MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan terobosan baru oleh Amnesty International, Selasa (21/11/2017), menggambarkan situasi Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine sebagai salah satu “apartheid”.
Laporan tersebut, yang berjudul “Dikurung tanpa atap: Apartheid di Negara Rakhine Myanmar”, membatasi dua tahun penelitian ekstensif dan investigasi mengenai status hukum dan kondisi minoritas Muslim Rohingya.
“Mereka hidup di bawah sistem penindasan yang ditegakkan melalui jaringan hukum, kebijakan dan tindakan yang rumit, yang diberlakukan oleh pejabat negara Myanmar di semua tingkat – kota, distrik, negara bagian dan nasional,” kata Laura Heigh, peneliti Myanmar Amnesty International.
Olof Blomqvist, juru bicara Amnesty International, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa laporan tersebut memasukkan konteks apa yang telah terjadi pada warga Muslim Rohingya dalam beberapa bulan terakhir.
“Kami telah mendokumentasikan pelanggaran berat kemanusian dan cerita mengerikan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam beberapa bulan terakhir,” katanya, “tapi yang tidak diketahui secara luas adalah bahwa ini tidak terjadi dalam ruang hampa.”
Kebijakan diskriminatif tersebut, menurut laporan itu, dilembagakan oleh “rezim pelaku penindasan sistematis dan dominasi kelompok rasial” sejak tahun 1982, ketika pihak berwenang menolak kewarganegaraan Muslim Rohingya dan hak-hak yang terkait dengannya.
Inilah Hasil Penyidikan Kekerasan Seksual atas Muslimah Rohingya oleh Pasukan Myanmar
Pemerintah Myanmar telah mengeluarkan Rohingya dari daftar 135 kelompok etnis yang diakui.
Salah satu praktik apartheid utama adalah pembatasan keras terhadap kebebasan bergerak.
Di seberang Negara Bagian Rakhine, Rohingya berada di bawah aturan penguncian di rumah mereka setiap malam, dan menghadapi risiko penangkapan dan memerlukan izin perjalanan khusus untuk berpindah dari satu kota ke kota lain.
Laporan tersebut juga merinci pengecualian sosial dan politik sistematis komunitas Muslim. Di bagian utara negara, pertemuan lebih dari empat orang di satu tempat dilarang, hingga menghalangi hak Rohingya untuk beribadah dan untuk secara politis menganjurkan hak mereka.
Akses kesehatan juga dibatasi, dan rumah sakit utama di ibukota Sittwe telah memisahkan bangsal untuk Rohingya.
“Kami tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dan kami dibatasi dalam melakukan perjalanan,” kata seorang warga Rohingya yang diwawancarai oleh kelompok hak asasi manusia. “Kami tidak bisa pergi ke mana-mana di jalan karena ada pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Kami berjuang untuk bertahan hidup, anak-anak kita berjuang untuk masa depan mereka”
“Membongkar sistem apartheid ini sangat penting untuk memastikan kembalinya ribuan warga Rohingya yang telah mengungsi menghindari kematian, perusakan dan kemiskinan di Myanmar, sekaligus juga ratusan ribu orang yang terus tinggal di Negara Bagian Rakhine dan yang tetap tunduk pada rezim yang mengerikan ini,” kata Amnesty International.
Amnesty: Militer dan Gerombolan Preman Budha Myanmar Jalankan Kebijakan Bumi Hangus (data satelit)
Laporan tersebut mendesak pihak berwenang Myanmar untuk “segera mengadopsi sebuah rencana tindakan komprehensif untuk memerangi diskriminasi dan pemisahan”. Laporan ini juga menyerukan inisiatif pemerintah untuk membongkar sistem apartheid dan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kami berharap dengan mendokumentasikan ini masyarakat internasional dan Myanmar akan terbangun dan menyadari bahwa ini bukan solusi jangka pendek untuk kekerasan dalam beberapa bulan terakhir tapi tentang penanganan apartheid yang disponsori negara,” kata Blomqvist.
Sejak Agustus, militer Myanmar telah mengusir sekitar 600.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh. Pihak militer menuduh bahwa mereka melakukan tindakan keras terhadap Rohingya setelah pangkalan militer mereka diserang.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dikritik karena hanya diam menghadapi kekejaman tentaranya terhadap warga Muslim Rohingya.
Aktivis Rohingya melaporkan San Suu Kyi telah “menolak keberadaan mereka” karena dia gagal mengkritik operasi militer yang oleh kepala hak asasi manusia PBB disebut “kasus utama pembantaian etnis”.
“Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dia dan pemerintahnya masih mengubur kepala mereka di pasir menghadapi kengerian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine,” kata Amnesty.
Sekitar satu juta warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak aksi brutal militer Budha Myanmar pertama di tahun 1977.
