Kemenag Ringankan UKT PTKN Karena Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama kembali menerapkan kebijakan untuk memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Tahun Akademik 2021/2022.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, termasuk keluarga mahasiswa PTKN.  Karenanya, kami tahun ini kembali menerapkan kebijakan memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT),” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdani di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Kebijakan tersebut, lanjut Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Wabah Covid19 sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas KMA Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT pada PTKN atas Dampak Wabah Covid-19.

“Kemenag ingin memastikan kelancaran pembayaran UKT dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada PTKN,” terang pria yang akrab disapa Dani ini.

Penetapan Keringanan UKT berlaku bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada PTKN yang terdampak Pandemi Covid-19. Keringanan itu berupa pengurangan UKT atau perpanjangan waktu pembayaran UKT.

Selain bentuk keringanan UKT, KMA 81/2021 juga mengamanatkan, PTKN yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dapat memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa berupa pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil.

Kebijakan ini sudah diterapkan pada  tahun akademik 2020/2021. Saat itu, ada 160.563 mahasiswa penerima keringanan UKT. Jumlah ini terdiri atas 15.153 mahasiswa yang menerima penurunan UKT 1 tingkat, 30.235 mahasiswa, menerima penundaan pembayaran UKT 2 – 4 bulan, dan 6.285 mahasiswa menerima keringanan berupa cicilan pembayaran UKT. Sedang 108.890 adalah mahasiswa yang menerima pengurangan UKT. Prosentasenya bervariasi, mulai dari 10, 15, 20, 25, 30, bahkan hingga 100%.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno menambahkan, keringanan UKT dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan pendukung yang sah. Bukti tersebut antara lain berupa, status orang tua/wali telah meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha; atau menurun pendapatannya secara signifikan.

Suyitno menambahkan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2021-2022 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan. “Rektor/Ketua PTKN menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT pada PTKN,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Rektor/Ketua PTKN juga diberikan kesempatan untuk bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT bagi mahasiswa.

Suyitno meminta kepada para Rektor/Ketua PTKIN untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh program keringanan UKT dan menyosialisasikan secara intensif kepada sivitas akademika, organisasi kemahasiswaan dan segenap lapisan masyarakat.

Umrah Indonesia Tunggu Situasi Covid Mereda

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah sepakat memprioritaskan penanganan Covid-19 sambil menunggu dan menyusun kebijakan selanjutnya. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar pada Sabtu (31/7) lalu.

Rapat digelar secara daring antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara terkait lainnya dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kesimpulannya, semua unit kerja yang ada di dalam rapat tersebut sudah maksimal berusaha. Namun jawabannya adalah karena kita harus memulihkan Covid-19 lebih baik lagi,” kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Rersfiadi, Ahad (1/8).

Syam mengatakan, semua dapat kembali bergerak memulai usahanya di sektor penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bila persoalan Covid-19 sudah selesai. Saat ini, Saudi belum bisa mengizinkan masuknya jamaah umrah maupun haji dari Indonesia, salah satunya, karena kasus Covid-19 yang masih tinggi. “Kuncinya yaitu Covid-19 di Indonesia belum dikatakan sudah kondisi aman,” katanya.

Syam mengatakan, setelah menggelar pertemuan pada Sabtu kemarin, rapat akan dilanjutkan dengan materi pembuatan prosedur operasional standar (POS). Regulasi akan diterbitkan jika penyelenggaraan ibadah umrah berjalan dalam kondisi pandemi dan sesudah pandemi. “Karena akan menyesuaikan KMA (keputusan menteri agama)-nya agar nggak cepat berubah-ubah,” katanya.

Seperti dikutip situs Kemenag, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi mengatakan, pihaknya dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi.

“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” kata Khoirizi, Sabtu (31/7).

Upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.

“Namun, saat ini, semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid,” ujarnya.

 

Smart City dan Peran Penting Perguruan Tinggi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, transformasi digital menjadi program prioritas pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pembangunan kota cerdas (smart city) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Untuk itu, peran serta para akademisi atau peneliti di perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam merumuskan langkah strategis pengembangan smart city.

“Saat ini smart city sudah menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi kota. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perguruan tinggi sebagai salah satu stakeholders untuk menyediakan riset-riset inovatif yang memberikan solusi terhadap permasalahan berbagai kota yang ada di Indonesia,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Pembukaan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) Tahun 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (02/08/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kegiatan Riset dan Rating Tranformasi Digital & Kota Cerdas Indonesia 2021 ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan kota agar menjadi kota cerdas yang bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada.

“Kegiatan ini juga harus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan literasi digital, serta mengevaluasi proses transformasi digital di Indonesia secara mandiri,” jelas Wapres.

Dalam kesempatan ini pula Wapres mengapresiasi Intitut Teknologi Bandung (ITB) karena telah berkontribusi merumuskan berbagai indikator dan konsep transformasi dalam pembangunan kota cerdas untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada ITB yang telah menyumbangkan konsep pembangunan kota cerdas melalui Garuda Smart City Framework yang telah memberikan indikator kota cerdas dan gambaran bagaimana melakukan transformasi menuju kota cerdas. Saya harapkan pemerintah kota bisa memanfaatkan penelitian ITB ini untuk meningkatkan kinerjanya dan mampu memperbaiki kualitas kota sesuai aspirasi masyarakat,” harapnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga dapat memberikan rumusan pedoman dalam pengambilan kebijakan, evaluasi, dan pengembangan tata kelola kota yang ideal di Indonesia.

“Saya minta kegiatan ini tidak hanya menjadi sekadar riset pemeringkatan (rating) saja, namun bisa menjadi ajang pembelajaran bersama untuk mendukung pembangunan Indonesia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.

Ingat 5 M+ 1 D, Jaga Prokes Plus Doa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak seluruh jajaran pimpinan pemerintahan, kementerian/lembaga, aparatur sipil negara, TNI/Polri, ulama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasikan protokol kesehatan dan memberi contoh nyata di tengah masyarakat.

Ajakan ini disampaikan Menag saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin dalam Zikir dan Doa Kebangsaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar secara virtual.

“Kampanye kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan: Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilitas, Mengurangi Kerumunan, serta Doa, atau kampanye 5 M+1D perlu dimasifkan agar menjangkau semua lapisan masyarakat di mana pun,” ujar Menag. Minggu (1/8/2021).

 

Dalam kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar secara luring dan daring ini, berhimpun para tokoh lintas agama. Mereka memanjatkan doa sesuai keyakinan dan tata cara masing-masing untuk keselamatan dan kemaslahatan seluruh bangsa.

Menurut Menag, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan dan menjaga spirit serta menyempurnakan ikhtiar lahir bangsa dalam melewati masa-masa sulit bencana Covid-19, sebagai umat beragama hendaknya melengkapi upaya tersebut dengan zikir dan doa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana.

“Menghadapi pandemi yang hinga kini juga belum usai, perlu masing-masing kita menundukkan kepala, bersimpuh, dan memuji keagungan Tuhan, menambah kekuatan iman dan ketabahan. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu menangani Covid-19,” tandas Menag.

“Sejalan dengan keyakinan kita sebagai umat beragama, doa adalah senjata ampuh bagi orang beriman,” sambungnya.

Gus Menteri menambahkan, doa adalah penenang jiwa, dan doa merupakan penumbuh harapan hidup. Kehidupan harus dijaga sebagai anugerah tersebar dari Tuhan.

Setiap bencana dan cobaan yang diturunkan Tuhan, lanjut Menag, adalah untuk menyadarkan manusia agar mawas diri dan kembali mendekatkan diri kepada-Nya serta mengikuti petunjuk hidup yang diberikan-Nya.

 

“Semoga pandemi lekas berakhir dan kehidupan normal dapat kita nikmati kembali dengan senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan-Nya melebihi masa-masa sebelumnya,” harap Menag.

Taliban Masuki Ibu Kota Provinsi Helmand, Bentrok Dengan Pasukan Afghanistan

Redaktur: Mazaya

AFGANISTAN(Jurnalislam.com)–Pasukan keamanan Afghanistan dan Taliban terlibat pertempuran sengit selama dua hari terakhir setelah gerilyawan memasuki ibu kota provinsi selatan Helmand, kata pejabat setempat pada Jumat (30/07/2021) ketika warga sipil bergegas mengungsi dari kota itu.

Ketika pasukan asing AS hampir menyelesaikan penarikan seluruh tentaranya, Taliban telah membuat keuntungan teritorial dengan cepat selama dua bulan terakhir tetapi belum merebut ibu kota provinsi.

“Sejak Kamis pagi, Taliban telah melancarkan serangan dari beberapa arah ke kota Lashkargah,” kata seorang pejabat pemerintah kepada Reuters tanpa menyebutkan namanya. Lashkargah adalah ibu kota Helmand, provinsi selatan yang berbatasan dengan Pakistan.

Pejabat itu menambahkan bahwa pasukan keamanan Afghanistan sejauh ini telah menahan upaya Taliban untuk merebut kota itu dengan bantuan angkatan udara Afghanistan, tetapi operasi terhambat oleh kehadiran warga sipil di daerah itu.

“Ratusan keluarga telah meninggalkan daerah itu dan pindah ke tempat lain yang lebih aman,” kata Hafiz Ahmad, seorang warga di salah satu lingkungan Lashkargah kepada Reuters.

Dia mengatakan mereka yang tidak bisa bergerak telah mengunci diri di rumah mereka, dan kota itu terlihat sepi ketika tembakan senjata dan artileri bergema di lingkungan sekitar.

Sebuah laporan PBB minggu ini mengatakan korban sipil telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir di Afghanistan.

Abdul Majid Akhundzada, seorang anggota dewan provinsi Helmand, mengatakan bahwa Taliban telah merebut beberapa daerah di Lashkargah, dan pertempuran sengit terjadi di daerah yang dekat dengan bandara kota itu.

Akhundzada juga mengungkapkan ketakutan bahwa kota itu bisa segera jatuh ke tangan Taliban.

Komandan tertinggi militer Amerika Serikat di kawasan itu mengatakan angkatan udara AS telah meningkatkan serangan udara untuk mendukung pasukan Afghanistan yang terhuyung-huyung menghadapi serangan Taliban.

Sementara itu, sekitar 200 warga Afghanistan akan memulai kehidupan baru di Amerika Serikat pada hari Jumat, mereka adalah para penerjemah yang dikhawatirkan akan terjadi pembalasan Taliban karena mereka telah bekerja untuk Amerika Serikat selama perang 20 tahun di Afghanistan, kata para pejabat AS. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Soal Umrah, Pemerintah-Asosiasi Haji Prioritaskan Penanganan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Arab Saudi diinformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H. Pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk mempriotaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Khoirizi, pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. Hadir, perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.

“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” jelas Khoirizi.

Dikatakan Khoirizi, upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.

“Namun, saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid,” ujarnya.

“Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” sambungnya.

Pertemuan ini, lanjut Khoirizi, juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.

Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

“Lebih baik kita fokus ke penanganan  Covid-19 terlebih dahulu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Menurutnya, dalam konteks pandemi, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi, skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi juga belum diterbitkan pemerintah Saudi.

“Kita perlu fokus dalam penanganan covid dalam negeri. Lalu, ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus,” tuturnya.

“Sambil menunggu, kita benahi tata kelolanya, mulai dari prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya,” sambungnya.

Berkenaan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi, mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah Murni yang menyampaikan bahwa dalam rangka perlindungan, sebaiknya penerbangan direct flight agar jemaah aman dari terpapar covid-19 di negara lain.

“Ïkuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemic covid-19 bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umrah nantinya diberangkatkan pada masa pandemi sehingga mudah dalam pengendaliannya”, tuturnya.

Sementara Kepala Puskes Haji Kemenkes, Budi mengingatkan bahwa kasus Covid masih sangat dinamis.  Kondisi saat ini menurutnya masih sangat sulit untuk melaksanakan umrah. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.

“Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus,” paparnya.

Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. “Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah,” sebut Zaky Zakaria.

“Kami mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah,” sambung Budi Darmawan dari Himpuh.

Dukungan senada disampaikan perwakilan Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.

Keuntungan Industri Nikel Morowali, RI 10% dan Investor China 90%

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Indonesia hanya menikmati keuntungan nilai tambah sebesar 10 persen dari industri bijih nikel di Morowali. Sedangkan sisanya sebesar 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di kawasan industri tersebut.

Menurut Faisal, Perusahaan-perusahan smelter hanya mengolah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) dengan produk akhir sekitar 20-25%,

“Jadi masih di hulu ini belum di hilir, katanyakan hilirisasi. Dan NPI itu sebagian besar di ekspor ke China dan mereka bisa membeli bijih nikel dengan seperempat atau sepertiga harga internasional. Ekspor bijih nikel dilarang ke negara lain karena hanya untuk pengusaha-pengusaha China itu,” ujar Faisal dalam tayangan YouTube Refly Harun, yang diunggah pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lebih lanjut Faisal menerangkan NPI itu di ekspor ke China diolah menjadi produk jadi kemudian Indonesia kembali mengimpornya dari China,

“Produk-produk tadi yang di ekspor ke China jadi garpu, sendok, jadi lembaran baja tahan karat hight quality. Kemudian kita impor lagi dari China. Dan ada rencana bikin pabrik batrai, paling cuma satu,” katanya.

“Kemudian mereka kalau investasinya mencapai tingkat tertentu, mereka mendapat bebas pajak keuntungan 20 sampai 25 tahun,” sambung Faisal.

Faisal mengatakan Indonesia dijadikan ekstensi dari China untuk mendukung industrialisasi di China,

“Jadi kira-kira dari seluruh nilai yang diciptakan dari proses mengolah dari bijih sampai produk-produk smelter maksimal keuntungan yang tinggal di wilayah republik Indonesia ini hanya 10%, dan yang 90% dinikmati China.” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

Faisal Basri Ungkap Masuknya Ribuan TKA China Ditengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Morowali. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

“Ribuan ya, kalau yang 20 atau 200 itu yang tertangkap media tetapi media tidak bisa menangkap seluruh yang masuk ini. Karena modusnya lewat charter flight dari China ke bandara Sam Ratulangi, dari Sam Ratulangi diangkut lagi pakai pesawat Wings Air ke Morowali, itu ribuan setiap bulan di era pandemi,” ungkap Faisal dalam tayangan YouTube Refly Harun, yang diunggah pada Rabu, 28 Juli 2021.

“Oleh karena itu banyak orang protes kita dibatasi kenapa mereka bisa masuk. Atas nama proyek nasional bikin batrai, padahal sampai detik ini belum ada yang bikin batrai,” imbuhnya.

Faisal juga menyinggung ucapan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan TKA China yang masuk hanya 3500 pekerja saja,

“Wong sebulan saja lebih dari 1000. Barangkali betul pak Luhut 3500 itu mungkin yang memiliki izin pekerja, sebagian besar tidak memiliki izin kerja mereka pakai visa kunjungan,” ungkapnya.

Menurut Faisal, TKA China yang datang tersebut bukan hanya tenaga ahli tetapi juga sebagai pekerja buruh,

“Dan gaji mereka utuh karena dibayar dikeluarganya di China, jadi mereka tidak punya efek belanja ke warga sekitarnya karena mereka bawa juru masak sendiri,” katanya.

“Jadi orang yang datang itu tenaga ahlinya sedikit tapi yang banyak adalah tukang kebun, satpam, sopir forklift, dan pekerja buruh yang semacamnya,” pungkas Faisal.

Kemudahan masuknya buruh asing tersebut menimbulkan protes dari berbagai pihak, sebagaimana diketahui data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut ada 29,4 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK hingga dirumahkan tanpa upah.

Kontributor: Bahri

WHO Nilai Indonesia Tidak Aman dari Covid, Minta Tetap Pembatasan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Gelombang kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia diminta tidak terburu-buru untuk melonggarkan pembatasan yang dilakukan untuk menghindari penyebaran kasus.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun meminta pemerintah Indonesia untuk lebih waspada dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam laporan berjudul ‘Situation Report’ disampaikan ada dua provinsi yang mengalami peningkatan di atas 50%.

Dua provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara yang meningkat 58% dan Kalimantan Selatan 50%. Sementara di Pulau Jawa, sebagian besar mengalami penurunan infeksi kecuali di Jawa Tengah.

 

Kemudian WHO juga menemukan tingkat angka positif atau positivity ratedi Indonesia mengalami kenaikan positivity rate hampir mencapai rekor puncak yang pernah dicetak pada Desember lalu. Saat ini tingkat positivity rate di Indonesia mencapai 30,5%.

“Sejak itu, bagaimanapun, proporsi positif telah meningkat dengan cepat dan mantap, mencapai dan tetap pada tingkat CT4 (insiden sangat tinggi) hingga saat ini. Pada 25 Juli, proporsi positif adalah 29,0%,” tulis laporan itu.

Lebih lanjut, WHO menyarankan agar Indonesia terus melanjutkan dan memperketat pembatasan-pembatasan yang telah berlaku saat ini. Pihaknya juga menyebut ketaatan protokol kesehatan juga perlu ditingkatkan.

“Upaya menekan penularan melalui PPKM perlu dilanjutkan dan dipercepat … Sangat penting bagi masyarakat untuk terus berlatih menjaga jarak fisik, tangan dan pernapasan kebersihan, penggunaan masker, menghindari pengaturan keramaian, tertutup dan kontak dekat, dan memastikan ventilasi yang baik untuk membatasi penyebaran Covid-19,” pungkas laporan tersebut.

Sumber: cnbcindonesia

 

Jumlah Pasien Sembuh Covid Mulai Lampaui Kasus Baru

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Jelang berakhirnya penerapan PPKM Level 1-4 pada Senin (2/8/2021) kasus Covid-19 di tanah air menunjukkan penurunan.

Selain itu kabar baiknya jumlah pasien yang sembuh lebih banyak dari tambahan kasus baru. Kementerian Kesehatan mencatat pasien sembuh pada Sabtu (31/7/2021) bertambah 39.372 orang sembuh dari Covid-19, sehingga totalnya 2,770 juta orang.

Jumlah kesembuhan ini melampaui kasus baru yang bertambah 37.284 orang pada hari yang sama, sehingga totalnya 3,409 juta orang. Adapun provinsi yang berkontribusi pada angka kesembuhan ini adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah.

Pasien sembuh Jawa Barat bertambah 6.931 orang sehingga totalnya 475.838 orang. Kemudian Jawa Timur dengan tambahan pasien sembuh 5.165 orang sehingga totalnya 231.908 orang. Selanjutnya DKI Jakarta dengan penambahan angka sembuh 4.963 orang sehingga totalnya 784.630 orang.

 

Kemudian Jawa Tengah yang bertambah 4.592 orang menjadi 305.397 orang, dan Kalimantan Tengah dengan penambahan pasien sembuh 2.192 orang sehingga totalnya 28.785 orang.

Sayangnya meski kasus baru melandai, kasus kematian masih tetap tinggi dengan tambahan 1.808 orang. Dengan begitu total kasus kematian di Indonesia akibat pandemi ini mencapai 94.119 orang.

Sementara itu, tingginya pasien sembuh juga berkontribusi menurunkan kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan sebanyak 3.896 orang. Adapun jumlah kasus aktif di Indonesia saat ini mencapai 545.447 orang. Jumlah kasus baru ini didapatkan dari pemeriksaan 241.761 spesimen, dan saat ini ada 278.618 orang suspek.

Sumber: cnbcindonesia