CORE Indonesia Gelar Diskusi Konektivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– CORE Indonesia menyelenggarakan acara CORE Economic Forum di Hotel Morissey, Menteng Jakarta, Rabu (12/6/2019). Jakarta.

Acara ini mengetengahkan pembahasan tentang pentingnya konektivitas dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ir. Budi Karya Sumadiselaku keynote speaker, serta sejumlah pembicara yakni Professor Wihana Kirana Jaya, PhD (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi).

Hadir juga  Rosan Roeslani, MBA (Ketua Umum KADIN); Ir. Ellen Sophie Tangkudung, MSc (Universitas Indonesia); Mega Iskanti (Entrepreneur Muda); serta Hendri Saparini, PhD (Ekonom dan Pendiri CORE Indonesia).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa beragamnya moda transportasi yang dipakai untuk melakukan aktivitas mudik telah berkembang dengan pesat dan menjadi lokomotif yang mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah.

Dia mengklaim ada banyak kemajuan dalam pelaksanaan mudik tahun ini, meskipun masih terdapat kekurangan yang harus menjadi perhatian.

Pengamat transportasi sekaligus akademisi Universitas Indonesia, Ellen Sophie Tangkudung mengungkapkan bahwa transportasi publik yang memadai harus digalakkan.

“Pasalnya, 2 selama ini transportasi publik masih didominasi oleh sektor swasta sementara penyediaan oleh pemerintah, meskipun sudah mengalami perbaikan, masih sangat terbatas,” katanya.

Sementara itu, Profesor Wihana Kirana Jaya menyatakan bahwa konektivitas mengharuskan adanya trust dari masyarakat. Salah satunya adalah regulasi mudik sebagai rule of the game, mulai dari pengaturan penggunaan moda transportasi, penetapan tarif, dan sebagainya.

Profesor Wihana juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas konektivitas dalam menjamin kelancaran proses produksi yang akan menjadi katalis pembangunan ekonomi, tidak hanya di perkotaan tetapi juga pedesaan.

 

Banyak Puskesmas Terisolir, Korban Banjir Sultra Butuh Bantuan Medis

Redaktur: Mazaya

KENDARI (Jurnalislam.com)– Wilayah Konawe Utara adalah salah satu wilayah terdampak banjir di Sulawesi Tenggara yang sulit diakses. Relawan Tim Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dr Idham Rahman mengatakan, akses ke Konawe Utara hanya bisa dilalui lewat perjalanan darat dari Kendari selama 8 jam.

“Itupun akses terhambat genangan air dan jalan berlumpur. Di beberapa wilayah di Konawe Utara, daerah terpapar banjir hanya bisa dilalui dengan rakit kayu sederhana untuk evakuasi. Dan sisi kanan kiri jalan dijumpai ratusan rumah dan bangunan terendam air ,” papar Idham dalam keterangannya, Kamis (14/6).

Idham yang juga Ketua BSMI Sulawesi Tengah ini menyebutkan tim relawan BSMI untuk Banjir Sulawesi Tenggara menerjunkan relawan kesehatan bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari.

Idham menyebutkan, berdasarkan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Konawe Utara dan Markas komando penanggulangan bencana didapatkan beberapa data terkait bencana banjir di Konawe Utara.

“Data menyebutkan di Konawe Utara terdapat 5.888 jiwa pengungsi, 1436 rumah terendam, 6 titik terisolir, 12 titik rusak parah, 19 titik rusak sedang, 7 jembatan penghubung antarkecamatan rusak,” papar Idham.

Sementara, ujar dia, untuk kondisi layanan kesehatan didapatkan data 7 puskesmas terisolir dengan kondisi tidak ada dokter dan hanya bisa diakses dengan angkutan udara atau air, dokter umum fungsional dan tiga dokter spesialis disiagakan di RSUD dan ada 1 Puskesmas yang beroperasi dengan empat negara dokter.

“Saat ini yang menjadi prioritas adalah dokter yang bisa stay di pos pelayanan kesehatan, obat-obatan. Sementara logistik masih membutuhkan kebutuhan pokok sembako, air bersih untuk minum, terpal atau karpet dan selimut,” ungkap Idham.

Idham menyebutkan, kendala utama adalah cuaca yang masih sering hujan, sehingga akses helikopter dan perahu juga terhambat.”Akses darat yang sulit ditempuh juga membuat penyaluran logistik terutama daerah terisolir terhambat,” papar dia.

16 Gugatan Tim Prabowo ke MK: Diskualifikasi Jokowi hingga Jadikan Prabowo Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai Bambang Widjojanto menyampaikan 16 poin petitum atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikabulkan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Petitum itu diuraian dalam permohonan pokok perkara yang sudah diperbaiki dan dibacakan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

“Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,” demikian bunyi salah satu poin petitumnya.

Dalam permohonannya, BW dan kawan-kawan memaparkan sejumlah dalil yang dinilai sebagai bukti adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. Mereka menuding Jokowi-Ma’ruf Amin melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Tim Prabowo memohon MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019, lalu menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Berikut 16 poin petitum Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
  2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019
  3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut  Joko Widodo-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48%) Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%)

Jumlah 132.223408 (100%)

Sejumlah Massa Kawal Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekelompok massa menggelar unjuk rasa dalam rangka mengawal jalannya sidang perdana sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/19).

Koordinator Lapangan, Abdullah Hehamahua mengatakan, aksi tersebut untuk mengawal langsung berjalannya sidang dan tidak ada tuntutan khusus. Ia juga membantah aksi tersebut untuk mendukung salah satu Paslon.

“Ada sekitar dua ribu massa. Kita hanya mengawal jalannya sidang aja,” kata Abdullah kepada Jurnalislam.com.

Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merinci, massa yang datang terdiri berasal dari FPI, Alumini 212, elemen mahasiswa serta beberpa organisasi kemasyarkatan lainnya. Ia memastikan tak ada pengerahan massa dari luar daerah.

“Massanya dari Jabodetabek. Enggak dari luar daerah,” tuturnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menyebut, Polda Metro Jaya telah memberikan izin unjuk rasa, hingga pukul 18.00 nanti. “Sudah ada izin dari polisi sampai jam enam. Tapi jam lima kami akan membubarkan diri,” tandasnya.

Gatot Nilai Tudingan Makar kepada Para Purnawirawan TNI Sangat Menyakitkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn), Gatot Nurmantyo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto menuturkan maksud dari tuduhan melakukan makar.

 

Dijelaskan Gatot saat menjadi narasumber Eksklusif tvOne, Selasa (11/6/2019), makar mungkin bagi sebagian masyarakat awam adalah makna biasa.

 

Namun sesungguhnya makar adalah tindakan yang memiliki pengaruh besar untuk negara.

“Bagi orang umum mungkin biasa, tapi makar itu adalah tindakan yang bisa menyebabkan sebagian wilayah Indonesia hilang ke tangan musuh bisa makar,” ujar Gatot.

 

Dijelaskannya juga tuduhan melakukan makar tak hanya untuk masyarakat biasa, namun juga pemerintah.

 

“Pemerintah tak bisa melaksankan tugasnya sesuai Undang-Undang itu juga dikatakan makar,” jelas Gatot.

 

Menyinggung sejumlah mantan purnawirawan TNI dituduhkan melakukan makar, Gatot lantas mengatakan kata tersebut memiliki arti yang menyakitkan.

sumber: serambiindonesia

 

Menurutnya karena seorang TNI yang telah memberikan pengabdian hidupnya kepada negara.

 

“Nah mereka purnawirawan ini sebagian hidupnya itu mengabdikan dirinya berjuang untuk melindungi keutuhan negara, maka kata-kata makar itu sangat menyakitkan, sama saja dikatakan pengkhianat, itu sangat menyakitkan,” ungkapnya.

 

 

Kritik Polri, Komnas HAM: Yang Ditunggu Publik Bagaimana 9 Orang Bisa Tewas Tertembak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kepolisian belum mengungkapkan penyebab kematian sembilan orang terkait kerusuhan 21-22 Mei yang terjadi di Jakarta.

Polisi dinilai memberikan porsi lebih untuk menjelaskan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan satu pemimpin lembaga survei.

“Apa yang dilakukan kepolisian mengungkap kematian sembilan orang tersebut belum secara gamblang dijelaskan. Belum ada penjelasan secara rinci dari kepolisian, padahal itu ditunggu masyarakat,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Rabu (12/6/2019).

Masyarakat, lanjut Choirul, menunggu laporan dari kepolisian apa dan bagaimana sembilan orang tersebut meninggal dan siapa saja pelakunya. Maka dari itu,

Komnas HAM meminta kepolisian melakukan investigasi yang menyeluruh, yang belum nampak terlihat saat ini.

“Menurut kami, dalam situasi seperti ini, penjelasan terkait pembunuhan terhadap elite negara itu kurang pas. Yang lebih pas ditunggu oleh publik adalah bagaimana tertembaknya sembilan orang tersebut,” ungkapnya kemudian.

Hingga saat ini, seperti diungkapkan Choirul, Komnas HAM juga belum mendapatkan kejelasan terkait masalah tersebut.

Kepolisian, tuturnya, mengaku masih memproses dan mengalami kesusahan meletakkan tempat kejadian perkara (TKP) masing-masing orang yang tertembak.

Adapun polisi telah mengungkap dua aktor utama skenario rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei, yakni mantan Kaskostrad Mayjen TNI (Purn) KZ dan HM.
sumber: kompas.com

Keluarga Korban Butuh Kejelasan, PKS Dorong Dibentuknya Pansus Tragedi 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa (11/6) mengusulkan dibentuknya Pansus Tragedi 22 Mei.

Ia mengusulkan pembentukan pansus karena keluarga korban mengalami kebuntuan proses hukum serta akses dan informasi.

“Berapa sih sebenarnya jumlah korban yang ada, kita bisa mendorong proses hukum serta membantu memberikan akses hukum dan informasi kepada masyarkat terkait kerusuhan mei kemarin. saya rasa ini usulan yang sangat lugas jelas semoga menjadi perhatian kita semua,” kata Al-Habsyi Selasa kemarin.

Polri juga telah merilis perkembangan penyidikan kasus kerusuhan 22 Mei 2019.

Namun, dalam penyampaian rilis di Kemenkopolhukam pada Selasa (11/6) itu, Polri belum juga menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

Polri lebih fokus pada kasus senjata ilegal dan rencana pembunuhan tokoh nasional.

sumber: republika.co.id

DPR Minta Penjelasan Kapolri Kenapa Ada Korban Tewas 22 Mei dengan Peluru Tajam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI mendesak Polri segera mengungkap penyebab tewasnya sembilan orang dan puluhan orang yang dianggap hilang dalam kerusuhan seputar 22 Mei 2019.

Polri didesak bekerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai, dalam upaya pengungkapan korban meninggal ini, Kapolri Tito Karnavian bakal dimintai keterangan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

“Polisi kan juga belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyeledikan TIB (tim investigasi bersama)-nya dia. Itu kita ungkap dulu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Kendati demikian, Arsul menilai belum perlu pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Arsul lebih setuju bila tim investigasi bersama bentukan Polri dimaksimalkan dengan kerja sama dengan Komnas HAM sebagai institusi resmi yang memiliki kewenangan dalam menyelidiki kasus seperti kerusuhan pemilu itu.

“Karena ini menyangkut dugaan pelanggaran HAM, kenapa tidak kita dorong saja ya soal ini ke Komnas HAM untuk juga lebih aktif,” kata Arsul. Selain itu, kata Arsul, dari segi administratif, Ombudsman juga bisa bergerak.

Sumber: republika.co.id

 

LKA MPM UINAM Sebar 1000 Qur’an Wakaf di NTT dan Bulukumba

Redaktur: Mazaya

BULUKUMBA (Jurnalislam.com) – Mengakhiri Akhir Ramadhan LKA MPM UINAM kembali menyebarkan Wakaf 1000 Al-Qur’an sesi ketiga di Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Bulukumba, beberapa waktu lalu.

Gerakan Wakaf 1000 Al-Qur’an ini tersebar menjadi 3 sesi yang awalnya di kabupaten Sinjai kemudian di kabupaten Pangkep dan terkahir di Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Bulukumba.

Ketua umum LKA MPM UINAM, Muhammad Ikram mengatakan pendistribusian Wakaf 1000 Al-Qur’an ini adalah sesi terakhir.

“Alhamdulillah, untuk penyebaran wakaf Al-Qur’an kali ini, kabupaten bulukumba dan NTT menjadi pilihan untuk lokasi pendistribusian terakhir dalam kegiatan “Gerakan Waqaf 1000 Al-Qur’an” dan sekaligus menutup rangkaian Semarak Ramadhan 1440 H,” ungkapnya

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pilihan, karena berada di pelosok dan pengajaran Al-Qur’an masih dalam perintisan.

“Kami berharap semoga Al-Qur’an yang disalurkan ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya bagi daerah pelosok yang sangat membutuhkan bantuan Al-Qur’an, dan juga TPA yang sementara berkembang di kabupaten Bulukumba,” imbuhnya

Lebih lanjut, Ikram mengucapkan banyak terimah kasih kepada para donatur atas partisipasinya dalam kegiatan ini.

“Kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam membantu menyukseskan kegiatan ini, semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tutupnya

Reporter: Muhammad Akbar

Geliat Ekonomi Mudik Lebaran

Redaktur: Mazaya

Jurnalislam.com)–Momen lebaran tahun ini ditandai dengan terjadinya peningkatan arus mudik yang cukup signifikan.

 

Untuk arus mudik asal Jakarta saja, dari data Kementerian Perhubungan, tercatat 1,2 juta kendaraan sepanjang H-7 hingga H-1, meningkat 26% dibanding lalu lintas harian.

 

Peningkatan arus mudik ini akan mendorong aktivitas konsumsi masyarakat selama libur lebaran, khususnya pada dua minggu pertama bulan Juni tahun ini.

 

Pencairan tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri sebelum Lebaran berperan besar memicu peningkatan permintaan akan barang maupun jasa selama libur lebaran.

 

Disamping itu, peningkatan sarana, prasarana serta pengelolaan transportasi dalam dan antar pulau tahun ini juga berperan besar memperlancar aktivitas mudik.

 

Penyediaan dan pengelolaan transportasi yang lebih baik dapat dilihat misalnya dari angka kecelakaan arus mudik sepanjang H-7 sampai H+1 tahun ini yang mengalami penurunan tajam sebesar 62% dibanding periode yang sama tahun lalu, berdasarkan data Kementerian Perhubungan.

 

Demikian pula beberapa ruas tol baru yang sudah dapat beroperasi untuk memperlancar arus mudik, khususnya di Jawa dan Sumatera yang merupakan pusat mobilitas arus mudik terbesar.

 

Peningkatan barang dan jasa selama libur lebaran tersebut berpotensi mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan II tahun ini di kisaran 5,1%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,01%.

 

Selain memberikan efek positif pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan kelancaran aktivitas mudik juga membantu pemerataan ekonomi, khususnya antara kota dan desa serta antar daerah.

 

Sayangnya, efek ekonomi dari mudik lebaran relatif masih bersifat musiman.

 

Padahal, potensi untuk memperluas dampak ekonomi dari aktivitas mudik tahun ini sangat besar.

 

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, dibutuhkan inisiatif-inisiatif baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

 

Salah satunya, misalnya, melakukan memobilisasi para perantau/pemudik yang telah berhasil di perantauan untuk membangun daerah asal mereka, sehingga memacu pertumbuhan investasi di daerah-daerah.

 

Mohammad Faisal, PhD

Direktur Eksekutif CORE Indonesia

Center of Reform on Economics