Tak Mudik Lebaran Demi Menjaga Kemerdekaan

Budi Eko Prasetiya, SS
Manajer Griya Qur’an Al Hafizh Jember

Mudik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang kembali ke kampung halaman pada saat Idul Fitri. Istilah mudik lebaran baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Di Era ini banyak warga merantau kota-kota besar seperti Jakarta dan momen lebaran menjadi hal membahagiakan yang sangat ditunggu bagi warga pendatang untuk pulang ke kampungnya.

Beberapa kondisi pernah menyebabkan tidak bisa mudik lebaran, terutama pada situasi awal kemerdekaan Indonesia.

Pertama, kontak senjata para pejuang dengan sisa-sisa tentara Belanda di berbagai kota di Indonesia. Kantor berita nasional Antara  menurunkan berita pada 30 Agustus 1946 :

‘Pertempoeran pada hari Lebaran’, menyampaikan ‘Bertepatan dengan hari Raja Idoel Fitri pada tg. 28/8 barisan rakjat memberi poekoelan pada pasoekan2 Nica di desa Tjibeber sehingga mereka terpaksa moendoer’.

Dari laporan tersebut diketahui bahwa kontak senjata melawan Belanda sdpada hari Lebaran adalah momen yang pernah terjadi. Ada sebagian umat Islam yang terhalang mudik karena terlibat langsung kontak senjata dalam pertempuran.

Kedua, Pertempuran dengan pasukan Inggris dan NICA pada dini hari beberapa jam sebelum shalat Id di kota Padang.

Koran Kedaulatan Rakjatyang tempat terbitnya berjarak ribuan kilometer dari Padang, menjadikan berita pertempuran di Padang ini sebagai headline-nya pada 31 Agustus 1946.

‘Idoelfitri di Padang dirajakan dengan tjara jang istimewa oleh pemoeda2 Padang dan barisan rakjat disekeliling kota terseboet,’ tulis Kedaulatan Rakjat.

Sebagai mayoritas di negeri ini, kiprah umat islam tidak perlu diragukan dalam berjuang dan menjaga kemerdekaan. Mulai dari pengorbanan waktu, harta, air mata, tetesan keringat dan darah pun menjadi saksi dan tercatat dengan tinta emas sejarah betapa besarnya cinta umat islam bagi Indonesia. Beberapa tahun setelah perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia usai dan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan normal.

Dalam perpektif syari’at, Mudik memiliki hubungan yang erat dengan prinsip ukhuwah dan berbuat kebaikan yang dianjurkan dalam syariat Islam yang memiliki dampak tidak hanya terbatas secara personal, bahkan meluas secara sosial dan ekonomi. Inilah kontribusi umat Islam yang nyata, dan betapa mirisnya masih saja ada tudingan dan narasi yang berusaha menghapus rekam jejak kontribusi islam bagi Indonesia.

GPK Solo Raya Gelar Aksi Sosial dan Buka Bersama

BOYOLALI (jurnalislam.com)- Di Momen Bulan Ramadhan ini Gerakan Pemuda Ka’bah Solo Raya melaksanakan Buka Bersama dan silaturahim bersama Elemen Islam Solo Raya di Masjid Al Hikmah Teras Boyolali pada Ahad, (24/4/2022).

 

Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah Boyolali Gus Zaenal Hilmy kegiatan tersebut dalam rangka Menjalin Ukhuwah Islamiyah antar Elemen Islam dengan Tema Bersatu Bergerak Berjuang dalam Bingkai Ukhuwah Islamiyyah.

 

“Pertemuan ini bisa rutin dan bisa menjadi sarana silaturahim untuk menyatukan visi dan misi dalam menggarungi tantangan da’wah ke depan,” katanya.

 

Terpisah Gus Mohammad Mustafid Selaku Ketua GPK Jawa Tengah yang juga turut hadir memberikan semangat dan Tausiyah nya kepada seluruh Anggota GPK untuk Ta’at dan Tunduk Patuh terhadap Ulama’ serta Mengawal dan Menjaga Ulama.

 

“Gerakan Pemuda Ka’bah harus siap dan mampu ketika Ummat membutuhkannya,” ujarnya.

 

Sementara koordinator Gerakan Pemuda Ka’bah Solo Raya Hamzah Asadullah bersyukur kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

 

“Alhamdulillah acara berlangsung lancar dan aman,adapun acara sore ini dihadiri Pengurus Wilayah GPK Jawa Tengah, GPK Klaten, GPK Boyolali, GPK Solo, GPK Karanganyar dan Gabungan Elemen Islam Solo Raya,” katanya.

 

“Pada acara sore ini juga ada pembagian Ta’jil kepada masyarakat pengguna jalan di sekitar Masjid, Kajian, Buka Bersama, konsolidasi dan diakhiri dengan Sholat Maghrib secara berjama’ah,” pungkasnya.

BRIN Kembangka. Pusat Riset Teknologi Pangan Halal di Yogyakarta

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar ekonomi syariah sekaligus produsen produk halal dunia. Melihat potensi tersebut, pemerintah telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2024.

Untuk mendukung hal itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki setidaknya tiga fasilitas untuk riset deteksi produk halal. Salah satunya adalah fasilitas riset pangan di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) yang berlokasi di Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Laboratorium yang diproyeksikan menjadi rujukan riset halal Indonesia tersebut, hari ini diresmikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Jumat (22/04/2022).

Sebagai informasi, BRIN saat ini tengah mengembangkan riset dan inovasi produk-produk halal, baik dalam bidang pangan, kesehatan, bioteknologi, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, BRIN juga menyediakan laboratorium yang dilengkapi instrumen penelitian canggih guna mendukung riset pangan halal di Indonesia. Salah satunya adalah fasilitas riset pangan di PRTPP yang berada di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN. Adapun fasilitas ini dibangun melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam keterangannya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa BRIN telah mengembangkan infrastruktur riset untuk mendukung riset dan inovasi produk halal.

Menurutnya, hingga saat ini BRIN telah menyediakan tiga laboratorium yang dilengkapi dengan instrumen penelitian canggih guna mendukung riset pangan halal di Indonesia.

“Ketiga laboratorium tersebut berada di Cibinong, Serpong, serta Playen-Gunungkidul,” ungkapnya.

Selain itu, tutur Handoko, BRIN juga terus memperkuat kapasitas SDM periset di tanah air. Kolaborasi antara periset di BRIN dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi syariah menjadi keniscayaan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ia mencanangkan kolaborasi riset dan inovasi produk halal Indonesia.

“Kolaborasi ini melibatkan BRIN, BPJKPH, KNEKS, BPOM, perguruan tinggi dalam hal ini Pusat Kajian Sains Halal IPB dan Institute for Halal Industry and System (IHIS) UGM, serta pihak-pihak lainnya,” papar Handoko.

Menambahkan keterangan Handoko, Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito mengatakan, pengembangan infrastruktur yang memadai ini melengkapi kegiatan BRIN bersama berbagai stakeholder yang terus memperkuat kapasitas SDM periset.

“BRIN mendukung inisiasi pembentukan Konsorsium Riset dan Inovasi Produk Halal Indonesia sebagai bentuk komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan riset dan inovasi produk halal menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024,” tegas Mego.

Selain itu pada kesempatan yang sama, Kepala PRTPP Satriyo Krido Wahono menjelaskan bahwa fasilitas riset pangan tersebut merupakan bagian dari open platform laboratory yang disediakan oleh BRIN, khususnya terkait dengan riset pangan dan halal. Laboratorium ini pun menurutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui berbagai skema.

“Fasilitas ini memuat instrumen analisis dan beberapa peralatan produksi skala kecil yang dapat berfungsi sebagai fasilitas factory sharing bagi pegiat usaha start up dan UMKM,” ungkap Satriyo.

Menurut rilis resmi BRIN, total terdapat empat gedung yang diresmikan oleh Wapres hari ini, yaitu gedung co-working space, gedung laboratorium terpadu, gedung pengujian in-vivo, dan gedung proses cGMP.

Beberapa fasilitas laboratorium yang tersedia diantaranya laboratorium biomolekuler, laboratorium mikrobiologi pangan, dan laboratorium mikologi pangan yang akan mendukung riset halal.

Gedung proses cGMP sendiri dilengkapi line cGMP pengemasan, line proses produksi dan pengolahan kakao/kopi, proses penepungan, line proses produksi mie, laboratorium pengembangan produk (kering, fermentasi, daging, minuman), dan laboratorium sensoris.

Sedangkan gedung laboratorium terpadu difungsikan sebagai laboratorium material kemasan, stabilitas pangan, keamanan pangan, kimia pangan, fisika pangan, dan rekayasa pangan.

Sementara fasilitas gedung pengujian in-vivo dimanfaatkan untuk pengujian produk yang dihasilkan, khususnya pada hewan coba berupa mencit, ayam, dan sapi.

Indonesia Sharia Finance Awards 2022 Apresiasi Pelaku Ekonomi Syariah

JAKARTA(Jurnalislam.com)–sSnergi dan kolaborasi membangun ekonomi syaraiah perlu terus diperluas, termasuk peningkatan peran pelaku sektor keuangan syariah sebagai penggerak ekosistem, mulai dari peran perbankan syariah, industri keuangan non-bank, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga sektor keuangan sosial syariah.

“Saya kerap menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang harus terus diperluas dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan, mengingat ekosistem yang kita kembangkan pun cukup kompleks,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan kunci dalam Indonesia Sharia Finance Awards 2022 secara daring, di Jakarta, Kamis (21/04/2022).

Dalam acara bertajuk “The Future of Indonesia’s Sharia Economy” tersebut, lebih jauh Wapres mengemukakan, sektor keuangan syariah Indonesia dituntut menghadirkan transformasi digital secara cepat dan efektif untuk memperkuat posisinya di pasar syariah domestik dan global.

“Utamanya sektor keuangan syariah sebagai penggerak ekosistem dituntut lebih efisien dan terdepan dalam inovasi,” paparnya.

Transformasi digitalisasi tersebut, sambung Wapres, juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian mengandalkan transaksi non-tunai dalam aktivitas ekonominya.

“Digitalisasi keuangan syariah harus diarahkan untuk menjawab tantangan ini, mulai dari sektor perbankan, pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga asuransi syariah,” pesan Wapres.

Sebelum menutup sambutannya, Wapres mengajak segenap pelaku keuangan syariah tetap menjalankan prinsip-prinsip kesesuaian syariah dalam usaha, mengutamakan pelayanan konsumen, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusianya.

“Semoga penyelenggaraan acara ini membawa manfaat dan berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pendiri & Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad menyebutkan, Indonesia Sharia Finance Awards 2022 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendorong kemajuan industri keuangan syariah di tanah air.

“Kami memberikan penghargaan kali ini, Indonesia Sharia Finance Award, dengan melihat bagaimana masa depan Indonesia dengan ekonomi syariah,” ucap Fadel.

“Warta Ekonomi mengadakan serentetan riset dan akhirnya kita menemukan beberapa perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan prestasi yang sangat baik, yang menunjukkan suatu usaha yang sangat bagus, dalam bidang ekonomi syariah,” imbuhnya.

 

KOHID Gelar Pasar Sembako Murah di Solo

SOLO (jurnalislam.com)- Ramadhan merupakan bulan kemuliaan untuk berbuat baik sesama manusia, dalam momen tersebut Komunitas Tauhid Indonesia (KOHID) menggelar aksi sosial berupa membuka warung murah yang menjual paket sembako dengan diskon 50 persen di Kampung Sewu, Jebres, Solo, pada Ahad, (17/4/2022).

“Benar kami memberikan diskon 50% beberapa paket sembako kepada masyarakat Kampung Sewu, Jebres untuk kebutuhan hidup,” kata Sentot, Founder dan Ketua Yayasan Komunitas Tauhid Indonesia.

Saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi, kata Sentot, KOHID memberikan Diskon 50% Paket Sembako kepada masyarakat Kampung Sewu, Jebres, Jawa Tengah.

“Warung Murah KOHID menyediakan 150 Paket Sembako Murah kepada masyarakat Kampung Sewu,” ungkapnya.

Sentot berharap apa yang diberikan untuk msayarakat yang membutuhkan tersebut dapat bermanfaat dan memberikah keberkahan.

“Harapan KOHID kedepannya akan memperbanyak jumlah kuota paket sembako untuk masyarakat dan rutin KOHID adakan sebulan berapa kali, agar masyarakat sedikit terbantu kebutuhan hidup di saat semua harga sembako naik,” pungkasnya.

Target Zakat Nasional Rp 26 Triliun dengan 46 Juta Mustahik

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua BAZNAS Noor Achmad melaporkan bahwa pada 2022 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS sebesar Rp26 triliun dengan sekitar 46 juta penerima manfaat.

“Tapi kita harapkan nanti ada 400 juta yang semula mustahik menjadi muzaki untuk seluruh Indonesia dan santripreneur adalah bagian dari hal tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Noor Achmad menyampaikan bahwa program 5000 santripreneur yang digagas BAZNAS dan diluncurkan Wapres hari ini selain untuk memperkuat pesantren dan lingkungannya juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

“Untuk urusan pesantren, BAZNAS telah memiliki banyak program yang diluncurkan, di antaranya adalah kita jaga santri, beasiswa santri, pengembangan ekonomi pesantren, dan santripreneur. Adapun santripreneur ini basic-nya adalah mustahik para santri baik itu mereka yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah keluar dari pesantren dengan anggaran 5 – 10 juta per santri,” paparnya.

Pada kesempatan ini, selain memberikan arahan pada kampanye optimalisasi pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, Wapres juga meluncurkan Program 5.000 Santripreneur dan meresmikan Gedung BAZNAS.

“Saya mengapresiasi upaya BAZNAS dan jajarannya untuk terus mengawal pengelolaan zakat dengan prinsip 3A: Aman syariah, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Saya berharap juga gedung kantor baru ini juga semakin memperkokoh semangat BAZNAS untuk menyebarkan benih kebaikan sekaligus menyejahterakan umat. Dan saya sekaligus mengapresiasi program-program, termasuk mengenai santripreneur,” ucap Wapres.

Hadir dalam acara ini Ketua Baznas Periode 2015-2020 Bambang Sudibyo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, para Ketua BAZNAS Daerah, serta segenap pengurus BAZNAS.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.

 

Amil Zakat Didorong Tersertifikasi dalam Pengelolaan Zakat Secara Profesional

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menekankan peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni.

“BAZNAS harus menambah jumlah amil yang tersertifikasi, agar memenuhi kompetensi dan cakap dalam pengelolaan ZIS,” pintanya baru-baru ini.

Langkah selanjutnya, kata Wapres, adalah peningkatan literasi masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran ZIS melalui OPZ.

“Sebagian muzaki (pemberi zakat) masih cenderung menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Optimalisasi pengumpulan ZIS perlu memperluas literasi ZIS kepada muzaki,” ujarnya.

Kemudian, langkah lain sebut Wapres, adalah percepatan digitalisasi untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran ZIS.

“BAZNAS harus segera menghadirkan teknologi digital hingga ke tingkat pengelolaan ZIS terbawah. Digitalisasi mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keluasan jangkauan,” paparnya.

Langkah terakhir, sambung Wapres, adalah memperluas media kampanye yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, baik kaum milenial, pelaku bisnis, maupun dunia industri.

“BAZNAS diharapkan menghadirkan kampanye-kampaye ZIS yang kreatif dan inovatif melalui kanal digital dan media sosial,” harapnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Wapres meyakini pengelolaan dana umat oleh BAZNAS akan semakin baik, dan masyarakat yang terbantu melalui ZIS bertambah banyak, terutama masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Potret kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama akibat himpitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk menopang daya beli masyarakat. Namun bantuan sosial dari pemerintah tersebut masih belum mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat,” ungkap Wapres.

“Oleh karena itu, pengumpulan ZIS diperlukan sebagai pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, sekaligus menjadi salah satu jalan keluar umat dari jerat kemiskinan,” pungkasnya.

 

 

Perlu Upaya Ekstra Tingkatkan Penghimpunan Zakat Nasional

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menuturkan bahwa perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan menurutnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS berpotensi lebih tinggi, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi.

“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, harus dilakukan secara lebih profesional,” tegasnya.

Adapun langkah-langkah penting untuk mendukung kampanye tersebut, menurut Wapres, yang pertama adalah perbaikan tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Laporan aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS oleh BAZNAS harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, utamanya untuk mendongkrak kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi,” terangnya.

 

LAZ Diminta Salurkan Zakat Tepat Sasaran

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat selama ini, sebagian besar tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ).

Akibatnya, realisasi ZIS yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui BAZNAS hanya mencapai Rp11,5 triliun.

Oleh sebab itu, Wapres meminta BAZNAS terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran dengan berdasar data yang akurat. Hal ini demi menjaga dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wapres saat memberikan arahan terkait kampanye optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) melalui BAZNAS pada acara Peluncuran Program 5000 Santripreneur dan Peresmian Gedung BAZNAS di Kantor Pusat BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, Rabu sore (20/04/2022).

Terkait hal tersebut, Wapres pun meminta sinergi BAZNAS dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan.

“Saya minta agar fungsi koordinasi BAZNAS dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat,” pintanya.

Sejumlah Tayangan Religi Mendidik TV Diapresiasi

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wasekjen MUI Kiai Asrori S Karni mengapresiasi sejumlah tayangan TV. Menurutnya, ekpansi MUI Pusat selain objek pemantauan, juga akan mengintensifkan peran MUI Provinsi untuk memantau tayangan di TV komunitas lokal untuk diberikan perhatian, apresiasi sekaligus masukan-masukan.

Dia mengatakan, sebenarnya pelibatan MUI Provinsi itu juga sudah 3-4 tahun yang lalu, tetapi memang belum optimal.
“Mungkin kita akan jadikan prioritas, supaya TV komunitas lokal yang mempunyai pengaruh penyiaran yang terbatas itu juga kita punya perhatian, apresiasi sekaligus masukan-masukan,” kata dia.

Pada Senin (18/4/2022) lalu, MUI merilis haisl pantauan tayangan program Ramadan di televisi pada 2022. Pantauan yang melibatkan 32 pemantau tersebut dilakukan terhadap 19 stasiun televisi.

Kesembilan belas televisi tersebut yaitu An-TV, Badar TV, Global TV, Indosiar, Inews TV, Inspira TV, Kompas TV, Mentari TV, Metro-TV, MNC TV, Net TV, Nusantara-TV, RCTI, RTV, SCTV, Trans-TV, Trans7, TVOne, dan TVRI.

Ketua Tim Pemantau, Tantan Hermansyah, mengatakan terjadi peningkatan kualitas produk siaran selama Ramadan 2022 ini. Dia mengatakan, meningkatnya kualitas produk ini terlihat pada semakin minimnya indikasi pelanggaran yang terdapat dalam tayangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

 

Dia mengatakan pemantau MUI menemukan banyak program di stasiun tv yang layak diapresiasi selaras dengan upaya menjaga kondusivitas kesucian Ramadan.

Dia antara program tersebut adalah Gaspoll Sahur, Tanya Buya Yahya- (Metro TV), Islam Itu Indah (Trans TV), Muslim Travellers, (NetTV), Serambi Islami Ramadhan, (TVRI), Waktunya Sahur, (Kompas TV), Keluargaku Surgaku, (Indosiar), dan Sinetron Amanah Wali dan Aku Bukan Ustadz (RCTI).

Selain itu pula, ada cahaya Ramadhan (MNC TV), Mutiara Hati (SCTV), Ngopi Ramadhan, Indahnya Ramadhan Bersama UAS & SAHABAT (TVOne), Saba Masjid (Inspira) Rindu Suara Adzan (GlobalTV), Ramadan Mengaji, Lentera Islam (BadarTV).

Kendati demikian, kata Tantan, banyak juga realitas siaran program Ramadan yang masih melakukan indikasi pelanggaran dan atau ketidak patutan terutama dalam tiga hal yaitu aAdegan kekerasan fisik dan verbal (verbal aggressiveness), tendensi sensualitas, dan problem Kepatutan etis dan kelaikan syariat.