JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengajak tokoh agama untuk terus menyosialisasikan program vaksinasi. Menurutnya,  peran tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada umat.

Yandri mengatakan, tantangan dalam menyukseskan vaksinasi beragam. Salah satunya, tidak semua masyarakat percaya Covid, dan belum mau untuk divaksin.

Padahal, kata Yandri, vaksin adalah jalan utama keluar dari pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun. “Di kalangan masyarakat, penolakan terhadap vaksinasi masih terjadi. Tentu kami berharap para pemuka agama dapat menjadi penyambung lidah untuk mensosialisasikan program ini,” tutur Yandri saat melakukan kunjungan kerja di kampus UIN Sultan Maulanan Hasanuddin, Serang, Jumat (27/8/2021).

“Sudah cukup lama kita berkutat dengan wabah ini. Saatnya kita lawan. Satu caranya dengan vaksin agar imun kita menjadi kuat. Ingat lho, salah satu penyumbang kematian tertinggi penderita Covid-19 adalah orang-orang yang belum divaksin,” ujarnya lagi.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Wawan Wahyudin. Menurutnya, pelaksanaan vaksin pada institusi pendidikan akan sangat membantu persiapan program belajar tatap muka. Pembentukan herd immunity membutuhkan sinergi semua pihak dalam menyukseskan program vaksinasi.

“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan vaksin di kampus ini dengan jumlah peserta mencapai 4.000 orang. Kami harapkan antusiasme ini akan terus terjadi di sini,” ujar Wawan.

Wawan juga mengingatkan bahwa pelaksanaan vaksin masih akan dilakukan beberapa tahap lagi, hingga target vaksin terpenuhi dan pembelajaran tatap muka dapat segera dilakukan.

Tampak hadir pada kunker di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dirjen Pendis Kemenag M Ali Ramdani, Walikota Serang Syafrudiin, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten Nanang Fatchurohman.

LOMBOK(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan peran dan kontribusi para tokoh agama sangat penting bagi pemerintah yang terus berupaya menanggulangi pandemi dan berbagai dampaknya.

Hal ini disampaikan Menag dalam sambutannya saat Tasyakuran Nasional Hari Ulang Tahun Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ke-86 yang digelar secara daring dan luring.

“Sebagai Menteri Agama saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para Tuan Guru, Ulama, Kyai, Habaib, dan Masyayikh yang terus membersamai umat dalam menghadapi badai Covid-19 yang hingga kini belum usai,” kata Menag, Minggu (29/08/2021).

“Khusus terhadap program vaksinasi massal yang bertujan untuk mencapai herd immunity, kami terus berharap kiranya para tokoh agama berada di garda terdepan dengan memberikan pencerahan dan keteladanan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” sambung Menag.

HULTAH NWDI ke-86
Terkait dengan Tasyakuran Nasional HULTAH NWDI ke-86 , Menag berkisah tentang rekam jejak berdirinya organisasi ini.

Disampaikan Menag, berdiri pada 15 Jumadil Akhir 1356 H/ 22 Agustus 1937 M, Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menjadi cikal bakal berdiri dan berkembangnya madrasah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Tidak hanya sebagai tempat belajar, madrasah ini bahkan menjadi pusat pergerakan kemerdekaan di wilayahnya. Semua berangkat dari ide dan gagasan yang mewujud dalam aksi dan keteladanan Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid selaku pendiri,” kata Menag.

“Sebagaimana kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkan momen haul ini untuk mengingat kembali keteladanan dan kebaikan para pendahulu,” tandasnya.

Mengenang TGKH Muhammad Zainuddin

Setiap kali mengingat Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Menag mengaku selalu terbayang sosok kiai yang sangat mencintai negerinya.  Ketika saat ini banyak orang mendiskusikan kembali tentang agama dan nasionalisme, Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sudah mempraktikkannya sejak era pra kemerdekaan.

Keimanan Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bukan penghalang baginya untuk ikut berjuang merebut kemerdekaan bangsa. Beliau kerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk membela tanah air. Demikian juga paska kemerdekaan, madrasah NWDI menjadi wahana ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai kelanjutan dari kontribusinya terhadap pembangunan negeri ini.

“Tepat sekali jika negara kemudian menganugerahkan Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017,” tegas Menag.

“Dua puluh empat tahun lalu, Almarhum Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah meninggalkan kita. Tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk meneruskan perjuangannya, mengokohkan keimanan umat dan menguatkan kecintaannya kepada tanah air,” lanjutnya.

Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di mata Gus Yaqut adalah sosok pahlawan yang sepanjang usianya dimanfaatkan untuk memperjuangkan agama dan negara.

“Sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan Selamat atas Tasyakur Nasional Hari Ulang Tahun ke-86 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, sekaligus Haul ke-24 Wafatnya Al-Maghfurullahu Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pendiri NWDI dan Pahlawan Nasional, ” tandas Menag.

Ia menambahkan memasuki usia 86 tahun tentu bukan semata deret angka, tapi rentang kiprah yang sangat panjang dalam ikut membangun bangsa. 86 tahun adalah bukti cinta dan keterpanggilan anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan melalui jalur pendidikan.

Bagi Menag beruntung negeri ini pernah melahirkan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, ulama yang memiliki kecintaan yang sedemikian besar terhadap bangsa dan negaranya.

“Ini merupakan teladan sekaligus modal penting bagi kita semua untuk terus berjuang mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, menuju Indonesia Maju. Semoga Allah swt menyertai setiap niat dan Langkah kita,” tutup Menag.

Hadir dalam tasyakuran Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, Menteri BUMN, Erick Thohir, Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyyah, TGB. Dr. H. Muhammad Zainul Majdi, para Tuan Guru, Ulama, Kyai, dan Masyayikh, serta pengurus Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyyah, baik Pusat maupun Daerah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Doktor Disabilitas Netra Ridwan Effendi melakukan riset tentang Al-Qur’an Braille. Mendapat beasiswa dari Baznas, Ridwan meneliti tentang ‘Problematika Al Qur’an Braille (Komparasi Mushaf Standar Al Qur’an Braille Indonesia Dengan Mushaf Al Qur’an Braille Malaysia dan Kuwait, Serta Problematika Penulisan Hamzah)’.

Hasil penelitian ini dibahas dalam webinar tentang “Efektifivitas Pedoman Al Quran Braile” yang digelar oleh Baznas, Kamis (26/8/2021). Di antara temuan penelitiannya, ada kemiripan perabaan antara Hamzah Mufradah dan Syiddah sehingga bisa menjadi kendala bagi pemula.

“Hamzah mufradah pada mushaf Al-Qur’an Braille akan menjadi kendala bagi pemula, yang sering dianggap syiddah dalam perabaannya,” demikian salah satu temuan riset yang dipaparkan Ridwan.
Ridwan berharap hasil risetnya bisa menjadi landasan akademik bagi pemangku kebijakan, ketika akan melengkapi Mushaf Al-Qur’an Braille di Indonesia.

Pimpinan BAZNAS Achmad Sudrajat mengapresiasi keberhasilan RIdwan dalam melakukan riset Al-Qur’an Braille. “Beasiswa riset ini hanya sedikit sumbangan untuk para akademisi. Terkhusus saat ini untuk komunitas disabel netra. Semoga hasil penelitian Dr. Ridwan memberikan manfaat lebih besar untuk ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari kesadaran literasi zakat untuk masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Subdirektorat Pendidikan Al Qur’an, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag Mahrus. Hadir menyampaikan keynote speaker,  Mahrus mengapresiasi beasiswa riset yang digulirkan Baznas.

“Beasiswa riset dengan tema Mushaf Al-Qur’an Braille ini masih jarang dikaji Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  Karena itu, semoga hasil risetnya dapat memberi masukan penting pada pembelajaran Al-Qur’an Braille di Indonesia, yang baru dikenal sekitar tahun 50-an,” ujar Mahrus yang juga mantan Kasi Penelitian pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag.

“Riset Mushaf Al-Qur’an Braille dengan studi kasus Hamzah diharapkan dapat memberi rekomendasi penting pada Lajnah Pentashih Al-Qur’an dan untuk sosialisasi pembelajaran Al-Qur’annya dapat bekerja sama dengan Subdit Pendidikan Al-Qur’an Direktorat PD Pontren Ditjen Pendidikan Islam,” sambungnya.

Diskusi webinar ini dibahas oleh Pentashih Mushaf Al-Qur’an dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kemenag Ahmad Jaeni. Webinar diikuti  78 peserta yang tersebar dari berbagai wilayah Indonesia. Beberapa peserta juga merupakan santri disabilitas netra, mahasiswa, dosen, hingga teman dari beberapa komunitas tuna netra di Indonesia.

Hasil dari Riset dan juga materi paparan presentasi dapat diunduh di publikasi.baznas.go.id dengan judul ‘Efektifivitas Pedoman Al Quran Braile’.

JAKARTA(Juranlislam.com)–Dalam rangka Bulan Muharram yang mulia, Kantor Berita MINA (Mi’raj News Agency) menggelar acara Festival Muharam MINA 1443 H dengan rangkaian beberapa program yang digelar secara hybird (luring dan virtual) pada Sabtu 28 Agustus 2021.

Dalam pelaksanaannya nanti akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah peserta yang terbatas, khususnya mereka yang hadir secara luring.

Festival Muharram MINA 1443 H/2021 M akan menampilkan beberapa program antara lain adalah Penghargaan Muhyiddin Hamidy 1443 H/2021 M untuk Penulis Paling Produktif dan Inspiratif.

Kegiatan yang juga disiarkan langsung dari kanal youtube MinanewsTV merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap pencapaian-pencapaian karya terbaik yang diterbitkan di Kantor Berita MINA, yang merupakan kantor berita umum berlandaskan nilai-nilai Islam terbit dalam tiga Bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris).

Penghargaan tersebut merupakan ajang memotivasi para wartawan/tokoh/penulis/kolumnis untuk lebih banyak lagi berkarya dengan tulisan.

Nama Penghargaan Muhyiddin Hamidy sendiri diambil dari nama salah seorang pendiri, pemimpin umum/pemimpin redaksi pertama Kantor Berita MINA, H. Muhyiddin Hamidy (1933-2014).

Berkiprah menjadi seorang wartawan sejak belia, menjadikan Muhyiddin Hamidy dikenal sebagai tokoh pers.

Mulai dari majalah Merah Putih, Harian Pemuda, Kantor Berita Arabian Press Broad (APB), memimpin harian Aman Makmur di Padang, kemudian ditugaskan di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA selama 40 tahun.

Jabatan paling lama yang dipercayakan kepadanya adalah sebagai Sekretaris Lembaga, orang kedua di kantor berita nasional itu.

Pada tahun 1970-1973 Muhyiddin Hamidy dipercaya menjadi Ketua PWI Pusat, tahun selanjutnya 1973-1978 menjadi wakil ketua dewan pelaksana Bidang Organisasi dan Kesejahteraan PWI Pusat, hingga seterusnya, ia mendapat jabatan penting dalam dewan pers dan SPS.

Penghargaan Muhyiddin Hamidy rencananya akan diselenggarakan setiap tahun, tepatnya di bulan Muharram.

Program berikutnya adalah peluncuran buku “Mutiara Al-Qur’an untuk Kesehatan”. Buku ini merupakan karya terbaru KH.Drs. Yakhsyallah Mansur, MA dari sekian buku yang telah ia tulis.

Dalam acara tahunan itu, Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi akan menyampaikan testimoni soal Penghargaan Muhyiddin Hamidy Award dan peluncuran buku tersebut.

Selain itu digelar juga program Webinar Internasional dengan tema “Solusi Al-Quran pada Masa Pandemi dan Krisis Kesehatan”.

Program tersebut akan menampilkan beberapa pembicara, yaitu KH. Drs. Yakhsyallah Mansur, MA (Pimpinan Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah Indonesia), Aat Surya Syafaat (Wartawan Senior, Pemimpin Redaksi LKBN ANTARA 2016-2017), Dr. H. Hayu S. Prabowo (Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga & Hubungan Luar Negeri, DMI) dan drg. Yohanes Hutasoit, Sp. RKG (dr Yahya), Dokter Radiologi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung.

Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Rifa Berliana Arifin, LC, Kepala Redaksi Bahasa Arab Kantor Berita MINA.

Dalam rangka memberikan semangat positif dan berbagi di masa pandemi dengan mengambil keutamaan di bulan Muharram, Kantor Berita MINA juga akan menyerahkan donasi santunan bagi anak-anak yatim secara simbolis.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) merevisi Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Revisi dilakukan agar substansi regulasinya sesuai dengan UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Pembahasan revisi PP 55 dikemas dalam Focus Grup Discussion di Bogor, 26-27 Agustus 2021. Hadir, sejumlah ulama, akademisi, praktisi pendidikan Al-Qur’an, antara lain: KH. Syaifullah Ma’sum (Jam’iyatul Qurra wal Huffadz), Dr. Ulin Nuha (Institut Ilmu Al-Qur’an), Ust. Syaifudin (Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an). Hadir juga, para pejabat Direktorat PD Pontren.

Draft perubahan PP 55 ini dipaparkan oleh Plt. Kepala Biro Hukum pada Setjen Kementerian Agama RI, Imam Syaukani untuk dibahas bersama dengan peserta FGD.

Membuka acara, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani berpesan bahwa perubahan regulasi, sekurangnya dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni kemanfaatan, kesesuaian dengan regulasi di atasnya, dan keselarasan dengan dinamika kemasyarakatan.

Regulasi juga bersifat mengikat, sehingga jangan sampai menjebak atau menyulitkan masyarakat.  “Semenjak adanya UU pesantren, dituntut penyesuaian kelembagaan secara berjenjang, baik yang bersifat formal maupun non formal untuk lebih memperkuat keberadaan pendidikan keagamaan di masyarakat seperti pada PP No. 55/2007,” ujar M Ali Ramdhani di Bogor, Kamis (26/8/2021).

Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghafur menambahkan, pendidikan keagamaan Islam yang menjadi tugas dan fungsi Subdit Pendidikan Al-Qur’an (PQ) dan subdit Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) memiliki pekerjaan rumah yang besar. Waryono menilai perlu ada penjenjangan dalam pendidikan Al-Qur’an, terutama pada tingkat dasar dan menengah yang masih kosong kelembagaannya.

“Ke depan, diharapkan dengan kehadiran negara untuk Pendidikan Al-Qur’an akan lahir para ahli Al-Qur’an atau penafsir Al-Qur’an dari Indonesia,” terangnya.

Mengutip kitab “Kaifa Nata’ammal Ma’al-Qur’an”, mantan Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga ini menjelaskan, mempelajari Al-Qur’an bukan hanya belajar membaca atau sekadar mendengarkan, tapi juga menguasai dan memahami kandungan isinya. Kalau sudah paham, lalu mengajarkan dan menyampaikannya ke orang lain.

“Al-Qur’an harus sudah dipahami sejak dini, tentu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan peserta didik terutama, agar anak-anak tidak terpapar pemahaman yg tidak relevan dan kontekstual,” pesannya.

Pendidikan diniyah dan pendidikan Al-Qur’an akan memasuki fase baru. Kehadiran negara akan lebih intens melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, baik formal ataupun non formal. Dengan demikian, perubahan PP 55 tahun 2007 diharapkan segera tersusun, sehingga pendidikan keagamaan Islam di masyarakat memiliki ‘rumah’ dan payung hukum yang lebih kuat.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Vaksinasi untuk guru Raudhatul Athfal (RA) dan madrasah terus bergulir. Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani  mengatakan, berdasarkan data EMIS Kemenag, saat ini ada sekitar 52% guru RA dan madrasah yang sudah divaksin.

“Vaksinasi untuk guru RA dan Madrasah terus berjalan. Ada 395.592 guru yang sudah divaksin atau 52%. Sedang 371.130 guru atau 48% lainnya masih menunggu giliran,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

“Total ada 767.722 guru RA dan Madrasah di seluruh Indonesia, terdiri atas 100.967 guru RA, 272.367 guru MI, 260.669 guru MTs, dan 133.719 guru MA,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Dhani ini mendorong para guru untuk pro aktif dalam mengikuti program vaksinasi. Apalagi, pemerintah kini tengah bersiap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk lembaga pendidikan di wilayah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai level 3.

“Dalam PTM terbatas, vaksinasi guru adalah keharusan. Selain itu, semua pihak harus tetap terapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M. Juga terus memanjatkan doa agar pandemi segera berakhir,” pesan Dhani.

“Ini menjadi bagian ikhtiar kita dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta menjaga kesehatan warga madrasah,” lanjutnya.

Secara rinci, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah M Zain menambahkan bahwa ada 47.879 guru RA yang sudah divaksin, terdiri atas 16.857 guru dosis pertama dan 31.022 guru dosis lengkap. Sementara yang belum divaksin berjumlah 53.088 guru.

Untuk MI, 148.023 guru sudah divaksin. Sebanyak 50.474 baru satu kali dan 97.549 sudah dua kali atau lengkap. Adapun yang belum divaksin 124.344 guru.

Di jenjang MTs, ada 132.774 guru yang sudah divaksin, terdiri atas 45.449 guru baru vaksin pertama dan 87.325 guru sudah dosis lengkap. “Guru MTs yang belum divaksin berjumlah 127.895 orang,” sebutnya.

Adapun untuk jenjang MA, ada  66.916 guru yang sudah divaksin. Sebanyak 23.671 baru satu dosia, sedang 43.245 sudah dua dosis.

“Masih ada 66.803 guru MA yang belum divaksin,” jelasnya.

“Mereka yang belum divaksin masih menunggu antrian hingga tiba waktunya melakukan vaksinasi,” tandasnya.

DOHA(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bertolak ke Doha, Qatar, Kamis (26/8). Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno bertemu dengan Perwakilan Kantor Taliban.

“Di sela-sela kunjungan saya ke Qatar, saya juga bertemu dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha (26/08),” kata Menlu Retno melalui akun resmi Twitternya.

Dalam kesempatan bertemu dengan Taliban, Menlu Retno menyampaikan kepada Taliban sejumlah hal. Pertama, Indonesia meminta Taliban menjalankan pemerintahan inklusif di Afghanistan, kemudian menghormati hak-hak perempuan.

“Saya menekankan kepada Taliban untuk memastikan Afganistan tidak menjadi tempat berkembang biaknya organisasi dan kegiatan teroris,” ujar Menlu Retno.

Menyusul insiden ledakan di Kabul, Indonesia juga mengecam keras serangan bom di dekat bandara Kabul, Afghanistan pada Kamis (26/8). Insiden tersebut menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka.

“Indonesia mengecam keras serangan teroris dekat bandara Kabul yang menewaskan puluhan orang dan melukai banyak orang,” kata Kementerian Luar Negeri RI lewat akun Twitter resminya pada Jumat (27/8).

Taliban sebagai penguasa terkini Afghanistan juga turut mengutuk serangan tersebut. Menurut keterangan pejabat Taliban, 13 sampai 20 orang tewas termasuk anak-anak, sedangkan 52 korban lainnya terluka.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, ribuan warga Afghanistan menyemut di bandara Kabul. Mereka berharap dapat disertakan dalam misi evakuasi yang dijalankan negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat (AS).

Sebelum insiden pengeboman terjadi, AS, Inggris, dan Australia telah memberi peringatan kepada warganya di Afghanistan untuk tidak datang ke bandara Kabul. Ketiga negara menyebut ada potensi serangan di sana. AS dijadwalkan mengakhiri misi evakuasinya di bandara Kabul pada 31 Agustus mendatang.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga legislatif dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-1 tahun 2021 yang digelar pada 25-26 Agustus.

Rekomendasi yang dikeluarkan MUI berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, RUU Larangan Minuman Beralkohol, hingga penegakan hukum. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, rekomendasi yang disampaikan MUI sejalan dengan tema mukernas, yaitu penguatan peran ulama, umara, dan umat dalam menghadapi masalah bangsa.

“Rekomendasi terkait berbagai persoalan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan, baik yang bersifat nasional maupun internasional,” kata Amirsyah, Kamis (26/8).

Terkait penanganan pandemi Covid-19, Amisryah mengatakan, MUI menyoroti masih tingginya angka kasus Covid-19 di Tanah Air. MUI menilai hal tersebut disebabkan kurang disiplinnya penegakan protokol kesehatan (prokes) oleh aparat pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Indonesia tidak bisa segera mengakhiri pandemi.

“Pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tepat, hati-hati, terukur, dan berimbang dalam mengatasi masalah wabah virus korona dan dampaknya,” katanya.

Amirsyah menyampaikan, MUI merekomendasikan agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menimbulkan masalah baru pada masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, seperti timbulnya penyakit mental (depresi dan stres), pengangguran, dan kemiskinan baru.

Oleh karena itu, MUI mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan PPKM di lapangan dan dampaknya yang berantai terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi umat, keselamatan jiwa rakyat, dan optimalisasi jaring pengaman sosial.

Beberapa rekomendasi lainnya adalah mendorong pemerintah untuk mendukung upaya riset yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk menemukan vaksin yang tepat dan cocok untuk semua kategori umur. Seperti yang dilakukan oleh peneliti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

“MUI juga mendorong pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri yang dinilai sebagai negara asal virus korona, seperti dari Cina dan India, serta mengawasi secara ketat para pendatang dari berbagai belahan dunia,” katanya.

Hal yang tak kalah penting lainnya untuk dilakukan pemerintah adalah menyiapkan data korban Covid-19, khususnya  anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi. “Agar dapat lebih diperhatikan untuk diberi pengayoman yang memadai,” katanya.

Menurut Amirsyah, MUI melihat pandemi Covid-19 menyebabkan semakin banyaknya pengangguran akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus kepada penyerapan tenaga kerja dalam negeri dan menghentikan tenaga kerja dari luar negeri.

Sumber: republika.co.id