Terganggu Gas Air Mata, Warga Bentrok Dengan Polisi di Depan RS Pelni

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kericuhan di Ibukota Jakarta masih berlangsung hingga Selasa (1/10/2019) dini hari. Pantauan Jurnalislam.com pukul 00.30 WIB, bentrokan terjadi antar warga Petamburan 2 dengan aparat kepolisian di depan RS Pelni Jakarta Jl.Ks.Tubun.

Bentrokan ini terjadi sejak pukul 19.00 WIB. Bentrokan diduga akibat warga yang terganggu dengan tembakkan gas air mata dari aparat yang mengarah ke pemukiman.

“Tadi polisi nembakin gang ini. Dikira ada anak STM kabur ke sini. Padahal ga ada,” ujar salah seorang warga Petamburan 2 yang menolak menyebutkan identitasnya.

Untuk menahan polisi, massa membakar ban dan benda apapun di jalan, tepat di depan Jalan Petamburan 2. Karena sebelumnya polisi mengejar pendemo dan menembaki dengan gas air yang mengenai warga sekitar.

Sampai berita ini dibuat, warga dan polisi masih terus berbalas serangan. Lemparan batu dan tembakan gas air mata.

Bentrokan terjadi setelah aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (30/9/2019) siang.

BEM SI Akan ‘Hadiri’ Pelantikan Anggota DPR/MPR Besok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan mengadakan aksi mengawal pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa (1/10/2019) besok.

Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi-aksi mahasiswa sebelumnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah.

“Arus gerakan besar mahasiswa dan masyarakat terus menerus bergaung di mana-mana. Semua menuntut DPR untuk menghentikan kebejatannya dalam memutuskan RUU bermasalah,” kata Koordinator Wilayah BEM Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit dalam flyer seruan aksi yang diunggah di akun Instagram BEM SI pada Senin (30/9/2019).

Aksi bertajuk “Aksi Solidaritas Kawal Pelantian DPR #TuntaskanReformasi” ini juga sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindakan represif aparat terhadap sejumlah mahasiwa di beberapa tempat.

Flyer Aksi Solidaritas Kawal Pelantikan DPR

“Na’asnya, semua niat baik untuk negeri ini, malah dibalas dengan hal-hal keji. Aparat bergerak represif. Ratusan mahasiswa luka-luka di hajar aparar. Banyak penangkapan terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat pro-demokrasi,” ujarnya.

“Dan yang paling parah, tiga korban telah gugur di tangan aparat. Oleh peluru-peluru tajam yang menembus dada dan kepala,” sambungnya.

Abdul Basit mengatakan, aksi tersebut akan dilaksanakan di depan Gedung DPR RI pada pukul 10.00 WIB.

“Aliansi BEM SI kembali mengundang nurani seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu dan melawan bersama kembali, atas nama Aliansi Mahasiswa Indonesia pada aksi nasional Tuntaskan Reformasi,” katanya.

Dihujani Gas Air Mata, Massa Pelajar di Stasiun Palmerah Mundur

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan massa pelajar yang berkumpul di pintu belakang gedung DPR RI akhirnya mundur setelah dihujani gas air mata oleh aparat kepolisian.

Polisi terus menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang berpusat di depan Hotel Mulia, Senin (30/9/2019).

Dalam pantauan Jurnalislam di lapangan, sejak pukul 19.00 Wib, polisi terus mendesak mundur massa pelajar dari depan St Palmerah sampai Jalan Asia Afrika.

Namun, massa sesekali maju memberikan perlawanan dengan lemparan batu ke arah polisi.

Sampai berita ini diturunkan, polisi terus menembakkan gas air mata tanpa henti ke arah kerumunan massa.

Baliho Mempromosikan Miras Ditemukan di Malang, Ormas Islam Protes ke Dispenda

Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)–Jama’ah Ansharu Syariah (JAS) datangi Dinas Pendapatan Daerah kota Malang, ajukan protes terkait baliho berlogo miras yang terpampang di jl.Semeru kota Malang (24/9/2019).

Baliho reklame tersebut viral di sosial media dan dinilai meresahkan masyarakat.

“Ada informasi di komunitas facebook warga Malang tentang spanduk yang ada logo mirasnya. Dan banyak yang resah sudah sejak lama, akhirnya JAS menindaklanjuti baliho tersebut ke pihak terkait,” kata Eko Cahyo, perwakilan JAS Malang.

“Awalnya kita lapor ke MUI Malang dan dari MUI diteruskan ke satpol PP. Cuman 2 sampai 4 hari reklame miras itu muncul lagi.” katanya.

Karena belum ada solusi kemudian JAS mendatangi Dispenda dan Pemkot Malang, Ia juga bertekad akan membawa keranah hukum jika tidak ada penyelesaian,

“Akhirnya JAS dan elemen Islam inisiasi ke Dispenda sebagai pihak pemberi izin untuk menasehati pihak diskotik karena itu melanggar perda kota Malang tahun 2007 nomor 5 soal reklame,” imbuhnya.

“Alhamdulilah setelah kita pressure jika tidak ditindaklanjuti akan kita bawa keranah hukum. Akhirnya konten miras diganti yang tanpa minol dan pihak Pemkot juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kontrolnya.” pungkasnya.

Reporter: Bahri

Kadernya Tewas Ditembak, IMM Sebut Semangat Reformasi Akan Terus Mengalir

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Surakarta bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Surakarta menggelar aksi refleksi di depan Polresta Surakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya 3 demonstran korban represifitas oknum aparat kepolisian Jumat malam, (27/9/2019) .

Ketua Umum IMM cabang Surakarta Abdul Afif mengatakan bahwa semangat reformasi masih terus mengalir.

Sampai saat ini, menurutunya, dibuktikan dengan mahasiswa kembali bersuara untuk menegakkan kembali amanah reformasi.

Namun sayangnya, iIa kecewa atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat.

Refleksi yang dihadiri oleh ratusan peserta ini dimulai dengan sholat ghaib, lalu dilanjutkan dengan hening cipta, menyanyikan lagu gugur bunga dan ibu pertiwi, dan di akhiri dengan aksi berdiam diri.

Massa aksi membentuk lingkaran dengan meghaphone, keranjang bunga, dan bendera yang dikibarkan setengah tiang berada di tengah lingkaran massa aksi.

Megaphone sebagai simbol alat perjuangan mahasiswa disandingkan dengan keranjang bunga untuk penghargaan atas perjuangan kawan yang telah gugur dalam medan perjuangan.

Begitupun bendera yang dikibarkan setengah tiang sebagai penanda suasana duka mendalam bagi seluruh mahasiswa atas matinya keadilan di negeri ini.

Korlap aksi Faudin mendesak pihak yang berwajib terutama Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku penembakan dan segala bentuk represifitas aparat di berbagai daerah.

“Kami juga mendorong untuk seluruh elemen mahasiswa untuk tetap bersatu rapatkan barisan dalam melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Angkat Muda Muhammadiyah Surakarta Gelar Malam Refleksi, Kecam Tindakan Represif Aparat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Surakarta bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Surakarta menggelar aksi refleksi di depan Polresta Surakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya 3 demonstran korban represifitas oknum aparat kepolisian Jumat malam, (27/9/2019) .

AMM se-Surakarta yang turut hadir antara lain Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA), dan Hizbul Wathan (HW).

Selain itu, solidaritas ini diikuti oleh OKP Solo serta IMM Sukoharjo.

Ketua Umum IMM cabang Surakarta Abdul Afif mengatakan penanganan peserta aksi oleh aparat kepolisian sudah mengarah pada tindakan brutal.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penembakan yang telah menelan korban jiwa dari Mahasiswa Univ Halu Oleo dan pelajar di Jakarta.

Tindakan represif aparat Kepolisian terhadap Mahasiswa, dinilai Afif sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

“Tindakan represif aparat di berbagai daerah telah melukai proses demokrasi di Indonesia dan tidak sesuai dengan amanah reformasi,” katanya.

 

 

Komnas HAM Janji Kawal Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan mengawasi proses investigasi yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

 

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal saat demonstrasi di depan DPRD. Mereka adalah Muhammad Yusuf Kardawi (mahasiswa Fakultas Teknik) dan Randi (Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan).

 

Yusuf meninggal karena menderita luka parah di bagian kepala setelah terjadi bentrokan massa dengan polisi. Sementara, Randi gugur akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan.

 

“Autopsi sudah dilakukan (terhadap Randi) yang jadi tantangan besar memastikan proses pengungkapan kasus penembakan bisa akuntabel,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

 

Dia mengungkapkan, Komnas HAM mengapresiasi komitmen kepolisan mengungkap pelaku kekerasan hingga berujung maut. Setelah itu, Komnas HAM akan menagih janji kepolisian.

 

“Kepala Divisi Humas Polri menyatakan kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus itu. Kita akan tunggu dan melakukan pemantauan proses tersebut seperti dijanjikan kepolisian,” imbuhnya.

 

Choirul menegaskan, sejatinya gerakan unjuk rasa mahasiswa harus dimaknai sebagai suatu kepentingan bersama. Seruan demokrasi yang dilindungi konstitusi.

 

“Komnas HAM tak henti-hentinya menyerukan kepolisian menghindari tindakan kekerasan, karena kekerasan tak menyelesaikan masalah,” katanya.

Muhammadiyah Didorong Lakukan Autopsi Mandiri Ketimbang oleh Polisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mendesak PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi secara mandiri terkait kematian salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Immawan Randi yang tewas tertembak saat unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Kota Kendari, Kamis, (26/9/2019).

 

Sebelumnya, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan keluarga dari Himawan Randi menolak autopsi dilakukan dokter dari polisi.

 

“Memohon  kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar dilakukan autopsi oleh tim internal Muhammadiyah atau tim gabungan yang profesional dan independen,” kata Dr Muin.

 

Lebih lanjut, Dr Muin meminta Presiden Jokowi mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian karena dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

 

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ujarnya

 

Dr Muin juga menghimbau kepada mahasiswa untuk tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintahan.

 

“Mendukung gerakan mahasiswa, pemuda, pelajar dan buruh dalam menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan sebagai bagian dari hak konstitusional dan kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar,” tandasnya.

‘Copot Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito!’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk Immawan Randi (21) mahasiwa Universitas Halu Oleo (UHO) di depan Mapolresta Surakarta, Jum’at (27/9/2019).

Randi merupakan salah satu kader IMM dan juga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) yang tewas tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan  unjuk rasa yang memakan korban meninggal dunia luka berat maupun ringan.

“Mendorong pihak terkait baik Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman agar melakukan pengusutan yang jujur, adil, dan transparan serta memproses hukum pelaku penembakan,” katanya.

Dr Muin juga meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang dinilainya tidak bisa menangani sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa secara persuasif.

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ungkapnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, massa juga melakukan shalat ghaib dan doa bersama untuk Immawan Randi (21).

IMM Ultimatum Kapolri 2 x 24 Jam Agar Tuntaskan Kasus yang Tewaskan Kadernya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)—Ikatan Mahasiswa Muhammadiyan (IMM) Malang mengultimatum kapolri agar menemukan pelaku penembakan kader IMM Kendari, Randy, yang tewas Kamis kemarin.

“Kami berikan waktu 2×24 jam kepada pihak kepolisian untuk melakukan Investigasi dan mencari tahu siapa dalang dibalik peristiwa tragis ini,” kata Irsyad Madjid, Ketua IMM Malang, Jumat (29/9/2019).

Ia juga meminta polisi, dalam hal ini, harus memberikan keterangan terbuka apa yang sebenarnya terjadi dan harus bertanggungjawab dan meringankan pihak korban.

IMM juga memintakepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk tim Investigasi independen untuk melakukan advokasi pada kasus lnL

“Pihak kepungan harus melakukan evaluasi besar… temedap prosa pengendalian massa yang telah memakan banyak korban,” pungkasnya.