SURIAH (Jurnalislam.com) – Faksi oposisi bersenjata Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (01/02/2017) mereka tidak bisa menerima undangan untuk pembicaraan damai yang tidak menyelenggarakan transisi kekuasaan rezim ke lembaga transisi, Middle East Eye melaporkan.
Pernyataan itu juga mengatakan tidak ada langkah-langkah menuju solusi politik yang bisa diambil untuk perang di Suriah tanpa menegakkan gencatan senjata secara menyeluruh.
Dikatakan tidak ada pihak luar yang bisa memilih siapa wakil oposisi Suriah dalam negosiasi, komentar tersebut diarahkan pada utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.
De Mistura pada hari Selasa (31/01/2017) menyatakan bahwa ia bisa memilih wakil-wakil dari oposisi dalam pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa jika oposisi gagal melakukannya.
Pembicaraan itu ditetapkan berlangsung 8 Februari, tetapi kemudian ditunda hingga 20 Februari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi oposisi untuk menyajikan sebuah delegasi yang bersatu.
De Mistura memperingatkan bahwa penundaan di luar tanggal 8 Februari akan memaksa dia memilih delegasi untuk memastikan bahwa hal itu dapat menjadi se-inklusif mungkin.
Pihak oposisi Suriah menolak dan tidak dapat menerima komentar tersebut.
“Memilih delegasi oposisi Suriah bukan urusan bisnis … de Mistura,” tulis Riad Hijab, kepala Komite oposisi Tinggi Negosiasi (High Negotiations Committee-HNC), di Twitter.
Salem Muslet, seorang juru bicara HNC, mengatakan komentar de Mistura tersebut “tidak dapat diterima” dan menunjukkan bahwa ia “mengabaikan kemampuan rakyat Suriah untuk jadi wakil”.
Muslet menolak pendapat bahwa oposisi bertanggung jawab atas keterlambatan pembicaraan, yang katanya “tidak untuk kepentingan rakyat Suriah”.
“Justru penundaan itu adalah respon terhadap tuntutan sekutu rezim,” ia berpendapat.
Dia juga menanyakan apakah de Mistura akan “turun tangan” untuk membentuk perwakilan dari kubu rezim Bashar al-Assad.
