Hak Anak yang Terabaikan

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Azkia Humaira

Dunia saat ini semakin tidak baik-baik saja, kasus demi kasus masih terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi, bahkan tak satupun kasus yang terselesaikan. Baru-baru ini public dihebohkan oleh seorang aktris bernama Aurelie Moeremans yang menerbitkan e-book digital berjudul “Broken Strings”. Buku tersebut mengisahkan pengalaman nyata mengenai dirinya yang suram sebab menjadi korban dari kasus child grooming di masa remajanya dulu. Dia menyampaikan hal ini karena merebaknya korban kekerasan yang menimpa anak-anak di Indonesia serta bentuk refleksi dirinya atas trauma yang menimpanya.

Dalam kutipan Jakarta, Kompas.com- Seorang anggota komisi DPR, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa hingga saat ini Komnas Perempuan dan Komnas HAM masih belum merespons secara serius dan lebih lanjut atas memoar “Broken Strings” yang ditulis Aurelie tersebut. Ayah Aurelie sendiri, Jean Mack Moeremans, sempat mengajukan laporan ke Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengenai seorang pria yang terlibat masalah ini lalu digunakan Aurelie untuk bukunya tersebut. Jean juga merasa bahwa laporannya tersebut tak ditangani dengan serius dan lebih berlanjut. Bahkan, keluarganya dianggap terlalu agresif oleh sejumlah pihak yang menerima laporannya.

Masalah kekerasan terhadap anak dan child grooming ini tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan berproses. Para pelaku memulai terlebih dahulu dengan membangun kepercayaan, kemudian memberikan perhatian special, hingga mulai mengenalkan normalisasi kontak fisik atau emosional. Kasus ini juga merupakan tindakan extra kriminal yang makin meruak namun tak dapat terselesaikan sama sekali. Hal ini sungguh begitu menyayat hati dan menunjukan betapa lemahnya perlindungan negara bagi para anak terlebih perempuan.

Akar daripada masalah ini sebenarnya adalah sistem yang dijalankan, sosialis ,liberalis, komunis terus melaju higga mempengaruhi tindak kebijakan negara serta cara berfikir masyarakat. Dalam Islam, negara tak akan membiarkan segala bentuk kejahatan merajalela di dalam negara.

Islam akan memberikan solusi hukum yang tepat dan tegas untuk membasmi segala kehjahatan yang sedang meruak di dalam negaranya. Perlindungan anak dan perempuan pun terjamin oleh negara sehingga masyarakat merasa aman dan tentram berada dibawah pimpinan sang khalifah karena menerapkan segala sistem yang diperintah sang Khaliq, maha pencipta aturan. Wallahu a’lam.

Izin Belum Lengkap, Rencana Pembangunan Padel dan Kafe di Dekat Masjid dan Pesantren Ditolak Warga Grogol

Redaktur: Arie Ristyan

SUKOHARJO (jurnalislam.com)— Warga Temulus, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, menyampaikan keberatan atas rencana pendirian usaha Padel dan Kafe yang berlokasi berbatasan langsung dengan masjid dan pondok pesantren. Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dalam pertemuan yang digelar pada Kamis sore, (22/1/2026), bertempat di Balai Desa Pondok.

Pertemuan ini dihadiri oleh Camat Grogol Herdis Kurnia Wijaya, Kepala Desa Pondok Drs. Mugiono, Ketua RT 03 Muhadi, Ketua RW 03 Suhardi, perwakilan pemuda Fachrudin, tokoh agama Agus Kristianto, pimpinan pondok pesantren Rafi, Kanit Intel Polsek Grogol Irwan, sejumlah warga Temulus, serta Saputro selaku perwakilan manajemen Fadel dan Kafe.

Dalam forum tersebut, Camat Grogol Herdis Kurnia Wijaya menjelaskan bahwa pembangunan Padel dan Kafe telah menerima Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo pada 12 Januari 2026. Peringatan tersebut diberikan setelah tim melakukan investigasi dan menemukan bahwa pembangunan belum dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Perwakilan manajemen, Saputro, mengakui bahwa pihaknya masih dalam proses melengkapi perizinan usaha yang diperlukan.
Sementara itu, perwakilan unsur pemuda, Fachrudin, menyampaikan kekhawatiran warga terkait potensi perubahan lingkungan sosial.
Menurutnya, keberadaan usaha kafe seringkali identik dengan aktivitas hiburan yang dinilai tidak sejalan dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang selama ini dijaga masyarakat Temulus.

Ketua RT 03 RW 03, Muhadi, mengungkapkan kekecewaannya karena pada awal sosialisasi, pihak pengelola menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan hanya berupa renovasi bangunan, tanpa penjelasan mengenai rencana pendirian usaha kafe.

Tokoh agama setempat, Agus Kristianto, menegaskan bahwa keberadaan usaha yang berbatasan langsung dengan masjid dan pondok pesantren dikhawatirkan mengganggu kenyamanan proses pendidikan, khususnya kegiatan Tahfidzul Qur’an yang selama ini berjalan dengan suasana kondusif.

Hal senada disampaikan oleh Endro Sudarsono selaku pendamping pondok pesantren dan masjid. Ia menyoroti potensi gangguan berupa kebisingan, aktivitas musik, lalu lintas kendaraan, serta keramaian yang berpotensi mengganggu konsentrasi belajar para santri.

Berdasarkan informasi tertulis dari pengelola tertanggal 24 Oktober 2025, operasional Padel dan Kafe direncanakan berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 24.00 WIB. Warga mengkhawatirkan jam operasional tersebut dapat mengganggu waktu istirahat santri dan masyarakat sekitar.Oleh karena itu, warga menyarankan agar pengelola mempertimbangkan relokasi usaha atau mengalihkan jenis usaha yang lebih sesuai dengan lingkungan sekitar.

Sebelumnya, warga Temulus bersama unsur pemuda telah mengajukan surat keberatan atas pembangunan tersebut pada 8 Januari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo, BPMPTSP, DPUPR, Satpol PP, serta Camat Grogol.

Warga berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait, demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keharmonisan lingkungan masyarakat.

GUTF 2026, Garuda Indonesia Buka 40 Ribu Kursi Umrah dengan Harga Mulai Rp14 Juta

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Dalam rangka memperingati 77 tahun perjalanan
pengabdian melayani Indonesia, Garuda Indonesia menghadirkan nilai tambah
spesial bagi masyarakat muslim Tanah Air melalui penyelenggaraan Garuda Umrah Travel Fair (GUTF) 2026, dengan menyiapkan sedikitnya 40 ribu kursi penerbangan umrah dan haji plus berharga promo.

Inisiatif ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia untuk
mempermudah akses perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan bernilai, sejalan dengan semangat HUT ke-77 “Melayani dengan hati, Melaju untuk Negeri” serta tema GUTF 2026 kali ini yakni “Perjalanan Suci Dimulai dari Sini”.

Pada kesempatan ini, Garuda Indonesia berkolaborasi bersama Bank Syariah
Indonesia (BSI) sebagai bank partner dalam penyelenggaraan GUTF 2026 yang akan dilaksanakan di tiga kota besar, yakni Jakarta di Mall Atrium Kota Kasablanka pada 30 Januari–1 Februari 2026, Makassar di Mall Ratu Indah, dan Surabaya di Pakuwon City Mall, pada 6–8 Februari 2026.

Dalam gelaran pertama GUTF di tahun 2026 ini, Garuda Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai penawaran paket perjalanan umrah dan haji plus, serta tiket penerbangan group booking dengan harga terbaik, mulai dari Rp14,1 juta untuk kelas ekonomi dan Rp34,1 juta untuk kelas bisnis dengan rute Jeddah pulang-pergi, untuk periode perjalanan hingga Januari 2027.

“Sejalan dengan jumlah jemaah Indonesia dari tahun ke tahun yang tumbuh cukup signifikan dalam melaksanakan perjalanan ibadah umrah maupun haji. Serta menilik pertumbuhan angkutan menuju Tanah Suci yang mencatatkan trafik hingga 40%, kehadiran GUTF diharapkan di tiga kota ini diharapkan dapat mengoptimalkan peluang tersebut.” jelas Reza.

“Dengan menghadirkan sekitar 40 ribu kursi penerbangan di gelaran GUTF kali ini, serta didukung melalui kolaborasi bersama hingga 40 travel agent umrah diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ingin memaksimalkan kesiapan rencana perjalanan sejak dini,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kemas Erwan Husainy mengatakan “Bank Syariah Indonesia berupaya turut berkontribusi terhadap industri pariwisata muslim dunia salah satunya umrah dan wisata halal dunia. Kami mencatat setidaknya ada lebih dari 1,6 juta di tahun 2025 masyarakat Indonesia pergi umrah tiap tahunnya. Untuk itu kami siap mendampingi calon jamaah untuk bisa berwisata dengan aman, mudah dan
nyaman”, ujarnya.

Erwan menambahkan, Bank Syariah Indonesia sebagai official partner di Garuda Umrah Travel Fair (GUTF) 2026 akan memberikan berbagai penawaran menarik. Di antaranya potongan diskon hingga Rp7,5 juta dan cicilan 0% hingga 24 Bulan dengan BSI Hasanah Card, serta program diskon hingga Rp1 juta dengan BSI Debit Card berlogo VISA.

Kemudian, tersedia pula program Free Annual Fee hingga 5 tahun bagi setiap nasabah yang melakukan pengajuan BSI Hasanah Card di GUTF, Welcome Bonus hingga Rp500 ribu serta berbagai fasilitas Mitraguna Online (Pembiayaan berbasis payroll) hingga Rp300 juta melalui Byond by BSI BSI Gold.

Dalam event ini juga, BSI akan memperkenalkan design terbaru Hasanah Card dengan fitur contactless untuk memberikan new experience bagi nasabah setia.

Selain berkesempatan mendapatkan promo paket perjalanan umrah dengan harga terbaik, melalui kolaborasi ini pengunjung GUTF 2026 juga dapat memperoleh berbagai program promo transaksi, di antaranya potongan diskon hingga Rp7,5 juta dan cicilan 0% hingga 24 Bulan dengan BSI Hasanah Card, serta program diskon hingga Rp1 juta dengan BSI Debit Card berlogo VISA.

Kemudian, tersedia pula program Free Annual Fee hingga 5 tahun bagi setiap nasabah yang melakukan pengajuan BSI Hasanah Card di GUTF, Welcome Bonus hingga Rp500 ribu. BSI juga memberikan kemudahan melalui fasilitas Mitraguna Online (Pembiayaan berbasis payroll) hingga Rp300 juta melalui Byond by BSI dan kemudahan mendapatkan BSI Gold.

Garuda Indonesia Targetkan Pertumbuhan Penumpang Umrah Sebesar 11 % di Tahun 2026

Sebagai bagian dari strategi penguatan portofolio pasar, segmen penumpang
umrah terus menjadi fokus utama Garuda Indonesia dalam mendorong pertumbuhan kinerja komersial yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Garuda Indonesia melayani lebih dari 530 ribu penumpang umrah, meningkat sekitar 37% dibandingkan tahun 2024. Dengan optimalisasi kesiapan alat produksi, Garuda Indonesia menargetkan pertumbuhan penumpang umrah menjadi 11% di tahun 2026 ini.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan akan layanan penerbangan yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga unggul dari
sisi keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan layanan.

Melalui penyelenggaraan GUTF 2026, Garuda Indonesia mempertegas komitmennya
untuk menghadirkan pendekatan segmentasi penumpang yang lebih beragam, sekaligus memperkuat posisinya sebagai maskapai pilihan utama perjalanan ibadah bagi masyarakat Indonesia.

Tanggapi Board of Peace, MUI Tegas Tolak Skema Perdamaian yang Melegitimasi Kolonisasi Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangan resminya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta implikasinya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. MUI menilai isu Palestina tidak dapat diposisikan sebagai konflik biasa, melainkan sebagai persoalan penjajahan, perampasan hak-hak dasar, serta pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa Board of Peace memiliki keterkaitan erat dengan inisiatif pemerintahan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump dan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Forum tersebut juga melibatkan sejumlah negara, termasuk Israel.

Menurut MUI, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam forum tersebut menimbulkan persoalan mendasar. Pasalnya, Israel selama puluhan tahun dinilai melakukan pendudukan, kolonisasi, serta berbagai pelanggaran hukum internasional terhadap rakyat Palestina.

Tolak Perdamaian Tanpa Keadilan

MUI menegaskan penolakannya terhadap konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis pada keadilan. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, dinilai berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan diplomasi.

“Model perdamaian semacam ini justru berisiko menggeser isu utama dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan,” ujar Sudarnoto.

MUI juga menilai terdapat problem struktural serius dalam Board of Peace, khususnya karena Israel tidak diposisikan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran hukum internasional.

Apresiasi dan Peringatan untuk Pemerintah Indonesia

MUI mengapresiasi niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Namun demikian, MUI mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa batasan dan prinsip yang tegas berpotensi menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema internasional yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam pandangan MUI, baik berdasarkan ajaran Islam maupun nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun merupakan kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya dapat terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.

Rekomendasi MUI

Atas dasar tersebut, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

Menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian internasional adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekadar rekonstruksi atau stabilisasi kawasan.

Menolak segala skema yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade Gaza.

Menjadikan resolusi PBB, hukum humaniter internasional, serta prinsip self-determination sebagai landasan yang tidak dapat ditawar.

Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional yang terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

Memperkuat koordinasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk mendorong penerapan sanksi internasional terhadap Israel atas berbagai dugaan kejahatan yang dilakukan.

Pandangan ini disampaikan MUI sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kebangsaan Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat konstitusi.

Dewan Dakwah Kembali Lepas Konvoi Kemanusiaan Tahap Kedua untuk Penyintas Banjir dan Longsor di Sumatra

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) bersama LAZNAS Dewan Dakwah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam aksi kemanusiaan. Bertempat di halaman Masjid Al-Furqon, Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, keberangkatan Konvoi Kemanusiaan Tahap ke-2 untuk membantu pemulihan ribuan warga terdampak bencana di wilayah Sumatra dilepas secara resmi.

Konvoi kali ini merupakan kelanjutan dari pengiriman tahap pertama yang dilaksanakan pada 12 Desember 2025.

Pelepasan armada dilakukan langsung oleh Sekretaris Umum Dewan Dakwah Pusat, H. Fathurrahmah Mahfudz, BRIK., M.M., didampingi Direktur Eksekutif LAZNAS Dewan Dakwah, M. Idris Yusuf, beserta jajaran pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, H. Fathurrahmah Mahfudz menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk ikhtiar berkelanjutan sekaligus jembatan amanah dari masyarakat Indonesia untuk mendukung pemulihan warga terdampak bencana di Sumatra.

“Atas nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kami ucapkan ribuan terima kasih, Jazakallah Ahsanal Jaza, kepada seluruh donatur, mitra, dan muhsinin yang telah mempercayakan LAZNAS Dewan Dakwah untuk menyampaikan amanah bantuan kepada saudara-saudara kita di Sumatra. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, konvoi kemanusiaan ini kita berangkatkan. Semoga Allah memudahkan perjalanan ini dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar amanah umat ini sampai kepada saudara kita di Sumatra,” ujarnya sesaat sebelum melepas iring-iringan armada.

Berbeda dengan tahap awal, konvoi tahap ke-2 ini membawa misi khusus untuk mempersiapkan para penyintas menghadapi bulan suci Ramadan.

Sebanyak 1.500 paket bantuan logistik yang terdiri atas paket sembako, alat ibadah, seragam sekolah, hingga hygiene kits diangkut menggunakan tujuh armada, yang meliputi: 3 truk kemanusiaan berisi logistik dan pangan, 2 ambulans untuk layanan kesehatan dan layanan jenazah, serta 2 mobil operasional

Direktur Eksekutif LAZNAS Dewan Dakwah, M. Idris Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi bantuan kali ini merupakan hasil kolaborasi yang masif.

“Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi dengan 56 mitra dari empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan DI Yogyakarta. Kami menurunkan 20 relawan dari pusat dan perwakilan daerah untuk mengawal bantuan ini hingga ke titik sasaran di Sumatra Barat dan Aceh,” jelasnya.

Perjalanan darat dan laut ini diperkirakan akan menempuh waktu empat hingga lima hari. Sejak bencana melanda pada 26 November 2025, LAZNAS Dewan Dakwah secara konsisten hadir melalui jaringan dai dan relawan lokal di lapangan. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat fase pemulihan masyarakat agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, terutama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang segera tiba.

PBB: 70 Persen Produksi Air Gaza Terganggu Akibat Blokade Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa sekitar 70 persen produksi air bersih di Kota Gaza terganggu akibat hambatan yang diberlakukan Israel terhadap perbaikan jalur pasokan utama air, termasuk pemblokiran masuknya barang-barang yang dikategorikan sebagai “barang dua fungsi”.

Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa mitra-mitra PBB di sektor air, sanitasi, dan kebersihan memperingatkan kondisi kritis tersebut. Pernyataan itu disampaikan Haq dengan mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dalam konferensi pers di Markas PBB, Rabu (21/01/2026).

“Mitra kami yang bekerja di bidang air, sanitasi, dan kebersihan memperingatkan bahwa sekitar 70 persen dari total produksi air Kota Gaza saat ini terganggu karena tantangan terkait perbaikan jalur pasokan air Mekorot,” ujar Haq.

Ia menjelaskan bahwa jalur pasokan air tersebut berasal dari Israel menuju Gaza dan terletak di sebelah timur wilayah yang disebut “Garis Kuning”, area yang hingga kini masih ditempati oleh pasukan Israel.

Menurut Haq, penilaian terhadap kerusakan pipa air mengungkapkan kebutuhan akan pipa baja khusus yang tidak tersedia di Gaza dan dilarang masuk oleh Israel karena diklasifikasikan sebagai barang “penggunaan ganda”.

Haq juga mengungkapkan bahwa pada Ahad (18/01/2026), Israel menolak permintaan tambahan dari mitra PBB untuk memperbaiki sebuah sumur yang merupakan salah satu sumber air sangat vital bagi warga Gaza.

“Mitra kami kini terpaksa mencari sumber air alternatif dan meningkatkan distribusi air menggunakan truk untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap air bersih,” kata Haq.

OCHA, lanjutnya, kembali menegaskan perlunya perluasan akses masuk barang-barang penting, termasuk yang dikategorikan sebagai barang penggunaan ganda. Tanpa akses tersebut, perbaikan layanan dasar seperti penyediaan air bersih tidak akan mungkin dilakukan.

Di tengah musim dingin yang masih berlangsung, Haq memperingatkan meningkatnya risiko kemanusiaan. Ia menyebut Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan kematian anak akibat hipotermia lainnya, sehingga total kematian akibat cuaca dingin musim ini mencapai sembilan anak.

Israel hingga kini masih menduduki zona penyangga di wilayah selatan dan timur Gaza, serta menguasai area luas di bagian utara, dengan kendali atas lebih dari setengah wilayah Gaza, berdasarkan data militer Israel sendiri.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, serangan Israel dilaporkan telah menewaskan 483 warga Palestina dan melukai 1.287 lainnya. Di saat yang sama, Israel tetap memberlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya makanan, bahan bangunan, dan perlengkapan medis ke Gaza.

Sekitar 2,4 juta warga Palestina kini hidup dalam kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk.

Sejak dimulainya agresi militer Israel di Gaza pada 8 Oktober 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 171.000 orang terluka, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

PBB memperkirakan bahwa sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza telah hancur, dengan kebutuhan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS, atau setara ±Rp1.100 triliun. (Bahry)

Sumber: TRT

Putin Usulkan Bayar Rp15,7 Triliun dari Aset Rusia yang Dibekukan untuk Dewan Perdamaian Usulan Trump

Redaktur: Arie Ristyan

MOSKOW (jurnalislam.com)– Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow siap membayar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan di luar negeri sebagai biaya keanggotaan tetap dalam “Dewan Perdamaian”, sebuah badan internasional yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan Putin dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia di Moskow pada Rabu (21/01/2026). Ia mengatakan telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk mempelajari secara mendalam proposal tersebut serta mengoordinasikan posisi Rusia dengan negara-negara mitra.

“Kami dapat mengirimkan 1 miliar dolar AS dari aset Rusia yang dibekukan selama pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya ke Dewan Perdamaian,” ujar Putin.

Menurut Putin, dana tersebut akan diambil dari aset Rusia yang saat ini masih dibekukan di negara-negara Barat sejak konflik Ukraina dan sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Moskow.

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pekan lalu, bersamaan dengan persetujuan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, salah satu dari empat badan internasional yang dirancang untuk mengelola fase transisi di wilayah Palestina pascaperang.

Berdasarkan pernyataan para pemimpin dunia yang diundang untuk bergabung, keanggotaan Dewan Perdamaian akan gratis selama tiga tahun pertama. Setelah masa tersebut berakhir, negara anggota yang ingin memperoleh status keanggotaan tetap diwajibkan membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS.

Usulan Rusia ini menandai sinyal keterbukaan Moskow terhadap inisiatif diplomatik global yang dipimpin Washington, meskipun hubungan kedua negara selama bertahun-tahun terakhir diwarnai ketegangan dan sanksi ekonomi. (Bahry)

Sumber: TRT

Anak Usia Tiga Tahun Termasuk Tahanan yang Dibebaskan Pemerintah Suriah dari Penjara SDF di Raqqa

Redaktur: Arie Ristyan

RAQQA (jurnalislam.com)– Anak-anak berusia tiga tahun termasuk di antara para tahanan di bawah umur yang dibebaskan oleh pasukan pemerintah Suriah dari penjara wanita pusat di Raqqa pada Ahad (18/01/2026).

Rekaman yang ditayangkan oleh media Suriah, Syria TV, memperlihatkan momen ketika personel militer memasuki fasilitas penahanan tersebut di pinggiran kota Raqqa. Dalam rekaman itu, para perempuan dan anak-anak terlihat keluar dari sel-sel mereka setelah pasukan keamanan Asayish yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mundur dari lokasi.

SDF mengklaim bahwa penjara di Raqqa digunakan untuk menahan perempuan yang diduga berafiliasi dengan ISIS atau dituduh melakukan pelanggaran keamanan. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh SDF kerap menggunakan tuduhan tersebut untuk membungkam para pengkritik dan warga sipil.

Kesaksian para tahanan yang diwawancarai Syria TV menggambarkan kondisi penahanan yang brutal. Rekaman dari dalam fasilitas memperlihatkan pemandangan mengerikan, dengan para tahanan berdesakan di sel-sel kecil tanpa jendela dan ventilasi memadai.

Salah seorang tahanan yang dibebaskan, Hajja Umm Mahmoud, mengaku telah menghabiskan lebih dari satu setengah tahun di penjara wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa fasilitas itu menampung banyak perempuan dan anak-anak dengan beragam tuduhan, termasuk karena dugaan keterlibatan anggota keluarga mereka dengan kelompok oposisi Suriah.

Mahmoud sendiri dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan “menghubungi dan menerima dana dari pejuang yang bekerja untuk Turki”. Ia dituduh menjalin komunikasi dengan putra-putranya yang disebut-sebut bergabung dengan barisan oposisi.

Menurut kesaksiannya, pihak pengelola penjara menahan anak-anak apabila mereka dianggap “tidak memiliki pencari nafkah di luar penjara”. Beberapa anak bahkan disebut telah menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji, tanpa akses memadai terhadap perawatan kesehatan maupun pendidikan.

Para aktivis HAM juga mengungkap kasus sejumlah tahanan yang diduga telah kehilangan ingatan tentang nama dan keluarga mereka. Mereka menyerukan kepada warga Suriah untuk membantu mengidentifikasi para korban tersebut sebuah situasi yang mengingatkan pada pembebasan tahanan dari penjara-penjara rezim lama Suriah.

Pembebasan ini terjadi di tengah implementasi kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan SDF pimpinan Kurdi, yang menetapkan bahwa pengelolaan lembaga-lembaga strategis seperti penjara dan kamp penahanan akan dialihkan ke negara Suriah, dengan tetap mempertahankan tingkat pemerintahan lokal terbatas.

Rekaman dari penjara-penjara yang sebelumnya dikelola SDF tersebut memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak pengguna membandingkannya dengan momen pembebasan massal tahanan dari Penjara Sednaya, simbol kekejaman rezim lama Suriah di bawah Bashar al-Assad yang telah digulingkan.

Pada Desember tahun lalu, setelah serangan kilat pasukan pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ribuan perempuan dan anak-anak dibebaskan dari fasilitas-fasilitas penahanan yang dikuasai rezim. Pembebasan tersebut mengungkap praktik pelanggaran berat, metode penyiksaan tidak manusiawi, serta dugaan eksekusi massal yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Kesaksian terbaru dari para mantan tahanan seperti Umm Mahmoud kini memunculkan pertanyaan besar di kalangan warga Raqqa mengenai nasib ribuan orang yang ditahan oleh SDF selama hampir satu dekade penguasaan mereka atas kota tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

AS Nilai Peran SDF Telah Kedaluwarsa, Trump Kini Dukung Pemerintah Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

SURIAH (jurnalislam.com)– Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan bahwa peran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai kekuatan utama anti-ISIS di lapangan “sebagian besar telah kedaluwarsa.”

“Tujuan asli SDF sebagai kekuatan anti-ISIS utama di lapangan sebagian besar telah berakhir, karena Damaskus kini bersedia dan siap mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk kendali atas fasilitas dan kamp penahanan ISIS,” kata Barrack dalam pernyataannya.

Di kota Hassakeh pada Selasa pagi (20/01/2026), seorang koresponden AFP melaporkan pemandangan warga Kurdi termasuk perempuan dan lansia membawa senjata api untuk mendukung SDF. Mereka terlihat berpatroli dan menjaga pos-pos pemeriksaan di kota tersebut, meskipun mayoritas penduduk Hassakeh merupakan warga Arab.

Seorang pejuang SDF bernama Shahine Baz mengatakan kepada AFP, “Kami berjanji kepada rakyat kami untuk melindungi mereka sampai akhir.”

Situasi serupa juga terlihat di kota Qamishli di Suriah timur laut. Seorang warga Kurdi, Hasina Hammo (55), tampak memegang senapan Kalashnikov dan menyatakan, “Kami tidak akan menyerah.”

Sebelumnya pada hari yang sama, SDF mengumumkan bahwa pasukannya “terpaksa mundur dari Kamp Al-Hol dan melakukan penempatan ulang” di sekitar kota-kota Suriah utara yang mereka nilai menghadapi peningkatan risiko dan ancaman.

Kamp dan penjara yang dikelola otoritas Kurdi di Suriah timur laut saat ini menahan puluhan ribu orang, sebagian besar diduga memiliki keterkaitan dengan ISIS, hampir tujuh tahun setelah kekalahan teritorial kelompok tersebut. Kamp Al-Hol merupakan kamp terbesar di antara fasilitas-fasilitas tersebut.

Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan pihaknya siap mengambil alih tanggung jawab penuh atas Kamp Al-Hol “dan seluruh tahanan ISIS” sebagai bagian dari upaya negara memulihkan kedaulatan dan kendali keamanan nasional.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa menyatakan dukungannya terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, menyebutnya sebagai “orang yang tangguh.” Namun, Trump menambahkan, “Anda tidak akan menempatkan anak baik-baik di sana dan menyelesaikan pekerjaan itu,” tanpa merinci lebih lanjut maksud pernyataannya.

Trump juga mengatakan bahwa dirinya “menyukai” orang Kurdi, tetapi menuduh mereka telah menerima “sejumlah besar uang dan minyak” serta bertindak “lebih untuk kepentingan mereka sendiri” dibandingkan untuk kepentingan Amerika Serikat.

Pernyataan-pernyataan ini semakin memperkuat kesan bahwa Washington kini menggeser sikapnya terhadap SDF, seiring menguatnya peran pemerintah Suriah pasca-perubahan kekuasaan di Damaskus dan menurunnya nilai strategis SDF di mata Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TNA

Pemerintah Suriah dan SDF Sepakati Gencatan Senjata Empat Hari di Timur Laut Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin milisi Kurdi mengumumkan gencatan senjata selama empat hari di wilayah timur laut Suriah, Selasa (20/01/2026). Kesepakatan ini menyusul tercapainya pemahaman baru antara Damaskus dan SDF mengenai masa depan wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah kendali Kurdi.

Menurut laporan situs berita Suriah Enab Baladi, perjanjian tersebut memberi waktu empat hari kepada SDF untuk menyampaikan rencana terperinci integrasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai ke dalam negara Suriah.

Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan pemerintah Suriah tidak akan memasuki pusat kota Hassakeh dan Qamishli, maupun desa-desa mayoritas Kurdi di Provinsi Hassakeh, yang selama ini menjadi basis utama SDF.

Sebagai bagian dari perjanjian, komandan SDF Mazloum Abdi diberikan kewenangan untuk memilih wakil menteri pertahanan, gubernur Provinsi Hassakeh, serta perwakilan Kurdi di parlemen Suriah.

Seluruh pasukan SDF juga akan diintegrasikan ke dalam militer dan aparat keamanan negara Suriah, sementara pemerintah berkomitmen melaksanakan dekrit Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa terkait hak-hak budaya, bahasa, dan kewarganegaraan bagi warga Kurdi.

Dalam pernyataan resminya, SDF menyatakan “komitmen penuh” terhadap gencatan senjata yang disepakati dengan pemerintah di Damaskus, serta menegaskan tidak akan melakukan aksi militer apa pun kecuali jika pasukan mereka diserang.

Di lapangan, situs Al-Araby Al-Jadeed melaporkan situasi “tenang namun waspada” pada Rabu (21/01/2026) di Provinsi Hassakeh dan sekitar kota Kobane di Suriah utara. Sumber lapangan menyebutkan bahwa operasi militer skala besar telah berhenti sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah pemerintah Suriah mengirim bala bantuan militer ke Provinsi Hassakeh, sementara SDF menarik pasukannya dari Kamp Al-Hol, yang menampung ribuan orang yang diduga terkait dengan ISIS, termasuk perempuan dan anak-anak asing.

SDF sebelumnya menguasai wilayah luas di Suriah utara dan timur setelah memerangi ISIS dengan dukungan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, mereka mundur dari Provinsi Raqqa dan Deir Ezzor yang mayoritas penduduknya Arab, menyusul bentrokan dengan pasukan pemerintah yang bermula di Aleppo awal bulan ini.

Konflik tersebut dipicu oleh berlarut-larutnya implementasi kesepakatan yang ditandatangani pada Maret tahun lalu terkait integrasi SDF ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah.

Seorang koresponden AFP melaporkan pergerakan konvoi besar bala bantuan militer menuju Provinsi Hassakeh. Seorang pejabat militer menyebut konvoi tersebut dilengkapi kendaraan tempur dan pertahanan sebagai dukungan penuh di lapangan.

Sumber-sumber Al-Araby Al-Jadeed juga melaporkan adanya pelanggaran terbatas terhadap gencatan senjata pada malam hari, bertepatan dengan tibanya bala bantuan pemerintah.

Pemerintahan Suriah saat ini dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa, yang bersama pasukannya menggulingkan diktator Bashar al-Assad pada tahun 2024. Pemerintah baru kini berupaya memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Suriah sekaligus menata ulang hubungan internasionalnya, termasuk dengan Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TNA