadap target Afghanistan melonjak dari 6.700 dalam periode tiga bulan hingga kesepakatan Doha menjadi 13.242 pada periode September-November 2020. Dan serangan tetap berada diatas 10.000 dalam setiap periode tiga bulan berikutnya.

Amerika Serikat setuju untuk menarik semua pasukan dari Afghanistan dengan harapan Taliban akan merundingkan kesepakatan damai dengan pemerintah Kabul.

Namun sejak saat itu pembicaraan damai Taliban dengan pemerintah Afghanistan terhenti, tetapi AS tetap melanjutkan penarikan pasukan ke tingkat hanya tersisa beberapa ratus sekarang, dengan batas waktu sampai 31 Agustus untuk penarikan keseluruhan.

Selama Januari-Maret 2020, hanya ada 510 kematian warga sipil dan 709 korban jiwa, terang SIGAR dalam laporannya, mengutip data dari pasukan gabungan AS-NATO di Afghanistan.

Setelah itu jumlahnya melonjak, mencapai 1.058 kematian dan 1.959 terluka pada kuartal ketiga tahun 2020 dan terus berlanjut pada level yang tinggi. Data terakhir, untuk April dan Mei tahun ini, menunjukkan 705 kematian warga sipil dan 1.330 korban, ungkap SIGAR dalam laporannya.

“Tren secara keseluruhan jelas ini tidak menguntungkan bagi pemerintah Afghanistan, yang dapat menghadapi ancaman eksistensial jika tidak ditangani,” kata inspektur jenderal badan pengawas itu, John Sopko.

Lebih lanjut John Sopko mengatakan laporan itu menunjukan gambaran serius yang kontras dengan “menyebarnya optimisme berlebihan” yang menandai upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan memperkuat Afghanistan.

“Berita yang keluar dari Afghanistan kuartal ini suram,” katanya.

Dihadapkan oleh serangan baru Taliban, pasukan keamanan pemerintah Afghanistan “tampak terkejut dan tidak siap, dan sekarang mundur.” sambung Sopko.

“Yang sangat mengkhawatirkan adalah kecepatan dan kemudahan Taliban yang tampaknya merebut kendali distrik di provinsi utara Afghanistan, sebuah daerah yang pernah menjadi benteng sentimen anti-Taliban.” pungkasnya. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Ratusan Alumni Tuntut Rektor UI Diberhentikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) bergabung bersama atas dasar rasa keprihatinan terhadap situasi UI saat ini yang telah memerosotkan wibawa dan marwah UI di masyarakat luas.

 

“Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pernyataan pertama sebelum ini, dengan ini kami meneguhkan dan menegaskan kembali sikap,” dalam keterangan yang ditandatangani ratusan alumni UI yang diterima Jurnalislam.com baru-baru ini.

Alumni UI menilai, sebagai seorang guru besar sudah seharusnya Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D mengetahui bahwa di dalam statuta UI, merangkap jabatan adalah dilarang dilakukan Rektor UI.

“Karena itu keikutsertaan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D yang saat itu sedang menjabat Komisaris Utama BNI dalam proses pencalonan diri pada pemilihan rektor periode 2019-2024 telah cacat sejak awal,” tambah pernyataan tersebut.

“Bahwa dengan ini maka kami meminta agar Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Rektor UI periode 2019-2024, karena secara nyata telah tidak jujur, membiarkan dan membenarkan kesalahnnya dengan sengaja mencalonkan diri, hingga ditetapkan sebagai Rektor UI periode 2019-2024,” tegas pernyataan yang ditandatangani 672 alumni UI.

Pemerintah Tak Tahu Kapan Pandemi Berakhir, Minta Siap Berdampingan dengan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama satu setengah tahun lamanya. Kasubbid Tracing, Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan covid-19, Kusmedi Priharto pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan pandemi Covid-19 ini akan berlangsung.

 

“Jadi, kita tahu bahwa kita sudah satu setengah tahun ya mengalami masalah Covid ini. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi sampai berapa lama Covid ini akan berada. Dan bagaimana nanti kita dapat mengatasi masalah ini,” ungkap dalam dialog secara virtual dari kanal resmi BNPB, Kamis (29/7/2021).

Bahkan, kata Kusmedi, beberapa negara yang telah membuka lockdown pun akhirnya kembali melaksanakan kebijakan lockdown. “Beberapa negara yang sudah tadinya melepas lockdown akhirnya kembali lagi pada lockdown, kembali lagi pada lockdown,” katanya.

Oleh karena itu, Kusmedi mengatakan kini sewajarnya mempersiapkan diri untuk berdampingan dengan dengan Covid-19. “Maka sudah sewajarnya lah kita mempersiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan Covid.”

“Seperti pada waktu dulu ada flu Spanyol yang ada di Indonesia juga yang sampai dengan 100 tahun. Akhirnya bagaimanapun juga masyarakat harus beradaptasi terhadap kehidupan-kehidupan yang berhubungan dengan masalah penularan daripada Covid ini sendiri,” kata Kusmedi.

Kusmedi mengatakan bahwa Covid-19 berbeda dengan virus-virus yang ada sebelumnya.

“Satu hal yang perlu saya tegaskan kepada masyarakat, bahwa Covid ini berbeda. Virusnya seperti SARS-Cov-1 itu dia ada memiliki perantaranya yaitu unggas. Ada flu babi perantaranya babi, ada flu burung media perantaranya burung, ada demam berdarah media perantaranya nyamuk.”

Sumber: sindonews.com

Satgas Ingatkan Tak Ada Orang Yang Kebal Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito menegaskan dalam pengendalian Covid-19 (virus Corona) di hulu sampai hilir harus terintegrasi.

Ganip menegaskan, Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di daerah harus menjadi ujung tombaknya.

“Antara penanganan di hulu dan di hilir ini harus kolaboratif. Harus menjadi satu rangkaian penanganan Covid-19 yang terintegrasi dengan baik,” tegas Ganip dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/7/2021).

Adapun implementasinya, PPKM Mikro yang berada di sektor hulu harus menjadi ujung tombak dalam pengendalian Covid-19 dengan melakukan empat fungsi mulai dari pencegahan, pembinaan, pengamanan dan dukungan.

 

Ganip juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada manusia yang kebal terhadap Covid-19. “Virus itu yang membawa manusia,” jelas Ganip yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

“Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap Covid-19,” pungkasnya.

 

 

Sumber: viva.co.id

Kematian Kasus Akibat Covid di Indonesia Capat 36 Persen, Pemerintah Harus Ekstra Waspada

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah mengatakan secara nasional terjadi peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 mencapai 36 persen.

 

Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas), Irwandy, SKM, MScPH, MKes. Irwandy bahkan menyebut bahwa jumlah kematian akibat Covid-19 di luar Pulau Jawa juga meningkat.

 

“Benar, angka kematian di Bulan Juli ini sangat tinggi, bahkan trendnya mulai bergeser ke daerah-daerah di Luar pulau Jawa juga saat ini,” kata Irwandy, Kamis (29/7/2021).

 

“Pemerintah dan pemerintah daerah harus waspada.” Irwandy berkata, menurut data Covid-19 di Indonesia hingga Rabu, 28 Juli 2021, tingkat kematian kasus (case fatality rate) adalah 2,70 persen.

 

Angka tersebut lebih tinggi dibanding angka rata-rata dunia (2,14 persen) dan tingkat kematian kasus di Asia (1,44 persen).

 

Tingkat kematian yang sangat tinggi ini, menurut Irwandy, tak lepas dari sistem kesehatan kita yang tidak siap.

 

“Penyebab tingginya angka kematian saat ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tapi persoalannya sudah sistematik. Sistem kesehatan yang tidak siap,” ungkap Irwandy.

 

Sumber: kompas.com

China: Taliban Miliki Peran Penting di Afganistan

Redaktur: Mazaya

BEIJING(Jurnalislam.com) — China pada Rabu mengatakan Taliban memiliki peran penting dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, dan rekonstruksi Afghanistan. Pernyataan itu datang dari Wang Yi, anggota dewan negara dan menteri luar negeri China, selama pertemuan dengan delegasi sembilan anggota Taliban yang dipimpin oleh Mullah Baradar Akhund, kepala kantor politik kelompok itu di Qatar.

“Wang mengungkapkan Taliban Afganistan adalah kekuatan militer dan politik yang penting di Afghanistan dan diharapkan memainkan peran penting dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, dan rekonstruksi negara itu,” kata Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam sebuah konferensi pers di Beijing.

“Kami berharap Taliban Afghanistan akan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, menjunjung tinggi perdamaian, menetapkan tujuan perdamaian, membangun citra positif dan mengejar kebijakan inklusif,” ujar Lijian.

Sebelumnya pada hari yang sama, juru bicara Taliban Mohammad Naeem mengatakan di Twitter bahwa pertemuan itu berfokus pada masalah politik, ekonomi dan keamanan yang terkait dengan kedua negara, situasi saat ini dan proses perdamaian di Afghanistan.

Menyambut undangan Beijing, delegasi Taliban tiba di China dalam kunjungan selama dua hari pada Selasa dan bertemu dengan Wang di kota Tianjin. Para pemimpin Taliban juga bertemu dengan wakil menteri luar negeri China dan perwakilan khusus negara itu untuk Afghanistan.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah dan Biro Haji Diminta Cari Solusi Pembatasan Haji

Redaktur: Mazaya

,JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komnas Haji dan Umroh meminta pemerintah melalui Kementerian dan Lembaganya membahas kebijakan Arab Saudi yang mengharuskan jamaah Indonesia karantina selama 14 hari. Pemerintah RI harus mengambil sikap mengizinkan rakyatnya berangkat umroh atau tidak.

“Komnas mendorong jajaran pemerintah dari Kemenag, Kemenlu, Kementerian perhubungan, imigrasi, otoritas bandara, kementerian kesehetan dan Satgas Covid 19 serta DPR untuk duuduk bersama menyelesaikan masalah ini,” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj kemarin.

 

Mustolih mengatakan, persoalan ini memang tidak mudah untuk dipecahkan, karena problem utamanya ada pada persoalan penanganan Covid-19 yang terus mengalami dinamika. Termasuk juga di dalamnya menganai perbedaan soal pengunaan vaksin. Di mana vaksin yang digunakan di Indonesia ternyata tidak diakui oleh otoritas Arab Saudi.

Ia memastikan, harus ada kebijakan yang memberikan win-win solution baik itu bagi jemaah maupun PPIU. Termasuk juga bagaimana pemerintah kita meyakinkan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan vaksinasi.

Karena masuknya Indonesia sebagai negara yang ditanguhkan umrah juga berdampak sangat serius bagi roda perekonomian pelaku usaha di Arab Saudi. Sebab Indonesia menjadi merupakan penyumbang calon umrah terbesar dan dikenal sebagai jamaah yang royal yang memberikan kontribusi pendapatan ekonomi menjanjikan pada musim-musim sebelum pandemi.

Memang sektor umrah penyelenggarannya B to B (buisnes to business) atau murni swasta, berbeda dengan haji yang penyelenggarannya G to G (government to government), akan tetapi tetap saja pemerintah harus bertanggungjawab sebagai pihak yang akan meembrikan izin. Khususnya tanggungjawab terhadap keselamatan warganya.

“Perlu diingat menjalankan ibadah juga bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan merupakan hak warga bangsa dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pelaksaannnya,” katanya.

Menurut catatanya jumlah umrah yang berasal dari Indonesia sebelum pandemi mencapai 1 juta orang. Tentu saja jumlah yang potensial memutar ekonomi Arab Saudi.

“Jadi rugi jika Arab Saudi tidak mengizinkan jamaah umroh Indonesia,” katanya.

Memang kata dia, kabar adanya pembukaan penyelanggaraan ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi Agustus mendatang sebeneranya menjadi kabar gembira bagi kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi sekalugis juga berita yang kurang mengembirakan bagi keum muslimin di Indonesia.

Sumber: ihram.co.id

 

Inggris Izinkan Warga AS dan Uni Eropa Masuk Tanpa Karantina

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com)—Inggris akan membuka akses masuk bagi warga Amerika Serikat dan Uni Eropa, kecuali Prancis, tanpa perlu melakukan karantina saat kedatangan, kata pemerintah Inggris dalam pengumumannya, Rabu (28/7).

“Kami membantu menyatukan kembali orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dengan keluarga dan teman-teman mereka,” ujar Menteri Transportasi, Grant Shapps, dalam cuitannya, menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan mulai berlaku mulai 2 Agustus nanti.

Para pelancong yang diizinkan masuk tanpa karantina adalah mereka yang  telah mendapatkan vaksin dosis lengkap, disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Badan Obat-obatan Eropa.

Namun mereka tetap perlu melakukan tes Covid-19 sebelum keberangkatan dan melakukan tes kembali pada hari kedua setelah tiba di Inggris. Aturan terpisah akan terus berlaku bagi mereka yang datang dari Prancis.

Mereka yang bepergian dari negara daftar kuning, yang mencakup sebagian besar Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak sepenuhnya divaksinasi masih harus dikarantina pada saat kedatangan. Pemerintah juga mengkonfirmasi dimulainya kembali penerbangan internasional. “Ini kemajuan yang bisa kita nikmati,” tulis Shapps.

Inggris berada di tengah-tengah gelombang lain virus karena apa yang disebut varian delta, meskipun jumlah kasus telah turun selama seminggu terakhir, sementara upaya vaksinnya telah melihat lebih dari 70 persen orang dewasa sepenuhnya ditusuk.

Sementara itu pemerintah devolusi Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menetapkan kebijakan kesehatan mereka sendiri, dan memutuskan aturan perjalanan luar negeri mereka sendiri.

Sumber: ihram.co.id

Kemenag- Pemprov DKI Kerja Sama Gelar Vaksinasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi untuk warga di lingkungan Kelurahan Kebon Sirih Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Vaksinasi berlangsung di Wisma Haji Kementerian Agama, Jalan Jaksa No. 30 Jakarta. Vaksinasi ini menargetkan sekitar 250 peserta, warga kelurahan Kebon Sirih. Tampak hadir, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor yang juga bermukim di Wisma Haji.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Agama yang bersedia membantu memfasilitasi kegiatan ini. Pelaksanaan vaksin memang perlu keterlibatan dan kepedulian dari banyak pihak, karena sejatinya program ini merupakan proyek kemanusiaan akan banyak manfaatnya bagi umat,” ujar Lurah Kebon Sirih Syamsul Maarif.

Kepala Puskesmas Kebon Sirih Drg. Nani Khairiani mengatakan ada 6 dokter, 1 perawat dan 2 tenaga admin yang diterjunkan padavaksinasi di Wisma Haji Kementerian Agama.

“Dokter dan perawat yang bertugas pada hari ini berasal dari Puskesmas Kebon Sirih dan Puskesmas Menteng  serta dibantu oleh petugas dari Kelurahan Kebon Sirih,” ujar Nani.

“Vaksinasi di Wisma Haji ini merupakan upaya kita untuk memudahkan masyarakat, memperoleh vaksin yang dekat dengan pemukiman penduduk,” tambah Nani.

Isman, warga RW 8 Kebon Sirih mengaku senang dan terbantu dengan pelaksanan vaksin di Wisma Haji Jalan Jaksa. Menurut Isman, kemudahan-kemudahan yang sudah diinisiasi pemerintah seperti ini harus dimanfaatkan oleh warga.

“Kami sangat terbantu dengan kegiatan vaksin yang dekat sekali dengan pemukiman, sehingga warga tidak terlalu khawatir keluar rumah apalagi dimasa pandemi covid 19 seperti sekarang ini,” ujar Isman.

Isman juga mengingatkan untuk warga lainnya agar dapat memanfaatkan momen ini dan mengikuti himbauan pemerintah. “Untuk yang belum vaksin, gak usah takut ikut vaksin yuk, gak sakit kok,” pungkas Isman.

PM Pakistan : AS Benar-benar Mengacaukan Afghanistan

Redaktur: Mazaya

PAKISTAN(Jurnalislam.com)Amerika Serikat “benar-benar mengacaukan situasi di Afghanistan”, kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam sebuah wawancara yang disiarkan Selasa malam (27/07/2021).

Khan wawancara dengan PBS TV untuk membahas penanganan AS di Afghanistan selama 20 tahun terakhir, dan keputusan Presiden Joe Biden untuk menarik pasukannya dari negara itu ditengah meningkatnya ancaman Taliban.

Menanggapi komentar pewawancara Judy Woodruff bahwa Pakistan “dituduh oleh AS dan Afghanistan mendukung pemberontak Taliban”, Khan mengatakan dia “kecewa” bahwa Pakistan “disalahkan atas apa yang terjadi di Afghanistan”.

Dia berkata: “Saya pikir AS telah benar-benar mengacaukan situasi di Afghanistan.”

“Mereka mencoba mencari solusi secara militer di Afghanistan ketika tidak pernah ada solusi itu. Dan orang seperti saya yang mengetahui sejarah Afghanistan, yang terus mengatakan bahwa tidak mungkin solusi secara militer, kami malah dituduh, orang seperti saya disebut anti-Amerika. Saya dijuluki Taliban Khan.” terang PM Khan.

Dia melanjutkan “Ketika saat ini mereka akhirnya memutuskan bahwa tidak ada solusi secara militer, sayangnya, kekuatan tawar Amerika atau pasukan NATO telah hilang. Seharusnya ketika ada 150.000 tentara NATO di Afghanistan, itulah saat yang tepat untuk menempuh solusi secara politik,” sambungnya.

“Tapi begitu mereka mengurangi pasukan menjadi hampir 10.000, dan kemudian, ketika mereka memberikan tanggal penarikan pasukan, Taliban mengira mereka telah menang. Jadi, oleh karena itu, sangat sulit untuk saat ini membuat mereka berkompromi. Sangat sulit untuk memaksa mereka ke dalam solusi politik, karena mereka berpikir bahwa mereka menang.” tegas PM Khan.

Pakistan awal bulan ini membuka kembali sebagian perbatasan dengan Afghanistan yang sempat ditutup ketika Taliban berhasil merebut Spin Boldak dari pasukan pemerintah Afghanistan.

Menurut Reuters, lebih dari 100 truk yang membawa pasokan telah menyeberang dari Pakistan ke Afghanistan.

Namun, pemimpin Pakistan membantah bahwa dia memberikan dukungan kepada Taliban di Afghanistan.

Dimana pada awal bulan ini, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menuduh bahwa lebih dari 10.000 “pejuang Jihadi” telah menyeberang ke Afghanistan dari Pakistan, yang oleh Khan dianggap sebagai “omong kosong mutlak”.

“Ada kamp dengan 100.000 orang. Dan Taliban bukan pakaian militer. Mereka adalah warga sipil biasa,” kata Khan. “Dan jika ada beberapa warga sipil di kamp-kamp ini, bagaimana Pakistan bisa memburu orang-orang ini?” pungkas Khan. (Bahri)

Sumber: The New Arab