Iim Ba’syir: UAS Hanya Sampaikan Hadits Nabi, Tidak Ada Masalah

Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ceramah Ustaz Abdul Somad  (UAS) merupakan urusan internal umat Islam.

“Kita melihat beliau tidak melakukan kesalahan apapun di mata kita, beliau tidak sedang melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum,” kata Ustaz Abdul Rachim, yang karib disapa Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut ustaz Iim, memang dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa patung merupakan tempat tinggal syaitan.

“Memang sebagaimana catatan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita tidak melihat di situ ada unsur kesalahan dari segi akidah Islam, ada isi ajaran Islam tidak ada kesalahan apapun,” tambahnya.

Maka, kata ustz Iim, pihaknya menolak apabila ada orang kemudian melaporkan beliau dan dianggap melanggar hukum padahal itu sebenarnya adalah sebuah pengajian dan itu sebuah proses transfer ilmu.

Bersiap Gelar Rapimwil, PII Jabar Silaturahim dengan Disdik Jabar

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat periode 2019-2021 beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Jumat/08/2019.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Siswa Menengah Atas (PSMA), Yesa Sarwedi, di gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman, Cicendo, Bandung.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas antara PII Jawa Barat yang memiliki concern pada pendidikan dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat selaku pemangku kebijakan.

Pertemuan itu dibuka dengan paparan dari Ketua Umum PW PII Jawa Barat, Taufik Amirudin, tentang angka partisipasi sekolah (APS) Jawa Barat yang hanya mencapai 12,42 % atau rata-rata selesai mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP.

Menurutnya angka tersebut memprihatinkan, ditambah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)  Jawa Barat per 2018 hanya 45,50 % , angka paling rendah se-Indonesia.

“Inilah salah satu latar belakang kami PW PII Jawa Barat ingin bekerjasama dengan disdik Jawa Barat”, tutur Taufik.

Ia menambahkan bahwa kegiatan PII Jaawa Barat akan berfokus kepada pembentukan karakter, akhlak dan adab sebagai upaya kontribusi dalam mewujudkan Jabar Masagi dengan kegiatan edukaif namun tetap cocok dengan pelajar sekarang.

“Kami akan hadir sebagai poros pendidikan lingkar ketiga setelah keluarga dan sekolah”, pungkas Taufik.

Ide-ide PII Jawa Barat tersebut akan disosialisasikan lebih jelasnya dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada 31 Agustus 2019 mendatang di Kota Bandung.

Rapimwil

 “Kegiatan Rapimwil ini akan dibuka dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang mengundang narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Diskusi ini akan berfokus pada Kolaborasi PII Jawa Barat dalam membangun gerakan literasi, mesjid mengajar dan kepekaan pelajar terhadap kemajuan desa”, kata Wawan selaku Steering Committee Rapimwil.

 

Kabid PSMA, Yesa Sarwedi, mengapresiasi ide-ide dan program PII Jabar. Yesa Sarwedi berterus terang bahwa memang selama ini Disdik Jawa Barat kekurangan tenaga untuk bisa menyentuh para pelajar di tingkat bawah.

 

Selanjutnya ia menambahkan bahwa Disdik siap membantu dan bekerja sama dengan PII dengan memberikan ruang bagi PII sebagai fasilitator para pelajar dalam mengembangkan kompetensinya dan siap memberikan rekomendasi kepada para pelajar untuk mengikuti kegiatan PII.

 

“Untuk kegiatan Rapimwil akhir Agustus mendatang, insya Allah Disdik akan siapkan narasumber  yang kompeten sesuai tema materi yang akan dibahas”, tutup Yesa. (Wawan)

 

Panglima Laskar Jihad Ustaz Jafar Umar Thalib Meninggal Dunia

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pendiri Laskar Jihad, Ustaz Ja’far Umar Thalib, tutup usia pada hari ini, Ahad (25/8), pukul 12.16 WIB tadi. Beliau wafat dalam usia 58 tahun.

Innalillahi wa inna ilaihi radjiuun…sudah berpulang ke rahmatullah Ustaz Ja’far Umar Thalib jam 12:16 hari ini,” ujar pesan teks yang diterima Republika.co.id,Ahad (25/8).

Menurut Ketua Presidium Mer-C dr Sarbini Abdul Murad, Ustaz Ja’far meninggal di RS Harapan Kita. Rencananya jenazah Ustaz Ja’far akan dimakamkan di Yogyakarta.

“Jenazahnya masih di RS Harapan Kita. Ustaz memang sudah lama sakit jantung,” jelas Sarbini.

Ustaz Jafar Umar Thalib merupakan pimpinan pesantren Ihyaul Sunnah di Provinsi Papua yang juga mantan panglima Laskar Jihad. Pada Juli 2019 lalu, ia divonis lima bulan penjara karena kasus perusakan barang di kediaman Henock Niki di Kota Jayapura, Papua, 27 Februari 2019 lalu.

sumber: republika.co.id

Keuangan Syariah Indonesia Dinilai Belum Bisa Gerakkan Industri Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Industri keuangan syariah dinilai belum dapat menggerakan industri halal di Indonesia.

Padahal kalangan masyarakat dan dunia usaha banyak menaruh ekspektasi bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah bisa sejalan dengan industri halal yang kian berkembang.

Direktur Eksektutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan saat ini industri keuangan syariah belum terintergasi dengan industri halal di Indonesia.

Bahkan, kedua industri ini berjalan masing-masing dan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara. 

“Persoalnnya belum terintegrasi antara industri halal dengan keuangan syariah. Ada di dua rel berbeda, jalan sendiri tidak pernah ketemu di stasiun. Hal ini terjadi di Indonesia, padahal dua industri ini bisa berkontribusi bagi negara,” ujarnya saat acara ‘Talk Show Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia’ di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut Iksan mandeknya industri halal dan keuangan syariah disebabkan pada pembangunan yang fokus berorientasi pada industri keuangan syariah.

Hal ini tercermin dari sikap Bank Indonesia, Bappenas hingga masyarakat ekonomi syariah yang kurang fokus bergerak pada industri halal.

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018-2019, Indonesia berada dalam posisi pertama 10 dari negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Artinya Indonesia sebagai pasar terbesar industri halal. 

Sebaliknya, Indonesia baru menduduki peringkat ke delapan sebagai negara eksportir produk halal terbesar di dunia di bidang farmasi dan industri kosmetika.

Hal ini menggambarkan kurang berkembangnya industri halal di Indonesia, padahal Indonesia memiliki segenap potensi alam dan sumber daya mulai dari jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 87 persen dari 260 juta jiwa.

Maka itu, menurut Ikhsan pemerintah harus memberikan stimulus untuk menyatukan kedua industri ini. Setidaknya dibutuhkan regulasi untuk membantu pembiayaan industri halal bagi pelaku UMKM, agar bisa berkembang di Indonesia. 

“Ingat Pak Jokowi adalah ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mari kerja sama dorong agar jadi satu bagian yang penting,” ucapnya.

sumber: republika.co.id

Masterplan Ekonomi Syariah Perkuat UMKM

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Meksi).

Adapun masterplan tersebut bertujuan untuk membangun industri halal di Indonesia.

Meksi memiliki empat strategi utama yakni penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM dan pemanfataan platform ekonomi digital.

Menurut Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Lukmanul Hakim desain masterplan yang dibentuk KNKS merupakan ide yang bagus untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM. 

“Tentu masterplan tersebut akan memperkuat apa yang sudah dilakukan KNKS selama ini. Jadi kita berharap Indonesia mengambil peran maksimal dalam industri halal, jangan sampai pemain tanggung sementara potensinya sangat besar,” ujarnya saat acara ‘Talk Show Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia’ di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (21/8).

Lukman mengatakan masterplan tersebut juga bisa mengantisipasi apabila terjadi kematian UMKM di Indonesia. Hal ini akibat serbuan produk halal dari negara lain seperti Malaysia.

“Harus hati-hati ada interkoneksi, ekosistem yang harus dipelajari sebenarnya kita berpikir UMKM penguasaan industri halal dan penguatan serta perlindungan, kalau tidak dipikirkan maka UMKM kita akan mati,” ucapnya.

“Sebagai contoh kita dengan Malaysia di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah menandatangani kesepakatan Malaysia, di mana produk Malaysia bisa masuk dengan logo halal,” ucapnya.

Hanya saja, menurut Lukman interkoneksi antara penguatan sektor keuangan syariah dengan industri halal belum memiliki aksi ekskusi secara jelas. Apalagi posisi kelembagaan KNKS maupun BPJPH sebatas level komite setara eselon satu.

sumber: republika.co.id

Mahathir Mohammad Putuskan Dr. Zakir Naik tetap Tinggal di Malaysia

PUTRAJAYA (Jurnalislam.com)–Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad mempertahankan keputusannya untuk tidak mendeportasi ulama Dr. Zakir Naik kembali ke negaranya, India, untuk saat ini.

Dr. Zakir Naik yang tinggal di Malaysia sejak 2016 telah mendapat kecaman dari banyak pihak karena ceramah-ceramahnya yang dianggap menimbulkan ketegangan rasial di negara itu.

“Sampai sekarang, tidak ada perubahan (pada pendirian saya),” kata Mahathir kepada wartawan pada Kamis ketika ditanya apakah dia masih mempertahankan keputusannya untuk tidak mengirim Dr. Zakir kembali ke negara asalnya. Demikian diwartakan New Straits Times.

 

Kepolisian Malaysia telah tiga kali melakukan pemeriksaan terhadap Naik terkait pernyataannya dan melarangnya memberikan ceramah di aktivitas publik untuk menghindari ketegangan.

Pada Selasa, Dr. Zakir menyampaikan permintaan maaf kepada publik Malaysia atas penyataan yang dia anggap dikutip di luar konteks.

Dr. Zakir Naik yang telah tinggal selama tiga tahun di Malaysia memegang status penduduk yang diberikan oleh pemerintahan koalisi Barisan Nasional sebelumnya.

sumber: okezone

Sandiaga Minta Ceramah Internal UAS Tidak Dibesar-besarkan

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tak terlalu memperkeruh suasana, terkait polemik cerama Ustaz Abdul Somad (UAS). Dia lebih mengimbau semua pihak untuk mengutamakan persatuan bangsa.

“Saya ingin kita sejukkan suasana, janganlah kita terlalu membesar-besarkan, mari kita terus merajut tenun kebangsaan kita,” ujar Sandi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8).

Dia enggan mengomentari lebih jauh polemik video ceramah dari UAS, yang direkam di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Riau itu. Mantan calon wakil presiden itu menyerahkan segala persoalan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya tidak berkompeten untuk berkomentar tentang Ustaz Abdul Somad, ini sangat seorang yang harus sadar terhadap kemampuannnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berkomentar mengenai topik yang diangkat,” ujar Sandi.

Sebelumnya, MUI Pusat telah mengundang Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan keterangan dan pendapat mengenai tudingan-tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Kiai Muhyiddin telah mengatakan, pimpinan MUI Pusat merasa perlu mengundang Ustaz Abdul Somad ke kantor MUI di Jalan Proklamasi 51 Nomor 6, Jakarta, untuk mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, MUI Pusat tidak hanya mendapat informasi dari video yang sudah diviralkan orang.

Adapun Ketua MUI Bidang Infokom, Masduki Baidowi, meminta umat Islam menahan diri dan tidak terpancing atas fenomena yang terjadi saat ini. Terutama terhadap pihak-pihak yang melaporkan Ustaz Abdul Somad ke pihak kepolisian.

“Kita harus tenang, dewasa menyelesaikan masalah ini dan kita juga harus mengedepankan semangat mencari solusi agar negara ini tidak dihebohkan,” ujar Masduki.

Sumber: republika.co.id

Polda Jabar Akui Oknum Anggotanya Bagikan Miras ke Pengunjuk Rasa Papua

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Polda Jawa Barat (Jabar) mendalami kasus oknum polisi yang diduga memberikan minuman beralkohol kepada mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi di Gedung Sate, pada Kamis (22/8/2019). Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar kini tengah memeriksanya. 

“Dapat di pastikan Polda Jabar periksa saat ini juga terhadap oknum polisi yang berikan minuman kepada warga Papua di Bandung,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo melalui pesan singkat, Jumat (23/8/2019).

Truno mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mewakili Polri, namun atas nama pribadi.

Sebelumnya, Kapolda Jabar Rudy Sufahriadi telah memastikan keamanan mahasiswa atau warga Papua yang berada di Jabar. 

“Bukan mewakili Polri tetapi pribadi oknum tersebut. Kapolda Jabar juga sudah sampaikan bahwa Polda Jabar Jamin keamanan pelajar dan mahasiswa serta seluruh warga Papua dan Papua Barat di Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya, Polda Jabar tidak membedakan perlakuan satu sama lainnya. Bahkan, mahasiswa atau warga Papua merupakan saudara se-Tanah Air.

“Karena itu saudara kita, mari kita hidup damai dan tentram, untuk menciptakan situasi yang kondusif di tanah Pasundan,” terangnya.

Trunoyudo menambahkan, oknum polisi tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar. Apabila terbukti bersalah, oknum itu akan diberikan sanksi tegas. 

“Bidang Propam Polda Jabar telah menindak lanjuti untuk memeriksa oknum polisi tersebut dan akan melakukan proses penindakan kepada oknum tersebut dan akan mendapatkan sanksi tegas secara prosedural sesuai dengan kesalahannya,” kata dia. 

sumber: republika.co.id

Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius

Oleh: Ainul Mizan*

(Jurnalislam.com)–Di dalam sebuah forum diskusi, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Mahfudz MD menyatakan bahwa ada Ulama Arab yang lari ke Indonesia membawa uang jutaan dollar untuk menyebarkan paham radikal. Menurutnya, Ulama Arab yang lari tersebut adalah yang lolos dari penangkapan otoritas Arab Saudi (www.gatra.com, 16 Agustus 2019). Tentunya menurutnya pula, ini adalah trend baru penyebaran paham Radikal.

Banyak pihak yang menyesalkan pernyataan Mahfudz MD tersebut. Di antaranya, Kyai Anton Tabah menilai bahwa tidak layak seorang tokoh nasional seperti Mahfudz ini melakukan kegaduhan berulang kali (news.beritaislam.org, 19 Agustus 2019).

Prof. Din Syamsuddin menyatakan bahwa pernyataan Mahfudz tersebut meresahkan. Kalau memang mengetahui lebih baik langsung dilaporkan kepada polisi, biar jelas (kiblat.net, 19 Agustus 2019).

Dari pernyataan Prof Mahfudz tersebut, ada beberapa hal yang patut dicermati bersama sebagai berikut ini.

Pertama, sejak tahun 2017 terjadi penangkapan besar – besaran yang menyasar aktivis HAM, wartawan, peringgi bisnis hingga ulama moderat di Arab Saudi, seperti dikutip oleh The Middle East Monitor.

Seperti dikutip oleh Jawapos.com tanggal 2 Agustus 2018, ada 2 aktivis perempuan yang ditangkap. Pada 23 Agustus 2018, Arab Saudi menangkap Imam Masjidil Harom, Syaikh Thalib. Mereka dinilai bertentangan dengan kebijakan kerajaan. Muhammad bin Salman sendiri berupaya mengarahkan Arab Saudi kepada paham Islam Moderat.

Artinya, siapapun yang dinilai melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintahan menjadi sasaran penangkapan.

Kedua, Dengan menyatakan ada ulama Arab yang menyebarkan paham radikal, mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap sebuah bangsa tertentu, yang dalam hal ini adalah bangsa Arab.

Patut diketahui bersama bahwa bangsa Arab memiliki hubungan yang erat dengan Nusantara ini. Paling tidak terlihat dalam 2 hal yakni hubungan sosial budaya dan hubungan dalam perjuangan kemerdekaa’n Indonesia.

Hubungan sosial budaya ini terlihat dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Banyak ulama keturunan Arab yang menyebarkan Islam misalnya di tanah Jawa. Ada Syaikh Jumadil Kubro dan lainnya. Juga dari Wali Songo, mayoritasnya adalah ulama yang memiliki garis keturunan Arab dan sekitarnya.

Di masa penjajahan, tidak sedikit peran dari ulama – ulama keturunan Arab dalam upaya merebut kemerdekaan. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Ali Shahab yang mendirikan Jamiat Khoir. Ada Abdurrohman Baswedan yang menyerukan agar orang – orang keturunan Arab membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bahkan banyak Ulama Nusantara yang menimba ilmu dari ulama – ulama Arab. Ambil contoh seperti KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, Syaikh Nawawi al Bantani dan lainnya. Mereka semua menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bagi para penjajah, mereka adalah para radikalis yang mengancam eksistensi dan keberlangsungan penjajahannya di bumi Indonesia.

Ketiga, Dengan menyematkan tuduhan radikal kepada ulama dengan istilah ulama radikal, ini sudah merupakan framing terhadap Islam. Secara khusus dengan apa yang disebut sebagai Islam Radikal.

Ada benang merah yang nyata dengan kegaduhan tentang Enzo yang berfoto dengan bendera tauhid. Lagi – lagi, Ptof. Mahfudz MD dengan entengnya menyatakan bahwa TNI kecolongan. Tentang bendera Tauhid ini ada upaya untuk menjadikannya sebagai simbol Radikalisme, yang dilekatkan pada upaya mengganti ideologi negara.

Sesungguhnya kemunculan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengubah tatanan jahiliyyah menjadi tatanan yang islami. Sesungguhnya umat Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Fenomena – fenomena yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harusnya diubah dan diperbaiki.

Maraknya pergaulan bebas, narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya merupakan fenomena kehancuran sebuah bangsa. Lantas, apakah upaya untuk menjadikan umat Islam di negeri ini agar kembali kepada Islam secara paripurna dicap sebagai gerakan radikalis yang layak untuk dikriminalisasi??

Akankah maraknya persekusi kepada ulama dan simbol – simbol Islam menjadi pertanda awal bahwa negeri ini berproses menjadi negeri yang sekuleris – radikalis?

Sudah selayaknya bagi para tokoh dan intelektual muslim di negeri ini, berjuang bagi terwujudnya tema dari hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yakni SDM Unggul, Indonesia Maju. Para tokoh dan intelektual hendaknya mampu memformulasikan dengan baik langkah – langkah kongkret di dalam penyiapan SDM yang unggul. Tentunya SDM yang unggul tidak dilahirkan dari generasi muda yang akrab dengan budaya hedonis, dan permissive.

SDM yang unggul itu lahir dari lingkungan yang baik. Sebuah lingkungan yang lekat dengan nuansa keimanan dan ketakwaan. Karena hanya generasi yang bertakwa, yang taat pada syariat Tuhannya, akan mampu membebaskan negeri ini dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, di samping kemerdekaan dari penjajahan secara fisik.

  • Penulis tinggal di Malang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodata Penulis

Nama Lengkap            : Ainul Mizan

Pekerjaan                    : Guru

Alamat                        : Jalan Kanjuruhan Tlogomas Malang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUI Khawatir Kalau Ceramah Internal UAS Dipidanakan Akan Muncul Konflik Antar Agama

 

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi berharap persoalan video ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang viral di media sosial tak berlanjut ke ranah hukum.

Hal tersebut lantaran yang bersangkutan telah menjelaskan maksud dan tujuan dari ucapannya yang ada di dalam video tersebut.

Seperti diketahui, UAS hari ini telah mendatangi MUI untuk menjelaskan peristiwa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut.

“Maka kami memanggil di sini supaya reda dan jgn masuk ke ranah hukum. Ini masuk ke wilayah yang sifatnya kultural yang sifatnya antar sesama tokoh agama,” kata Masduki di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Menurut dia, bila itu tetap diproses ke dan dilanjutkan ke meja hijau, maka ke depannya nanti akan timbul konflik antar agama.

Sebab, di medsos pun bertebaran video yang berkonten menjelek-jelekkan ajaran agama Islam.

“Karena ternyata sudah ada video-video viral yang lain, umat islam merasa tersinggung oleh video yang viral itu. Jadi ini tidak akan selesai, nanti masuk lagi ke wilayah hukum,” ujarnya.

Masduki meminta kepada seluruh masyarakat untuk menyudahi perdebatan ihwal masalah itu.

“Ketika selesai pilpres yang hangat itu kita sedang ingin menjahit dan ingin mendinginkan suasana. Jangan kemudian melebar lagi. Jadi itulah tujuan kami dalam rangaka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Sekadar informasi, video UAS sedang ceramah di depan umatnya viral di media sosial.

Ustadz Abdul Somad kemudian ‎dilaporkan oleh beberapa pihak ke kepolisian karena ceramahnya tersebut diduga telah menistakan simbol agama lain.

sumber: okezone.com