Berita Kunjungan Kerja Ketua Satgas ke Israel Adalah Tidak Benar

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Delegasi Indonesia dilaporkan telah berkunjung ke Israel dalam rangka membahas strategi penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 baru-baru ini. Laman berita The Jerusalem Post per Senin (17/1), menulis bahwa kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Army Radio, sebuah stasiun radio milik militer Israel.

 

Pada laporan tersebut, dikatakan pula bahwa para delegasi pejabat kesehatan dari Indonesia yang juga menyebut nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto bertemu dengan pejabat Israel.

 

“Berita dan laporan yang telah menyebar ke beberapa media nasional maupun internasional itu secara fakta TIDAK BENAR (HOAKS),” kata Abdul Muhari, Ph.D.  Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

 

Menurutnya, Letjen TNI Suharyanto belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu (17/11) lalu.

 

“Di samping itu, mantan Pangdam V Brawijaya itu juga tidak pernah merencanakan akan pergi ke Israel untuk tujuan sebagaimana ditulis dalam berita tersebut,” pungkasnya.

 

 

 

 

RUU IKN Disahkan, Indikasi Presiden Jokowi – DPR Dikendalikan Oligarki Semakin Kuat

JAKARTA(Jurnalislam.com)--Kebijakan Presiden Jokowi yang tetap ngotot memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) secara kilat dan tertutup, memperkuat indikasi hegemoni oligarki di pemerintahan Jokowi – Ma’ruf dan DPR RI.

Pemindahan IKN yang membutuhkan biaya sangat besar, yakni sebesar Rp 466,98 triliun (APBN sebanyak Rp 91,29 triliun, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebanyak Rp 252,46 triliun, dan duit dari Badan Usaha ditargetkan sebesar Rp 123,23 triliun) itu, hanya akan menghambur-hamburkan duit rakyat, termasuk menambah utang baru bagi negara.

Presiden Jokowi dan DPR RI tampak tidak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19, berikut abai dengan suara penolakan warga yang berpotensi tergusur akibat pembangunan IKN. Bahkan, potensi ancaman terhadap perluasan kerusakan sosial-ekologis di Kalimantan Timur tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemindahan IKN.

Demikian juga dengan persoalan kerusakan ekologis di Jakarta yang, sebelumnya, menjadi alasan pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, bukannya diurus serius, justru lari dari masalah. Setumpuk masalah di Jakarta itu, berpotensi besar juga akan terjadi di Kalimantan Timur ketika IKN dipindahkan.

JATAM menilai, pemindahan IKN, berikut pengesahan RUU IKN oleh DPR RI hari ini, mempertegas watak pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan politisi di Senayan yang cenderung bekerja melayani kepentingan oligarki daripada memperjuangkan keselamatan rakyat dan lingkungan.

Sebaliknya, pemindahan IKN itu justru akan menguntungkan para pemegang konsesi tambang, sawit, hutan, dan kayu yang, telah lama menguasai lahan-lahan di IKN. Para pebisnis ini sebagian besar terhubung ke lingkaran istana dan senayan, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo Subianto), Rheza Herwindo (anak Setya Novanto), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam sengketa pilpres 2019).

Lantas, bagaimana skema pembebasan lahan yang telah dikuasai korporasi itu? Bagaimana pula skema perlindungan bagi warga lokal sehingga tidak terusir oleh pembangunan IKN tersebut?

JATAM menduga, skema pembebasan lahan yang dimiliki korporasi itu penuh transaksional, terutama ketika wacana tukar guling lahan yang ujungnya, selain tetap menguntungkan korporasi, juga membawa ancaman baru bagi warga dan lingkungan setempat. Adapun jaminan bagi warga lokal di lokasi IKN untuk tidak tersingkir, cenderung diabaikan pemerintah. Semua untuk dan atas nama ambisi Presiden Jokowi.

JATAM berpandangan, pemindahan IKN itu tidak urgen dan tidak perlu. Dengan demikian, memaksakan pemindahan IKN terus berlanjut, selain menghambur-hamburkan uang rakyat dan menambah utang baru, serta menguntungkan korporasi, kebijakan itu juga menunjukan model pemerintahan Jokowi-Maruf yang serampangan dan ugal-ugalan.

Tekan Angka Perceraian Saat Pandemi!

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Kegiatan Pembukaan Musyawarah Wilayah III Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah (DPW WI) sukses digelar, Ahad (16/1/2022).

Dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh Sulawesi Selatan Hadir seperti Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Subid Keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, Direktur Intelkam Polda Sulawesi Selatan Yudi Hermawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, tokoh lintas ormas, perwakilan legislatif, dan lainnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, ustaz Syaibani Mujiono, menyampaikan beberapa gagasan dan praktek kegiatan Wahdah selama beberapa tahun. Salah satu yang disorot adalah mengenai angka perceraian yang semakin meningkat selama masa pandemi.

 

Ia menyampaikan, karena kondisi pandemi menyebabkan banyak orang yang menganggur. Kondisi inilah kata ustaz Syaibani yang membuat angka perceraian semakin meningkat.

 

Oleh karena itu, Wahdah kata dia, sudah sejak dulu memiliki satu unit perkumpulan pengusaha yang didedikasikan sebagai amal jariyah mencetak satu rumah satu pengusaha.

 

“Tentu saja IPWI ini kita harap bisa membuat satu macam dokumen yang bisa dijadikan sebagai pegangan sekaligus tata cara meramu kader pengusaha yang baik ke depan. Maka tak ada cara lain menekan angka perceraian, kecuali kita bangun dari pondasi agama dan ekonomi yang baik,” imbuhnya.

 

Sehingga ia berharap ke depan. IPWI (Ikatan Pengusaha Wahdah Islamiyah) bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah perekonomian ini.

 

Terakhir ia menyebut, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. []

SRPB Jatim Beri Pelatihan Mosipena

SIDOARJO(Jurnalislam.com) – Banyaknya keingintahuan mengenai seluk beluk Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), membuat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim menggelar pelatihan. Pelatihan ini digelar di Ruang Siaga dan halaman parkir BPBD Jatim di Jalan S Parman, Waru, Sidoarjo, Minggu, 16 Januari 2022.
Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan para anggota organisasi mitra SRPB Jatim, terutama dalam pengoperasian Mosipena mendatang. Diharapkan mereka bisa ikut berperan aktif dalam kegiatan Mosipena.
“Belajar penanggulangan bencana itu tidak ada habisnya. Salah satunya dengan mempelajari Mosipena yang masuk dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” ungkap Aslichatul Insiyah, fasilitator SPAB yang juga pengurus SRPB Jatim ini.
Pelatihan Mosipena ini masuk dalam acara Arisan Ilmu Nol Rupiah jilid-38. Arisan ilmu kali ini juga merupakan yang pertama digelar di tahun 2022.
Sekitar 50 peserta sebelumnya mendapatkan pembekalan materi oleh narasumber dari SRPB Jatim. Kemudian, mereka diajak praktik mengoperasikan Mosipena. Termasuk bagaimana menyalakan genset, mengoperasikan videotron, serta mengatur perpustakaan.
Menurut Azelin, panggilan Aslichatul Insiyah, sejak 2021 SRPB Jatim dipercaya oleh BPBD Jatim untuk menangani pelatihan di 13 kabupaten dan kota. “Kami mengedukasi masyarakat lewat SPAB dan Mosipena,” jelasnya.
Sementara, Andreas Eko Muljanto dan Erfan Alif alias Erick, menjelaskan soal teknis mengoperasikan Mosipena. Termasuk cara menggunakan berbagai tools atau peralatan yang ada.
“Mobil ini satu-satunya di Indonesia dan sangat bermanfaat bagi relawan untuk mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan,” kata Leo, panggilan Andreas Eko Muljanto.
Sedangkan Erfan Alif mengungkapkan bahwa untuk mengoperasikan Mosipena ini dibutuhkan 4-5 orang operator. “Fasilitatornya juga harus punya kajian risiko, SOP menghadapi berbagai ancaman bencana, dan sebagainya. Operatornya juga harus multitasking mengoperasikannya,” jelasnya.
Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih menyambut baik pelatihan ini. Menurutnya, Mosipena bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Dan itu harus diajarkan oleh relawan secara terus-menerus,” katanya.(*)

Musyawarah Wilayah Wahdah Islamiyah Sulsel Dihadiri Sejumlah Tokoh

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah (DPW WI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Musyawarah Wilayah III bertempat di hotel Maxone, Jalan Taman Makam Pahlawan, Panakkukang, Kota Makassar, Ahad (16/1/2022).

 

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, antara lain Plt. Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra Subid Keagamaan Suherman, Direktur Intelkam Polda Sulsel Kombespol Yudi Hermawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Syaharuddin Alrif, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Andi Tamsil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ustaz Dr. Ishaq Samad, Pengurus Wilayah (PW) Hidayatullah Sulsel Dr. Nasrullah bin Sapa, DPRD Kabupatem Sidrap Patahuddin, DPRD Kota Makassar Azwar Rasmin, dan DPRD Kabupaten Gowa Asnawi Syam.

 

Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel ustaz Masdin mengatakan kegiatan muswil ini adalah rangkaian acara pasca muktamar IV Wahdah Islamiyah, dimana akan dilakukan prosesi penyerahan bendera kepengurusan yang baru untuk masa kerja lima tahun ke depan.

 

“Muswil ini akan ditentukan siapa yang akan memimpin Wahdah Sulsel ke depan insyaallah,” ujarnya.

 

Di hadapan para tokoh, ustaz Masdin mengajak kepada peserta yang berasal dari perwakilan 24 daerah di Sulawesi Selatan untuk selalu amanah dalam setiap kerja-kerjanya. Ia berharap, muswil ini akan melahirkan kepengurusan yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.

 

“Kita bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Kita harus terus dialog dan bekerja, dengan dakwah dan tarbiyah,” tuturnya.

 

Sementara itu Plt. Gubernur Sulsel dalam sambutannya menjelaskan salah satu hal yang ingin dikolaborasikan ke depan bagaimana mencetak hafizh di beberapa daerah.

 

“Yang belum berkembang betul ialah kaderisasi hafizh apalagi pihak kami sudah ada MoU dengan beberapa universitas, siapa yang hafizh ada jalur khusus untuk bisa masuk bahkan bisa dapat beasiswa,” katanya.

 

Dia menjelaskan peran Wahdah dalam menggerakkan umat sangat penting.

 

“Memang punya kesamaan program semoga ke depan Wahdah bisa kolaborasi dengan pemerintah,” tambahnya.

Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Aktivis Islam Tasikmalaya Tutup Hotel Mesum

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aktivis Islam Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam AL-MUMTAZ dan Forum Mujahid Tasikmalaya (FMT) mengadakan aksi amar ma’ruf nahi munkar sebagai tanggapan atas lambatnya penanganan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menutup hotel-hotel yang kerap dijadikan tempat maksiat.

Adapun beberapa hotel yang didatangi diantaranya Hotel Lingga Jaya, Hotel Daya Prima dan Hotel Daya Grand. Semua hotel tersebut berada di kawasan Kota Tasikmalaya. Hotel tersebut terbukti memberikan fasilitas kepada para pelaku maksiat untuk melakukan praktek mesum.

“Tiga hotel ini kerap dijadikan tempat prostitusi dan tempat mesum oleh pasangan non-muhrim. Bahkan mereka melakukannya di hari jumat pada bulan suci Ramadhan, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat Jum’at.” Ucap Ustadz Asep Lugeza sebagai perwakilan dari AL-MUMTAZ.

H. Nanang Nurjamil sebagai Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya juga menegaskan untuk segera menutup ketiga hotel tersebut, karena telah terbukti dijadikan tempat maksiat.

“Dalam catatan kami, di waktu setahun ini ditemukan 22 kasus pelanggaran di 3 hotel tersebut.”

“Sebelumnya kami juga telah mengadakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kepolisian, TNI juga Satpol PP selama proses izin hotel belum terbit maka kami meminta untuk menutup sementara hotel-hotel tersebut.” Tambahnya.

Dalam aksi ini turut serta hadir pihak kepolisian. Di ketiga hotel tersebut ditemukan alat kontrasepsi bekas pakai, botol minuman keras, hingga sabu bekas pakai.

Harapannya setelah ditutup, ketiga hotel tersebut bisa dialih fungsikan menjadi tempat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.

“Kami berharap agar Walikota Tasikmalaya memanggil dinas-dinas terkait untuk segera menutup hotel-hotel tersebut dan mengalih fungsikan menjadi tempat yang lebih bermanfaat.”

“Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kami berharap, Icon Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri tidak sampai hilang.” Ucap Ustadz Ucu sebagai Korlap Aksi.

(Muhammad Rifqi)

Menag Usulkan Pembentukan FKUP Tingkat Pusat

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kementerian Agama telah mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pusat.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama saat membuka Dialog Penguatan Moderasi Beragama Menyambut Tahun Toleransi 2022 yang digelar di Kanwil Kemenag Bali. Hadir, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Indonesia dan Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahe, Kakanwil Kemenag Bali Komang Sri Marheni, Ketua FKUB tokoh lintas agama, para KUA dan Penyuluh se Bali.

“Kemenag sedang mengajukan usulan Perpres FKUB di tingkat pusat karena selama ini FKUB hanya di tingkat provinsi. Jadi banyak sekali persoalan keagaman yang kemudian tidak diselesaikan dengan baik dan membutuhkan intervensi di tingkat pusat dalam menyelesaikan masalah keagamaan,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (14/01/2022).

“Semoga dalam waktu dekat Perpres ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo sehingga bisa diresmikan FKUB di tingkat pusat,” harap Menag.

Tampak mendampingi Menag, Staf Khusus, Staf Ahli dan Tenaga Ahli Menteri Agama, di antaranya: Abdul Rochman, Nuruzzaman, Wibowo Prasetyo, Hasanuddin, Hasan Basri, dan Abdul Qodir.

Dalam kesempatan itu, Menag meresmikan Rumah Pelayanan Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag Bali yang ditandai dengan penandatangan prasasti.

Menag juga berkesempatan mengisi episode Sukma Podcast bertajuk Penguatan Moderasi Beragama menyambut Tahun Toleransi 2022 di studio Kanwil Kemenag Bali.

Panitia Kerja Biaya Haji 2022 Segera Dibentuk

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah bersama DPR mulai mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji 1443 H/2022 M. Persiapan itu antara lain dilakukan dengan membentuk Panitia Kerja (panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)  1443 H / 2022 M.

Rencana pembentukan panja ini dibahas pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Kamis (13/1/2022). Hadir mewakili Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan konsolidasi secara kontinyu untuk rencana pelaksanaan pemberangkatan haji tahun 2022 ini.

“Kami terus mengupayakan bagaimana caranya agar pelaksanaan haji tahun 2022 bisa dilaksanakan, di tengah munculnya varian baru Omicron, maka kami melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan tiga opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau yang paling pahit adalah dengan kembali tidak memberangkatkan jemaah haji,” ujar Wamenag.

Wamenag juga mengatakan bahwa keberangkatan jemaah umrah saat ini adalah salah satu bentuk simulasi dari pemerintah Arab Saudi dalam rencana pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi. Sehingga, perlu kerjasama, baik pemerintah, anggota DPR sebagai penentu pertimbangan kebijakan, bahkan jemaah umrah untuk ketertiban saat pelaksanaan umrahnya.

“Kami berharap jemaah umrah yang sedang beribadah dapat tertib saat beribadah di tanah suci, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan bahkan hingga kepulangan ke tanah air mengikuti aturan karantina seperti yang direkomendasikan pemerintah,” tuturnya.

“Tertib aturan ini sangat penting, karena jika pelaksanaan umrah ini sukses, tentu pemerintah Arab Saudi akan sepenuhnya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji yang memang sudah dinantikan oleh semua calon jemaah haji di tanah air,” lanjutnya.

Senada dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan atas protokol kesehatan yang lebih ketat.

“Jika kasus penderita omicron di negara kita sedikit, penanganannya cepat dan tidak banyak menyebar, saya optimis Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan pemberangkatan haji, namun untuk mewujudkan itu semua memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Yandri

“Pemerintah membuatkan aturan, menyediakan vaksin, masyarakat ikuti agar pencegahannya lebih awal dan tidak menyebar,” tegas Yandri lagi.

Tampak hadir dalam Rapat Kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan para Direktur pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wahdah Islamiyah Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Banten

BANTEN(Jurnalislam.com) — Gempa besar yang mengguncang wilayah Banten mengakibatkan 263 rumah warga di 123 Kecamatan menjadi terdampak.

 

Merespon kejadian tersebut, Wahdah Islamiyah mengirimkan relawan untuk bertolak ke daerah Sumur.

Dalam beberapa rilis yang diterima, Taufik Ashari selaku Direktur Program Laznas Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) mengatakan, relawan yang dikirim akan melakukan sejumlah assesment dan proses pencacahan lokasi terdampak untuk mengetahui lebih detail korban jiwa, fasilitas yang rusak dan bantuan yang dibutuhkan.

“Tentu ini menjadi duka bagi kita semua, di saat saudara kita terdampak musibah,” katanya, Sabtu (15/1/2022).

 

Diketahui sebelumnya, gempa bumi tersebut berkekuatan 6,7 SR mengguncang wilayah Pulau Jawa bagian barat pada Jum’at (14/1/2021) sore, pukul 16.05 WIB. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menginformasikan, titik pusat gempa ini terjadi di laut 52 Km arah Barat Daya wilayah Sumur, Banten.

 

YBM PLN Bantu Renovasi Masjid di Daerah Pedalaman

SUMUT(Jurnalislam.com)Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIW Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmen YBM PLN dalam menyalurkan amanah zakat infaq shadaqah (ZIS) kepada Mustahiq di awal tahun 2022.

Salah satunya adalah program membantu pembangunan Masjid Al-Istiqomah, Dusun Pagaran Padang, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara.

Daerah yang termasuk daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T) di kawasan Sumatera Utara, mendapat bantuan pembangunan renovasi masjid dari YBM PLN UIW Sumatera Utara.

Untuk proses pembangunan sendiri sudah mencapai 70% seperti yang disampaikan Rusdi Saleh Koto selaku perwakilan YBM PLN UIW Sumatera Utara  dalam video rilis yang disampaikan ke kontributor jurnalislam pada Jumat 14 Januari 2022.

“Letaknya yang terisolir dan terpencil membuat masyarakat muslim disini layak mendapatkan bantuan dari kita”, jelasnya.

Tapanuli Utara sendiri merupakan salah satu daerah minoritas dengan jumlah populasi muslim sebesar 4,76 % dilansir dari data Kemendagri pada tahun 2021.
“Terlebih masyarakat muslim disini masih tergolong miskin”, sambung Pria berkacamata ini.

Perjalanan ditempuh tim YBM PLN UIW Sumatera Utara dari kota Siborong-borong, selama 3 jam dengan akses jalan yang berbatu dan masih berupa tanah liat.

Dalam video yang diterima kontributor jurnalislam, nampak tim YBM PLN UIW Sumatera mengalami kesulitan menuju lokasi. Bahkan sempat beberapa kali Tim turun untuk mendorong kendaraan yang terperosok di jalur transportasi menuju tempat tersebut.

YBM PLN UIW Sumatera Utara sendiri berharap agar ZIS yang selama ini disalurkan dapat menambah keimanan para mustahiq dan dana yang disumbangkan  menjadi berkah dan pahala bagi para muzakki PLN dimata Allah./*APN