KontraS Sebut Presiden Harus Bertanggung Jawab Ungkap Aktor Tragedi 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma meminta presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menemukan aktor pelanggaran HAM yang berat.

Hal ini untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga yang menjadi korban dalam tragedi 22 Mei.

“Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan menemukan aktor-aktor yang bertanggungjawab,” kata Feri saat konferensi pers di Kantornya Jalan Kramat 2 No. 7, Rabu (12/06/2019).

Feri menilai, Ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauhmana pemerintahan Jokowi mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Nantinya, presiden dapat menggandeng Lembaga negara, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI agar lebih proaktif berperan dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap penanganan peristiwa ini.

“Kami pengalaman saat tahun 1998 dan kasus Munir tahun 2005, setelah dibentuk TGPF oleh presiden, masyarakat mengetahui siapa aktor di balik persitiwa tersebut,” ujarnya.

KontraS: Polri Malah Prioritaskan Isu Target Pembunuhan Ketimbang Usut Tewasnya 9 Warga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  – Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar menilai Polri tampak lebih memprioritaskan penanganan kasus terhadap tersangka yang akan melakukan dugaan percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik.

Padahal, ada juga sembilan orang warga negara yang meninggal dalam kerusuhan Aksi 22 Mei sama pentingnya segera diusut.

“Selain kasus tersangka yang ingin membunuh pejabat publik, dalam kasus itu juga ada 9 orang meninggal dan ratusan orang yang ditangkap. Semua itu butuh kejelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik,” katanya saat konferensi pers di Kantornya Jalan Kramat 2 no. 7, Jakpus, Rabu (12/06/2019).

Menurutnya, kalau memang ada indikasi pelanggaran, maka harus diproses hukum.

Menurutnya, tidak boleh ada imunitas terhadap siapa pun baik yang di dalam maupun di luar pemerintah.

Selain itu, Rivan menilai penjelasan Polri terkait upaya pembunuhan terhadap empat pejabat publik tersebut juga tidak menjawab pertanyaan masyarakat.

Polri tidak menjelaskan apa motif dan tujuan para terduga menargetkan empat pejabat publik tersebut.

“Polri juga harus dapat memastikan siapa aktor dibalik itu, apakah state atau non state. Inilah ujian bagi kepolisian dan pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan kasus 21-22 secara transparan,” ujarnya.

KontraS juga mengingatkan kembali purnawirawan yang berada dibalik kedua belah calon untuk dapat menyejukkan tensi politik yang sedang tinggi.

Menurut dia, keterlibatan purnawirawan di balik kedua belah calon tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Keberadaan mereka turut andil dalam memberikan keputusan pada kebijakan kampanye masing masing calon presiden,” pungkasnya.

MK Diminta Putuskan Hasil Pilres Tanpa Intervensi Pihak Manapun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Politisi PKS, Mardani Ali berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019 bebas dari intervensi dan adil.

“Kita masih percaya lembaga peradilan di Indonesia. Saya berharap MK bisa tetap adil memutus perkara sengketa Pilpres,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (12/06/2019).

Lebih lanjut wakil ketua BPN Prabowo Sandi ini juga mendoakan pimpinan MK jernih dan objektif.

“Saya mendoakan Pak Anwar Usman dan pimpinan MK lain tetap jernih dan objektif melihat fakta dan data dalam proses persidangan,” ujarnya.

Mardani mengibaratkan hakim merupakan wakil Tuhan di bumi, “Mari kita doakan hakim-hakim di Indonesia bisa adil, karena adil dekat dengan takwa, dan insya Allah dengan ketakwaan akan menghasilkan negara yang diberkahi Allah sehingga Indonesia bisa menjadi balada tim tayyibatun wa Robin Gofur.”

MK sendiri akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres pada 14 Juni esok. Sebelumnya, ketua MK, Anwar Usman mengatakan menjamin lembaganya independen.

Kivlan Zein Disebut Terkait Ricuh 22 Mei Versi Polisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap pengakuan para tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal hingga perintah membunuh empat pejabat yang menyeret nama Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Beberapa rekaman berbentuk video pengakuan para tersangka itu diputar di depan awak media saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/06/2019).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen M Iqbal, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjend Sisriadi, Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ade Ari, dan beberapa pejabat Polri.

Dalam jumpa pers terkait dalang di balik kerusuhan 22 Mei, beberapa rekaman yang diputar antara lain pengakuan atas nama tersangka Tajudin dan Iwan.

Tajudin mengaku mendapat instruksi dari Kurniawan alias Iwan untuk membunuh empat pejabat, yakni Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Goris Mere.

Sementara Iwan mendapat perintah untuk membunuh empat pejabat itu dari Kivlan Zen. Tajudin mengaku mendapat uang total Rp55 juta dari Iwan untuk melakukan eksekusi pembunuhan.

“Rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata laras pendek. Senjata tersebut saya peroleh dari H Kurniawan alias Iwan,” kata Tajudin dalam rekaman.

Sementara dalam rekaman lain, Iwan mengklaim mendapat uang sebesar Rp 150 juta dari Kivlan Zen untuk membeli dua pucuk senjata api laras panjang dan dua senjata api laras pendek.

Iwan mengaku mendapat instruksi itu pada bulan Maret 2019, saat bertemu Kivlan Zen di sebuah daerah di Kelapa Gading, Jakarta. Namun, Iwan kemudian kembali mendapat instruksi untuk mencari dan membeli senjata api lain. Sebab senjata api yang sudah dibeli dianggap Kivlan tidak sesuai untuk melakukan operasi.

Kepolisian sebelumnya telah menaikkan status Kivlan Zen dari saksi menjadi tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan ditahan di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta

Anies Apresiasi 99,7% ASN DKI Masuk di Hari Pertama Kerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam com) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang hadir kerja tepat waktu setelah cuti bersama Lebaran 2019.

Hal itu ia sampaikan dalam kesempatan Halalbihalal dan Silaturahmi ASN serta Pemprov DKI Jakarta  yang digelar Senin (10/6), di Pendopo Balaikota Jakarta.

“Maaf lahir-batin. Alhamdulillah, pagi ini kita menyempatkan juga untuk silaturahmi bersama dengan ASN, khususnya yang bekerja di kawasan Balaikota. Jadi, jumlah ASN kita ada 66.087 orang dan tadi yang hadir tepat waktu 99,73 persen, jadi ada hanya 185 orang atau 0,27 persen. Jadi, 99,73 persen dari pegawai DKI tertib masuk kerja sesuai dengan jadwalnya,” ujar Anies.

Anies menambahkan, bagi para ASN yang tidak hadir atau terlambat hadir akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. (Sanksinya diatur dalam) PP No. 53 Tahun 2010. Jadi, kita mengikuti (peraturan) itu,” ucap Anies.

Anies juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang selama libur Lebaran 2019 tetap melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan umum yang terbaik kepada masyarakat Jakarta, baik yang mudik maupun tidak mudik Lebaran.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang selama musim liburan kemarin tetap bekerja. Khususnya, di bidang kesehatan, kebersihan, di bidang keamanan, kebakaran, dan semua bidang lain yang semuanya tidak mengikuti libur cuti bersama seperti yang lainnya karena mereka bertugas. Apresiasi kepada mereka semua,” ujarnya

Sarekat Dagang Islam, Titik Nol Perkumpulan Ekonomi di Laweyan

Oleh: Nunu A Hamijaya
Sejarawan Publik

PADA akhir Abad ke-19, perekonomian bumiputera dalam kondisi memburuk. Kondisi tersebut disebabkan adanya krisis global yang berlangsung terus menerus. Namun, di sisi lain, orang China terus menerus mengonsolidasikan posisi ekonomi dan mendapat keuntungan ekonomi yang besar.

Awal Abad ke-20, pedagang China dan Arab mengalami peningkatan pesat baik pada bidang produksi, industri maupun pengangkutan. Hal ini pun karena pemerintah kolonial memberikan perlindungan kepada para pedagang asing tersebut sehingga membuat mereka dapat bergerak dengan leluasa dalam bidang perekonomian. Namun, sebaliknya para pedagang lokal mengalami penurunan karena adanya monopoli perdagangan antara pemerintah dan pengusaha asing.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat bumiputera banyak mengalami ketertindasan, kebangkrutan dan susah untuk bersaing dalam perdagangan. Atas dasar kondisi tersebut, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan membentuk Organisasi Sarekat Dagang Islam (selanjutnya: SDI) tanggal 16 Sya’ban 1323, Senin Legi, 16 Oktober 1905 di Surakarta. Maksud utama pembentukan organisasi tersebut ialah untuk memperkuat usaha dalam menghadapi para pedagang China. Selain tujuan ini, SDI juga didirikan untuk menghadapi persaingan dagang dengan orang China dan sikap superioritas mereka terhadap bumiputera. SDI juga sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai bumiputera dan Eropa.

Dengan berdirinya SDI, H. Samanhudi mampu menembus permainan pemerintah Belanda. Beliau berhubungan langsung dengan para importir Eropa dan tidak lagi melalui orang China. Diantaranya tidak membeli bahan baku batik dari orang-orang China. Disisi lain, SDI juga membangun kerja sama dengan pengusaha China yang dikenal dengan Kong Sing tahun 1911 Masehi. Kerjasama dengan pengusaha China, menjadikan pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa SDI merupakan bahaya besar bagi eksistensi dan perkembangan imperialis Belanda. Kebangkitan SDI merupakan awal keberhasilan gerakan pembaruan, sistem organisasi di bumiputera, tidak hanya organisasi Islam. Hal ini karena suatu pembaruan atau suatu reformasi memerlukan ketangguhan organisasi dan kontinuitas perolehan dana.

Tindakan H. Samanhudi dengan SDI-nya tentu sangat strategis. Upaya kebangkitannya menjadikan pasar sebagai lahan operasi dan memperoleh dana sehingga mampu menjaga keberlangsungan organisasinya. Kiprah perjuangan SDI dalam membangun ekonomi umat, tidak terlepas dari Islam yang dijadikan sumber inspirasi, sumber pergerakan, serta sumber ideologi yang mampu menjadi motor penggerak persaingan ekonomi.

Abu Hanifah (1978) dalam bukunya Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang (Yayasan Idayu Jakarta, 1978) menulis: “Jadi resmi dalam bulan September 1906, H. Samanhudi memimpin gerakan rakyat yang dinamakan Sarekat Dagang Islam, yang dalam tempo singkat tidak saja bergerak di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kebetulan memang di sinilah berada pedagang-pedagang pribumi beragama Islam yang berpengaruh dan cukup kuat untuk menentang hegemoni pedagang China. Lama-kelamaan persaingan dengan pedagang China menjadi seru dan terbuka. Sarekat Dagang Islam kesudahannya merupakan suatu gerakan nasional dan militan, sekalipun beragama Islam.”

Menjadikan Islam sebagai ideologi, SDI sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. SDI mampu mengangkat apa yang menjadi kegelisahan masyakarat atas berbagai kebijakan Kolonial Hindia Belanda yang merugikan mereka dan menganggap SDI sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial.

Di bawah kondisi kebangkitan ulama melalui aktivitas, Pemerintah Kolonial Belanda berupaya mendirikan organisasi tandingan. Seperti halnya dalam menandingi Djamiat Choir, 13 Jumadil Awwal 1323, Senin Kliwon 1905 M–atas saran Bupati Serang, P.A.A Djajadiningrat–dibangunlah organisasi Budi Oetomo, 20 Mei 1908, yang dalam bahasa Jawa memiliki Kesamaan Arti dengan Djamiat Choir. Demikian pula untuk menandingi SDI, pemerintah kolonial mendirikan organisasi yang hampir sama, yaitu Sarekat Dagang Islamiyah, 1909 M di Bogor.

KPU Minta Elit Politik Lakukan Rekonsiliasi Mumpung Suasana Lebaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyarankan rekonsiliasi politik harus segera dilakukan pascapelaksanaan Pemilu 2019.

Rekonsiliasi sebaiknya dilakukan oleh elite politik dan masyarakat akar rumput.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia sempat terpecah-belah selama beberapa bulan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Bahkan di dalam suatu keluarga besar bahkan satu kantor pilihan politiknya terpecah. Maka, momen lebaran tahun ini kami harapkan bisa menjadi momentum untuk metekatkan kembali persaudaraan yang kemarin sempat terkoyak, ” jelas Pramono.

Karena itu, jika ada gagasan rekonsiliasi politik saat Idul Fitri, perlu dilakukan pada dua tingkat.

“Pertama, di level elite politik. Yang mana biasanya hanya melakukan political game,  pada hari ini berseteru menjadi lawan politik, maka berikutnya bisa menjadi koalisi,  dan sebaliknya. Momen lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi,” kata Pramono.

Rekonsiliasi ini, kata dia,  sebaiknya jangan hanya bersifat simbolik saja.

Rekonsiliasi harus dilakukan dengan tulus dan bisa juga menyelesaikan persoalan politik yang tersisa lewat mekanisme hukum yang berlaku.

“Kedua, rekonsiliasi yang paling penting justru di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat.  Sebab mereka betul-betul terimbas dari konflik elite, provokasi hoaksdan narasi yang penuh konflik. Sehingga di kalangan masyarakat kita itu konfliknya bukan hanya dianggap sebagai permainan, tapi seperti perang total atau jihad atau armageddon. Sehingga rekonsiliasi di tingkat masyarakat perlu tetapi elite harus memberikan contoh dulu, ” tegasnya.

sumber: republika.co.id

Tren Zakat via Online Terus Meningkat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perkembangan teknologi kini semakin memudahkan untuk membayar zakat, bisa melalu marketplace dan perusahaan start-up.

Munculnya beberapa pilihan membayar zakat melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh seperti Grab, Go-jek, Tokopedia, dan sejumlah aplikasi lainnya telah berhasil mengerek penaikan zakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah pernah melaporkan bahwa pada saat kemunculan aplikasi tersebut, angka kecenderungan pemakaian aplikasi online untuk membayar zakat tumbuh sebesar 12%.

Pada 2019 ini, angka tersebut diprediksi tumbuh sekitar 16%.

Besar kemungkinan kenaikan angka pertumbuhan ini dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku masyarakat yang sehari-harinya dikuasai oleh gadget, smartphone, dan media digital online lainnya.

sumber: kontan.co.id

KH Ma’ruf Amin Sebut Idul Fitri Momen Persatuan dan Lupakan Perbedaan Pemilu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin berharap momen Hari Raya Idul Fitri 1440 H bisa menjadi ajang persatuan.

Khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia pasca terpecah belah usai penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ketua Majelis Ulama Indonesia non-aktif itu berdoa agar seluruh masyarakat Indonesia bisa kembali bersatu demi kemajuan bangsa.

“Harapannya saya, kita semua kembali kepada kebaikan, kesatuan, kedamaian, ya kita kembali ke asal lagi,” ujar Ma’ruf Amin usai menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Alhuda, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019).

“Terutama kita harus utuh kembali setelah Pileg Pilpres yang kemaren agak gaduh kita selesaikan kembali membangun silaturahmi negara ini,” tambahnya.

Ma’ruf Amin pun tak lupa meminta masyarakat Indonesia untuk melupakan semua perbedaan.

Khususnya yang terjadi sepanjang masa Pemilu 2019, serta mengutamakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

“Masyarakat kita Indonesia harus lupakan perbedaan-perbedaan yang baru saja ada, tetapi kita tetap ikuti aturan negara dan agama seperti biasa,” ungkap Ma’ruf Amin.

Keutuhan bangsa negara Indonesia katanya, lebih penting daripada harus terus melakukan ujaran kebencian.

“Itu tidak menguntungkan, untuk itu mari kita bersatu membangun bangsa ini,” tuturnya.

sumber: okezone.com

Pemerintah Yakin Garuda dan Lion Air Tak Bisa Naikkan Harga kalau Ada Pesaing Asing

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah saat ini tengah mengkaji kompetisi dengan maskapai penerbangan asing untuk mengoreksi harga tiket pesawat.

Masuknya maskapai asing tampaknya bisa menjadi pilihan untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan pada dasarnya harga tiket pesawat yang tiba-tiba naik karena ada langkah internal maskapai.

Hanya saja, Darmin menilai bisa saja maskapai tidak dapat menaikkan harga tiket pesawat jika terdapat pesaing di dunia penerbangan Indonesia.

“Ingat itu namanya struktur pasarnya duopoli hanya ada Garuda Indonesia sama Lion Air. Dia tidak akan bisa menaikkan itu jauh-jauh kalau pesaingnya ada,” kata Darmin dalam acara open house di Jakarta, Rabu (5/6).

Dia menjelaskan, saat ini muncul ide jika struktur pasar cenderung memberikan kekuatan agak berlebih di produsen maka jawabannya adalah undang saingannya.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar maskapai dapat menekan harga tiket pesawat agar tidak dijual mendekati tarif batas atas (TBA).

Untuk itu, memberikan kesempatan kepada maskapai asing dapat mengatasi tingginya harga tiket pesawat.

“Sekarang pemerintah memilih apa? Pemerintah tidak hanya memilih maskapai, pemerintah juga memilih konsumen. Kenaikan itu tidak akan terjadi setajam itu kalau pasarnya tidak duopoli,” jelas Darmin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai masuknya maskapai penerbangan asing akan menimbulkan permintaan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga harga tiket pesawat akan terkoreksi.

sumber: republika.co.id