QATAR (Jurnalislam.com) – Enam bulan lalu, sebuah blokade udara, laut dan darat diberlakukan di Qatar oleh negara-negara tetangga. Berikut adalah perkembangan terakhir yang dirilis pada hari Rabu (10/1/2019), Aljazeera:
- Laporan PBB mengenai blokade Qatar. Ketua Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (the Qatar’s National Human Rights Committee-QNHRC) mengatakan pada hari Senin bahwa Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (the Office of the UN Human Rights High Commissioner-OHCHR) mengeluarkan sebuah laporan yang mengkritik blokade di Qatar sebagai “berat sebelah,” “sewenang-wenang” dan “ditandai oleh rasisme.”
- Ketua Ali al-Marri telah meminta PBB untuk mengirimkan misi teknis internasional ke Qatar dan negara-negara pemblokir untuk memeriksa langsung pelanggaran HAM yang dituduhkan.
- Kuwait menghukum wartawan hingga tujuh tahun. Pengadilan Kuwait menghukum penulis Fouad al-Hashem tujuh tahun pada hari Senin, dengan tuduhan menghina negara Qatar, media setempat melaporkan.
- Emir Kuwait meresmikan pertemuan GCC. Pertemuan para Ketua dan Pembicara Shura, Majelis Perwakilan dan Sidang Majelis GCC Nasional diresmikan di Kuwait pada hari Senin pukul 10.30 waktu setempat.
- Sheikh al-Sabah berbicara dalam upacara pembukaan KTT ke-38 Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council-GCC), dan menyerukan persatuan antara negara-negara Teluk. “Kita semua sadar akan kondisi di sekitar… dan kemunduran mereka yang merupakan tantangan serius bagi kita semua,” kata Sabah. “Situasi ini diperparah dengan hambatan kemajuan GCC, dan ini menuntut agar kita bekerja sama, berkonsultasi dan bertemu di semua tingkat,” sejumlah lembaga melaporkan.
- KTT dua hari pada 8-9 Januari akan meninjau kembali upaya Komite Parlemen GCC untuk Meningkatkan Hubungan dengan Parlemen Eropa, dan juga akan meninjau visi parlemen Teluk untuk menangani ancaman organisasi “teroris.”
- Kehadiran enam negara anggota GCC dikonfirmasi oleh Pembicara Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim pada hari Selasa, 2 Desember.
- Amir Qatar mengirim pesan ke Afrika Selatan. Pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bertemu di Afrika Selatan bersama Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.
- Menurut sebuah pernyataan oleh kementerian luar negeri Qatar, Al Thani membawa sebuah pesan verbal dari Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
- Pesan tersebut berbicara tentang “hubungan persaudaraan” antara kedua negara dan perkembangan terakhir di kawasan Teluk, menurut kantor berita tersebut.
- Cendekiawan Muslim ditahan setelah men-tweet tetntang Pihak berwenang Saudi menahan cendekiawan Muslim Salman al-Awda pada tanggal 7 September dan kemudian memberlakukan larangan perjalanan terhadap anggota keluarga al-Awda, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Ahad.
- Seorang anggota keluarga mengatakan kepada HRW bahwa al-Awda ditahan karena menolak mematuhi perintah pemerintah Saudi untuk men-tweet teks tertentu yang mendukung blokade pimpinan Saudi terhadap
- Warga Qatar ‘dilarang’ berziarah. Arab Saudi telah dituduh mencegah jamaah Qatar melakukan ziarah umrah.
- Dalam editorialnya pada hari Kamis, surat kabar Al-Raya mengatakan bahwa Arab Saudi telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap peziarah Qatar saat mengunjungi Mekkah.
- Iran mengundang Qatar ke pertemuan OKI. Pada hari Rabu, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengundang Pembicara Parlemen Qatar Ahmed bin Abdullah al-Mahmoud untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para ketua parlemen OKI yang akan diselenggarakan di Teheran pada 17-18 Januari, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Iran (IRNA).
- Negara-negara yang memblokade Qatar adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam (the Organisation of Islamic Cooperation-OKI) dan telah memperketat hubungan diplomatik dengan Iran. Mereka menuntut agar Qatar mengikuti Iran.
- Turki terlihat meningkatkan kerja sama. Berbicara dari Turki dalam sebuah acara promosi untuk situs turkishsouq.com, Ahmet Arslan, menteri transportasi, maritim dan komunikasi Turki mengatakan: “Kerja sama kami dengan Qatar tidak terbatas pada e-commerce, namun akan tersebar luas di bidang lain dan akan membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama di tempat lain.”
- UEA dan Saudi mengenalkan PPN. Kesepakatan umum mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kawasan GCC akan mulai berlaku 1 Januari 2018, dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengumumkan pelaksanaan actual mereka, Kantor Berita Kuwait melaporkan pada hari Ahad.
- Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman dilaporkan memutuskan untuk menunda pengenalan PPN sampai tahun 2018 dan 2019 nanti.