IRAQ (jurnalislam.com) – Presiden wilayah Kurdi di Irak utara telah meminta parlemen untuk mempersiapkan referendum kemerdekaan yang berpotensi membuka jalan bagi terpecahnya negara Irak.
Masoud Barzani, presiden Pemerintah Daerah Kurdistan, menyerukan kepada parlemen Iraq pada hari Kamis (4/7/2014) untuk membentuk sebuah komisi pemilihan independen yang akan mulai mengadakan referendum kemerdekaan untuk wilayah semi-otonom.
"Referendum ini akan memperkuat posisi kami dan akan menjadi senjata ampuh bagi kami," katanya.
Reporter Al Jazeera Jamal Elshayyal, melaporkan dari ibukota wilayah Erbil, mengatakan bahwa langkah itu sejalan dengan kampanye Kurdi selama ini yang menyerukan untuk menentukan nasib sendiri.
Himbauan Barzani yang terbaru ini diperkirakan akan membuat marah Nouri al-Maliki, perdana menteri Irak, yang berjuang untuk mempertahankan kesatuan negara.
Pada hari Jumat (04-07-2014), Barzani mengeluarkan pernyataan menantang ke Baghdad bahwa mereka tidak akan kembali pada aturan otonomi Kurdi di kota minyak Kirkuk.
AS telah mendesak Barzani untuk tetap bersama dengan Baghdad, meskipun Barzani mengatakan dalam sebuah pertemuan bulan lalu dengan John Kerry, sekretaris negara AS, bahwa "sangat sulit" untuk membayangkan Irak tetap utuh.
Wilayah Kurdi telah lama bertentangan dengan pemerintah federal Irak pada berbagai masalah, terutama mengenai pembayaran anggaran yang tertunda dan tidak memadai untuk wilayah tersebut, menurut politisi Kurdi.
Namun isu ini secara signifikan dipersulit oleh adanya kontrol Kurdi atas Kirkuk dan sepotong wilayah utara lainnya yang ingin mereka kuasai.
Berbicara pada hari Rabu, Maliki menuduh Kurdi "mengeksploitasi peristiwa terkini untuk memaksakan kenyataan" dan menyebut langkah-langkah terbaru tersebut tidak dapat diterima.
Kurdi sangat mendukung kemerdekaan seperti ditunjukkan dalam pemungutan suara pada tahun 2005 sehingga permintaan untuk referendum kemerdekaan bukanlah hal yang baru bagi mereka. Namun, perubahan drastis dalam situasi di lapangan menunjukkan bahwa Kurdi saat ini menginginkan keadaan berdaulat sepenuhnya di wilayahnya. [ded412/Aljazeera]
