JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia saat ini dihadapkan pada pusaran arus globalisasi yang sangat dinamis dan multi dimensional. Meski demikian, Indonesia tidak memerlukan ”revolusi kebudayaan”, tetapi membutuhkan ”strategi kebudayaan” untuk bisa bertahan.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberikan sambutan pada Multaqa Lembaga Seni, Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian Milad ke-47 MUI yang diperingati setiap 26 Juli.

”Indonesia membutuhkan strategi kebudayaan untuk bertahan di tengah pusaran global,” terang Wamenag di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Indonesia, kata Wamenag, memiliki pengalaman sejarah berkenaan dengan seni dan budaya yang pernah menjadi alat propaganda ideologi yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tantangan saat itu dapat dijawab secara bijak dan persuasif oleh para seniman dan budayawan muslim dengan membentuk wadah yaitu: Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) yang digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, Bahrum Rangkuti, Junan Helmy Nasution, H. Sudirman, dan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh seniman Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, Asrul Sani dan kawan-kawan.

Sejarah mencatat HSBI yang berafiliasi ke Masyumi dan Muhammadiyah, dan LESBUMI berafiliasi ke NU, memiliki peran yang sangat penting di masa lalu, terutama dalam mengadvokasi politik seni dan budaya yang berpijak pada nilai-nilai agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

“Dalam konteks kekinian, sarana dan media seni-budaya generasi millennial tidak boleh kehilangan orientasi keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya ketimuran dengan menjunjung tinggi norma-norma kesopanan,” jelasnya.

”Dalam pandangan hidup muslim, tidak dapat dibenarkan liberalisasi seni dengan slogan “seni untuk seni”. Tetapi seni dan budaya sebagai karya cipta manusia tidak boleh dipisahkan dari tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah,” sambungnya.

Seni dan budaya, kata Wamenag, tidak boleh dijauhkan dari tujuan pembangunan manusia dan masyarakat yang bermoral, beragama, dan berkeadaban. Di temgah arus budaya global dan teknologi informasi, umat Islam dan bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan kultural dalam memilah dan memilih unsur-unsur budaya dari luar yang tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat.

“Ketahanan kultural paling kokoh adalah yang bersumber dari pandangan hidup, akidah dan way of life yang kita yakini, yaitu ajaran dan nilai-nilai agama. Jangan kita menjadi bangsa yang terombang-ambing dalam arus perubahan, menjadi bangsa yang rapuh dan kehilangan kepribadian di tengah pusaran budaya global,” pesannya.

Mengutip Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama, Wamenag mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi bermakna. Ungkapan ini, menurutnya, membawa pesan filosofis dan ontologis yang mendalam bahwa para ilmuwan, seniman-budayawan dan agamawan perlu dan bahkan wajib bekerjasama dan saling mengisi untuk membangun dan memajukan peradaban kemanusiaan.

“Saya mengajak para seniman dan budayawan muslim kontemporer agar semakin berperan dan memberi sumbangsih nyata untuk memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional dari aspek ketahanan seni dan budaya. Selain itu, mengisi kekosongan dakwah dan mengawal modernisasi dengan mengedepankan nilai-nilai universal Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta,” tuturnya.

“Mari terus mengembangkan berbagai fikiran budaya dan budaya berfikir secara kreatif dan produktif untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Mari hidupkan ruh kebudayaan sebagai salah satu medium aktualisasi nilai-nilai beragama yang moderat dan inklusif,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Multaqo Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia.

Pertemuan antara ulama dan para cendekiawan yang konsen dalam bidang seni tersebut, akan dilaksanakan secara offline di Hotel Sari Pan Pasifik, pada 2-3 Agustus 2022.

Dalam acara silaturahim dan bincang-bincang pra-acara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Peradaban Islam, KH Jeje Zaenudin menyampaikan bahwa Multaqo yang diselenggarakan oleh LSBPI MUI merupakan yang pertama dan dapat dijadikan tonggak sejarah bagi para seniman budayawan muslim Indonesia.

“Kegiatan Rakornas, FGD dan Multaqo ini dapat dijadikan soko guru serta pondasi untuk membuka dakwah yang berbasis pada seni budaya Islami,” tutur Kiai Jeje, (01/08).

Kiai Jeje menjelaskan, LSBPI MUI merupakan wadah untuk mengembangkan lahirnya insan-insan kreator, pemikir, hingga para praktisi seni budaya Islam yang karyanya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Karena merupakan Multaqo perdana yang diselenggarakan, Kiai Jeje mengingatkan untuk memberi banyak kritik dan masukan selama terselenggaranya acara nanti.

“Akan banyak evaluasi yang didapatkan selama terselenggaranya Multaqo, namun hal itu justru menjadi masukan yang membangun guna peningkatan kualitas penyelenggaraan acara selanjutnya,” kata Kiai Jeje.

Selain itu, Kiai Jeje berharap, terselenggaranya Multaqo bagi seniman dan budayawan muslim Indonesia dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim dalam aspek seni budaya.

Karena menurut dia, seni budaya sangat melekat di dalam jiwa manusia dan tidak bisa lepas dari spirit agama. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI menggelar kegiatan Multaqo (pertemuan) Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia pada Selasa (02/08) di Hotel Sari Pasifik, Jakarta.

Kegiatan tersebut dalam rangka meminta masukan dari berbagai pihak khususnya dari kalangan seniman dan budayawan Islam untuk mempersiapkan Kongres Budaya Islam 2023. Wapres RI KH Ma’ruf Amin dipastikan akan membuka langsung kegiatan ini.

Pada malam harinya, LSPBI MUI akan meneruskan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Road to Kongres Kebudayaan Islam 2023. Agenda ini akan diikuti budayawan, seniman muslim, pengurus MUI Pusat, pengurus LSBPI MUI, dan LSBPI MUI Provinsi.

“Kegitan ini akan membahas mengenai konsep arah baru budaya Indonesia yang berisi tentang budaya Islam masa lampau, sekarang, maupun masa depan, ” ungkap Ketua LSBPI MUI, Habiburrahman El Shirazy, kepada MUIDigital, Senin (08/07).

Ketua Panitia Multaqo, Erick Yusuf, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring ide dan gagasan untuk Kongres Budaya Islam 2023. Kongres Budaya Islam merupakan agenda lanjutan MUI setelah dua kali berhasil menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat.

“Ide-ide dan gagasan brilian dari para pakar dan pelaku seni budaya ini kemudian menjadi bahan utama yang akan ditindaklanjuti dalam Kongres Budaya Islam 2023, ” ujar dia.

Kegiatan bertema “Meneguhkan Orientasi Seni dan Budaya Islam dalam Membangun Peradaban Bangsa” ini akan dibuka oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin dan diberikan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, serta Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya KH Jeje Zainuddin.

Pada kegiatan Multaqo ini, juga akan ada penyerahan penghargaan Hamka Award. Ini merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada tokoh seni dan budaya Islam yang telah dikurasi oleh LSBPI MUI.

Selain itu, pada kegiatan ini, juga ada pembacaan puisi dari penyair yang puisinya terkenal unik yaitu Sutardji Calzoum Bachri. Musisi Dwiki Dharmawan juga akan tampil memeriahkan kegiatan ini.

Malam harinya, pada kegiatan FGD, narasumber terdiri dari Prof Abuddin Nata, Adian Husaini, dan Saiful Bahri. Sementara peserta aktif terdiri dari Habiburrahman El Shirazy, Tiar Anwar Bachtiar, Kusen, Ahmad Mujib, Aguk Irawan, dan M Irfan Hidayatullah.

Setelah seharian penuh menggelar Multaqo dan FGD, LSBPI akan melanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diisi oleh Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Jeje Zainuddin dan Kang Abiek sebagai Ketua LSBPI MUI pada Rabu (03/08) pagi sampai siang.

Menurut Kang Abik, Rakornas LSBPI MUI ini bertujuan menjadi wadah silaturahim pengurus LSBPI MUI dari pusat sampai daerah. Berbagai program unggulan LSBPI juga akan dibahas dalam pertemuan ini.

“Melalui Rakornas, kita juga menyosialisasikan AD/ART LSBPI MUI maupun buku panduan karya seni budaya islami disertai sharing season LSBPI MUI seluruh Indonesia, ” tutupnya.  (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Komisi Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat mengadakan kegiatan standardidasi da’i ke-14 pada 28 Juli 2022 di Kantor MUI Pusat, Jakarta.

Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, standardidasi kali ini juga bertujuan meningkatkan kualitas dai. Selain itu, program ini merupakan pembekalan agar para dai memahai secara mendalam Islam Wasathiyah.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan MUI akan terus melakukan upaya peningkatakan kompetensi da’i. Cakupan kompetensi itu meliputi pemahaman keagamaan, kecakapan metodologi dakwah, dan pemahaman wawasan kebangsaan.

“MUI terus berkomitmen menciptakan dakwah yang mencerahkan, membangun, serta meningkatkan kemampuan umat. Kami ingin menumbuhkan dkawah yang mendamaikan dan santuan sekaligus tetap berkomitmen pada NKRI dan Pancasila, ” ungkap Kiai Zubaidi, Senin (01/08) kepada MUIDigital.

Akademisi UIN Jakarta ini menyampaikan, kegiatan standardisasi dai rencananya akan terus dilaksanakan bahkan meluas ke berbagai daerah. Langkah ini untuk membuka peluang yang setara sehingga dai di daerah bisa merasakan program standardidasi juga.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan bahwa MUI terus mendorong da’i berdakwah yang dilandasi kompetensi keagamaan dan pemahaman kebangsaan.

“Hal itu dapat dijawab dengan dakwah Islam Wasathiyah yang digulirkan MUI, ” ujar dia.

Menurutnya, Islam Wasathiyah memiliki ciri khas yang unik sehingga mampu menjadi jawaban masalah keumatan dan kebangsaan. Beberapa ciri Islam wasathiyah tersebut antara lain mengutamakan kedilan, bertindak proporsional, jalan tengah antara yang berlebihan dalam beragama dan mengurangi ajaran agama, keseimbangan dan tegas, sehingga dapat membedakan antara penyimpangan (inhiraf) dan perbedaan (ikhtilaf).

Islam wasathiyah, ungkap Kiai Cholil, juga mengedepankan prinsip musyawarah (syuro), dengan prinsip menempatkan kemaslhatan umum di atas segalanya, mengutamakan prinsip reformatif (islahi) dengan berpijak pada kernagka nilai dan mengakomodasi kemajuan zaman.

“Islam Wasathiyah juga mengutamakan sikap tasamuh, bersikap egaliter (musawah) dalam bermuamalah dan hukum, memegang prinsip aulawiyyah, dan memperhatikan perkembangan zaman (tathowwuriyah), ” ungkapnya.(mui)

SUMBAR(Jurnalislam.com)–– Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nizar Ali menyambut baik rencana Pemkot Padang Panjang untuk menegembangkan pendidikan agama di wilayahnya.

Menurutnya, selama ini Kemenag terkendala dengan keterbatasan lahan dalam program pengembangan. Sehingga, sinergisitas antara pemkot Padang Panjang dan Kemenag sangat tepat.

“Kami menerima manfaat yang sangat penting. Keterbatasan kami memang tanah. Kalau ada walikota mau menghibahkan justru kami sangat mengapresiasi atas upaya pak Walikota terhadap Kemenag,” jelasnya di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Nizar pun menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti hibah dari Pemkot Padang Panjang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kemenag untuk tidak memanfaatkan hibah yang sudah diberikan.

“Akan kami tindaklanjuti. Karena tidak mungkin setelah dihibahkan akan mangkrak. Namun kita akan serahkan kepada tim teknis, kira-kira dari segi kemanfaatan, cocoknya akan dibangun apa,” jelasnya.

Nizar berharap apa yang akan dibangun nanti sesuai dengan visi misi pemkot Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Salah satunya dengan sekolah yang berkualitas. sehingga bisa membawa Padang Panjang ke kancah nasional bahkan  internasional.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, menyampaikan terima kasih karena Kemenag selam ini selalu memberikan respon positif dan  mendukung berbagai pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan.

“Jadi kami sangat bersyukur dalam beberapa tahun kebelakang ini kerja sama dengan Kemenag sangat luar biasa, karena beberapa yang sudah kami hibahkan, seperti tanah, langsung disambut dengan pembangunan beberapa fasilitas, seperti gedung asrama di MTsN dan gedung sekolah MAN Program Khusus (PK), serta lainnya,” ungkapnya.

Fadly juga mengutarakan keinginannnya untuk terus mengembangkan bidang keagamaan dan pendidikan kegamaan di Padang Panjang, terutama di kawasan Islamic Center yang sudah di bangun sejak 2016.

Menurutnya, Islamic Center di Kota Serambi Mekah, julukan dari Kota Padang Panjang, merupakan kawasan terpadu bidang agama dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu ia menilai lebih cocok digunakan menjadi pusat pendidikan. Hal itu yang mendasari Pemkot Padang Panjang menghibahkan tanah tersebut kepada Kementerian Agama.

“Masih ada wilayah di Islamic Center yang bisa dimanfaatkan guna menunjang pendidikan anak-anak kita. Jika hal tersebut bisa diwujudkan mungkin bisa menjadi MAN terlengkap di Indonesia,  dengan seluruh fasilitas pendukung yang sudah ada,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat H Helmi menjelaskan, bahwa Padang Panjang memang merupakan salah satu wilayah yang tinggi perhatian terhadap agama dan pendidikan agama.

“Banyak indikatornya, antara lain suksesnya pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Sumbar pada 2021. Setiap tahun dana hibah untuk pesantren selau turun, hingga satu-satunya kota dengan KUA yang semuanya sudah direvitalisasi, dan tentu dengan madrasah,” ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya terjadi  karena sinergitas yang kuat antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kementerian Agama. “Pemkot memang selalu mendukung, salah satunya masalah lahan. Mereka selalu mendukung, sehingga dengan mudah kita bisa membangun fasilitas keagamaan yang mumpuni,” katanya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) meniscayakan adanya percepatan sekaligus penguatan produk halal di Indonesia.

Undang Undang tersebut memberikan amanah dalam proses sertifikasi halal dengan bersinergi melalui MUI, BPJPH dan LPH. BJPH sendiri menargetkan 25 ribu produk halal yang disertifikasi secara gratis.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan, setidaknya ada 25 ribu produk halal yang digratiskan yang banyak melibatkan para pelaku usaha UMKM.

“Hal ini meniscayakan keterlibatan pelaku usaha UMKM yang mengajukan proses sertifikasi halal,” kata Aqil Irham saat rapat terbatas di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (29/7).

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Agama KH Zainut Tauhid Saad berharap, akselerasi Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH) dilakukan secara bersinergi dan berkolaborasi antara MUI dan BPJPH.

“Sehingga kedua proses ini dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mendorong tiga aktor dalam sertifikasi halal untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Ketiga aktor sertifikasi halal yang diatur dalam UU tersebut yakni BJPH, MUI dan LPH. Dengan begitu, jelasnya, akselarasi dan penguatan dapat dilakukan semua pemangku kepentingan secara bersamaan.

Selain itu, kata Buya Amirsyah, diperlukan pemetaan potensi produk halal untuk akselerasi berapa target jumlah produk halal yang akan dihasilkan berdasarkan SDM dan infrastruktur melalui IT.

Sejalan dengan itu, Ketua MUI Bidang Halal, KH Sholahudin Al Ayub mengungkapkan bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam proses percepatan sertifikasi halal.

Hal itu dilakukan sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH).

“BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha dan menerbitkan sertifikasi halal,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyampaikan bahwa LPPOM MUI sebagai salah satu LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.

“Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Nian Sholeh menharapkan agar substansi fatwa terhadap produk halal dapat dilakukan penguatan oleh Komisi Fatwa MUI setelah pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang terakreditasi oleh BPJPH.

“Karena iyu, fatwa halal merupakan Ketetapan Halal (KH) yang diterbitkan MUI untuk memastikan ke halalan sejumlah produk,” ujarnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sejumlah kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari membacakan dan menyerahkan 7 butir risalah sebagai panduan dalam mencari solusi perubahan iklim kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Masjid Istiqlal pada 29 Juli 2022.

Risalah tersebut salah satunya menegaskan bahwa perubahan iklim telah terjadi, dan dampaknya telah terasa di seluruh sektor masyarakat. Sehingga diperlukan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam, berakar pada kearifan lokal, dan dilakukan secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Wakil Presiden RI KH Ma’Ruf Amin menegaskan bahwa perubahan iklim terjadi akibat kelalaian umat manusia dalam berinteraksi dengan alam, sehingga dampaknya terjadi di mana-mana, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir. Sebab itu, dia melanjutkan, 5 tujuan syariat Islam (menjaga Agama, Akal, Nyawa, Harta dan Keturunan) perlu ditambah dua hal, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian, serta menjaga lingkungan.

“Saya menghimbau para tokoh ulama dan umat Islam diharapkan dapat berperan aktif menyampaikan isu terkait kerusakan lingkungan untuk dijadikan aksi nyata. Saya mendukung rekomendasi dan aksi-aksi tindak lanjut secara konkret,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam sambutan usai menerima risalah dari perwakilan dari Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari.

Risalah yang dibacakan tersebut merupakan kulminasi dari berbagai riset dan jajak pendapat yang telah dilakukan pada 2021. Serangkaian diskusi kelompok terarah dan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari juga telah dilaksanakan.

“Risalah ini selain menegaskan pentingnya solusi atas perubahan iklim telah terjadi, kami juga ingin mendorong urgensi peran ulama, pemimpin, dan pemuka agama Islam dalam mencari dan menerapkan solusi tersebut,” ujar Mahesti Hasanah, perwakilan kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang juga Fasilitator Sidang Kongres yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Adapun, beberapa pokok lain dalam risalah juga menegaskan perlunya kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam solusi krisis iklim. “Dalam kongres diskusi yang mencuat adalah peren kelompok rentan seperti anak muda dan perempuan yang menjadi paling terdampak dalam perubahan iklim. Sebab itu penting untuk mengusung kepemimpinan anak muda dan perempuan dalam hal ini,” tegasnya.

Hal lain yang ditonjolkan dalam risalah adalah penggunaan dana-dana keuangan syariah termasuk dana umat seperti shodaqoh, infaq, dan wakaf dalam mencari solusi perubahan iklim. Juga peran institusi keagamaan, seperti masjid dan pondok pesantren mengembangkan wawasan dan perilaku ramah lingkungan. Institusi tersebut juga dianggap dapat menyediakan ruang-ruang strategis untuk mengembangkan kajian, inisiatif, implementasi, dan inovasi bagi umat Islam agar terlibat aktif dalam aksi perubahan iklim.

Gatot Supangkat, perwakilan kolaborator yang menyerahkan risalah kepada KH Ma’ruf Amin menambahkan, Risalah Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari ini juga dibacakan bertepatan dengan momen Tahun Baru 1444 hijriah. “Sudah saatnya umat Islam berhijrah dari model pembangunan yang merusak alam, menjadi pembangunan yang ramah iklim, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kepemimpinan kaum muda,” tegasnya.

Pihak kolaborator menyepakati bahwa acara ini hanyalah langkah awal untuk diskusi yang lebih dalam dan menyeluruh antarpemangku kepentingan. Kedepannya, para inisiator akan memfasilitasi diskusi dan inisiatif lanjutan agar ikhtiar ini dapat berkelanjutan dengan inisiatif dan solusi konkret dan berasal dari, untuk, dan dilakukan oleh umat Islam.

“Sudah saatnya umat Islam memimpin aksi iklim, tak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu tampil dengan kapasitas sebagai pemimpin gerakan Islam dunia dalam mencari solusi perubahan iklim. Apalagi berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI pun sudah memiliki kapasitas yang kuat dalam isu perubahan iklim,“ ujar Muhammad Ali Yusuf, salah satu kolaborator yang juga memimpin sidang bersama Mahesti.

Adapun para kolaborator yang membacakan risalah merupakan penggagas dan penyelenggara Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Republika, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Istiqlal Global Fund (IGF). (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengajak para ulama untuk mengawal dan mengawasi revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut Yandri, pengawasan ini perlu dilakukan agar undang-undang yang selama ini mengatur tentang madrasah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tetap berada di jalurnya sesuai amanah undang-undang terdahulu.

“Saat ini ada pengajuan revisi Undang-undang Sisdiknas yang rencananya akan mengeluarkan madrasah dari sistem pendidikan nasional,” ujar Yandri saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII  DPR RI di Pondok Pesantren Al Qodiri Jember Jawa Timur Senin (01/08/2022).

“Kita harus mengawal, agar madrasah tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena memang begitu seharusnya,” lanjutnya.

Politisi yang beberapa waktu lalu dilantik menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Zulkifli Hasan ini mengatakan madrasah masih sangat membutuhkan perhatian dari negara, agar dapat memberi sumbangsih lebih bagi negara tercinta ini.