Bimas Islam Gelar Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menggelar Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019. Festival ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam menghasilkan karya-karya, baik berupa tulisan maupun visual, di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

“Diharapkan dengan adanya festival ini dapat melazimkan berzakat dan membiasakan berwakaf dengan target audiens masyarakat menengah dan millenials,” kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Muhammadiyah Amin menyatakan Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019 berlangsung sejak Agustus hingga November 2019. Festival ini didahului dengan lomba penulisan Essay bagi mahasiswa/i, Zakat Wakaf Goes To Campus, Kompetisi Video Animasi dan Blog, serta acara puncaknya di Malam Penganugerahan. 

“Kami juga berharap animo yang tinggi dari masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam setiap jenis kompetisi yang diperlombakan. Ini adalah program baru dan inovasi dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam sosialisasi dan edukasi zakat dan wakaf kepada masyarakat dan generasi millenial,” tuturnya.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam lanjut Muhammadiah Amin memiliki andil dalam penguatan literasi perekonomian dan keuangan syariah untuk meningkatkan edukasi mengenai zakat dan wakaf. “Hal tersebut selaras dengan misi Ditjen Bimas Islam untuk Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Layanan Keagamaan, dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Umat Islam Indonesia,” tandasnya.

Menurutnya tantangan edukasi zakat dan wakaf menjadi sangat berbeda karena saat ini Indonesia memiliki bonus demografi. Sebagian besar warga negara Indonesia saat ini adalah kaum produktif.

Di satu sisi ini adalah keuntungan karena dipastikan sumber dana yang akan dikeluarkan untuk hal keagamaan pasti akan besar pula, di sisi lain kaum milenial adalah mereka yang berpikiran dinamis, sehingga pola-pola penyuluhan yang lama nyaris sudah tidak sesuai bila harus diterapkan untuk mendekati kaum milenial ini.

Polemik Pemindahan Ibu Kota

Oleh: Ibu Hardita Amalia, S.Pd.I., M.Pd.I
Mom of Two, Dosen, Penulis Buku Anak Muda Keren Akhir Zaman Qibla Gramedia, Peneliti dan Anggota Adpiks,
Pemerhati Pendidikan, Konsultan Parenting, Founder Sekolah Ibu Pembelajar

Wacana Pemindahan Ibu Kota yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ke tempat baru semakin menguat setelah Presiden Joko Widodo menyinggungnya dalam Pidato Kenegaraan 2019 pada Jumat (16/8/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana mengutip kompas.com (16/8/2019) di hadapan para wakil rakyat, Jokowi secara khusus meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun wacana pemindahan Ibu Kota hingga kini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Selain wacana ini dianggap bukan hal yang genting saat ini untuk dilakukan dengan banyaknya problematika kompleks yang sedang dihadapi oleh masyarakat mulai dari kemiskinan struktural yang kian meningkat, defisit dan permasalahan BPJS, hutang Indonesia yang kian tinggi, dll yang lebih prioritas untuk diselesaikan daripada memindahkan ibu kota.

Miris bila melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, bahkan utang Indonesia kian meroket mengutip kompas.com (17/06/2019) Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 sebesar 389,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.528 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). ULN ini tumbuh lebih tinggi dibanding Maret 2019. ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 199,6 miliar dollar AS.

Tak hanya itu mengutip dari detikfinance.com (16/05/2019 ) BPKP mengungkapkan hasil audit terhadap BPJS Kesehatan. Salah satu temuannya adalah BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar alias nunggak di 2018 sebesar Rp 9,1 triliun yang disebabkan defisitnya keuangan lembaga ini karena kekurangan pemasukan dari iuran. Dengan adanya problem BPJS ini, pada akhirnya imbasnya adalah kepada rakyat, bagaimana kesehatan rakyat tidak terfasilitasi dengan baik bahkan banyak pemangkasan penanggungan yang tidak bisa dicover lagi oleh BPJS. Oleh karena, atas wacana presiden Jokowi dengan adanya pemindahan Ibu Kota menurut penulis, bukan menjadi solusi pemerataan keadilan, yang ada akan memunculkan problem baru, kebutuhan anggaran yang besar mencapai sekitar Rp466 triliun juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu. Biaya Rp 466 triliun menurut penulis bisa dialokasikan untuk dana kesehatan, pendidikan juga kemaslahatan masyarakat.

Mengutip dari liputan6.com ( 20/08/2019) disampaikan oleh Wakil DPR RI, Fadli Zon bahwa pemindahan ibu kota merupakan yang baik jika kondisi perekonomian sedang membaik dari segala sisi. Namun untuk saat ini, Indonesia masih dihantui perang dagang, fluktuasi ekonomi, daya beli yang lemah dan tingginya angka kemiskinan, pemindahan ibu kota dipandangnya belum menjadi prioritas. Bahkan menurut Fadli Zon pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan pembiayaan penjualan aset negara untuk memodali pemindahan ibu kota, hal ini dipandangnya tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang sedang dibangun.

Selain itu menurut penulis, pemindahan ibu kota akan lebih membebani APBN, dengan kondiso utang Indonesia kian meroket juga pemerintah yang belum bertanggung jawab dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, kesehatan yang baik dan adil bagi masyarakat, keteresediaan bahan pangan yang murah juga belum terselesaikannya ragam persoalan negara saat ini yang lebih vital daripada menambah problem baru yang dianggap solusi pemerataan dan keadilan nyatanya akan menambah beban persoalan baru termasuk menambah hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pemindahan ibu kota.

PKS: Pemindahan Ibukota ke Kaltim Harus Sesuai Prosedur

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kalimantan Timur resmi dipilih sebagai calon ibukota baru pengganti DKI Jakarta. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini Senin (26/8/2019).

Namun demikian, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan menanggapi pemindahan ibukota tersebut. Dia beralasan, rencana pemindahan itu tidak didasari oleh pembahasan yang akademis.

“Susah mengomentari pilihan dua kabupaten ketika pembahasan yuridis, akademis dan ekonomisnya belum dimulai,” katanya kepada Jurnalislam.com, Senin (26/8/2019).

Mardani menegaskan, urusan pemindahan ibukota harus sesuai prosedur. Artinya, ada pembahasan dengan DPR sehingga rencana itu tidak sebatas wacana.

“Masalah penetapan tempat monggo domainnya eksekutif. Tapi keputusan pindah ibukota domain bersama eksekutif dengan legislatif,” tegasnya.

Laznas BMH Raih Dua Gelar Terbaik Baznas Award 2019

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) tampil sebagai peraih penghargaan dalam gelaran Baznas Award 2019 yang diselenggarakan Baznas di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag Jl. MH Thamrin, Jakarta, Senin (26/8/2019) malam.

“Alhamdulillah, Laznas BMH kembali mendapatkan motivasi dan spirit dari masyarakat, termasuk pemerintah dalam hal ini Baznas dengan dua raihan penghargaan. Pertama BMH mendapatkan penghargaan sebagai Laznas dengan Pendistribusian ZIS terbaik. Kedua, mendapatkan penghargaan dalam kategori Laznas dengan Kelembagaan Terbaik,” terang Wakil Direktur Utama Laznas BMH, Firman ZA.

Baznas Award 2019 yang mengangkat tema “Zakat Tumbuh Bermanfaat” tersebut disampaikan oleh Ketua Baznas, Bambang Soedibyo sebagai apresiasi kepada segenap Baznas Provinsi, Kota dan Kabupaten serta LAZ untuk terus meningkatkan prestasinya di dalam dunia perzakatan.

“Harapan kami, Baznas Award ini mampu memberi dampak positif untuk terus menginspirasi dan mendukung kemajuan dunia perzakatan,” jelasnya.

Firman ZA mengatakan lebih lanjut bahwa sesungguhnya raihan dua gelar yang diperoleh Laznas BMH merupakan wujud nyata antusiasme umat di dalam memajukan bangsa dan negara melalui zakat.

“Kami sangat bahagia dan bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Baznas kepada Laznas BMH. Namun, sesungguhnya ini adalah penghargaan bagi umat Islam yang begitu antusias di dalam menjalankan ibadah zakat, sehingga banyak hal yang bisa kita angkat dan lakukan di BMH. Sekali lagi, penghargaan ini adalah milik umat Islam di Indonesia,” tuturnya.

 

FOZ Serahkan 125 Sertifikat untuk Amil Zakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Forum Zakat (FOZ) mengadakan acara Serah Terima Sertifikat Amil Zakat.

Menurut Ketua Umum FOZ, Babang Suherman dalam acara tersebut sebanyak 125 sertifikat Amil Zakat.

Mereka sudah dinyatakan kompeten sesuai keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terdiri atas 98 orang Amil Dasar, 12 Ahli Amil dan 15 Asesor.

“Keberadaan organisasi pengelola zakat baik BAZ ataupun LAZ yang berada di Indonesia, dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakatnya perlu didorong untuk semakin meningkat dan terus diperbaiki sistem maupun manajemen pengelolaannya,” katanya saat acara di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Senin (26/08/2019).

Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintahan presiden Joko Widodo ke depan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Ia menjelaskan, pencapaian ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat diantaranya FOZ, LSPSK, BNSP, Kemenag dan Kemenko PMK.

Langkah-langkah konkret yang sudah FOZ lakukan di antaranya: 1) Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah Bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.

2) Menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus Amil Zakat yang sudah mencapai tahap akhir dengan BNSP RI untuk sertifikasi amil zakat.

3) Membentuk dan mengaktivasi Sekolah Amil Indonesia di berbagai daerah di Indonesia sebagai sarana belajar amil zakat.

Menurutnya, konsep gagasan sertifikasi tersebut sangat strategis dan penting untuk dilaksanakan.

Pasalnya ada kemungkinan pergeseran regulasi ke pola pendekatan standarisasi melalui sertifikasi. Termasuk dalam bidang pengelolaan zakat.

“Sangat mungkin nantinya negara membuat daftar persyaratan bagi lembaga zakat untuk menjamin kualitas pengelolaan zakat di lembaga itu. Misalnya, minimal harus ada sekian amil dasar, amil madya, dan amil ahli yang tersertifikasi oleh BNSP. Kalau tidak maka lembaga zakat bersangkutan tidak bisa mendapatkan legal operasionalnya. Kami duga proyeksinya akan ke sana,” tuturnya.

Dengan diakuinya profesionalitas amil zakat, akan membuat para amil yang ada di dalam gerakan zakat di Indonesia semakin dipercaya, dan makin bermanfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan.

Sertifikasi amil juga dilakukan untuk memastikan agar amil zakat memiliki standar yang sama dalam bekerja, dan pekerjaan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, sama dengan profesi lainnya seperti guru, advokat, dan tenaga medis dan lain sebagainya.

Pasca diserahkannya sertifikat ke 125 orang amil zakat yang sudah tersertifikasi tersebut, Kedepannya FOZ juga berharap dapat bersinergi dengan stakeholder zakat yang lain diantaranya adalah Kementerian Agama.

Presiden Jokowi Resmi Umumkan Kaltim Sebagai Lokasi Ibu Kota Baru

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Lokasi ibu kota baru yang dipilih berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur.

Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu.

Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru.

Alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini, ujar Jokowi, antara lain minimnya risiko bencana di Kaltim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

“Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda,” jelas Jokowi, Senin (26/8).

Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden,” katanya.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru.

Menurutnya, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.

Angkat Ceramah Internal UAS, Ada Pihak Diduga Ingin Memecah Kesatuan Bangsa

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ada pihak yang ingin memecah persatuan bangsa dengna mengangkat video ceramah internal Ustaz Abdul Somad (UAS).

 

Menurut pria yang karib disapa Ustaz Iim ini, video cerama UAS merupakan ceramah lama.

 

“Jelas sekali itu motifnya adalah bentuk kebencian terhadap Ustadz Abdul Somad sebagai dai Islam sebagai ulama Islam,” kata Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com, baru-baru ini.

 

“Bentuknya itu seakan-akan mau penegakan hukum, tetapi mereka sedang lakukan dalam bentuk memecah belahkan terhadap bangsa,” tambahnya.

 

Ia menilai, pihak pembenci UAS ini mencari-cari celah untuk kemudian memenjarakan saudara sebangsanya sendiri.

 

“Mereka mencari alasan untuk hal tersebut, dan ini jelas perlakuan yang tidak pantas untuk dilakukan di negara kita,” katanya.

Pemidanaan Penyampaian Materi oleh Guru Dinilai Membahayakan Negara

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ceramah Ustaz Abdul Somad  (UAS) merupakan urusan internal umat Islam.

 

“Kita melihat beliau tidak melakukan kesalahan apapun di mata kita, beliau tidak sedang melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum,” kata Ustaz Abdul Rachim, yang karib disapa Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

 

Maka, kata ustz Iim, pihaknya menolak apabila ada orang kemudian melaporkan beliau dan dianggap melanggar hukum padahal itu sebenarnya adalah sebuah pengajian dan itu sebuah proses transfer ilmu.

 

“Kalau sebuah proses proses transfer ilmu dan statemen-statemen. Di dalam pengajaran ilmu oleh seorang guru kepada murid murid, itu dianggap melanggar hukum maka ini berat,=m”

 

Maka, tambahnya,  nanti bisa terjadi kekacauan di negeri ini bisa jadi dosen guru-guru yang sedang menerangkan sesuatu yang terhadap murid-muridnya dianggap salah.

 

“Kalau dianggap melanggar hukum dan sebagainya sebagainya maka ini bisa kacau nanti negara kita,” katanya.

 

Oleh karena itu, ia menilai tidak boleh menyampaikan ajaran dianggap salah.

 

“Beliau memang tidak salah maka kita secara tegas menolak upaya pemenjaraan beliau dan anggapan bahwasanya boleh melanggar hukum,” pungkasnya.

Iim Ba’syir: UAS Hanya Sampaikan Hadits Nabi, Tidak Ada Masalah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ceramah Ustaz Abdul Somad  (UAS) merupakan urusan internal umat Islam.

“Kita melihat beliau tidak melakukan kesalahan apapun di mata kita, beliau tidak sedang melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum,” kata Ustaz Abdul Rachim, yang karib disapa Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut ustaz Iim, memang dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa patung merupakan tempat tinggal syaitan.

“Memang sebagaimana catatan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita tidak melihat di situ ada unsur kesalahan dari segi akidah Islam, ada isi ajaran Islam tidak ada kesalahan apapun,” tambahnya.

Maka, kata ustz Iim, pihaknya menolak apabila ada orang kemudian melaporkan beliau dan dianggap melanggar hukum padahal itu sebenarnya adalah sebuah pengajian dan itu sebuah proses transfer ilmu.

Bersiap Gelar Rapimwil, PII Jabar Silaturahim dengan Disdik Jabar

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat periode 2019-2021 beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Jumat/08/2019.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Siswa Menengah Atas (PSMA), Yesa Sarwedi, di gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman, Cicendo, Bandung.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas antara PII Jawa Barat yang memiliki concern pada pendidikan dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat selaku pemangku kebijakan.

Pertemuan itu dibuka dengan paparan dari Ketua Umum PW PII Jawa Barat, Taufik Amirudin, tentang angka partisipasi sekolah (APS) Jawa Barat yang hanya mencapai 12,42 % atau rata-rata selesai mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP.

Menurutnya angka tersebut memprihatinkan, ditambah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)  Jawa Barat per 2018 hanya 45,50 % , angka paling rendah se-Indonesia.

“Inilah salah satu latar belakang kami PW PII Jawa Barat ingin bekerjasama dengan disdik Jawa Barat”, tutur Taufik.

Ia menambahkan bahwa kegiatan PII Jaawa Barat akan berfokus kepada pembentukan karakter, akhlak dan adab sebagai upaya kontribusi dalam mewujudkan Jabar Masagi dengan kegiatan edukaif namun tetap cocok dengan pelajar sekarang.

“Kami akan hadir sebagai poros pendidikan lingkar ketiga setelah keluarga dan sekolah”, pungkas Taufik.

Ide-ide PII Jawa Barat tersebut akan disosialisasikan lebih jelasnya dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada 31 Agustus 2019 mendatang di Kota Bandung.

Rapimwil

 “Kegiatan Rapimwil ini akan dibuka dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang mengundang narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Diskusi ini akan berfokus pada Kolaborasi PII Jawa Barat dalam membangun gerakan literasi, mesjid mengajar dan kepekaan pelajar terhadap kemajuan desa”, kata Wawan selaku Steering Committee Rapimwil.

 

Kabid PSMA, Yesa Sarwedi, mengapresiasi ide-ide dan program PII Jabar. Yesa Sarwedi berterus terang bahwa memang selama ini Disdik Jawa Barat kekurangan tenaga untuk bisa menyentuh para pelajar di tingkat bawah.

 

Selanjutnya ia menambahkan bahwa Disdik siap membantu dan bekerja sama dengan PII dengan memberikan ruang bagi PII sebagai fasilitator para pelajar dalam mengembangkan kompetensinya dan siap memberikan rekomendasi kepada para pelajar untuk mengikuti kegiatan PII.

 

“Untuk kegiatan Rapimwil akhir Agustus mendatang, insya Allah Disdik akan siapkan narasumber  yang kompeten sesuai tema materi yang akan dibahas”, tutup Yesa. (Wawan)