ANKARA (Jurnalislam.com) – Deklarasi Balfour adalah “jembatan kolonial” yang membuka jalan bagi penderitaan bagi orang-orang Arab dan Muslim di Palestina, menurut juru bicara Hamas pada hari Selasa (7/11/2017).
Sami Abo Zuhri membuat sambutan dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kesadaran Yerusalem (Al-Quds) di ibukota Ankara untuk menandai seratus tahun deklarasi 1917.
“Pernyataan tersebut dibuat atas perintah sebuah keputusan Eropa yang bertujuan untuk membangun jembatan penjajah di wilayah Arab dengan menanam entitas Zionis di sana,” kata Abu Zuhri.
Dia merujuk pada peran Kekaisaran Ottoman dalam meruntuhkan upaya Zionis untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina.
“Semua tawaran Yahudi untuk mendirikan sebuah negara di Palestina pada waktu itu benar-benar ditentang oleh Kekaisaran Ottoman, berkat Sultan Abdulhamid II,” katanya, menambahkan, “Itulah mengapa kita [Palestina] terus memuji peran Sultan sampai hari ini.”
Mengenai klaim Israel bahwa mereka membeli – bukan menjajah – sebagian besar wilayah Palestina sebelum tahun 1948, Abu Zuhri berkata: “Inggris-lah yang dengan kuat merebut wilayah-wilayah dari orang-orang Palestina dan menyerahkan wilayah tersebut kepada orang-orang Yahudi yang berbasis di Palestina.”
Tentang usaha rekonsiliasi baru-baru ini di antara kelompok-kelompok politik Palestina, Abu Zuhri menegaskan bahwa mengakhiri perpecahan internal merupakan pilihan yang dibuat Hamas.
“Hamas serius melakukan semua kesepakatan Kairo,” katanya.
Tentang syarat Israel bahwa pihaknya akan menolak pembicaraan dengan pemerintah Palestina yang mencakup Hamas, dia mengatakan: “Hamas tidak pernah dan tidak akan mengakui apa itu Israel.
“Hamas, juga, tidak akan pernah melepaskan senjatanya dalam kondisi apapun.
“Kami tahu situasinya sulit dan mengecewakan tapi kami percaya pada Allah dan Islam.”
Tanggapi Ancaman AS dan Israel, Hamas: Kami Tidak akan Tinggalkan Perlawanan Bersenjata
Pada bulan Oktober, Hamas dan Fatah – dua faksi politik utama Palestina – menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo untuk mengakhiri 10 tahun perpecahan yang pahit.
Jika bertahan, kesepakatan tersebut akan memungkinkan pemerintah Palestina pimpinan Fatah di Ramallah untuk mengambil tanggung jawab politik dan administratif atas Jalur Gaza, yang sejak 2007 telah dijalankan oleh Hamas.
