Moeldoko Didesak Buktikan Ucapannya tentang 30 Teroris

Redaktur: Mazaya

JAKARTA – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Novel Bamukmin menantang Kelapa Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membuktikan pernyataannya tentang 30 teroris diduga akan datang ke Jakarta memanfaatkan pembacaan putusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kalau memang negara sudah mendeteksi adanya 30 terduga teroris itu, aparat harus menangkapnya.

“Moeldoko harus bisa membuktikan apa yang diucapkannya tentang akan bergabungnya teroris yang katanya 30 orang itu,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (04/07/2019).

Novel menyayangkan, pernyataan seperti itu keluar dari mulut Moeldoko. Harusnya, tegas dia, bila mantan Panglima TNI itu yakin dengan pernyataannya, aparat langsung mengambil sikap.

“Sebagai orang yang punya kekuasaan tangkap dong teroris itu tanpa disampaikan ke media dan kami bertanya-tanya teroris itu dari kelompok mana?” tanya Novel.

Di sini lain, Novel menilai, bila Moeldoko tidak bisa membuktikan statement nya, diduga itu adalah sebuah berita bohong alias hoaks.

Karenanya, Ia meminta Moeldoko menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Meskipun, pernyataan itu sudah diucapkan beberapa waktu lalu.

“Kalau memang hoaks harus menyampaikan klarifikasinya apa maksudnya menyampaikan itu disaat situasi politik sangat memanas,” tandasnya.

Polemik Zonasi, Akibat Belum Merata Pendidikan Berkualitas di Indonesia

Oleh: Hardita Amalia, S.Pd.I., M.Pd.I
(Mom of Two, Dosen STAI PTDII Jakarta, Penulis Buku Anak, Muda Keren Akhir Zaman Qibla Gramedia,Peneliti dan Anggota Adpiks, Pemerhati Pendidikan, Konsultan Parenting, Founder Sekolah Ibu Pembelajar)

Kebijakan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menuai protes serta aksi penolakan di tengah-tengah masyarakat. Mengutip dari kompas.com (20/06/2019) Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dengan sistem zonasi dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang, Taufiq Nurbakin, menyatakan sebanyak 20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Magelang yang masih kekurangan siswa setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 ini.

Sistem Zonasi bermasalah, belum meratanya pendidikan berkualitas di Indonesia.

Mengutip dari detiknews.com (21/06/2019) Sistem zonasi berawal dari tujuan baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa tujuan diterapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru semata untuk memperbaiki wajah pendidikan di tanah air. Praktik dalam pendidikan selama ini seperti ada kastanisasi. Siswa dari keluarga yang mampu dan pintar berkumpul dalam satu sekolahan favorit Sementara siswa dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik pas-pasan berkumpul di sekolahan non favorit. Hal ini pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi anak didik. Mereka, siswa di sekolah yang dianggap unggul akan merasa menjadi nomor 1 dan lebih unggul dari anak didik di sekolahan lain.

Namun menurut penulis niat baik pemerintah nyatanya belum berkorelasi dengan kualitas pendidikan berkualitas yang belum merata di Indonesia hingga munculnya polemik penerapan sistem zonasi yang di protes oleh berbagai kalangan masyarakat yang dinilai merugikan.

Menurut penulis sistem zonasi yang diterapkan dengan kualitas pendidikan yang bagus dan merata tidak akan memunculkan problem karena di beberapa negara sudah diterapkan  zonasi sekolah yakni di Australia, Inggris dan Jepang. Menurut penulis, bila melihat kondisi pendidikan di Indonesia, problematika pendidikan sangat kompleks diantaranya mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, banyak masyarakat yang ingin masuk sekolah negri selain ingin mendapatkan biaya yang lebih murah juga ingin mendapatkan akses pendidikan yang bagus selain itu karena menilai sekolah swasta mahal,apalagi bila sekolah swasta yang berkualitas berkorelasi dengan biaya besar yang harus dikeluarkan orang tua peserta didik.

Bila berkaca pada pendidikan anak, Indonesia ternyata masuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal menurut survey yang dilakukan oleh HSBC. Indonesia berada di peringkat 13, sementara posisi pertama diduduki oleh HongKong. Bahkan dalam laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, disebutkan bahwa mayoritas SMA dan SMK belum punya laboratorium IPA. Laporan itu juga mencatat bahwa dari sekitar 1,7 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, sekitar 1,2 juta atau 69 persen di antaranya tergolong rusak. Menurut data Kemdikbud tahun 2018, ada sekitar 1 juta ruang kelas untuk kegiatan belajar–mengajar SD di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ruang kelas yang kondisinya tergolong baik hanya sekitar 280 ribu. Sekitar 600 ribu ruang kelas lain tergolong rusak ringan, 81 ribu rusak sedang, dan 107 ribu rusak berat. Artinya, dari seluruh ruang kelas SD di Indonesia sekitar 74 persennya tergolong rusak.

Maka menurut penulis menjadi boomerang bagi pemerintah bila sistem zonasi tetap diberlakukan, tanpa perbaikan utama pada sistem pendidikan,sarana infrastruktur yang memadai terutama bagaimana visi misi pendidikan yang unggul paripurna tanpa dikotomisasi diterapkan.

Pendidikan Islam manivestasi solusi problem pendidikan saat ini.

Islam adalah agama yang memiliki aturan yang komprehensif termasuk dalam bidang pendidikan. Kita menyaksikan bagaimana ketika Islam diterapkan secara sempurna hingga dalam berbagai aspek kehidupan. Islam menjadi mercusuar ilmu di dunia. Mengutip tulisan prof fahmi amhar bahwa ada 14 penemuan terpenting yang dipilih dari situs Science Museum of Univ. of Manchester (www.1001inventions.com), yakni penemuan menulis dengan pena tidak ada pendidikan tanpa tulis-menulis.  Fountanin pen (pena cair) diciptakan untuk Sultan Mesir pada 953 M setelah ia menuntut pena yang tidak akan menodai tangan atau pakaian. Pena tersebut menyimpan tinta dalam sebuah reservoir dan sebagai pena modern, ia bekerja dengan sistem gravitasi dan sistem kapiler. Ratusan tahun setelah itu, di Eropa orang masih saja harus menulis dengan bulu ayam yang tetesan tintanya akan sering menodai kertas atau tangan mereka.

Kemudian sistem angka mungkin berasal dari India tapi sistem  penjabaran angka berasal dari Arab dan pertama kali muncul dalam karya Al-Khwarizmi dan Al-Kindi sekitar tahun 825 M. Isi buku al-Khawarizmi, Al-Jabr wa-al-Muqabilah, masih dipakai hingga kini. Karya ini dibawa ke Eropa 300 tahun kemudian oleh matematikawan Italia, Fibonacci. Algoritma dan banyak teori trigonometri datang dari dunia Muslim. Dan penemuan Al-Kindi mengenai analisis frekuensi telah menciptakan dasar ilmu kriptologi modern. termasuk penemuan perangkat bedab berasal Rumah sakit modern tidak terbayangkan tanpa unit bedah.  Banyak peralatan bedah modern yang desainnya persis dengan yang dibuat abad 10 oleh Abu Qosim Az-Zahrawi. Pisau bedah, gergaji tulang, tang, gunting halus untuk bedah mata dan sebanyak 200 alat ciptaannya tetap di pakai oleh  ahli bedah modern. Dialah yang menemukan Catgut, alat yang digunakan untuk jahitan internal yang dapat melarutkan diri secara alami (penemuan itu terjadi ketika seekor monyet menelan senar kecapinya) dan ternyata benda tersebut juga dapat digunakan untuk membuat kapsul obat. Pada abad ke-13, petugas medis Muslim lainnya bernama Ibn Nafis menjabarkan tentang sirkulasi darah, 300 tahun sebelum William Harvey menemukannya. Muslim dokter juga menemukan obat bius dari campuran opium dan alkohol dan menemukan jarum berongga yang dipakai untuk menyedot katarak dari mata, sebuah teknik yang masih digunakan sampai saat ini.

Dan tidak hanya itu fasilitas pendidikan juga loyalitas negara pada imperium Islam terhadap pendidikan begitu luar biasa. Rekaman jejak emas masa peradaban Islam hingga sekarang masih ada dan bahkan bisa ditemukan dalam banyak catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang non-muslim. Sebagai contoh adalah apa yang dikatakan Will Durant seorang sejarawan barat. Dalam buku yang dia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, dia mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”.

Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayar para gurunya. Selain 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II pada 965 M, masih ada 27 sekolah khusus anak-anak miskin. Di Kairo, Al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk musim dingin dan satu stel baju untuk musim panas.Bahkan untuk orang-orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya.

Seribu tahun yang lalu, universitas paling hebat di dunia ada di Gundishapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Cairo, Damaskus dan beberapa kota besar Islam lainnya. Perguruan tinggi di luar khilafah Islam hanya ada di Konstantinopel yang saat itu masih menjadi ibukota Romawi Byzantium, di Kaifeng ibukota China atau di Nalanda, India. Di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi.

Selain itu dikenal juga dengan istilah kuttab yang menjadi tempat belajar dan dibangun di samping masjid. Menurut Ibnu Haukal, di satu kota saja dari kota-kota Sicilia ada 300 kuttab, bahkan ada beberapa kuttab yang luas dan mampu menampung hingga ratusan bahkan ribuan siswa.

Maka,Betapa Visi Misi Pendidikan memiliki impact besar dalam implementasi penerapannya dan Islam menjadi solusi tak hanya sebagai solusi mengatasi problematika pendidikan namun menerapkan Islam secara paripurna adalah kewajiban dan bukti kecintaan kita kepada Allah serta konsekuensi keimanan. Maka hanya dengan Islam Indonesia mampu menjadi mercusuar ilmu di dunia.

DSN MUI Sahkan 4 Fatwa Terbaru Terkait Investasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membahas empat fatwa. Empat fatwa ini dalam rangkaian Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2019 pada 3-4 Juli.

“Membahas dan mengesahkan empat draft fatwa,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/7).

Adapun empat fatwa itu di antaranya hukum akad wakalah bil istitsmar (investasi yang diwakilkan), sukuk wakalah bil istitsmar, penyelenggaraan pialang asuransi dan pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah serta keempat biaya riil dalam ta’awidh (ganti rugi) akibat wanprestasi.

Dia mengatakan fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal pokok yaitu kekuatan dalil-dalil syariah yang menjadi landasan fatwa dan fatwa harus mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas dan lebih meyakinkan bagi tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia.

“Pendapat ulama tentang hukum suatu masalah yang dalam timbangan DSN-MUI tidak memenuhi dua kriteria tersebut, tidak dipakai oleh DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan penetapan fatwa,” kata dia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan fatwa diperlukan sebagai acuan bersama dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan.

Sumber: republika.co.id

 

PBNU: Parpol Islam Harus Perkuat Kepentingan Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan partai politik (parpol) Islam yang lolos ke parlemen periode 2019-2024 harus bisa menguatkan kepentingan politik umat Islam. Terutama dalam pelaksanaan keberagamaan.

“Ini agar lebih dapat meningkatkan pendekatan atau taqorrub kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan cara memberikan perlindungan-perlindungan dan pembelaan-pembelaan,” kata dia, Rabu (3/7).

Helmi mencontohkan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia, penyelenggaraan ibadah haji dari hulu ke hilir itu harus betul-betul mendapat perhatian parpol-parpol Islam.

Parpol Islam harus menelaahnya agar proses penyelenggaraan ibadah tersebut bisa jauh lebih baik.

“Misalnya soal apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban negara kepada jamaah, dan juga harus ditingkatkan kualitasnya,” papar dia.

Parpol-parpol Islam, lanjut Helmy, juga harus memberi perhatian lebih pada ekonomi umat Islam. Perekonomian umat Islam harus diperkuat dan untuk memperkuatnya maka harus didukung kebijakan-kebijakan politik.

“Supaya regulasi tidak hanya berpihak pada yang besar sehingga melahirkan kartel dan monopoli. Tapi harus mulai dicarikan solusi, terobosan-terobosan, agar ekonomi umat Islam ini bisa bangkit,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

KH Ma’ruf Amin Mengaku Belum Diajak Bicara Jokowi soal Jatah Menteri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kiai Haji Ma’ruf Amin meyakini Joko Widodo alias Jokowi akan meminta masukannya saat menyusun kabinet.

Namun, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengungkap belum tahu siapa saja yang akan jadi menteri.

Ma’ruf menyampaikan hal ini ketika dimintai konfirmasi soal calon menteri dari Nahdlatul Ulama (NU).

Mantan Rais Aam PBNU itu juga menyebut, belum memberi usulan kepada Jokowi soal siapa-siapa saja orang NU yang layak menduduki kursi menteri. Jokowi pun, kata dia, belum meminta masukan dari dirinya.

“Belum ada pembicaraan soal kabinet. Saya belum memberi usulan. Kalau NU, biar NU saja yang usulkan. Nanti kan Pak Jokowi bicarakan juga dengan saya,” ujar Ma’ruf seperti dikutip dari RMCO (Rakyat Merdeka), Rabu (3/7).

Karena itu, dia belum tahu berapa jatah menteri yang didapat NU, Muhammadiyah, serta parpol-parpol koalisi 01.

Bahkan, Jokowi belum membicarakan soal kriteria para calon menteri, termasuk menteri muda. Ma’ruf menegaskan, jatah menteri sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. “Paling nanti dibahas,” imbuhnya.

sumber: jpnn.com

PKB Minta Jatah 10 Menteri, Nasdem Usul 11 Orang Kadernya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnlislam.com)–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap bisa mendapatkan 10 jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun ke depan.

Menanggapi itu, politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai, permintaan 10 kursi tersebut berlebihan, sebab jika dilihat berdasarkan kursi di DPR seharunya jatah NasDem lebih besar dibanding PKB.

“Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11,” kata Taufiqulhadi sembari berkelakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Taufiqulhadi mengatakan, jatah kursi menteri tidak elok jika diumbar ke publik sebab hal itu merupakan wilayah presiden sebagai pemegang kekuasaan.

“Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan pak presiden terpilih secara langsung. Jadi ga perlu diungkapkan kepada publik,” paparnya.

Adapun terkait dengan jatah kursi yang saat ini telah di peroleh NasDem, Taufiqulhadi mengatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan kursi tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan pihaknya meminta tambahan jatah kurai di periode kedua ini.

“Dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang, jadi kursi yang ada dipertahankan, dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dipertahankan, dan bisa dapat lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap berharap mendapatkan jatah 10 menteri di dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

“Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” kata Muhaimin dalam acara “Dialog Kebangsaan”, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Sabtu 18 Mei 2019.

sumber: okezone.com

 

 

PDIP Sebut Para Peminta Jatah Menteri Sedang Bermanuver Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — PDI Perjuangan (PDIP) menilai, permintaan jumlah kursi di kabinet yang dilontarkan sejumlah partai pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang pilpres hanyalah manuver politik.

PDIP menyerahkan sepenuhnya penentuan kabinet kepada Jokowi.

“Ini kan hanya manuver-manuver dan ya pemberian isyarat sinyal. Presiden itu menghadapi isyarat-isyarat seperti ini, bisa ketua umum-ketua umum partai juga kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Sebagai partai utama pengusung Jokowi dan pemenang Pilpres, PDIP sejauh ini belum menyebutkan permintaan menteri dalam kabinet 2019-2024.

Hendrawan menyatakan, PDIP menghormati konstitusi dan menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi untuk memilih formasi kabinetnya.

Hendrawan juga menegaskan, PDIP enggan menyebutkan kuantitas jatah menteri yang bakal didapatkan.

“Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan pada presiden dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya, tidak klaim-klaim seperti itu,” ucap Hendrawan.

Sebelumnya, PKB melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, ingin mendudukkan 10 menterinya dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024.

Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengatakan, peran PKB dalam mengonsolidasikan dukungan massa, utamanya NU untuk mendukung Jokowi membuat PKB layak mendapatkan porsi menteri.

Selain itu, Nasdem juga merespons dengan permintaan kursi melebihi PKB. Nasdem menginginkan 11 kursi.

“Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri),” kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

sumber: republika.co.id

Kiai Ma’ruf Siap Ganti Kenakan Sarung dengan Celana Ketika Jadi Wapres

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin belum memutuskan akan mengenakan sarung atau celana saat resmi bertugas sebagai wakil presiden 20 Oktober mendatang.

Kiai Ma’ruf mengaku, hingga kini terbiasa menggunakan sarung, sehingga masih mengenakannya saat berkunjung ke Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/7).

“Lihat nanti saja, sampai hari ini saya masih pakai sarung, sebelum dilarang pakesarung,” ujar Kiai Ma’ruf yang membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla tertawa di samping Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf beralasan masih nyaman mengenakan sarung. Namun demikian, Kiai Ma’ruf mengaku siap jika diharuskan menggunakan celana jika sudah bertugas menjadi wakil presiden.

“Karena saya sudah pake sarung ya nyaman, jika harus pake celana juga bisa, siap, jadi pakai apa saja siap,” kata Ma’ruf.

Hari ini, Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin hadir memenuhi undangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kamis (4/7).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Ma’ruf mengenakan pakaian khasnya, yakni peci dan sarung serta sorban putih. Pertemuan JK dan Ma’ruf diketahui untuk bertukar informasi terkait tugas sebagai wakil presiden.

sumber: republika.co.id

 

 

LSI Sebut Sandiaga Uno Berpeluang Nyapres di 2024

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Peluang Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 cukup besar.

Meskipun, perjalanan politiknya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019 menuai pro-kontra.

“Jadi orang mungkin akan melupakan Sandi yang kemarin ikut di Prabowo-Sandi ketika maju di 2019,” kata peneliti Lembaga Survei Indonesi (LSI) Denny JA, Rully Akbar, di Jakarta, Selasa (2/7).

Rully menjelaskan pro dan kontra sempat terjadi saat Sandiaga dianggap publik tidak mengambil sikap saat kerusuhan 22 Mei lalu.

Namun, menurut hal tersebut tidak berpengaruh pada suara pendukungnya di depan.

Lebih lanjut Rully menjelaskan, sikap Sandiaga yang memberikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menurut Rully, merupakan keputusan yang penuh pertimbangan.

“Keputusan dia mengucapkan atau tidak ada konsekuensinya. Baik dari kehilangan pemilihnya atau bisa jadi menambah pemilihnya,” ujarnya.

Terlebih, lagi Rully melihat apabila hanya Sandiaga yang mengucapkan selamat, ada kemungkinan Sandi memang sudah memutuskan untuk keluar dari tim Prabowo-Sandi karena ia telah mengakui kekalahannya.

Melihat sikap Sandiaga yang sempat menuai atensi publik, Rully menilai, itu tidak akan membuatnya menjadi kehilangan pendukungnya karena yang menjadi aktor utama di Pilpres 2019 adalah Prabowo.

“Tetap yang menjadi jualan utama ya capresnya. Jadi kemungkinan Sandi untuk maju ke 2024 masih panjang, hanya bagaimana dia nanti mengurus langkahnya dalam lima tahun ke depan,”ujar dia.

Rully menambahkan, apa pun keputusan Sandiaga ke depan, antara masuk ke dalam partai politik atau tetap menjadi pengusaha, publik akan tetap mengenal dia sebagai bagian dari politik di Indonesia.

Yakni, pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan calon wakil presiden 2019.

sumber: republika.co.id

 

Dinilai Gagal Memimpin, Forum Pendiri Partai Demokrat Minta SBY Mundur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat menggelar konferensi pers, Selasa (2/7).

Salah seorang tokoh yang mengaku pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mendesak agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa atau paling tidak mempercepat kongres.

“Sebagai pendiri Partai Demokrat pada hari ini akan menyampaikan sikap pendiri deklarator dan senior Partai Demokrat Untuk melaksanakan kongres dipercepat atau kongres luar biasa Partai Demokrat,” kata Hengky di T.B Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7).

Ia menjelaskan sejumlah alasan perlunya kongres luar biasa. Menurutnya. kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal.

“Pertama bahwa bapak ketua umum dalam hal ini bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam dua periode tahun 2014 dan tahun 2019 dinyatakan gagal,” ujarnya.

Alasan selanjutnya, capaian suara Demokrat turun dari 20,40 persen menjadi 10,19 persen pada periode pertama.

Kemudian, pada periode keduanya, SBY dinilai kembali gagal setelah hanya memperoleh 7,7 persen pada pileg 2019 ini.

“Artinya dua kali ketinggalan kelas,” ujarnya.

Selain itu, SBY dinilai juga telah melanggar sejumlah AD-ART. Di antaranya AD ART hasil kongres Bali 2013, dan AD-ART hasil kongres Surabaya 2010. SBY juga dianggap telah membuat Partai Demokrat sebagai partai dinasti.

Kemudian SBY juga dinilai tidak menjalankan norma norma kepemimpinan partai sebagaimana mestinya.

SBY juga dianggap telah menyampaikan kabar bohong tentang pendiri dan deklarator dan seluruh kader Partai Demokrat atas berdirinya Partai Demokrat.

“Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh, dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat,” tegasnya.

Terakhir, Hengky mengungkapkan bahwa SBY menganut sistem partai dinasti yang sering melakukan manajemn konflik di antara internal Partai.

“SBY bukanlah pendiri PD apalagi memilikinya ini perlu dijelaskan,” jelasnya.

sumber: republika.co.id