JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Kepala Staf Kostrad, (Purn) Kivlan Zein menyatakan, TNI harus berada di depan dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kivlan juga mengimbau pemerintah untuk meningkatkan statusnya menjadi operasi pemberantasan teroris bukan lagi kriminal bersenjata.
Ia menjelaskan, kasus penyerangan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua itu dilakukan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Oleh sebab itu, statusnya harus ditingkatkan.
“Kalau mereka sudah menyatakan minta merdeka berarti mereka pemberontak. Bukan lagi kriminal bersenjata. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya, jadi harus kekuatan militer yang di depan, polisi di belakang. Karena mereka ini sifatnya sudah ada politik dan militer,” paparnya saat diwawancarai TvOne dalam acara Kabar Petang, Jumat (7/12/2018).
Kendati demikian, Kivlan juga tidak menghendaki adanya intervensi internasional jika pemerintah memberlakukan operasi militer. Untuk itu, status operasi pemberantasan terorisme lebih tepat dilakukan ketimbang hanya sebagai kelompok bersenjata.
“Sekarang kan TNI sudah bisa ikut penanggulangan terorisme, sudah ada undang-undangnya. Oleh karena itu, sekarang TNI yang harus di depan. Polisi untuk pengamanan pembangunan di kota-kota, tapi kalau untuk mengejar mereka sampai ke hutan-hutan itu tugasnya tentara. Karena ini mau menghadapi isu internasional. Karena kalau ini membesar, nanti dunia internasional ikut campur tangan,” katanya.
Selain itu, peningkatan status ke operasi terorisme juga sebagai upaya agar investasi tetap berjalan.
“Kita lihat tingkatannya, dari kelompok bersenjata ke teroris, teroris kan kita bisa menghadapinya. Tapi kalau kita tingkatan ke perang melawan pemberontak ini akan menjadi internasionalisasi. Makanya kita simpan mereka di tengah-tengah, bukan kelompok bersenjata tapi teroris. Selama ini kita takut mengatakan mereka itu teroris,” jelasnya.
Kivlan yang pernah 10 tahun bertugas di Papua ini menyampaikan, kelompok ini hanya dominan di beberapa wilayah saja seperti di Kabupaten Nduga, Mulia, Ilaga, dan Puncak Jaya. “Tapi mereka ini ingin mengembangkan diri, jadi jangan diberi hati, seperti diundang ke istana, ditanya maunya apa, jangan, mereka ini mau merdeka,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, serangan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memakan korban sipil. Sebanyak 31 orang pekerja proyek dibantai di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, Ahad (2/12/2018). Ketua Sayap militer OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom bahkan tak segan menantang Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan TNI untuk menangkap pelaku pembantaian tersebut.
