OJK Minta Masyarakat Waspada Pinjaman Online

OJK Minta Masyarakat Waspada Pinjaman Online

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Financial technology (fintech) teknologi finansial untuk peer to peer lending yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) mulai marak di masyarakat.

Risiko  peminjaman tersebut dibayangi bunga tinggi dan data nasabah yang tidak aman.

Masyarakat kerap dirugikan karena penagihan yang tidak wajar dan tingkat suku bunga tinggi akibat ketidakmampuan dalam membayar kewajiban pokok dan bunga.

Jika hal tersebut terjadi, OJK memastikan fintech tersebut ilegal. Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan, pinjol ilegal memang tidak dalam pengawasan OJK, namun menjadi perhatian bersama dengan cara OJK tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan forum koordinasi 13 lembaga dan kementerian.

“Berdasarkan rekomendasi OJK pada kemenkominfo melalui SWI, dilakukan penutupan untuk fintech ilegal sebagai upaya tindak lanjut dari pengaduan. Pada 2018 ada 404 entitas dan tahun ini sudah 543 entitas sehingga secara total saat ini yang sudah ditangani 947 entitas,” tutur Sekar lansir Sindonews.com.

OJK mencatat terdapat 113 pinjol terdaftar atau memiliki izin dari OJK yang terdiri atas 107 perusahaan konvensional dan enam penyelenggara bisnis syariah.

Hingga Maret 2019 akumulasi jumlah pinjol sebesar Rp33,2 triliun dengan jumlah utang (outstanding) sebesar Rp7,79 triliun. Adapun rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas dan penerima pinjaman6.961.993 entitas.

Platform pinjol yang terdaftar OJK dan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) dilarang mengakses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari smartphone pengguna pinjol.

“Mereka hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Apabila terjadi dan terbukti platform legal mengakses data selain ketiga hal tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi sesuai Pasal 47 POJK 77,” tuturnya.

Sekar memastikan, jika di masyarakat terjadi tindakan penagihan pinjaman dengan cara menghubungi orang lain untuk mencemari nama peminjam, itu bisa dipastikan ilegal.

“Kami terus mengedukasi dan menyosialisasikan ini kepada masyarakat untuk mengenal OJK melalui media massa dan acara di sejumlah instansi. Kami tempat untuk mengecek legal atau tidaknya sebuah platform pinjol,” ujarnya.

sumber: sindonews.com

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X